cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Bina Mulia Hukum
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25287273     EISSN : 25409034     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Mulia Hukum (JBMH) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 236 Documents
 20   21   22   23   24 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP: SEBUAH “TRADE-OFF” PADA SISTEM WTO YANG MEMERLUKAN PENYELESAIAN Siti Muslimah; Emmy Latifah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i2.689

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan WTO memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dan bagaimana solusi atas multitafsir aturan-aturan WTO terkait dengan perlindungan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan library research, sedangkan teknik analisis data menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan WTO yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, khususnya terkait dengan akses pasar. Aturan tersebut adalah: (1) standardisasi internasional, aturan teknis, dan standar teknis; (2) aturan pengecualian Pasal XX GATT 1994; dan (3) eco-label. Namun demikian, dalam implementasi, aturan ini ditafsirkan secara berbeda-beda oleh negara anggota WTO sehingga menyebabkan timbulnya sengketa. Bahkan, bagi negara miskin dan berkembang, aturan-aturan ini dianggap sebagai proteksi terselubung negara maju atas pasar dan produk nasional mereka. Sebagai penyelesaian atas masalah ini, maka diperlukan penafsiran yang bijaksana dari negara anggota WTO dengan berdasarkan pada kemampuan masing-masing negara. Bahkan Dispute Settlement Body (DSB) WTO juga harus memberikan penafsiran yang proporsional dan berkeadilan jika perbedaan penafsiran diantara negara anggota WTO ini kemudian menimbulkan sengketa dan masuk ke lembaga tersebut. Kata kunci: perdagangan internasional; perlindungan lingkungan; world trade organization. ABSTRACTThis research aims to examine on how the provisions of the WTO provide protection for the environment, and explores elucidations to multiple interpretations of WTO rules on environmental protection. This research constitutes a normative legal research. The data used are secondary data containing primary legal materials, secondary dan tertiary legal ones. The technique of conveying data uses library research, while the technique of data analysis uses legal interpretation. The results of the study denote that many WTO provisions provide environmental protection, specifically related to market access. Those rules are: (1) international standardization, technical rules, and technical standards; (2) General Exception of Article XX of GATT 1994; and (3) eco-labeling. However, in implementation, these rules were opposed differently by WTO member countries so that leading to disputes. Moreover, for least-developed and developing countries, these rules are considered as hidden protection of developed countries for their domestic markets and products. As a solution, a challenging interpretation of the WTO member countries is needed with the capabilities of each country. Even the Dispute Settlement Body (DSB) of WTO should also provide a proportional and fair interpretation if the multiple interpretation between the WTO member countries then cause a disputes.Keywords: environmental protection; international trade; world trade organization.
KONSEP ASURANSI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN Yusuf Saepul Zamil; Supraba Sekarwati; Yani Pujiwati; Ida Nurlinda
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i2.769

Abstract

ABSTRAKDalam sistem pendaftaran tanah positif yang perlu disiapkan oleh pemerintah adalah membentuk lembaga asuransi pendaftaran tanah. Lembaga asuransi pendaftaran tanah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep asuransi pendaftaran tanah dengan cara melakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan asuransi pendaftaran tanah. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, dengan didukung data primer. Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha dalam bidang asuransi pendaftaran tanah dengan bertugas membayar ganti rugi kepada masyarakat yang memenangkan gugatan dipengadilan atau kepada pemilik hak atas tanah yang dibatalkan kepemilkan hak atas tanahnya berdasarkan putusan pengadilan. Negara membayar premi kepada perusahaan asuransi terhadap setiap hak atas tanah yang sudah didaftarkan. Premi asuransi dibayarkan satu kali setelah terbit sertipikat hak atas tanah sepanjang tanah tersebut tidak dialihkan, sedangkan apabila dilakukan pengalihan hak atas tanah seperti melalui jual beli atau melalui pengalihan lainnya, maka setiap pengalihan hak tanah, pemerintah harus membayarkan kembali premi asuransi kepada perusahaan asuransi pendaftaran tanah. Kata kunci: asuransi; konsep; pendaftaran tanah. ABSTRACT In a positive land registration system that needs to be prepared by the government is to form a land registration insurance institution. Land registration insurance institutions are needed to ensure legal certainty of ownership of land rights. Therefore, this study aims to obtain the concept of land registration insurance by comparing it with other countries that have implemented land registration insurance. The research method was carried out in a normative juridical manner, with secondary data as the main data, supported by primary data. The government can form a State Owned Enterprise (BUMN) that conducts business in the field of land registration insurance with the task of paying compensation to the community who wins the lawsuit in court or to the owner of land rights whose ownership of land rights has been canceled based on a court decision. The state pays a premium to the insurance company for any registered land rights. The insurance premium is paid once after the issuance of the certificate of land rights as long as the land is not transferred, whereas if the transfer of land rights is carried out such as through buying and selling or through other transfers, then every transfer of land rights, the government must pay back the insurance premium to the land registration insurance company. Keywords: concept; insurance; land registration.
AMICUS CURIAE AS THE DEVELOPMENT OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE CODE Dwi Herman Sucipta; I Made Wirya Darma
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.576

Abstract

Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code has limitedly determined legal evidence according to the law, however, in the last few years, the Indonesian Court of Justice has emerged Amicus Curiae. In this study, it will be discussed the legal basis for judges to apply the Amicus Curiae as evidence of a crime in positive law in Indonesia today (ius constitutum) then the second issue will discuss the Amicus Curiae as evidence development in the KUHAP in the future come (ius constituendum). The research method used is normative juridical or library research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Amicus Curiae is a legal concept that is not well known in Indonesia which adheres to the Civil Law legal system. The legal concept of Amicus Curiae is indeed only practiced in the traditions of countries that adhere to the common law legal system. The proof using the Amicus Curiae concept has been found in many cases in Indonesia. However, legally the Amicus Curiae has not been regulated in positive law in Indonesia.
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL Syaiful Khoiri Harahap
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.707

Abstract

ABSTRAK Dipilihnya penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan penyelesaian melalui peradilan umum dan juga karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tetapi disisi lain Konvensi New York 1958 memberi kewenangan kepada Negara anggota untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan diberi kewenangan untuk menolak putusan arbitrase internasional jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka disarankan kepada Pengadilan untuk lebih mempertimbangkan keberadaan Pancasila sebagai bagian terpenting dari ketertiban umum Indonesia sebelum memutuskan menolak atau menerima putusan arbitrase internasional. Kata kunci: pancasila; penolakan; putusan arbitrase internasional. ABSTRACT The choice of settlement of trade disputes through arbitration is because it is considered to have many advantages over settlement through general courts and also because the arbitration award is final and binding. On the other hand, the 1958 New York Convention authorizes member states to refuse the implementation of international arbitral awards. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that courts have an important role in determining the implementation of international arbitral awards. Courts are given the authority to reject international arbitral awards if the award is contrary to public policy and the prevailing laws and regulations. Therefore, it is recommended to the Court to consider the existence of Pancasila as the most important part of Indonesia's public policy before deciding to reject or accept an international arbitration award. Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentence.
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN RESTORATIVE JUSTICE Budi Sastra Panjaitan
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.720

Abstract

ABSTRAK Hukum Islam mengajarkan keadilan dalam banyak hal, perlakuan keadilan harus dilakukan dengan seadil-adilnya, termasuk juga terhadap pelaku dan korban. Pelaku dalam kasus pembunuhan disengaja dan kasus penganiayaan telah ditentukan jenis hukumannya dalam bentuk qishâsh, diyat dan hukuman tambahan lainnya. Hukuman tersebut merupakan hak korban dalam rangka memuliakan dan menghormati hak asasi manusia korban. Artikel ini membahas perlindungan korban dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan berdasarkan hukum islam dan hubungannya dengan restorative justice. Beranjak dari hal tersebut, artikel ini dibahas dengan berpedoman kepada penelitian hukum doktrinal dan ditulis melalui penelusuran literatur hukum dengan kesimpulan berpikir yang kritis dan rasional dari pola deduktif. Dalam hukum Islam tidak selamanya qishash harus dilaksanakan dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan, ada kalanya hukuman tersebut diganti dengan diyat. Pergantian qishâsh ke diyat menunjukkan hukum Islam benar-benar memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban, pergantian jenis hukuman tersebut dapat terjadi apabila korban memberikan maaf kepada pelaku, hal ini menunjukkan hukum Islam jauh sebelumnya telah menerapkan restorative justice. Kata kunci: keadilan; korban; pelaku. ABSTRACT Islamic law teaches justice in many ways, the treatment of justice must be done fairly, including the perpetrators and victims. Perpetrators in cases of intentional murder and cases of assault have been given the type of punishment in the form of qishash, diyat and other additional punishments. The punishment is the right of the victim in order to honor and respect the human rights of the victim. This article discusses the protection of victims in cases of intentional homicide and maltreatment under Islamic law and its relation to restorative justice. Moving on from this, this article is discussed based on doctrinal legal research and is written through a search of the legal literature with the conclusion of critical and rational thinking from deductive patterns. In Islamic law, qishash does not always have to be carried out in cases of intentional murder and persecution, there are times when the punishment is replaced with diyat. The substitution of gishash to diyat shows that Islamic law really provides maximum protection to the victim, the change in the type of punishment can occur if the victim apologizes to the perpetrator, this shows that Islamic law has implemented restorative justice long before. Keywords: justice; performers; victims.
KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 BAGI MASYARAKAT INDONESIA DITINJAU DARI TEORI UTILITARIANSME Yazid Bustomi
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.747

Abstract

ABSTRAK Pemberian Vaksin COVID-19 merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan keadaan negara yang terserang pandemi COVID-19. Sayangnya, upaya pemberian vaksin masih menimbulkan pro kontra. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memulihkan keadaan negara yang sedang terdampak pandemi COVID-19, apakah telah dapat memberikan kebahagiaan serta kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia yang dikaji melalui teori utilitarianisme. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan pemberian vaksin COVID-19 yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Surat Edaran (SE) telah seutuhnya memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat sesuai prinsip utilitarian. Utilitarian merupakan teori moral normatif yang menentukan jika kebaikan merupakan perbuatan yang memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua individu yang terdampak. Adanya polemik dan persitiwa yang timbul akibat pemberian vaksin bukan menjadi sebuah alasan yang menggagalkan pemerintah dalam usaha memberikan kebahagiaan dan kesejateraan. Karena pada prinsipnya, menurut utilitarian bahwa kebahagiaan serta kesejahteraan dengan jumlah besarlah yang menentukan tindakan atau kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Kata kunci: covid-19; utilitarinsime; vaksin. ABSTRACT The provision of the COVID-19 vaccine is the government's effort to restore the state of the country affected by the COVID-19 pandemic. Unfortunately, efforts to give vaccines still cause pros and cons. This study will explain how the government's policy in restoring the state of the country that is being affected by the COVID-19 pandemic, whether it has been able to provide happiness and benefit to the Indonesian people, is studied through the theory of utilitarianism. This research is a normative juridical type with descriptive analysis. The approach used is the legal approach and the concept approach. The results of the study stated that the policy for administering the COVID-19 vaccine as outlined in Government Regulations (PP), Presidential Regulations (Perpres), Minister of Health Regulations (Permenkes) and Circulars (SE) had fully provided benefits and happiness to the community according to utilitarian principles. Utilitarianism is a normative moral theory that determines if goodness is an act that maximizes the welfare and happiness of all affected individuals. The existence of polemics and events arising from the administration of vaccines is not a reason to fail the government in its efforts to provide happiness and welfare. Because in principle, according to utilitarians, it is happiness and welfare in large numbers that determine whether the action or policy is successful or not. Keywords: covid-19; utilitariansm; vaccine.
MENDORONG PENERAPAN PIDANA BERSYARAT PASCA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF Bagus Sujatmiko; Milda Istiqomah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.787

Abstract

ABSTRAK Penyelesaian tindak pidana di Indonesia selalu identik dengan pidana penjara. Padahal pemenjaraan belakangan ini justru menimbulkan masalah baru seperti menyebabkan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan dianggap tidak ramah dengan hak-hak korban. Keadaan ini kemudian mendorong lahirnya ide keadilan restoratif, yang menginginkan pidana itu tidak hanya bertujuan mengobati pelaku namun juga memulihkan hak korban. Belakangan ini gerakan keadilan restoratif di Indonesia semakin marak, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan lembaga Kepolisian, Kejaksaan hingga Mahkamah Agung. Tidak seperti kepolisian dan kejaksaan yang mengeluarkan kebijakan keadilan restoratif melalui proses non-penal (diluar proses pidana) Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 justru mencoba menerapkan keadilan restoratif pada proses pemeriksaan di persidangan. Sayangnya kebijakan Mahkamah Agung ini hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana ringan, pidana anak (diversi), perkara perempuan berhadapan dengan hukum (restitusi) dan perkara narkotika (rehabilitasi) tidak untuk perkara pidana biasa. Padahal, Mahkamah Agung dapat memanfaatkan lembaga pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a – Pasal14f KUHP sebagai alternatif keadilan restoratif pada perkara pidana. Oleh karena itu, Penelitian ini menawarkan mengenai bagaimana pidana bersyarat dapat mewujudkan keadilan restoratif serta kendala-kendala apa yang menghambat penerapannya di Indonesia. Kata kunci: hukum pidana; keadilan; keadilan restoratif; pidana bersyarat. ABSTRACT Criminal sentencing in Indonesia is often implemented as imprisonment. However, nowadays imprisonment is always causing issues, such as prison overcapacity and it does not favorable for the victim’s rights. This issues then trigger the invention of restorative justice concept, which desire that criminal sentencing shall not only to remedy the criminals but also rectify the victim’s rights. Recently in Indonesia, the movement on restorative justice is massively increase, it may be seen by the policies that taken by the law enforcement institutions. The Police Department, General Attorney and the Supreme Court have issued their policy on the guidance of restorative justice implementation. Unlike the others policy, which use the non-penal process, the Supreme Court regulation that stated in Directorate General of General Jurisdiction Court Decree No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, is trying to apply the restorative justice during the court proceedings. Unfortunately, this policy only accommodates the minor crimes, juvenile crime, crime related woman and narcotics crime. There is no guidance on how the restorative justice shall be carried out in the ordinary crime proceedings. In fact, if we refer to Articles 14a – 14f of the Criminal Code on the conditional sentencing institution, by applying the special condition of this institution then may be the solution in order to achieve the restorative justice in criminal cases. Therefore, this research offers on how the CP may fulfill the principles of restorative justice and what are the issues on its implementation in Indonesia. Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentence
PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP Lies Sulistiani
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.948

Abstract

ABSTRAK Saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian materiel yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Terjadi problematika pemenuhannya yang disebabkan pada pengaturan restitusi sebagai hak korban, masih terdapat beberapa kelemahan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala pada implementasi permohonan restitusi dan bagaimana menentukan jenis tindak pidana sebagai dasar dari permohonan restitusi oleh korban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative empiris. Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat kekurang-jelasan dalam pengaturan restitusi pada undang-undang sehingga menimbulkan keragu-raguan penegak hukum dalam penerapannya. Dampak dari hal ini adalah terdapat potensi kegagalan atau penolakan dalam pengajuan restitusi oleh korban. Selanjutnya menentukan jenis tindak pidana yang dapat diajukan hak restitusinya oleh korban, harus didasarkan pada adanya syarat kerugian ekonomi yang dialami korban, terlepas dari jenis tindak pidananya. Sehingga tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut diatur pada KUHP atau diatur sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP, serta apakah hak restitusi atas tindak pidana tersebut diatur secara tegas pada undang-undang tersebut ataukah tidak. Kata kunci: hak restitusi; kerugian ekonomi; korban. ABSTRACT Currently, the criminal justice system in Indonesia has given much attention to victims of criminal acts. One of the rights of victims that still needs to be fulfilled is the right to restitution. This right relates to economic loss or direct material loss as a result of a criminal act. There are problems with its fulfillment due to the regulation of restitution as a victim's right, there are still some weaknesses that have the potential to cause problems in its implementation. This study aims to examine the obstacles to the implementation of restitution requests and how to determine the type of crime as the basis for requests for restitution by victims. This research was conducted by using empirical normative juridical method. From the results of the study, it was concluded that there was a lack of clarity in the regulation of restitution in the law, causing doubts by law enforcement in its application. The impact of this is that there is a potential for failure or refusal to apply for restitution by the victim. Furthermore, determining the type of crime for which the victim's right of restitution can be filed must be based on the conditions for the economic loss suffered by the victim, regardless of the type of crime. So there is no question whether the crime is regulated in the Criminal Code or regulated as a special crime outside the Criminal Code, as well as whether the right to restitution for the crime is explicitly regulated in the law or not. Keywords: economic loss; right of restitution; victim.
THE DIVISION OF INHERITANCE OF ADOPTED CHILDREN IN THE INDIGENOUS PEOPLE OF KAMPUNG NAGA ASSOCIATED WITH ISLAMIC LAW Bambang Daru Nugroho; Hazar Kusmayanti; Dede Mulyanto
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.985

Abstract

Adoption of a child according to customary law is an act of taking another person's child into his own family in such a way that there is a kinship relationship that is the same as between parents and their own biological children. This research was conducted in Kampung Naga, Tasikmalaya Regency, because the majority of the population adheres to Islam but in all aspects of life including the distribution of inheritance still uses customary law rules. The purpose of this study is to examine the position of the inheritance rights of adopted children based on laws and regulations and the practice of inheritance distribution to adopted children. The research method uses normative juridical which is a juridical analytical research specification which will be processed in a qualitative juridical manner. The position of the adopted child's inheritance, if a court decision is requested, is carried out, a court ruling that will provide legal certainty to the adoptive parents and adopted child as strong evidence that it is true that there has been an adoption of a child. The two systems of adopting children are carried out not explicitly and not in cash, including those carried out in the Kampung Naga Community, Tasikmalaya Regency.
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF SURROGACY BETWEEN INDONESIA AND INDIA Muh Endriyo Susila; Kirthie Rubini Morgan
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.1016

Abstract

As a form of assisted reproduction methods, surrogacy remains controversial today. The practice of using surrogates has been around for very long time and serves a wide variety of functions in countries all over the world. The purpose of this research is to ascertain whether or not surrogacy is permissible under the laws that have been enacted and are in effect in Indonesia to govern the processes involved in surrogacy. This research also intends to determine whether or not surrogacy is allowed in India and analyze the legislative framework of that country in comparison to that of Indonesia. The type of research is normative legal research which relies on secondary data, in the form of legal material especially primary and secondary legal materials. This normative legal research employs both statutory and comparative approaches. Comparison is made between Indonesia and India. It is found that India has legalized the practice of surrogacy since long time ago. In addition, surrogacy in India does not only serve the reproductive purpose but also commercial purpose. On the other side, although the practices of surrogacy are also found in Indonesia, however, it remains illegal so far in this country.

Page 22 of 24 | Total Record : 236

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 Maret 2023 Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022 Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021 Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020 Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019 Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018 Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 2 Maret 2017 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016 Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum More Issue