Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Sawala : Jurnal Administrasi Negara

Sawala
Website

Published by Universitas Serang Raya

ISSN : 23022231 EISSN : 25984039 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.

Arjuna Subject : -

Articles 236 Documents

1 2 3 4 5

EFEKTIVITAS JABATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT.) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Dewi Triwahyuni; Fuqoha Fuqoha
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

In the government as an organization, it can not be separated from the Position, Position stakeholders and officials. To be able a good government system, each position as well as position holders in order to carry out its duties and functions in accordance with his position. So that all the planning, implementation and results in accordance with the objectives of the government. The empty position may create an unstable condition in the administration of government, therefore, the position must be filled by other officials, such as the replacement of public officials temporary. In Indonesian law the public officials temporary replacement is also called, executing the task (Plt. Pelaksana Tugas) or daily executor (Plh. Pelaksana Harian). Filling public positions temporary judged to be unable to government be effectively and efficiently. Because in some cases there is a weaknes (such as the power and authority) and resulted in double positions for officials. So the replacement officials temporary, such as executing tasks (Plt. Pelaksana Tugas) is not approriate method to create a system of good governance. Keyword : The effectiveness, the Positions, the replacement officials.

Patronase Politik Era Reformasi : Analisis Pilkada Di Kabupaten Takalar Provinsi Jambi Leo Agustino
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v3i3.289

Artikel ini mendiskusikan mengenai reformasi politik di Indonesia yang kurang mengasilkan perubahan yang diidamkan. Kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi menunjukan wujud Patronase politik dalam birokrai sehingga kepolitikan ditingkat lokal tidak berhasil mencerdaskan dan mematangkan konsoliadasi demokrasi di Indonesia. Artikel ini berargumen,patronase politik yang terjadi pada era pilkada merupakan legasi politik masa sebelumnya dan berlangsung terus hingga sekarang ini. selain itu ketidak matangan politik dikedua daerah seperti tersebut diatas disebabkan oleh tarikan kepentingan ekonomi yang mendorong terjadinya patronase politik. Akibatnya, reformasi politik di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi sukar terjadi.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon Ahmad Zainuri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Good or not the services of government agencies can be measured through the implementation of Good Governance principle in the agency. One of the characteristics of Good Governance is accountability. This research aimed to examine the implementation of budget management accountability at Cilegon City Election Commision (KPU). This research employed a descriptive qualitative method. The data were collected through interviews, observations and document reviews. The analysis results showed that Cilegon City KPU still did not apply the good budget management accountability for example some procurement of goods and services and other facilities did not have clear evidence of transactions and some of them were unrealistic and did not correspond to the market price. Based on the research results, it is recommended that regular training ought to be conducted to develop the skills of budget administrators both of the Commission and the PPK and PPS. The Commission together with the Chairmen of the PPK and PPS needs to monitor the implementation of the budget in the field. The Commission should involve all stakeholders to discuss the budget accountability report.

INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK (TINJAUAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIS) Ahmad Sururi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis inovasi kebijakan publik dalam perspektif konseptual dan empiris disertai dengan berbagai contoh penerapan kebijakan publik yang berbasis inovatif dari berbagai daerah. Inovasi kebijakan publik sebagai sebuah keniscayaan secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan problematika kebijakan publik yang berlangsung di tengah masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi kebijakan publik. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intreprtasi data. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah adanya upaya-upaya inovasi kebijakan publik yang berdimensi kebaruan dan kemanfaatan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada upaya yang lebih kongkrit dan membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Inovasi diterapkan bukan hanya pada tahap evaluasi kebijakan publik akan tetapi diterapkan sejak awal perencanaan kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN DI BANTEN Liisttyaniingsiih Liisttyaniingsiih
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.509

Manusia sebagai warga negara merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan di Indonesia. Namun, di tingkat daerah tidak demikian halnya, terutama di desa-desa yang masih jauh dari peradaban kota. Keberadaan perempuan belum terlihat nyata dalam setiap pergerakanpembangunan di Banten. Sehingga menarik peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan di Banten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk memudahkan peneliti dalam menjaring data-data kualitatif dalam bentuk eksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan masih tertinggal oleh kaum laki-laki yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor struktural dan faktor kultural yang menyelimuti keadaal sosial, budaya dan politik di Propinsi Banten.tl

MEREDAM IDEOLOGI RADIKAL DI INDONESIA MELALUI PRAKTIK KETELADANAN NILAI PANCASILA Maimun Maimun
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

People's lives are driven by the basic idea of a foundation to fight for his life. The basic idea was referred to as an ideology, which dinyakini by a community or group as kosep ideal to strive for. In this world, there are two basic types of ideology, which is open and closed, and each country is based on the assurance ideology continue to be preserved. However, in addition to ideolgi countries, there are also other ideologies that are living within the individual which we refer to as personal ideology, and live in groups or as we say communal ideology. Radical ideology as a form of accumulation of trust on personal ideology was developed and dinyakini as a truth, that this ideology into the ideology of communal deliberately continue to be developed and championed by groups menyakininya. The group's ideology is contrary to Pancasila as the state ideology, and ways are being made to fight the ideology threatens people's lives and integrity of the country. This paper aims to describe the efforts made to curb radical ideology through exemplary education. With the approach of the description, this paper adopts literature references juxtaposed with reality. In addition to the observation in reality, this paper also disadurkan reference libraries by lifting the state ideology as a national consensus as well as a comparison against the ideology of personal and communal dinyakini and championed by some kelompo. The end of this paper the authors suggest the need for optimization and actualization exemplary approach in an effort to curb radical ideology in Indonesia, which has the potential to live and thrive in the community, particularly areas that are still dominated by the nationalist ethno culture, such as Aceh, Papua, Kalimantan and some Another area in Sumatra and even regions of the island of Java, as well as other community organizations in Indonesia.

Studi Dampak Implementasi Motto Kota Serang dengan Pendekatan Teori Fenomenologi Husserl Marthalena Marthalena
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 1 (2017)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Serang City has a symbol in which there is the Motto Serang Madani City. A word that becomes motivation from Serang city in running its government. The motto should be a mutual consensus between the people of Serang City and the city government of Serang. The motto that should have been the way of life of the people of Serang City. Implementation of the Serang City Motto is observed in depth with regard to the visible phenomenology. If the implementation is going well then it will seem the impact in daily life of the people of Serang city associated with the Motto. In his writing, Motto's implementation is reviewed in the areas of hygiene, orderliness, arrangement of street vendors, parking, terminal arrangement and public transportation. The result of this research is to see the various phenomenon that appear in the field can be concluded that the motto of Serang Madani City is not implemented in the middle of life of Serang city because of the low self awareness (self consiusnes) of Serang City to obey the regulations that have been made by the government of Serang City

Open Government Dalam Bentuk Kemitraan Antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Cilegon dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon Rahmatullah Rahmatullah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2012)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Kajian ini membahas model open government dalam bentuk kemitraan antara RPJM Kota Cilegon dengan program CSR perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui lembaga Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR). Jenis kajian ini adalah deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini menyarankan agar status hukum CCSR ditingkatkan dari Peraturan Walikota (Perwal) menjadi Peraturan Daerah (Perda), lembaga CCSR perlu memaksimalkan sosialisasi, agar bertambahnya jumlah perusahaan yang bersinergi menjadi anggota CCSR, serta CCSR perlu memiliki basis data dan program prioritas yang bersifat mandir

Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah masrohatun masrohatun
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri sister province di Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menunjukkan hasil yang kurang efektif dan maksimal karena (1) tidak adanya klausal kerjasama provinsi pada pasal 3 di dalam Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2010, (2) lemahnya komitmen dari sister province untuk mentaati perjanjian, (3) komite bersama yang diagendakan bertemu tiap setahun sekali sebagai forum evaluasi, belum bisa berjalan (4) peran dari masing-masing dinas, belum dilaksanakan dengan maksimal (5) minimnya program-program kerjasama yang terealisir, (6) data hasil investasi dan perdagangan ekspor maupun impor kurang terperinci.Faktor-faktor pendukung, tersebut antara lain; (1) Adanya transmisi kebijakan yang jelas dan konsisten dari Biro Otda dan Kerjasama ke dinas-dinas terkait kerjasama luar negeri sister province, (2) jumlah pegawai, sumber wewenang dan sumber anggaran yang cukup (3) adanya action plan (seperti SOP). Faktor-faktor penghambat, antara lain: (1) kemauan dan keinginan implementor dalam menindaklanjuti MoU kerjasama dalam bentuk kerjasama yang lebih teknis masih lemah (2) kemampuan berbahasa asing yang masih lemah dari pelaksana menjadikan komunikasi dalam berkoordinasi antara Jawa Tengah dengan masing-masing sister province menjadi kurang komunikatif dan maksimal, (3) jumlah dinas yang cukup banyak dan tersebar mempengaruhi penyebaran tanggungjawab kepada dinas-dinas yang berbeda sehingga menyulitkan koordinasi maupun komunikasi antara dinas satu dengan lain yang terlibat kerjasama.

Devolution of Power Agus Sutisna
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 3 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Salahsatu aspek yang masih menyisakan problematika dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sejak paradigma barunya digulirkan pada awal tahun 2000 silam adalah menyangkut isu desentralisasi dalam bidang politik, atau yang secara teoritik lazim disebut sebagai devolusi politik (devolution of power). Pokok problematikanya terletak pada gejala dimana partai politik ditingkat lokal secara hierarkis diciptakan sedemikian rupa menjadi sangat bergantung pada kekuasaan partai ditingkat pusat. Hal ini berbeda, paling tidak sampaibatas tertentu, dengan pranata-pranata kepemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi yang secara tegas diberikan kewenangan (authority) berdasarkan aturan perundang-undangan. situasi yang demikian ini melahirkan implikasi politik antara lain, bahwa politik ditingkat lokal tidak berdaya,bahkan ketika menyangkut urusan yang benar-benar merupakan persoalan kebutuhan atau kepentingan lokal. Misalnya dalam konteks pemilukada, dimana para calon kepala daerah yang idealnya dipersiapkan dan ditentukan oleh pengurus partai di daerah yang secara hipotesis lebih mengetahui figur-figur calon pemimpin lokal (baik dari internal maupun eksternal partai). faktanya selalu sangat bergantung pada kendali dan keputusan pada DPP partai politik. Tulisan ini merupakan kajian mengenai problematika yang dihadapi partai politik ditingkat lokal dalam kerangka relasi hierarkis dengan institusi partai di tingkat pusat ditinjau dari perspektif politik (Political decentralization perspektif) yang mendefinisikan desentralisasi politik sebagai devolusi kekuasaan. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun secara kombinatif dari sumber-sumber pemberitaan di media massa dan fakta empirik yang dapat diamati

Page 2 of 24 | Total Record : 236

1 2 3 4 5

Filter by Year

2012 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 9 No. 2 (2021): December 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): Desember 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019 Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Current Vol. 6 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol. 5 No. 2 (2017) Vol. 5 No. 1 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol. 2 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Sururi

Contact Email
Ahmad Sururi

Phone
-

Journal Mail Official
prodiadmpublik@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota serang,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Sururi

Contact Email Ahmad Sururi

Phone -

Journal Mail Official prodiadmpublik@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota serang, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Sururi

Contact Email
Ahmad Sururi

Phone
-

Journal Mail Official
prodiadmpublik@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota serang,

Banten

INDONESIA