JURNAL NOKEN : Ilmu-Ilmu Sosial
Jurnal Noken (Social Science) is biannual publication issued in the month of December and March. noken is a scientific journal which prioritizes the publication of articles (research and non-research based) regarding to social science issues that deal with social science issues such as social and political problem, education, law and others.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Hubungan Sosial Pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Lukman Rais]]>;
<![CDATA[Dwia Aries Tina Pulubuhu]]>;
<![CDATA[M Ramli AT]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1549
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sosial pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maros tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenemonologi. Penentuan informan penelitian dengan purposive sampling dimana informan penelitian sebanyak 10 (sepuluh). Selain itu dilakukan observasi dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemilihan kepala daerah membuat disharmonisasi dalam hubungan sosial yang menciptakan hancurnya kesatuan kelompok bahkan sampai di dalam keluarga. Hancurnya jejaring keluarga menjadi masalah baru dalam masyarakat bahkan memunculkan stigma negative antara sesama. Pasca pemilihan kepala daerah bentuk hubungan sosial bervariatif dimana hubungan yang mudah dipulihkan pada level elit yaitu antara sesama partai politik bahkan terjalin kerja sama dan perpindahan keanggotaan sehingga terjadi kaloborasi antara partai. Dalam kolaborasi dan kerja sama ini terbentuk atas dasar status dan pekerjaan. Sedangkan pada level elit seperti antara kontestan belum terjadi kerja sama dan sebatas perbaikan komunikasi. Selain itu yang menjadi perhatian adalah pada level bawah yang memiliki fanatisme tinggi sehingga hubungan sosial belum mampu dipulihkan, bahkan program perbaikan hubungan lintas komunitas belum tercapai sehingga menciptakan konflik laten dalam masyarakat. Konflik ini akhirnya melahirkan segregasi dengan pola komunikasi berdasarkan arah dukungan serta menciptakan oposisi dalam pemerintahan.]]>
<![CDATA[Sosial Budaya Suku Mee dalam Merajut Noken di Kampung Beko Distrik Obona Kabupaten Paniai Provinsi Papua ]]>
<![CDATA[Azis Maruapey]]>;
<![CDATA[Fajrianto Saeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1565
<![CDATA[Penelitian dilakukan terhadap masyarakat suku Mee yang memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan baku pembuatan Noken di Kampung Beko Distrik Obano Kabupeten Paniai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Focus group Discussion (FGD). Hasil Penelitian bahwa Noken merupakan hasil karya seni budaya yang dimiliki oleh Suku Mee khusunya kaum perempuan, dimana sekaligus melambangkan nilai dan fungsi sosial budayanya. Lokalisme suku Mee dalam pembuatan Noken dengan memanfaatkan kulit kayu tumbuhan antara lain pohon Melinjo (Damiyo), kulit pohon Ilam (Tokeipo), pohon anyamin (Kepiyai), kulit pohon (Woge), kulit pohon Watu dan Epiyo yang masih mudah dengan kategori vegetasi tingkat tiang dengan ukuran diameter antara 10 - 20 cm. Proses pengambilan kulit kayu, dapat dilakukan dengan menebang pohon dan langsung diambil kulitnya, dan juga dengan cara menguliti pohon tersebut tanpa menebang pohon tersebut. Perlakuan bahan baku secara tradisional Noken besar yang dilakukan masyarakat suku Mee di kampung Beko adalah dengan cara kulit kayu Melinjo (Damiyo), kulit pohon Ilam (Tokeipo), pohon anyamin (Kepiyai), kulit pohon (Woge), kulit pohon Watu dan Epiyo dilakukan penjemuran, penghalusan kulit kayu dan pewarnaan. Proses perlakuan bahan baku dimaksudkan agar kulit kayu tidak cepat rusak atau busuk dan lebih tahan lama (awet). Proses pembuatan Noken mengikuti pola sulaman dan anyaman, yang tentunya di sesuaikan dengan pola dan ukuran Noken besar yang diinginkan. Pemberian warna Noken besar memakai pewarna alami dengan memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan lokal yakni Takai dan Tokeipo. Proses perajutan Noken dilakukan pada saat santai atau istirahat, tempat perajitan Noken besar bisa di rumah, pasar atau tempat pertemuan di kampung.]]>
<![CDATA[Perempuan dalam Gerakan Lingkar Ganja Nusantara ]]>
<![CDATA[Muhammad Zulkifli Rasmi]]>;
<![CDATA[Buchari Mengge]]>;
<![CDATA[Nuvida Raf]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1567
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis partisipasi perempuan dalam gerakan LGN, dimana LGN Kartini merupakan ujung tombak gerakan perempuan sebagai representasi dari gerakan perempuan yang memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari makna dan pemahaman tentang suatu fenomena, peristiwa, atau kehidupan manusia dengan melibatkan secara langsung dan/atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, secara kontekstual dan komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dokumen dan studi pustaka. Teknik penentuan informan yang peneliti pilih adalah purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LGN Kartini merupakan wadah bagi para aktivis perempuan yang memperjuangkan legalisasi ganja dan membela hak-hak perempuan yang bersentuhan dengan narkotika.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN KAPUAS MURUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Andi Tenri Sompa]]>;
<![CDATA[Olivia Febrianti]]>;
<![CDATA[Mahyuni Mahyuni]]>;
<![CDATA[Muhammad Najeri Al Syahrin]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1732
<![CDATA[Partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia dapat terlihat dari pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR dan DPD. Sedangkan di tingkat lokal, ada pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Pilkada Langsung (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah) pada tanggal 9 Desember 2020, Jumlah partisipasi pemilih di Kecamatan Kapuas Murung mencapai 66,33%. Pencapiaan ini di bawah target provinsi yaitu 70% dan target nasional yaitu 77,5%. Apakah hal itu menandakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan kapuas Murung. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan penyebab terjadinya capaian target nasional partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 7 faktor untuk melihat mengapa di Kecamatan Kapuas Murung tidak mencapai target nasional pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yaitu faktor pandemi Covid-19, faktor kepercayaan, faktor money politic, faktor pendidikan, faktor lingkungan keluarga, faktor pekerjaan, serta faktor situasi dan kondisi. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab tidak tercapainya target nasional pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung.]]>
<![CDATA[Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Ismed Kelibay]]>;
<![CDATA[Irwan Boinauw]]>;
<![CDATA[Rosnani Rosnani]]>;
<![CDATA[Miryam Diana Kalagison]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1739
<![CDATA[Indonesia sebagai negara demokrasi sedang menghadapi tantangan baru yang sangat menarik. Hajat pesta demokrasi yang mulanya terpisah di setiap daerah, kini akan dilaksanakan secara serentak nasional pada tahun 2024 mendatang. Permasalahan menarik yang dikaji dalam artikel ini adalah pertama, dinamika penundaan Pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Kedua, urgensi perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah hingga tahun 2024. Kajian yang disajikan dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis yang diperoleh terhadap permasalahan tersebut menyimpulkan bahwa pertama, penundaan Pilkada dari tahun 2022 dan 2023 ke tahun 2024 yang kemudian mengakibatkan terjadinya kekosongan terhadap jabatan Kepala Daerah di 271 daerah. Kemudian, dilakukan pengangkatan penjabat Kepala Daerah yang akan memimpin selama satu sampai dua tahun untuk memberikan ketidakpastian terhadap demokrasi di daerah yang menimbulkan banyak pro dan kontra atas kebijakan yang diambil, hal tersebut dikhawatirkan akan menciderai prinsip-prinsip otonomi daerah. Kedua, untuk menghindari pengisian penjabat Kepala Daerah di 271 daerah tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan demokratis, sehingga penjabat yang memimpin daerah selama satu sampai dua tahun ini diharapkan tidak menuai perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat dengan masa kepemimpinan sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tentang Penanganan Banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Alif Galih Baskoro]]>;
<![CDATA[Diana Hertati]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1745
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentas. Penelitian menggunakan fokus teori model implementasi Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo belum terimplementasi dengan baik dan optimal secara keseluruhan khususnya pada fokus komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sedangkan pada fokus disposisi telah dilaksanakan secara optimal.]]>
<![CDATA[Stigma yang Dirasakan ODHA di Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Aris Tristanto]]>;
<![CDATA[Afrizal Afrizal]]>;
<![CDATA[Sri Setiawati]]>;
<![CDATA[Mery Ramadani]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1749
<![CDATA[Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Indonesia mendapat stigma negatif dari anggota masyarakat. Salah satunya adalah ODHA di Sumatera barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang stigma yang diterima oleh ODHA di Sumatera barat. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 63 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui angket dengan bantuan google form. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Dalam mengukur validitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas muka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stigma instrumental berada pada posisi sedang dengan total skor 3489. Sedangkan simbolis berada pada posisi rendah menuju sedang dengan total skor 3254, dan stigma kesusilaan berada pada posisi rendah dengan total skor 3243. Dalam penelitian ini peneliti menyarakan kepada semua peneliti sosial terutama pekerja sosial yang fokus pada layanan HIV dan AIDS secara eksplisit memeriksa efek stigma dalam studi mereka tentang aspek psikososial AIDS dan infeksi HIV.]]>
<![CDATA[Thai Protest 2020: Gagalnya Sebuah Upaya Gerakan Sosial Melawan Dominasi Militer ]]>
<![CDATA[Renada Elinna Carolinna]]>;
<![CDATA[Najamuddin Khairur Rijal]]>;
<![CDATA[Muhammad Fadzryl Adzmy]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1751
<![CDATA[ABSTRACTThailand is a country known for its political instability. As such, Thai students are arguably one of the most influential groups in Thai politics. Since the Siamese Revolution of 1932, Thailand has faced 19 coups and 20 constitutional changes. The country is caught in a vicious cycle of coups and revolutions, with its political institutions facing reform from a wave of democratization and military takeovers. By using qualitative methods and using the Social Movement concept, this article discusses the pattern of the Thai Protest 2020 movement which is a social movement by students, activists, and students in Thailand who demand monarchical reform and resistance to military domination. The results show that Thai Protest 2020 has not succeeded in bringing about change in Thailand due to the lack of strategy and tactics due to the absence of a clear bureaucratic system during the movement.Keywords: Thai Protest 2020, Social movements, monarchy, ThailandABSTRAKThailand merupakan negara yang terkenal dengan ketidakstabilan politiknya. Oleh karenanya, mahasiswa Thailand dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok paling berpengaruh dalam politik Thailand. Sejak Revolusi Siam 1932, Thailand telah menghadapi 19 kudeta dan 20 perubahan konstitusi. Negara ini terjebak dalam lingkaran setan kudeta dan revolusi dengan institusi politiknya menghadapi reformasi dari gelombang demokratisasi dan pengambilalihan militer. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan konseptualisasi gerakan sosial, penelitian ini membahas mengenai pola gerakan Thai Protest 2020 yang merupakan gerakan sosial oleh mahasiswa, aktivis, hingga pelajar di Thailand yang menuntut reformasi monarki dan perlawanan terhadap dominasi militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thai Protest 2020 belum berhasil membawa perubahan di Thailand akibat kurangnya strategi dan taktik dikarenakan tidak adanya sistem birokratisasi yang jelas selama gerakan.Kata Kunci: Thai Protest 2020, Gerakan sosial, monarki, Thailand]]>
<![CDATA[NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Firmansyah Putra]]>;
<![CDATA[Cholillah Suci Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1755
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan untuk mengetahui upaya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal/penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Objek penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian analisis dan lapangan (field research), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. (ASN) pada Pilkada di Provinsi Jambi belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ASN yang tidak netral. Kedua, ketidaknetralan ASN masuk ketegori ringan. Proses mekanisme penjatuhan sanksi kepada ASN yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi juga masih berjalan. Bawaslu dan KPU dalam hal ini sudah berupaya melakukan beberapa tindakan preventif guna menghilangkan ketidaknetaralan ASN dalam Pilkada, antara lain melakukan sosialisasi dengan berbagai kegiatan yang berisikan tentang etika dan netralitas ASN yang wajib dijunjung tinggi serta asas-asas netralitas yaitu tidak berpihak, netral, bebas konflik kepentingan, bebas intervensi politik, adil, dan melayani. Pewujudan netralitas ASN dalam Pilkada dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu.]]>
<![CDATA[KUASA ETNISITAS DALAM MEREK POLITIK KONSUMEN KABUPATEN TEBO DI ERA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Hatta Abdi Muhammad]]>;
<![CDATA[Faizah Bafadhal]]>;
<![CDATA[Dony Anggara]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i2.1758
<![CDATA[Penelitian ini akan mengkaji tentang marketing politik dalam kontestasi electoral di Kabupaten Tebo Era Reformasi yang kemudian dikaitkan dengan adanya konstruksi Etnisitas masyarakat Kabupaten Tebo sebagai kekuatan utama pemenangan kontestasi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi marketing politik terhadap kontestasi politik electoral yang menyasar populisme etnisitas masyarakat di Kabupaten Tebo. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif hasil penelitian ini menjawab bahwa sesungguhnya kuasa etnisitas mampu menjadi merek politik konsumen melalui marketing politik yang dilakukan oleh pasangan calon yang bertarung dengan pola kombinasi Etnis (Jawa- dan Melayu Jambi). Kemudian terdapat kebijakan yang bersifat populis distributif yang menyasar kepada etnis yang menjadi basis pemilih dengan tujuan untuk kepentingan politik pribadi agar terpilih kembali pada pemilihan. Studi ini menawarkan rekomendasi bahwa dalam konteks Etnisitas yang biasanya menjadi salah satu pokok bahasan dalam teori perilaku memilih ternyata juga dikemas dalam strategi marketing politik dapat menimbulkan beberapa dampak yang negative nantinya yang menyebabkan proses pembangunan tidak mengedepankan azas keadilan sehingga timbul polarisasi di tengah masyarakat.]]>
