Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 198 Documents

3 4 5 6 7

MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM SISTEM PENGUPAHAN Charda S., Ujang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 34, No 1 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AbstrakModel kebijakan pemerintah Indonesia dalam sistem pengupahan bukan hanya memperhatikan aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dalam pelaksanaan hubungan kerja yang semakin kompleks. Untuk peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja serta kemajuan dunia usaha, maka model kebijakan pengupahan pemerintah Indonesia dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang pada hakikatnya mengatur pengupahan secara menyeluruh dalam menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi pekerja sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha yang di dalamnya ketentuan tersebut berisi pengaturan penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, pelindungan pengupahan, penetapan upah minimum, dan pengenaan denda yang diarahkan pada sistem pengupahan secara menyeluruh.Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Perlindungan Pekerja, dan Upah.

Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Utama, Sopyan Mei
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun, termasuk di dalammnya adalah pembangunan hukum Islam. Untuk hal tersebut perlu diketahui eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriftif analisitis, pendekatan terhadap permasalahan dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan telaah terhadap eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan melalui studi pustaka, data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan metode analisis kualitatif, data yang tersaji diuraikan secara deskriptif. Hasil peneitian menunjukan eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan sistem hukum yang memperkaya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat melahirkan peraturan perundang-undangan hukum Islam lainnya. Penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan tergantung pada pemahaman dan kesadaran umat muslim Indonesia sebagai pendukung tegaknya hukum Islam sesuai dengan keadaan zaman dan waktu.

BEBERAPA PANDANGAN HISTORIS DAN PRAKTIK PELAKSANAAN DOKTRIN REBUS SIC STANTIBUS DALAM HUKUM INTERNASIONAL Basarah, Mochamad
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 24, No 1 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

By rebus sic stantibus, the countries with their efforts could demand their rights back. Differences in terminology can thus blurthe differencesand the similarities in theimplementation. The International Law Commission has rejected the usage of the terminology of rebus sic stantibus. They prefer using the terminology of the doctrine of fundamental changes on equality and justice reasons, and getting rid of the terminology of rebus sic stantibus as it is assumed to cause unintended effects. This doctrine, in fact has been performed, primarily after the end of the war between the allies and Germany. A conditional change can be expressed, although it can not properly be predicted before. It depends on the intention and the hopes of the concerned parties, and intended change characteristic as well which may appear from suspension and restriction of doctrine implementation according to the circumstances of that time.Keywords: Rebus sic stantibus - International Law -Implementation

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Rochaeti, Etty
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 26, No 1 (2012)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

In the legal protection to tax payers in tax dispute, there is a legal effort which has been accommodated and provided by Act of Tax, both outside and through tax judicature. The protection outside the tax judicature, can be in the forms of proposal to the change of miswriting and miscalculation performed by tax payers, or tax officials is wrong to publish the tax provision, so the tax payers ask for the correction of the tax provision. The law protection through tax judicature can be in the form of proposal of objection to the Board of Objection, accusation to Tax of Court of Justice, judicial review from the Supreme Court. The substance of law related to law protection to tax payers in the tax dispute settlement, there is no legal norm synchronization. The legal effort for tax payers in looking for justice is missing because there are provisions of article 33 paragraph (1) and article 77 paragraph (1), Act No. 44 year of 2014 which state that the decision of Tax Court of Justice is a final decision in examining and deciding the tax dispute, so there is no more accusation and appeal to the Supreme Court. The legal effort which is permitted is through performing judicial review, and its legal effort is extraordinary. The relative competency of Tax Court of Justice covers the whole area of Indonesia.Keywords: law protection, tax payers.

PERANAN DAN PROSPEK "INTERNATIONAL CRIMINAL COURT" SEBAGAI INTERNATIONAL CRIMINAL POLICY DALAM MENGANGGULANGI "INTERNATIONAL CRIMES" Gunakaya, Widiada
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 29, No 2 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakInternational Criminal Court (ICC) adalah suatu mahkamah yudisial permanen, bersifat mandiri dan berskala internasional untuk mengadili crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes, dan crimes of aggression sebagai Â four core of International crimes yang merupakan hostis humanis generis. Kejahatan-kejahatan demikian oleh Hukum Internasional ditetapkan sebagai delicto jus gentium karena sifatnya yang sangat potensial menciptakan ketidaktertiban, ketidakamanan, menghancurkan perdamaian dunia, dan pada akhirnya sangat merugikan kepentingan state nations. Mengingat sifatnya seperti itu, maka diperlukan penanggulangan secara internasional melalui International Criminal Policy by penal dengan cara mengadili para pelakunya melalui ICC. Dilakukan penanggulangan secara internasional, karena perbuatan-perbuatan dimaksud memiliki elements : 1. Direct threat to world Peace and Scurity. 2. Indirect threat to world Peace and Scurity. 3. Shocking to the concience of Humanity. 4. Conduct affecting more than one State. 5. Conduct including or affecting citizens of more than one State. 6. Means and methods transcend national boundaries.ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (1998), secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2002, di samping memiliki yurisdiksi kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, juga memiliki yurisdiksi personal untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana individu tanpa memandang official capacity yang dimiliki oleh pelakunya di dalam negara nasionalnya. Tidak perduli, apakah ia seorang kepala negara, kepala pemerintahan, komandan militer, atau sebagai atasan, seorang sipil atau tentara bayaran. Jika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal ICC, maka pelakunya sudah dapat dinyatakan shall be individually responsible, oleh karena itu liable for punishment. Namun yurisdiksi kriminal dan personal yang dimiliki ICC hanya dapat diterapkan terhadap warga negara yang negara nasionalnya ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, artinya berstatus sebagai State Party.Permasalahannya adalah : apakah ICC yang difungsionalkan sebagai International Criminal Policy by penal against four core of international crimes dapat mengaplikasikan yurisdiksi kriminal dan yurisdiksi personalnya terhadap negara-negara non State Parties secara efektif dan berprospektif untuk memenuhi ekspektasi dunia Internasional?Â Kata kunci : Â Mahkamah Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Kejahatan Pidana Internasional.

PENYALURAN KREDIT MELALUI BANK DALAM MENUNJANG USAHA PELAKU EKONOMI Syahrul, Syahrul
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 31, No 2 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakÂ Kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang kredit, berpangaruh sangat besar dalam menentukan lancar tidaknya arus lalu lintas pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi di Indonesia. Dalam dunia usaha dalam rangka mempercepat pembangunan memerlukan penambahan modal sehingga untuk itu mereka sering mengadakan perjanjian dan perjanjian ini biasanya disertai dengan jaminan.Pemakaian perjanajian baku dalam dunia perdagangan dirasakan sebagai suatu hal yang sangat effisien, terutama dilapangan perbankan. Hal-hal yang dianggap perlu dan penting dimuat secara lengkang dan terperinci. Hanya hal-hal yang masih memerlukan pembicaraan dan atau konfirmasi dengan pihak nasabah saja, yang masih dikosongkan dan baru diisi, setelah dibicarakan dengan pihak yang bersangkutan, apabila dibuat perjanjian baku ini ditandatangani oleh kedua belah pihak maka kehendak serta kata sepakat, dianggap telah tercapai.Para debitur yang telah menghadapi kredit macet dengan Bank maka dengan segera Bank akan menyerahkan nasib tanah yang dijaminkan kepada Kreditur dan kreditur akan segera mencari pembeliÂ sehingga eksekusi hampir tidak pernah terjadi.Â Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Undang-Undang Perbankan, Kredit Macet, Jaminan Kredit, Eksekusi jamnan

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO Januarsyah, Mas Putra Zenno
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakKetidaksinkronan regulasi terkait status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, kenyataannya telah menimbulkan kesulitan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi serta langkah penyelesaian tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN Persero. Asas ultimum remedium sebagai asas yang paling fundamental dalam hukum pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN Persero dengan menekankan pada penyelesaian melalui hukum perdata dan hukum administrasi. Selanjutnya, sebagai upaya mengatasi ketidaksinkronan regulasi, Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN harus diperlakukan sebagai aturan khusus (lex specialis), sehingga berdasar adagium lex specialis derograt legi generale, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN harus menjadi dasar penyelesaiannya. Kemudian dikaitkan dengan waktu pengundangannya atau pemberlakuannya, undang-undang tersebut diundangkan lebih belakangan, maka berdasar adagium lex posteriori derograt legi priori, undang-undang BUMN dimaksud harus menjadi dasar hukumnya.Kata Kunci: Ultimum Remedium; BUMN; Korupsi.

Back Matter JWY Vol 1 No 1 Maret 2017 Sugiarto, Irwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

WACANA KONSEP HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Ravena, Dey
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 23, No 2 (2010)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Laws are for humans, not vice versa, thus paradigms should be used in studying law. This is the entrance and the point of view (point of view) which will affect all aspects of our learning about progressive law. People who use a different point of view will also generate learning about the law differently. Acknowledging the presence of humans as a major stakeholder in the law would place them in line with legal regulations, if not, even on higher ground.Admittedly, that it is not easy to be realized or implemented. Much easier when we only have to deal with any regulations.Keywords: Progressive Law Human - Law - Enforcement

PERANAN APARAT HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA Wahyu, Wahyu
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 25, No 2 (2011)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

The main and essential purpose of law is to achieve justice. In oder to achieve justice in society, there should be an orde at first. Disorder and chaos can be caused by the terrorism movement. Terrorism movement in Indonesia has alraedy been increasing rapidly, both frequncies and acceleration. It goes without saying that there is a tool of legislation regulating the eradication of terrorism criminal act, namely Act No. 15 year 2003. That Act has been applied and effective since 2003, and after being implemented by the lawÂ enforcement apparatus, especially the Republic of Indonesia State Police, there are still psycological and juridicaltechnical obstacles, so the handling of this terrorism criminal act has not been successful optimally. As the terrorism criminal act is not only a local movement, but also an international network by using high technology, and terrorism movement in Indonesia has a background of islamic fundamental ideology, the government should not only use repressive paradigm and juridical approach, but also psychological and religioussociological approaches.Keywords: law enforcement; terrorism; justice; eradication

Page 5 of 20 | Total Record : 198

3 4 5 6 7

Filter by Year

2010 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA