Articles
124 Documents
<![CDATA[Konflik Norma Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Suyanto , Hari Wahyono]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.231 KB)
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan memberikan pengaruh pada perhitungan upah minimum setiap tahunnya yang semula perhitungan upah dilakukan dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kini dihitung dengan formula perhitungan upah yang kenaikannya dipengaruhi oleh inflasi dan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) sehingga kenaikan tiap tahunnya menjadi baku. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perhitungan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini jelas terjadi ketidaksesuaian karena pada dasarnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyalahi peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu pemerintah selayaknya mengevaluasi kembali penggunaan formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan agar tidak terjadi tumpang tindih antar norma sehingga tercapainya tujuan ketenagakerjaan. Kata Kunci : Konflik Norma, Upah Minimum, Pengupahan]]>
<![CDATA[Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Studi Kasus dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga ]]>
<![CDATA[Haruri Sinar Dewi]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.296 KB)
|
DOI: 10.30651/justitia.v2i2.2239
<![CDATA[Pasca keluarnya Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan perjanjian perkawinan. Adapun perjanjian pernikahan pasca putusan MK dapat dilakukan didepan notaris . Adapun isi dari surat perjanjian tersebut tidak merugikan bagi pihak ketiga seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun tujuan penulisa, 1) Untuk mengetahui implementasi studi kasus dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap Pembuatan Perjanjian Kawin oleh Notaris, 2) Untuk mengetahui dampak implementasi Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 tentang Perjanjian Kawin terhadap pihak ketiga, dan 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 tentang Perjanjian Kawin terhadap pihak ketiga . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan (statute Approuch ) dengan pendekatan case approuch. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Implementasi pembuatan surat perjanjian pasca pernikahan sesuai dengan putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 di Kota Malang berdasarkan keterangan notaris telah dilakukan oleh sebanyak 5 pasangan diantaranya adalah 2 pasangan membuat perjanjian pernikhan pra pernikahan dan 3 pasangan membuat surat perjanjian pasca putusan 2) Dampak yuridis dari Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian pranikah dan pascanikah ialah Jika terjadi pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga bukanlah wanprestasi karena pasangan suami istri tidak menjanjikan prestasi apapun keapada pihak ketiga maka pelanggaran yang dilakukan pihak suami istri yang menyebabkank kerugian kepada pihak ketiga maka dapat dikatakan pihak suami istri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, 3) Adapun faktor penghambat dalam melakukan implementasi putusan MK no 69 tahun 2015 diantaranya adalah banyak notaris yang menolak untuk dibuatkan perjanjian perkawinan disebabkan ketidaktahuan notaris bahwa serta belum adanya peraturan pelaksananya sehingga ketika akan melaporkan/mencatatkan perjanjian tersebut di Catatan Sipil atau KUA banyak yang ditolak, sedangkan faktor pendukung putusan MK nomor 69 tahun 2015 adalah, 1) Melindungi Kekayaan, 2) Melindungi Kepentingan Jika Pasangan Melakukan Poligami, 3) Membebaskan pihak suami atau Istri dari Kewajiban Ikut Membayar Utang Pasangan, 4) Menjamin Kepentingan Usaha, 5)Menjamin Kelangsungan Harta Peninggalan Keluarga, 6) Menjamin Kondisi Finansial Setelah Perkawinan Putus, dan 7) Menjamin Hak Atas Asset-asset Property Dengan Status Hak Milik. Kata Kunci : Surat Perjanjian, Putusan MK No.69 tahun 2015]]>
<![CDATA[Pembinaan dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Terhadap PPAT dan PPATS ]]>
<![CDATA[Terry Maharani]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.275 KB)
|
DOI: 10.30651/justitia.v2i2.2243
<![CDATA[Berdasarkan data rekapitulasi Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, pada tahun 2016-2017, dari 147 PPAT dan PPATS Kabupaten Malang, hanya 30 PPAT yang tertib menyampaikan laporan bulanan akta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang hanya pernah sekali melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban operasional PPAT, dan PPATS tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut maka yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa hambatan dan kendala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan dengan cara pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT. Kata Kunci:, Pembinaan dan pengawasan, Kepala Kantor Pertanahan, Kewajiban PPAT]]>
