Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 198 Documents

9 10 11 12 13

KARAKTERISTIK UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkarakter hukum responsif atau berkarakter hukum konservatif/ortodoks, maka indikator-indikator untuk menentukan karakter tersebut dapat dilihat dari proses pembuatan, yaitu tidak bersifat partisipatif, dan dilihat dari sifat fungsi produk hukumnya adalah tidak aspiratif, sedangkan adanya kemungkinan penafsiran telah jelas membuka peluang terjadinya berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah merupakan suatu produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.Â Kata kunci : Â Â Karakteristik â Undang-Undang - Ketenagakerjaan.

Tujuan Pemidanaan Dalam Pekara Pencucian Ringan, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana RinganI Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Ista Sitepu, Rida
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ABSTRAKMuncul opini di masyarakat yang menilai bahwasanya pelaku pencurian yang nilainya tidak “seberapa” dibandingkan dengan pelaku pencurian yang nilainya “jauh lebih besar” dan dalam proses pemeriksaannya dianggap sama saja. Oleh karena itu maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diterapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka. Data skunder dan primer dikumpulkan dari berbagai sumber dan diolah dengan teknik interpretasi, evaluasi, argumentasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi jenis dan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Perma Nomor 2 Tahun 2012 jelas tidak termasuk dalam hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka keberadaan Perma sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Berlakunya Perma tersebut sebagai hukum positif diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di indonesia. ABSTRACTAppeared opinion in the community who judged that the theft of the perpetrators of the value is not much compared with the prepetrators of theft whose value is much greater and in the process of eximination is considered. Therefore the great court of law was born (Perma) Number 2 in year 2012 about Minor Crimes. The aim of this research is for knowing about the law enforcement theft crime after the great court of law number 2 in 2012 year has been applied.This type of research is a type of normative legal research with literature study method.Secondary and primary data are collected from various sources and treated with interpretation tetechnique, evaluation, argumentation and description. The result of the research shows that from the type of side and hierarichical laws and regulations applicable in Indonesia, then Perma Number 2 in 2012 year clear it is not include in hierarchical legislations in Indonesia.

Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Shandy Utama, Andrew
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Islamic bank is a bank that runs its business activities based on sharia principles. At the time of the economic crisis of 1998, many conventional banks collapse while Islamic banks are not affected. After the crisis, Islamic banking experienced significant growth in Indonesia. The problem discussed in this research is how is the history and development of regulation on Islamic banking in national legal system in Indonesia? The method used in this research is normative legal research by using approach of legislation. Sources of data used in this research are secondary data, namely data obtained from legislation, scientific journals, and legal literature. Data collection techniques used in this research is literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The result of this research is that the initiative on establishment of Islamic bank in Indonesia was started since 1990 by the Indonesian Council of Ulama, which was realized with the establishment of Bank Muamalat Indonesia on November 1, 1991. The early development of Islamic banking in the national banking system was responded quickly by the government with the enactment of Act Number 7 of 1992 about Banking, which was later amended by Law Number 10 of 1998. In addition to being a devastation to the national banking system, the economic crisis that occurred in 1998 also became the starting point for the development of Islamic banking in Indonesia. Some conventional banks began to expand their business by establishing Islamic banks. Responding to the development of significant Islamic banking in the national banking system, on July 16, 2008 was enacted Law Number 21 of 2008 about Islamic Banking as the legal basis for Islamic banks in Indonesia.

Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja/Buruh Dengan Dasar Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan Surya, Deden Muhammad
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Perlindungan hukum Ketenagakerjaan mulai mendapatkan tempat setelah keluarnya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana posisi Pekerja/buruh dan Pengusaha/Perusahaan mendapatkan posisi yang seimbang, akan tetapi permasalahan hukum ketenagakerjaan masih memiliki kelemahan yaitu mengenai mutasi. Karena mutasi tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang sering dijadikan Pengusaha/perusahaan untuk melepaskan kewajibanya terhadap hak-hak Pekerja/buruh. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pemutusan hubungan kerja akibat pekerja/buruh menolak mutasi adalah sah? dan bagaimana hak-hak Pekrja/buruh yang menolak mutasi kerja oleh Pengusaha/perusahaan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pertama untuk sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat menolak mutasi harus terlebih dahulu mendapatkan putusan dari lembaga hubungan Industrial. Kedua hak-hak Pekerja/buruh yang menolak mutasi tetap memiliki hak-haknya sepanjang pekerja/buruh dapat membuktikan jika mutasi tersebut bertentangan dengan hukum.

“Hak Eksklusif” Negara Berdaulat di Batas Imajiner Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Wilayah dan Hukum Keimigrasian Fahroy, Caesar Ali
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Negara merdeka adalah negara yang berdaulat atas wilayah teritorialnya, wilayah batas negara melambangkan kedaulatan suatu negara, karena pada batas negara inilah suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaksanaan peraturan negaranya tanpa dapat di intervensi oleh negara manapun, tipisnya batas-batas negara saat ini menjadikan lalu lintas orang yang masuk dan keluar suatu wilayah menjadi meningkat dari waktu ke waktu diikuti dengan beragam motif dan tujuan dari sipelintas batas. Imigrasi di setiap negara dibelahan bumi memiliki tugas dan fungsi sebagai representasi negara dalam menjalankan anamah negara dalam melindungi kepentingan dan keamanan negaranya terhadap segala ancaman dan tantangan melalui hak eksklusif yang diamanat dalam tugas dan fungsinya

Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal Di Kota Cilegon Fuqoha, Fuqoha
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Legal protection of employement opportunities and welfare is the responsibility of the state. In the concept of regional autonomy it becomes the joint responsibility between the central and local governments to create opportunities and employment opportunities to provide welfare for the community, especially regional or local people. The form of legal protection afforded to the public may be a persuasive and repressive legal protection. Based on the state constitution until legislation has been regulated and on employment opportunities to the local people. This means that the legal protection of employment opportunities has been persuasive done by central and local governments. However, repressive legal protection for local people is not yet fully implemented, resulting in high numbers of job seekers for regional or local people.

Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, KEPPRES No 174 Tahun 1999, PP No 32 Tahun 1999, PP No 28 Tahun 2006, dan PP No 99 Tahun 2012 Sujasmin, Sujasmin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Peredaran Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Obat-obat Berbahaya) sampai saat ini masih menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi generasi muda bangsa. Di lain pihak pembinaan Narapidana dan anak pidana narkoba telah membedakan antara persyaratan Pemberian Remisi bagi Narapidana dan anak pidana Narkoba dengan narapidana pada umumnya. Penulisan ini dapat diketahui Pemberian Remisi merupakan hak bagi narapidana dan anak pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, dan saling seimbang. Persyaratan Pemberian Remisi bagi Narapidana Narkoba merupakan suatu pengetatan, selain memenuhi persyaratan berkelakuan baik, telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, juga diharuskan bersedia bekerjasama dengan instansi penegak hukum untuk membantu membongkar narkoba, telah mengikuti program deradikalisasi, serta menyatakan ikrar : kesetiaan kepada NKRI, tidak akan mengulangi perbuatan Narkoba, secara tertulis. Sedangkan konsekuensi yuridis terhadap Pemberian Remisi tidak membedakan antara pemakai atau pengguna, pengedar, atau bandar, menimbulkan dampak negatif bagi narapidana dan anak pidana narkoba, menimbulkan penyalahgunaan jabatan / kekuasaan, menimbulkan perlakuan tidak adil atau diskriminatif, dan juga suatu pelanggaran Kovenan Hak Hak Sipil dan Politik.

Front Matter JWY Vol 2 No 2 September 2018 Sugiarto, Irwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Back Matter JWY Vol 2 No 2 September 2018 Sugiarto, Irwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Rara Rahayu Nur raharsi; Supanto Supanto; Muhammad Rustamaji
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia telah sampai ke tingkat yang begitu mengkhawatirkan. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa eksistensi sanksi pidana narkotika di Indonesia yang ditetapkan oleh pembentuk UU tidak tepat sasaran dan mengakibatkan adanya misleading dalam proses penegakan hukum atas tindak pidana narkotika. Dengan mengumpulkan data menggunakan studi pustaka serta melakukan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan beberapa faktor penyebab beban anggaran negara semakin besar karena over capacity, sementara potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari putusan pidana denda nihil, serta makin maraknya jaringan dikendalikan narapidana dari Lapas untuk peredaran narkotika akibat dari formulasi sanksi yang tidak tepat.Kata Kunci : Eksistensi; Sanksi Pidana Denda; Narkotika. abstractThe development of narcotic offence in Indonesia is already up to alarming stage. This research was conducted to show that the existence of narcotics penal sanction in Indonesia stipulated by the legislator was not right on target and resulted in misleading in law Enforcement of narcotics offence. This method of research is qualitative descriptive by collecting data using the study of libraries as well as conducting data analysis using qualitative juridical analysis. The results showed several factors causing the country's budget burden to be greater because of over capacity while the potential of non-Tax State revenues (PNBP) from zero criminal penalties and the increasingly widespread narcotics distribution controlled by prisoners from prisons due to improper sanction formulations.Keywords: Existence; Criminal Penalties for fines; Narcotics.

Page 11 of 20 | Total Record : 198

9 10 11 12 13

Filter by Year

2010 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA