cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Perpustakaan Soepardjo Roestam Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : 10.21787/JBP
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Bina Praja (JBP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders.
Arjuna Subject : -
Articles 465 Documents
EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BLITAR Irtanto, Irtanto
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.261-272

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan (1) mengetahui efektivitas SMM ISO 9001:2008 terhadap kualitas pelayanan kependudukan; (2)mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SMM ISO 9001:200 dalam mewujudkan pelayanan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis mengenai efektivitas SMM ISO 9001:2008 di Kota Blitar mengenai layanan administrasi kependudukan meliputi bukti langsung, kehandalan, daya tanggap aparat pelayanan, jaminan,dan empati diperoleh nilai kualifikasi rata-rata 3,18 dengan kriteria baik, tingkat pencapaian rata-rata sebesar 79,99% dengan kriteria pencapaian efektif. Faktor yang mempengaruhi tidak efektivitasnya pelayanan disebabkan oleh karena faktor tangibel dan kenyaman pelayanan masih kurang; kehandalan petugas pelayanan yang masih kurang; akurasi dan daya tanggap petugas pelayanan perlu diperhatikan;dan masih kurangnya empati aparat, tingkat ketrampilan dan kedislipinan aparat dalam memberikan pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, adanya biaya tambahan di luar ketentuan untuk mendapatkan pelayanan, petugas dalam memberikan pelayanan masih ada yang kurang ramah. This research used quantitative descriptive approach, which aims to know (1) the effectiveness of QMS ISO 9001:2008 in realizing a population service quality (2) to know factors that influence the effectiveness of QMS ISO9001:2008 in realizing quality service. The results showed that the analysis of the effectiveness of QMS ISO 9001:2008 in Blitar City on population administration service covering direct evidence, reliability, responsiveness of service, assurance, and empathy qualifier values obtained with the 3.18 average good criteria, average achievement of 79.99% with the effective achievement criteria. The factors that affect is not effectiveness of the service caused the tangible and comfort care; reliability of service personnel; accuracy and responsiveness of care apparatus, and f empathy apparatus are lacking, the level of skill and discipline personnel in providing services to be improved, the additional costs beyond the provision for services, personnel in providing services there are less friendly.
Pengembangan Komoditi Karet di Provinsi Papua *Merupakan Penyempurnaan dari KTI pada Diklat KTI MP3EI Ambon 2013 Wibowo, Alexander Gatot
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 4 (2013): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.233-242

Abstract

AbstrakKomoditi Karet di Provinsi Papua dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan peranan sektor pertanian dalam pembangunan di Provinsi Papua. Namun demikian pengembangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pemanfaatan teknologi pertanian masih terbatas dan kemampuan SDM terbatas, untuk itu perlu dilakukan sebuah kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan strategi pengembangan komoditi Karet di Provinsi Papua dengan menggunakan alat Analisa SWOT. Hasil Kajian menunjukkan bahwa pengembangan komoditi Karet di Provinsi Papua dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: Lahan potensial untuk karet di Papua masih luas, Adanya perhatian pemerintah untuk pengembangan karet, Adanya Petani Karet, Adanya LSM yang membantu, Banyaknya tanaman tua yang belum diremajakan, Kemampuan SDM Petani terbatas, Terbatasnya pemanfaatan teknologi pertanian, Terbatasnya permodalan petani, Terbatasnya sarana prasarana pertanian seperti alat sadap mangkok, pisau, pengolah karet, asam semut, dll, Terbatasnya Penampung hasil produksi karet, Belum adanya kemitraan dalam pengelolaan perkebunan Karet, Rendahnya akses terhadap kebutuhan karet dunia, Perlunya pendampingan tawar menawar hasil produksi, Adanya alih fungsi lahan karet, Penawaran harga dari Pengepul rendah, dan Persaingan hasil. Sedangkan beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan komodoti karet di Provinsi : Papua antara lain : Pengembangan karet skala besar, Pendampingan SDM Petani, Membangun kemitraan dalam pengelolaan Karet, Diklat/ Penyuluhan SDM Petani, Pemberian bantuan permodalan bagi petani, Peremajaan tanaman yang sudah tua, Penyediaan dan Pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana pertanian, Perluasan arela tanam karet, Peningkatan Kemitraan dengan pihak ketiga, Peningkatan kapasitas kelembagaan Petani, Intensifikasi, Regulasi cegah alih fungsi lahan, Pendampingan SDM Petani, dan Peremajaan tanaman dengan klon unggulAbstractRubber commodity in Papua can be developed to improve the local economy and increase the role of the agricultural sector in Papua development. However, development is influenced by several factors, among others, the use of agricultural technology is still limited and limited ability of human resources,it is necessary to do a study. This study aims to identify and determine the strategy of development of Rubber commodity in Papua by using SWOT analysis tool. The study results showed that the development of rubber commodity in Papua is influenced by several factors including : land potential for rubber in Papua is still widespread, existence of the governments attention to the development of rubber, precense of Rubber Growers, presence of NGOs that help, number of old plants that have not been rejuvenated, limited ability of HR Farmer, limited use of agricultural technology, limited capital farmer, limited agricultural infrastructure such as a tap bowl, knife, rubber processing, formic acid, etc., Limited production buyer of rubber, yet the partnership in the management of rubber plantations, low level access to the worlds rubber needs, need assistance bargaining production, presence over the function rubber land, offer a low price from collectors, and product competition. While some of the strategies that need to be done for the development of rubber commodity in the Papua province, among others: Development of large-scale rubber, HR  Farmer Mentoring, Building partnerships in the management of Rubber, Training / Counseling HR Farmer, Providing funding assistance for farmers, Rejuvenation old plants, Provision and utilization of agriculture technology and infrastructure, Expansion of rubber planting land, Improved Partnership with third parties, Capasity buikding of Farmer organization, Intensification, Regulation prevent land conversion, Accompaniment HR Farmer, and plant with clones Rejuvenation 
Kelayakan Industri Kopi di Provinsi Kalimantan Barat Utomo, Rudy Setyo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 3 (2014): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.205-211

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan industri kopi rakyat sebagai penghasil produk komersial di Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan secara deskriptif dan observasi untuk mengetahui potensi bahan baku, potensi pasar dan pemasaran, ketersediaan teknologi, dan analisis kelayakan finansial pendirian pabrik. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku berupa hasil panen kopi menurun setiap tahun dan ketersediaannya pada setiap masyarakat kecil, dan tidak menarik bagi petani untuk budidaya komersial, kalah bersaing dengan keberadaan tanaman karet, kelapa sawit, atau tanaman hortikultura atau perkebunan lain, sehingga masyarakat enggan menanam kopi kembali. Walaupun, pemasaran kopi tersedia pada pasar domestik, pasar nasional, dan luar negeri, akan tetapi mutu kopi yang berkaitan dengan keunggulan rasa, aroma, dan indikasi geografi merupakan keunggulan tersendiri, yang belum tampak untuk hasil kopi asal Kalimantan Barat. Teknologi pengolahan kopi menunjukkan adanya kesiapan teknologi untuk aplikasi, seperti teknologi untuk menghasilkan produk kopi primer dan kopi sekunder. Saran yang dapat diberikan adalah budidaya kopi dan produk kopi luwak liar (Paradoxurus hermaphrodites) dari Kabupaten Sambas perlu diperhatikan dan dibina intensif oleh Pemerintah Daerah setempat, agar memiliki peluang komersialisasi kompetitif. Sebaiknya Pemerintah Daerah membina kembali teknik budidaya dan manajemen usaha tani kopi. AbstractThe purpose of this study was to determine the feasibility of the coffee industry folk as a commercial producer in West Kalimantan. Research conducted descriptive and observation to determine the potential of raw materials, market potential and marketing, availability of technology, and financial feasibility analyzes plant establishment. The results of the study showed that the availability of raw materials such as coffee yields declined every year and its availability on every small community, and not attractive to farmers for commercial cultivation, where plants can not compete with rubber, palm oil, or other horticultural crops or plantation, so people are reluctant to plant coffee again. Although, the marketing of coffee available on the domestic market, national market and abroad, but the quality of the coffee that is associated with superior taste, aroma, and geography indications is its own advantages, which have not seemed to result from West Kalimantan coffee. Coffee processing technology indicates the readiness of technology for applications, such as the technology to produce coffee of primary and secondary copy. Advice can be given is the cultivation of coffee and wild civet coffee products (Paradoxurus hermaphrodites) from Sambas district and fostered intensive note by the local government, in order to have a competitive commercialization opportunities. Local Government should re-establish cultivation techniques and management of coffee farming.
Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung Tresiana, Novita
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 2 (2015): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.161-171

Abstract

AbstrakPenelitian ini didasari pemikiran bahwa pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam kerangka rasionalitas, maka  kebijakan pemekaran seharusnya adalah  hasil  pilihan yang rasional, mencakup pemilihan alternative  bagi tercapainya tujuan, mengandung  nilai yang fundamental dan tepat guna untuk mencapai  hasil akhir (outcome) yang diinginkan. Tujuan dari penulisan ini adalah : mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan pemekaran dan  mendeskripsikan rasionalitas yang digunakan aktor dalam kebijakan pemekaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tulisan ini mengangkat temuan hasil penelitian bahwasanya proses penetapan  kebijakan pemekaran, bukanlah upaya solutif bagi persoalaan substantive masyarakat dan rasionalitas yang digunakan dalam penetapan kebijakan,  didominasi model rasionalitas tong sampah, sebagai respon struktur terhadap kepentingannya elit (politik),  bersifat transaksional, bukanlah respon sistem (legislatif dan eksekutif) untuk mengatasi masalah faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. AbstractThis study is based on the premise that regional growth is a product of public policy, as the government attempts to solve public problems. Within the framework of rationality, then the expansion policy should be the result of rational choice, including the selection of alternatives for the achievement of objectives, contain a fundamental value and appropriate to achieve the end result (outcome) is desired. The purpose of this paper is: to describe the process of policy-making division and rationality that are used to describe the actors in the division policy. The method used is qualitative. This paper raised the research findings that the process of defining the division policy, not the effort solutif the problem for substantive society and rationality that are used in the determination of policy, dominated model of rationality dustbin, as a structural response to the interests of elite (political), transactional, not a system response (legislative and executive) to address the factual issues relating to the welfare of society.
Implementasi Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pegawai Kantor Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Anggraini, Yusniah
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.195-204

Abstract

Salah satu fungsi manajemen dalam pemerintahan yang penting adalah pengawasan. Namun, permasalahan pengawasan cukup rumit dan kompleks, tidak semudah dengan apa yang diteorikan apabila diaplikasikan, termasuk aplikasinya di lingkungan instansi pemerintahan. Terkait dengan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan tugas pegawai serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan adalah pegawai di lingkungan kantor kecamatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dan instrumennya berbentuk pedoman wawancara. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis data secara induktif. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pada tahap awal pembuatan laporan progres kerja kurang disertai upaya pencarian data baru, kebanyakan isi laporan progres kerja belum benar-benar memenuhi kriteria atau memiliki nilai sebagaimana mestinya, pengawasan untuk falisitas kerja kurang ditindak lanjuti oleh pimpinan, pelaporan harian, mingguan, dan kwartalan pelaksanaan tugas pegawai jarang sekali dilaksanakan, evaluasi yang dilakukan pimpinan selama ini lebih mengutamakan pada pencapaian jumlah atau target yang telah ditetapkan (standar kuantitas), dan pengukuran kualitas hasil pekerjaan pegawai hanya lebih didasarkan pada perkiraan saja. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan tugas pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya selama ini masih kurang baik.
PNPM Mandiri Vs Kemiskinan di Indonesia Hamudy, Moh. Ilham A.
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 3 (2013): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.159-162

