cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 391 Documents
 3   4   5   6   7 
PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAHAN : KEKUASAAN WALIKOTA PEKANBARU MEMBERLAKUKAN BELEIDSREGELS GUNA MEMUTUS PENYEBARAN VIRUS COVID- 19 DI KOTA PEKANBARU Adlin Adlin; Ali Yusri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.581 KB) | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.71-81

Abstract

Wabah virus Covid-19 pada awal bulan maret 2020 tersebar ke di Indonesia, termasuk di Pekanbaru. Pada tanggal 18 maret 2020, 1 orang pasien positif terinfeksi Covid 19, terdeteksi di Pekanbaru. Kemudian jumlah masyarakat yang diduga terinfeksi semakin meningkat, sehingga tanggal 22 maret 2020 Walikota Pekanbaru, Firdaus merespon dalam konteks pemerintahan dengan menaikkan status tanggap darurat Covid-19 untuk Kota Pekanbaru. Selanjutnya tanggal 23 Maret 2020 Walikota Pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 100/Setda-Tapem/661/2020 tentang Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Surat edaran ini meminta masyarakat menjaga jarak (Physical Distancing) dan anjuran diam di rumah (Stay at Home). Penelitian ini bertujuan menggambarkan faktor- faktor yang mempengaruhi kemampuan Walikota memaksakan berlakunya surat edaran melalui penegakan hukum pemerintahan kepada para pihak guna memutus penyebaran Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data  dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan salah satu penyebab surat edaran ini sulit dipaksakan berlakunya disebabkan edaran walikota ini tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan politik pemerintah pusat. Kata Kunci : Kekuasaan, Walikota, Beleidsregel 
MOTIVASI DAN PENERIMAAN DIRI PETUGAS DALAM KERUSUHAN DI LAPAS Telaumbanua, Ruth Faeriani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.%p

Abstract

Peningkatan jumlah Narapidana yang semakin hari semakin meningkat. Sehimgga  membuat setiap petugas pengamanan di Lembaga pemasyarakatan semakin bekerja keras untuk mengamankan Narapidana . jumlah Narapidana dan Petugas yang tidak seimbang mengakibatkan proses pengamanan yang tidak maksimal sehingga mengakibatkan beberapa kesenjangan yang sehuarusnya tidak terjadi. Seperti yang kita ketahuidi Lapas Kelas IIA Banda Aceh jumlah Narapidan 731 dan jumlah Petugasnya 57 orang sehingga mengakibatkan petugas haru mengawasi lebih dari 7 orang sehingga membuat pemantauan menjadi tidak stabil, sehingga dapat dikatakan proses kericuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan sengat rentan untuk itu butuhkan sebuah solusi untuk menghambat kericuhan yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kericuhan di Lembaga pemasyrakatan dapat di selesaikan sebelum terjadinya kericuhan di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatn juga harus memiliki wawasan yang baik untuk proses penjagaan sehingga petugas masih membutuhkan sebuah diklat yang membantu petugas dalam memberikan pengawasn yang lebih baik. Dengan ini metode yang digunakan berupa metode kualitatif dalam bentuk deskriptif untuk menjelaskan sebuah motivasi dan penerimaan diri petugas dalam kericuhan di Lapas  bahwa petugas harus memiliki motivasi dan penerimaan diri yang lebih dalam menjalankan tugasnya.
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBUAT PERATURAN DESA DI DESA BANDAR KHALIPAH KABUPATEN DELI SERDANG Faiz Albar Nasution; Zakaria Taher
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.55-60

Abstract

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan terendah didalam negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan desa yang terdapat dalam UU No. 6 tahun 2014, menjadi landasan yuridis bagi pemerintahan desa untuk mengurus rumah tangganya.oleh sebab itu, Pemerintahan Desa Bandar Khalipah dalam Mewujudkan Kewenangan Desa harus mampu menghasilkan peraturan desa yang menjadi landasan maupun pedoman dalam penyelenggara pemerintahan Desa Bandar Khalipah. Penelitian ini mencoba untuk menguraikan faktor–faktor apa saja yang membuat pemerintahan desa tidak berdaya dalam membuat Peraturan desa, menganalisis mengapa faktor tersebut berpengaruh dalam membuat peraturan desa dan usaha – usaha apa saja yang dilakukan pemerintah tingkat atas dalam memberdayakan pemerintah desa untuk membuat peraturan desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, buku, jurnal dan media online. Analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Terdapat temuan penting terhadap faktor yang mempengaruhi Pemerintah desa tidak berdaya dalam membuat peraturan desa yaitu : Pertama, SDM, waktu dan  dana. Kedua, hal tersebut dikarenakan pemerintah kecamatan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.Kata kunci: Pemerintahan Desa, Peraturan Desa
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP ANAK RESIDIVIS BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 (STUDY KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA) YUNITA, MELISA
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.%p

Abstract

Abstrak Anak memiliki peran dalam kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Undang-Undang tersebut mengatakan anak yang telah berbuat tindak pidana diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada kenyataannya masih banyak anak yang mengulangi perbuatan tindak pidana (Residivis) setelah mereka bebas dari LPKA. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA dan apa saja penghambat pelaksanaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode  pengumpulan data  menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan  mendapatkan hasil bahwa LPKA Kelas II Jakarta melaksanakan pembinaan kepribadian  kepada anak dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan pembinaan terhadap anak residivis dengan anak non residivis. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat. Kata kunci : Anak Residivis, LPKA, Pembinaan, SPPA.  Abstract Children have a role in the survival of human life and the survival of the nation. The law number 11 year  2012 regarding children criminal justice system (SPPA) is whole legal process solving children's cases that dealing with law, beginning the investigation stage to with the guidance stage after serving a criminal. In Law Number 11 year 2012 it is explained that children who commit crimes are placed in the Institute for Special Development of Children (LPKA). In fact, a lot of kids who repeat criminal offenses again(Recidiction) after they have been released from LPKA. The problem that researched in this study is how the implementation personality  choaching towards recidiction child in LPKA class II Jakarta based on the the law number 11 year 2012 regarding SPPA and what are barrier implementation personality towards the recidiction child in LPKA class II Jakarta. The problem approach in this study uses the yuridis empirical and yuridis normatif approaches. The data used is primary data and secondary data. Data collection methods in  this research is uses library research and field research (interviews). Data analysis uses qualitative data analysis. The results of the study and discussions show that the implementation of the reform program in LPKA class II Jakarta in providing education programs for children does not discriminate education between recidiction of children and non recidiction children. It?s cause to several factors is legal factors, law enforcement factors, cultural factors, and community factors. Keyword : LPKA, SPPA, Recidiction child, treatment. 
EVALUASI PERAN WALI PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN ADMISI ORIENTASI BAGI NARAPIDANA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi) Ilham Kurniadi; Cindana Wijayanti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1263.517 KB) | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.61-70

Abstract

AbstrakPemidanaan kepada seorang individu yang sudah terbukti melakukan tindakan melanggar hukum bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan dan penderitaan. Ada tujuan yang lebih penting yaitu memperbaiki dan membinsa pelaku tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Di Indonesia, pelaksananaan pembinaan kepada narapidana dilakukan di Lapas. Dalam pembinaan terhadap narapidana didampingi oleh petugas pemasyarakatan yang dinamakan wali pemasyarakatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi peran wali pemasyarakatan dalam pelaksanaan admisi orientasi bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi. Pengumpulan data dan informasi menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara secara langsung dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wali pemasyarakatan dalam pelaksanaan adimisi orientasi bagi narapidana belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena wali pemasyarakatan belum paham mengenai tugas, tanggung jawab dan kewajibannya. Selain itu wali pemasyarakatan juga mempunyai tugas dan kesibukan lainnya dan kompetensi sumber daya manusianya yang belum maksimal dalam menjalankan perannya. Hal lainnya juga dikarenakan perbandingan narapidana yang harus dibina oleh wali pemasyarakatan tidak proporsional. Maka dari itu penulis menyarankan agar ada penambahan wali pemasyarakatan serta adanya diklat guna peningkatan kompetensi bagi wali pemasyarakatan agar dapat menjalankan perannya secara optimal.Kata Kunci: pemasyarakatan, admisi orientasi, narapidana, lembaga pemasyarakatan, wali pemasyarakatan
PERSPEKTIF MASYARAKAT SIDOARJO TENTANG ISU POLITIK DALAM PILPRES 2019 (STUDI KASUS ISU SUARA NU DALAM KEMENANGAN JOKOWI MA'RUF) Putri, Rizky Sintiah; Fauzi, Agus Machfud; Fakhiroh, Zakiyyatul; Putri, Sindi; Alifiah, Firda Nur
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggapan masyarakat Sidoarjo terkait isu suara NU dalam kemenangan Jokowi Ma?ruf. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl. Pendekatan. Fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk melihat fenomena pada konstruksi masyarakat mengenai isu isu yang terjadi pada Pilpres 2019. Hasil penelitian ini terdapat perspektif masyarakat yang menyetujui dan tidak terkait dengan isu suara NU.
PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHJATERAAN MASYARAKAT DI DESA ANGGOLI KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH Nora Yanti Simbolon; Effan Zulfiqar; Darman Syah Pulungan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.244 KB) | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.82-96

Abstract

Program lubuk larangan BUMDes Sepakat ini dilakukan di Desa Anggoli karena daerah aliran sungai yang luas sehingga pemerintah desa dan masyarakat berinisiatif untuk mengembangkan daerah aliran sungai menjadi sumber pendapatan asli desa yang bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya bagi anak yatim piatu,orangtua jompo,dan membangun sarana dan prasarana desa.      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lubuk larangan di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehjateraan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui lubuk larangan di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan lubuk larangan terhadap kesehjateraan masyarakat di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah.Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka, diperoleh nilai kolerasi sebesar 0,684 sedangkan nilai kolerasi dalam tabel kolerasi untuk n = 72 dan taraf signifikan 5% diperoleh nilai sebesar 0,235, berarti  rhitung  yaitu 0,684 lebih besar dari nilai  rtabel  kolerasi yaitu 0,235. Dengan demikian berarti hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya sebab nilai  rhitung  > dari nilai rtabel  atau 0,684 > 0,235. Sedangkan nilai thitung  adalah 10,75 dimana taraf signifikan 0,05 dan dk = n-2, 72-2 =70 taitu ttabel = 0,05, (1,671). Jadi nilai  thitung  lebih besar dari pada ttabel atau 10,75 > 1,671. Maka dengan itu hipotesis yang di rumuskan dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya, yang berarti ada pengaruh yang signifikan atau positif dari pemanfaatan lubuk larangan untuk meningkatkan kesehjateraan masyarakat di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah.Kata kunci: pemanfaatan, lubuk larangan, kesehjateraan.
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO Syaifurrohman Syaifurrohman; Dewi Erowati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.118-130