<![CDATA[Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata ]]>
<![CDATA[Rose Panjaitan]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.457 KB)
<![CDATA[Terdapat eksekusi dalam lembaga jaminan, salah satunya adalah parate eksekusi yang merupakan salah satu cara aman dan cepat dalam pelunasan utang disaat debitor wanprestasi. Pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, melibatkan peran serta balai lelang dalam peristiwa penjaminan. Terdapat kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, karena pengaturan pada pasal 6 dan penjelasan umum angka 9 undang-undang hak tanggungan yang berbeda penjelasannya. Namun parate eksekusi masih tetap dapat dilaksanakan.Kata kunci: Hak Tanggungan, Eksekusi, Parate Eksekusi]]>
<![CDATA[Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ]]>
<![CDATA[M Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (590.062 KB)
<![CDATA[Pada saat ini, hampir seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistematikanya selalu dimulai dengan bagian Ketentuan Umum. Dalam Ketentuan Umum tersebut coba diterangkan, dijelaskan, atau didefenisikan pengertian-pengertian yang digunakan peraturan perundang-undangan tersebut; pun terhadap lingkup dan batas pengaturan perundang-undangan tersebut. Perumusan masalah yang ingin dikaji adalah: Bagaimana pengertian dan ruang lingkup “agraria” yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960? Dan Bagaimanakah implikasi pengertian “agraria” dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960?. Metode yang digunakan untuk memecahkan perumusan masalah tersebut adalah dengan metode analisis normatif. Berdasarkan analisis dalam artikel ini diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Ketentuan Pokok Agraria tidak ditemukan secara jelas pendefenisian pengertian-pengertian yang digunakan oleh undang-undang tersebut, pun terhadap lingkup dan batas pengaturan perundang-perundangan tersebut. Walaupun tidak diterangkan secara spesifik, namun dari norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa lingkup agraria yan dimaksud undang-undang tersebut sesungguhnya melingkupi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengertian agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960 lebih luas atau diperluas lingkupnya dibandingkan dengan pengertian sehari-hari. Oleh sebab itu, berdasarkan lingkup agraria tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria hampir sama dengan pengertian sumber daya alam.Kata Kunci : agraria, pengertian, implikasi]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap WNI yang Menikah Dengan Pengungsi yang Berstatus Stateless Person ]]>
<![CDATA[Alfiah Sabrina]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.697 KB)
<![CDATA[Status Kewarganegaraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi yang berstatus stateless person yang terjadi di Indonesia tidak dapat diterbitkan surat nikah, karena dilakukan secara illegal. Dan bentuk perlindungan hukum dari negara adalah dengan melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, agar perkawinan tersebut dapat di sahkan menurut hukum Indonesia, dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut juga mendapatkan status yang jelas dari kedua orang tuanya. Tetapi dengan adanya itsbat nikah tersebut, tidak dapat serta merta menjadikan stateless person tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia.Kata Kunci : Stateless Person, Status Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Itsbat Nikah, Perkawinan]]>
<![CDATA[Klausul Arbitrase Kontrak Karya PT.Freeport tidak Mengakhiri Sengketa dengan Berakhirnya Kontrak Karya ]]>
<![CDATA[Mochammad Fadly Fitri]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.625 KB)
|
DOI: 10.30651/justitia.v2i2.2240
<![CDATA[Hukum Internasional merupakan positifisme, Penanaman modal asing di suatu negara rentan terhadap perbedaaan pendapat dalam pelaksanaannya. Sebagai antisipasi terhadap kepastian hukum dan keadilan, kontrak selalu memuat management conflik sebagai sarana, fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat ( social engineering) yang di gagas oleh Roscoe pound (law a tool of social engginering- social enggineering by law) termanifestasikan di dalam Kontrak Karya. Dengan di tandatanganinya Kontrak Karya para pihak melalui kebebesan berkontrak yang dilandasi atas persetujuan serta kebebasan berkehendak. Salah satu asas universal dalam arbitrase internasional adalah berakhirnya kontrak tidak mengakhiri kalusul arbitrase. Telah menjadi resepsional pada hukum nasional di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2012, No. 2973 K/Pdt/2011. Terhadap situasi ini memunculkan permasalahan apakah lembaga kadaluarsa dalam arbitrase internasional menjadi penting? Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia Company tahun 1991 menempatkan klausul arbitrase sebagai bentuk management penyelesaian sengketa baik secara damai maupun dengan arbitrase melalui sarana UNCITRAL. Apakah berakhirnya kontrak terhadap klausul arbitrase mengakhiri klausul tersebut menjadi analisis serta bertujuan mememungkinkan suatu analisis terkini terhadap tidak dikenalnya daluarsa terhadap klusul arbitrase. Dasar tersebut memberikan Kontrak Karya 1991 tidak mengenal adanya daluarsa terhadap pelaksanaannya dan setelah berakhirnya Kontrak Karya. Lembaga daluarsa terhadap subtansi tetap dibutuhkan, pembatasan waktu memberikan kepastian terhadap waktu Kata Kunci: Kontrak Karya, Kontrak]]>
<![CDATA[Logical Fallacy Putusan Mahkamah Konstitusi Legitimasi Status Quo Melalui Presidential Threshold Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Zulfikar Ardiwardana Wanda]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.69 KB)
|
DOI: 10.30651/justitia.v2i2.2244
<![CDATA[Indonesia adalah negara demokrasi yang salah satu penerapannya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu. Menjelang pemilu pada tahun 2019, wetgever mengesahkan Undang-Undang Pemilu Serentak yang diperintahkan oleh Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Namun UU a quo menimbulkan ruang perdebatan dengan hadirnya Presidential Threshold yang menciderai keadilan bagi partai politik yang telah ditetapkan sebagai kontestan pemilu. Berdasarkan isu hukum tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengunakan metode penelitian yuridis konstitusional maksud untuk menganalisis interpretasi secara normatif, logika hukum, konseptual/teoretis dan kondisi politik faktual atas keberlakuan Presidential Threshold. Hasil penelitian studi kasus di atas dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi bahwa pemberlakuan Presidential Threshold adalah inkonstitusional dan tidak memungkinkan menyatukan pemilu eksekutif dan legislatif secara serentak sehingga perlu dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh lembaga yang berwenang. Kata Kunci: Pemilihan Umum Serentak, Presidential Threshold, Opened Legal Policy]]>
<![CDATA[Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru ]]>
<![CDATA[Arief Budiono, Wafda Izziyana, Santoso]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.293 KB)
<![CDATA[Para wali murid atau orang tua yang menyeret guru ke ranah hukum dengan dalih melanggar UU Perlindungan Anak dan beberapa diantaranya malah memenjarakan guru yang akibat tuduhan melakukan kekerasan pada anak. Pihak kepolisian juga menimbulkan polemik dibeberapa daerah dengan langsung menangkap dan menahan guru berdasar laporan sepihak dari orang tua atau wali murid yang tidak terima anaknya dihukum agar anaknya memperbaiki perilaku. Solusi jelas dibutuhkan yaitu aparat harus membedakan manakah tindakan yang bersifat kekerasan dan penganiayaan pada murid atau manakah tindakan yang bersifat membinaKata Kunci: Etik, Guru, Perlindungan, Hukum]]>
<![CDATA[Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha Perkebunan ]]>
<![CDATA[Ristya Amalia Utami]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.87 KB)
|
DOI: 10.30651/justitia.v2i2.2241
<![CDATA[Dalam melakukan kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang diperlukan suatu perizinan untuk melaksanakan pengendalian. Pengendalian tersebut melalui sistem perizinan pemanfaatan ruang sebagai upaya agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang baik rencana umum maupun rencana detail.Terkait dengan penataan ruang masih sering ditemui banyak permasalahan, salah satunya mengenai tumpang tindih penggunaan tanah antara IUP Batubara dan HGU Perkebunan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya mengenai perizinan. Pemerintah Daerah menyadari hal tersebut dan melakukan upaya-upaya yakni melakukan identifikasi tanah terlantar, melakukan koordinasi antar instansi bersama bupati dan dengan menegakkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Kata Kunci : Penataan Ruang, Perizinan, Tumpang Tindih]]>