Abstract

AbstrakArtikel ini adalah tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Artikel ini berusaha mendedahkan PNPM secara makro, seraya menjabarkan beberapa kekurangannya yang kerap menjadi sasaran kritik para pemerhati pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri, oleh pemerintah dianggap sebagai program jitu guna mengentaskan masyarakat dari kubangan kemiskinan. Tetapi, sayangnya, meski sudah banyak sekali uang digelontorkan untuk mensukseskan program itu, angka kemiskinan di Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karenanya, PNPM Mandiri perlu ditinjau ulang keberadaannya, baik secara konsep maupun secara implementatif. Artikel ini menawarkan konsep dan pendekatan pemberdayaan dan pengentasan rakyat miskin dengan mengedepankan konsep penghidupan berkelanjutan yang lebih komprehensif. AbstractThis article is about the National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri). This article try to exert PNPM macro, as outlines some drawbacks that are often the target of criticism of the observer community empowerment. PNPM Mandiri, the government considered the surefire program to alleviate poverty from the pool. But, unfortunately, though it was a lot of money disbursed to the success of the program, the poverty rate in Indonesia has not experienced significant declines. Therefore, PNPM Mandiri existence should be reviewed, both in concept and in implementation. This article offers the concept and approach to empowerment and poverty of the poor by promoting the concept of sustainable livelihoods is more comprehensive.
Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian terhadap Impelementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Nadeak, Hasoloan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.01-10

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktualisasi dan validitasi tentang Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pendekatan dan tujuan tersebut diketahui bahwa Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagai instansi pelaksana,belum berlangsung dalam suatu “sistem” yang baik dan lancar, karena penduduk sebagai bagian dari sistem pencatatan dan kematian, yang merupakan penerima manfaat Sistem Pencatatan dimaksud, masih rendah kesadarannya untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya seperti peristiwa kelahiran dan kematian dimaksud. Di samping itu, formulir pelaporan kematian yang saat ini digunakan, harus diformat ulang karena laporan kematian yang diterima dari kecamatan-kecamatan dari lokasi kajian, tidak berdasarkan nama (by name), alamat (by address) dan tidak berdasarkan data SIAK (by SIAK) tetapi berdasarkan jumlah atau angka yang meninggal di wilayah kecamatan, sehingga menyulitkan Dinas Dukcapil Kota Bandung dan Kabupaten Bandung untuk menghapus namanya dari data SIAK, sehingga berdampak pada akurasi jumlah penduduk dan adanya nama yang telah meninggal tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). AbstractThe purpose of this research is to know about factualization and validization on Registration System of Birth and Death in the Region of Regency of Bandung and City of Bandung Province of West Java. Based on the said approach and purpose it is known that Registration System of Birth and Death in the Office of Dukcapil Regency of Bandung and City of Bandung as the implementing agency is not yet conducted in a good and smooth system because the population as part of registration system of birth and death as the beneficiaries of Registration System still have low awareness to report important events they experience such as the events of birth and death. In addition, the form of death report that is currently used, must be reformatted because the report received form districts of study location is not by name, by address and nor by SIAK data but based on the total or the number of died people in the district areas that making it difficult to the Office of Dukcapil Cifty of Bandung and Regency of Bandung to abolish their names from SIAK data, that has the impact on the accuracy of the total population and the existence of died people contained in List of Temporary Voters (DPS).
Public Policy in Managing Modern Stores for Community Development Suroso, Suroso
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 8 No 2 (2016): November
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.08.2016.187-197

Abstract

Modern stores have grown rapidly in Pati Regency but some of them are out of control, such as too near traditional markets. The objective of the research is to analyse the existence of modern stores, the distribution of them, the local government regulation of them, and to analyse advantages and disadvantages of them for community development. This research uses descriptive quantitative approach. Data collecting is conducted by observation, interview, and field events. This research uses descriptive analysis. There are five main findings in the research. Firstly, modern stores in the study area have grown rapidly. Secondly, the distribution of modern stores is not well managed, in which 19 out of 53 modern stores (35.84%) are established in the sites near traditional markets. Thirdly, the existence of modern stores is not well controlled because 9 out of 53 modern stores are in problems with their permits. Fourthly, there are 20 modern stores which have roles in community development by providing retail space for informal traders. Fifthly, the local government policy concerning minimarket is not well formulated being not governed the distance between modern store to the pre-existing traditional markets and being to conduct a moratorium of permit serving for the establishment of modern stores, which does not refer to national law. Therefore, the existing local policy in managing modern stores should be reviewed to support community development.
Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agroindustri di Kawasan Andalan Kandangan Kalimantan Selatan Siska, Dewi; Hadi, Setia; Firdaus, Muhammad; Said, Said
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 2 (2015): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.99-110

Abstract

AbstrakAgroindustri menjadi pilar utama dalam pembangunan di Kalimantan Selatan, hal tersebut terdapat dalam RPJPD tahun 2005-2025. Kawasan Andalan Kandangan sebagai salah satu dari tiga kawasan andalan di Kalimantan Selatan yang potensial dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan industry berbasis pertanian (agroindustri). Konsep agroindustri selain diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Penelitian ini bertujuan untuk ; (1) mengidentifikasi perkembangan ekonomi wilayah di Kawasan Andalan Kandangan, (2) mengidentifikasi komoditas unggulan, (3) mengidentifikasi sarana penunjang agroindustri, dan (4) merumuskan strategi pengembangan wilayah berbasis agroindustri. Analisis entropi menunjukkan perkembangan ekonomi Kawasan Andalan Kandangan cukup berkembang yang didominasi oleh sektor pertanian, yaitu subsektor tanaman bahan makanan. Analisis LQ dan SSA menunjukkan tanaman padi dan jagung menjadi komoditas unggulan. Sarana prasarana pendukung kegiatan agroindustri sangat kurang. Rumusan strategi dalam penelitian ini yaitu peningkatan infrastruktur atau sarana prasarana yang dapat memperlancar konektivitas antar wilayah di Kawasan Andalan Kandangan dan pemerintah sebagai aktor utama pengembangan agroindustri.AbstractAgroindustry has become the main pillar in South Kalimantan development, it can be found in RPJPD 2005-2025. Kandangan mainstay region as one of three leading region in South Kalimantan which potentially improved to push economy growth through agriculture based industry activity (agroindustry). The concept of agroindustry a side is expected to drive economic growth as well as to realize the equitable distribution of income. This research ains to : (1) identify to economic development of the region in Kandangan mainstay regions, (2) identify the main commodity, (3) identify means of supporting agroindustry, and (4) formulating development strategies based agroindustrial region. Entropy analysis shows the development of the economy sufficiently developed in Kandangan mainstay region dominated by the agricultural sector, namely food crops subsector. LQ an SSA analysis shows corn and rice crops become competitive commodities.There are only few of supporting infrastructure agroindustrial activities. Strategy formulation in the research is the improvement of infrastructure or infrastructure that can facilitate inter regional connectivity in the region mainstay Kandangan and the government as the leading actor agroindustry development.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEGESWETAN DAN DESA JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO Kartika, Ray Septianis
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 3 (2012): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.179-188

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang ditemui masyarakat dalam berpartisipasi mengelola ADD. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif analitis kualitatif dengan informan kepala desa dan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa. Purpose of this study was to determine the peoples participation in managing ADD and identify supporting factors and obstacles encountered in participating communities to manage ADD.Method of research using qualitative descriptive analysis of village heads and community informants.The study says that the Rural Community and Rural JangkrikanTegeswetan major initiative to contribute to the management of ADD.Not justin the planning, implementation and monitoring, but more importantis the awareness of the community to get involvedin building the villageis a solution to promote rural  development.

Page 1 of 47 | Total Record : 465