Abstract

Aksesibilitas penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam Pemilu tahun 2019 yang dijamin dan sudah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Penelitian ini akan mengupas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan memetakan persepsi dari kalangan disabilitas di Kabupaten Wonosobo yang partisipasi pemilih penyandang disabilitas tergolong rendah yaitu 29,08%. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap penyandang disabilitas tentang aksesibilitas dalam pemilu dan sebagai refleksi bagi penyelenggara pemilu, pemerintah dalam mengimplementasian kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara terbuka, dengan pemilihan informan secara purposive.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas yang sudah semakin baik dan terhindar dari diskriminatif khusunya pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini akan mengubah paradigma terkait diskriminasi yang timbul dengan adanya asumsi penyandang disabilitas adalah komunitas marginal yang tidak berdaya dan tentunya memberikan strategi terhadap peningkatan partisipasi dalam Pemilu yang akan datang.Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Penyelenggara Pemilu
JAMINAN HAK PILIH BAGI NARAPIDANA PADA PEMILU 2019 STUDI KASUS: RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU Hadipurwoko Hadipurwoko; Wawan Budi Darmawan; Ari Ganjar Herdiansyah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.131-142

Abstract

Secara teknis, jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara masuk ke dalam daftar pemilih, namun terdapat hambatan terkait hak pilih tahanan dan narapidana di rutan kelas I Pekanbaru, pada Pemilu serentak 2019,. Dari penghuni tahanan dan narapidana yang berjumlah 1688 orang, pada tanggal 17 April 2019 hanya 33 orang yang dapat dimasukan dalam data pemilih pada tempat pemungutas suara setempat,  dan yang menggunakan hak pilih hanya 20 orang, sehingga hampir 98 persen warga binaan tidak dapat memilih pada saat hari pemungutan suara,. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara,dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tahanan dan narapidana  tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena disebabkan oleh sulitnya menelusuri data otentik tahanan dan narapidana di rutan, karena sebagian besar data warga binaan hanya berasal dari berkas pengadilan yang hanya berupa nama, jenis kelamin. Tidak memuat nomor induk kependududkan karena indentitas tahanan dan narapidana tidak lengkap, maka jaminan hak pilih warga binaan di Rutan Kelas I Pekanbaru hanya dilaksanakan secara normatif oleh KPU Kota Pekanbaru sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku, sehingga banyak narapidana yang berasal dari luar daerah tidak dapat diakomodir hak pilihnya. Perlu koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dan berkesinambungan dan menambah regulasi yang dapat mempermudah proses pendataan tahanan dan narapidana ke dalam data pemilihKata kunci: Hak Pilih, Pemilu Inklusif, Narapidana
MEASURING DIFFERENCES IN OPINION IN THE AGENDA FOR THE IMPLEMENTATION OF ELECTION CONTESTATIONS IN THE MIDDLE OF COVID-19 Singgih Choirul Rizki; Yusuf Adam Hilman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.143-155

Abstract

Pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 kali ini memang menuai segelintir problematika bagi pemerintah sekaligus masyarakat di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh ancaman yang datang dari wabah Covid-19, sehingga menciptakan kewaspadaan ekstra terhadap pemerintah dan masyarakat di seluruh daerah dikarenakan wabah Covid-19 berpotensi untuk melemahkan imunitas dan kesehatan seseorang bahkan kematian. Tujuan utama yang menjadi topik dan prioritas utama untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian ini adalah terkait dengan perkembangan opini publik yang bernada pro dan kontra dalam menyatakan sikap terhadap Pilkada di tahun 2020 ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, dan mencari berbagai macam referensi ilmiah seperti jurnal, pemberitaan, dan buletin sebagai data penguat penelitian. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yakni tentang fakta munculnya perbedaan opini yang bernada pro dan kontra dari masyarakat, maupun pengamat politik. Kedua bentuk opini tersebut memiliki rasionalisasi yang sama karena didasarkan atas alasan-alasan logis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini, dimana esensi nya adalah mengharapkan terciptanya kualitas demokrasi secara maksimal. Selain itu, persiapan dan pelaksanaan teknis juga menjadi tuntutan oleh kedua belah pihak kepada pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.Kata Kunci: Covid-19, Opini, Perbedaan, Pilkada

Page 5 of 40 | Total Record : 391

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue