cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science,
Arjuna Subject : -
Articles 86 Documents
APLIKASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENYELENGGARAAN JALAN DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR Minesa, Punti; Siregar, Hermanto; Manuwoto, Manuwoto
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.837 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25099

Abstract

ABSTRACTRoad management activities intended to allow roads to work as it role as supporting the growth of economic. To achieve these objectives, the roads should always be in steady condition. Road management activities should be planed based on the scale of priorities according to the importance of the road, so that allocation of budgeted funds can be effective. Thus the need to review the prioritization of road maintenance in accordance with the need of the community. The method used in this study is Analytical Hierarcy Process with the criteria used are: The function of the services, The aspirations of the people, Political aspirations and Technical approach. Based on the result of AHP, the most decisive criteria in District Cibinong road handling,  is the criterion of service functions, in turn, sub criteria transportation route serving and serving terminal / sub-terminals are the two sub criteria that highly prioritized. Furthermore there are four (4) strategies in carrying out road maintenance activities on roads that become priorities, namely: Maintain the road conditions; Strategies to improve the quality of road construction; Strategies to optimize the width of pavement and Strengthening the right of way on roads that do not meet the requirements.Keywords: Road District, Priority Scale, AHP MethodeABSTRAKUsaha penyelenggaraan jalan ditujukan agar ruas jalan dapat berfungsi sesuai perannya sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan ruas jalan yang selalu ada dalam kondisi mantap. Kegiatan penyelenggaraan jalan harus disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tingkat kepentingan dari ruas jalan, sehingga alokasi dana yang dianggarkan menjadi tepat sasaran. Obyek penelitian meliputi 27 ruas jalan kabupaten di Kecamatan Cibinong, bertujuan untuk menentukan strategi dan program alternatif yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan penanganan jalan. Dalam kondisi keterbatasan dana sulit menentukan prioritas penangannnya. Maka diperlukan prioritas penanganan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode Analitycal Hierarcy Process dengan kriteria yang digunakan adalah (1) fungsi layanan, (2) aspirasi masyarakat, (3) aspirasi politis dan (4) pendekatan teknis. Berdasarkan hasil AHP, kriteria yang paling menentukan adalah kriteria fungsi layanan, selanjutnya sub kriteria melayani trayek angkutan dan terminal/sub terminal adalah dua sub kriteria yang sangat diprioritaskan. Selanjutnya terdapat 4 (empat) strategi dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan jalan, yaitu: (1) Mempertahankan kondisi jalan pada ruas jalan prioritas; (2) Strategi meningkatkan kualitas konstruksi pada ruas jalan prioritas; (3) Strategi mengoptimalkan lebar perkerasan pada ruas jalan prioritas dan (4) membenahi ruang milik jalan (Rumija) pada ruas jalan yang belum memenuhi ketentuan.Kata Kunci: Jalan Kabupaten, Skala Prioritas, Metode AHP
PENGEMBANGAN SAPI POTONG BERBASIS SUMBERDAYA LAHAN DAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN GORONTALO Azhar, Muhammad Nur; Gandasasmita, Komarsa; Abdullah, Luki
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.992 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25104

Abstract

ABSTRACT National beef consumption continues to increase from year to year, which is characterized by increase the number of requests. This condition is not accompanied by a number of domestic production is unable to meet the needs of national beef. The Government alternative measures of addressing these issues is making import policy. Therefore, the government continues to increase beef production through the national programs and work together with local governments. This study aims to: identify patterns of effective and efficientbeef cattle development, identifying suitability and carrying capacity of the land and to formulate development strategies beef cattle in Gorontalodistrict. The primary data obtained by surveys, direct observation, and interviews (agencies and related institutions) by purposive sampling method. The analytical method used for each objective are: literature review, analysis of Geographic Information Systems (GIS), SWOT analysis and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). From the results of the literature review, the development pattern of the area is the effective and efficient development. GIS analysis results show the suitability of the ecological environment of beef cattle reached 178 455 ha (81% of the area of Gorontalo district, the largest potential area for beef cattle development is Asparaga Subdistrict arround 11 232 ha and forage carrying capacity index of the largest fodder is Tolangohula subdistrict arround 39,2. From the SWOT strategy formulation obtained strengthening planning reinforcement development area, strengthening human resources officials and farmers, strengthening institutional breeders,  strengthening inter-agency coordination, strengthening the production infrastructure, accelerating adoption of production technologies, strengtheningmarketing institutional and socialization development of beef cattle. Key words:    Beef cattle, land suitability, beef cattle development strategy, Gorontalo District  ABSTRAK Konsumsi daging sapi nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan peningkatan jumlah permintaan yang meningkat. Kondisi ini tidak dibarengi dengan jumlah produksi dalam negeri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Langkah alternatif pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut dengan membuat kebijakan impor. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi daging sapi nasional melalui program-program dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: mengindentifikasi pola pengembangan sapi potong yang efektif dan efesien, mengindentifikasi kesesuaian dan daya dukung lahan dan merumuskan strategi pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo. Data primer diperoleh dengan survei, pengamatan langsung dan wawancara (instansi dan lembaga terkait) dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan untuk masing-masing tujuan adalah: literatur review, analisis sistem informasi Geografi (SIG), analisis SWOT. Dari hasil literatur review, pengembangan kawasan merupakan pola pengembangan yang efektif dan efesien. Hasil analisis SIG memperlihatkan kesesuaian lingkungan ekologis sapi potong mencapai 178 455 Ha (81% dari luas wilayah Kabupaten Gorontalo, potensi lahan pengembangan sapi potong terbesar yaitu Kecamatan Asparaga sebesar 11 232 ha dan indeks daya dukung hijauan makanan ternak terbesar yaitu Kecamatan Tolangohula sebesar 39,2. Dari perumusan strategi dengan SWOT diperoleh strategi penguatan perencanaan pengembangan kawasan, penguatan SDM aparat dan peternak, penguatan kelembagaan peternak, penguatan koordinasi antar instansi, penguatan sarana dan prasarana produksi, percepatan adopsi teknologi produksi, penguatan kelembagaan pemasaran dan sosialisasi pengembangan sapi potong. Kata kunci : Sapi Potong, Kesesuaian Lahan, Strategi Pengembangan Sapi Potong, Kabupaten Gorontalo
STRATEGI PENINGKATAN KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Mayani, Nur; Falatehan, A. Faroby; Wahyuni, Ekawati Sri
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 1 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.21 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22708

Abstract

ABSTRACTThe application of Government Accounting Standards in the preparation of financial statements is one indicator of opinion giving by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). Based on the results of BPK RI 2015 examination of 109 local governments in Indonesia, the efforts made by local governments had not been fully effective, where the results of the examination indicated the problems related to policies, information technology and human resources to support accrual-based financial reporting. The Government of Kepulauan Selayar has only implemented accrual-based accounting in the last two years. This study aimed to analyze the performance of the government of Kepulauan Selayar in overcoming the problems related to the human resources of financial report makers as a consideration to setting strategy priorities to increase human resources readiness that supported the implementation of accrual-based accounting using the method of Importance Performance Analysis (IPA) and Gap Analysis. To solve human resource problems required strategies i.e. creating a mutation and promotion policy that supported the accrual-based accounting implementation, creating competency on planning documents and human resource training, making planning documents on education needs and accrual basis accounting training, and financial administration officials must be from the alumni of accounting training.Key words: Accrual-Based Financial Reporting, Kepulauan Selayar, IPA, AHPABSTRAKPenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu indikator pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 terhadap 109 Pemda di Indonesia, menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif, di mana hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan terkait kebijakan, teknologi informasi dan SDM untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar baru mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam dua tahun terakhir ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Pemda Kepulauan Selayar dalam mengatasi masalah terkait SDM pembuat laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan prioritas kebijakan yang dapat menunjang implementasi akuntansi berbasis akrual menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dan Gap Analysis, dan merumuskan strategi prioritas peningkatan kesiapan SDM dalam implementasi SAP berbasis akrual menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Untuk meningkatkan kesiapan SDM memerlukan strategi membuat kebijakan mutasi dan promosi yang mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual, Membuat dokumen perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM, Membuat dokumen perencanaan kebutuhan diklat penerapan akuntansi berbasis akrual, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah harus dari alumni diklat akuntansi.Kata Kunci: Laporan Keuangan Berbasis Akrual, Kepulauan Selayar, IPA, AHP.
STRATEGI PENGELOLAAN ASET TETAP DI KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON Purwanti, Nurani Yuni; Fariyanti, Anna; Ristiyanto, Nirwan
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 1 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.668 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22707

Abstract

ABSTRACTRegional assets are an important component of governance and public services. Management of good local assets to produce information in the preparation of financial statements must meet the completeness of the document management of local property in accordance with the regulations. The purpose of this study is to formulate the strategies for management of fixed assets in Kejaksan district. Analytical methods which were specifically implemented in order to achieve the purpose of the study are descriptive analysis, likert scale, and Analytical Hierarchy Process (AHP). Sources of data used in this study are questionnaires and interviews to 10 managers of fixed assets in in Kejaksan district and 4 expert respondents .Strategies resulting from Analytical Hierarchy Process (AHP) are: (1) technical guidance of fixed asset management, (2) guidance and control of direct supervisor, (3) application of reward and punishment, (4) periodic asset management socialization , (5) improvement of infrastructure facilities for fixed asset management, and (6) policy making on the management of new fixed assets. Keywords: Management Of Fixed Assets, Techcical Guidance, Guidance And Control, Facilities Infrastructure, Analytical Hierarchy ProcessABSTRAKAset daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan aset daerah yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi kelengkapan dokumen pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi perbaikan dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara kepada 4 responden yang dianggap ahli. Strategi perbaikan yang dihasilkan dari Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah: (1) pembinaan teknis pengelola aset tetap, (2) pembinaan dan pengendalian dari atasan langsung, (3) penerapan reward dan punishment, (4) sosialiasi pengelolaan aset secara berkala, (5) peningkatan sarana prasarana pengelola aset tetap, dan (6) pembuatan kebijakan mengenai pengelolaan aset tetap terbaru.Kata Kunci: Pengelolaan Aset Tetap, Pembinaan Teknis, Pembinaan Dan Pengendalian, Sarana Prasarana, Analytical Hierarchy Process
STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DI INDONESIA Nurkhayat, Ahmad; Firdaus, Muhammad; MUlatsih, Sri
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 1 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.983 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22705

Abstract

ABSTRACTBalanced Fund is a part of the fund transfers by the central government to the regional government in implementing fiscal decentralization. The aims of this policy are to: (1) reduce the inequality of funding sources between central and regional governments (vertical imbalance), and the inter-regional imbalance (horizontal imbalance), (2) reduce public service gap among regions. The objectives of this study are to (1) describe the implementation of Balanced Fund in Indonesia, (2) analyze the effects of Balanced Fund on economic growth, (3) formulate optimization strategy of Balanced Fund management in Indonesia. This study used descriptive analysis,panel data regression analysis, and SWOT analysis. Descriptive analysis indicates that Balanced Fund has not been able to optimize equitable regional distribution of financial capability, particularly for regencies and cities. Panel data regression analysis shows that General Allocation Fund and Special Allocation Fund have positive effects on economic growth, except in Banten in which Special Allocation Fund has no effects. Meanwhile, Revenue Sharing Fund results in negative effects on economic growth, except in East Java in which it has no effects. SWOT analysis formulates eight alternative strategies which may be implemented by the Central Government in optimizing the Balanced Fund management.Keywords: General Allocation Fund, panel data, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, SWOTABSTRAKDana Perimbangan merupakan bagian dari dana transfer Pemerintah Pusat kepada PemerintahDaerah. Dana ini bertujuan:(1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance), dan ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance), dan (2) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan implementasi Dana Perimbangan di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (3) merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, analisis regresi data panel, dan analisis SWOT. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Dana Perimbangan belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah terutama untuk wilayah kabupaten dan kota. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Analisis ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan DBH berpengaruh negatif. Hasil analisis SWOT merumuskan delapan alternatif strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi pengelolaan Dana Perimbangan.Kata kunci : Dana Alokasi Umum, data panel, Dana Revenue Sharing, Dana Alokasi Khusus, SWOT
STRATEGI PENINGKATAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DITJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN Ariwibawa, Yunus; Rachmina, Dwi; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 1 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.342 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22703

Abstract

ABSTRACTPerformance-based budgeting is a system of planning, budgeting and evaluation that emphasizes the linkage between budget and desired outcomes. Budgeting with this performance approach is structured with output orientation. The performance achievements of the Ministry of Finance in 2015 on the implementation of the Ministry/Institution Budget Work Plan (RKA-K/L) only reached 91.24 percent.The accuracy of budget planning on the performance achievement of State Budget implementation at Directorate General of Budget in 2015 was 90.20 percent. Therefore, it is necessary to further improve the implementation of the performance-based budget formulation. Based on these conditions, the objective of this research is to formulate strategies in improving the implementation of performance-based budget at Directorate General of Budget. In the initial phase of this activity, the implementation of performance-based budgeting was measured. Following this, the factors in the implementation of performance-based budgeting were analyzed, and lastly, alternative strategies in an effort to improve the implementation of performance-based budgeting were formulated.  In order to achieve these objectives, the methods used were (1) Likert scale to measure the implementation of performance-based budgeting; (2) IFE and EFE analyses were conducted to measure internal and external factors that are keys in performance-based budgeting, and (3) SWOT and QSPM analyses were carried out to formulate alternatives and determine key priority strategies.Keywords: Performance-based Budgeting, Rating Scale, IFE, EFE, SWOT and QSPMABSTRAK            Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Capaian Kinerja Kementerian Keuangan  tahun 2015 atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) hanya sebesar 91,24 persen. Akurasi perencanaan anggaran atas capaian kinerja pelaksanaan APBN pada Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2015 sebesar 90,20 persen, Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan implementasi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran. Tahap awal dari kegiatan ini adalah mengukur implementasi anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis faktor-faktor dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, serta terakhir memformulasikan alternatif strategi dalam upaya peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan yaitu (1) skala likert untuk mengukur implementasi anggaran berbasis kinerja; (2) analisis IFE dan EFE untuk mengukur faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kunci dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, dan (3) analisis  SWOT dan QSPM untuk merumuskan alternatif dan menentukan strategi prioritas utama.Kata kunci : Penganggaran Berbasis Kinerja, Rating Scale, IFE, EFE, SWOT dan QSPM
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Hakim, Mukhtar; Sarma, Mamun; Harianto, Harianto
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 No. 1 (2018)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.296 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22701

Abstract

ABSTRACTRealization of Local Revenue (PAD) Anambas Islands Regency fluctuates through years, even tends to decline. The main problems faced in achieving the PAD target are due to (1) exploration of potential sources of regional income which is not optimal; (2) limitation of good quality of government’servant resources; (3) working culture of the servant in carrying out public services which is not optimal yet; (4) inadequate supporting facilities and infrastructures; (5) development of information systems in local financial management which is not optimal. The general objective of this research was to formulate strategies to increase PAD in Anambas Islands Regency. The study was conducted in Anambas Islands District on divisons and agencies which directly related to PAD. Primary data were obtained from direct interview, while secondary data were obtained from reports and documents from various related agencies. Data were analyzed by analysis of effectiveness ratio, efficiency ratio and regional independence ratio. The results of this study are (1) the effectiveness of regional income of Anambas Islands Regency during 2011-2015 fluctuated and the efficiency of PAD in Anambas Islands Regency tended to increase, (2) The ratio of regional independence was still low, (3) The main strategy implemented in the Anambas Islands Regency in order to increase PAD was an improvement in the management of regional income by optimizing the potential of PAD.Keyword    : Local Revenue  (PAD), Effectiveness, Efficiency, Independence, Strategy to Increase ABSTRAKRealisasi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, bahkan cendrung mengalami penurunan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mencapai target PAD disebabkan oleh (1) Belum optimalnya penggalian potensi sumber-sumber penerimaan daerah; (2) Masih terbatasnya Sumberdaya Aparatur Pemerintah yang berkualitas; (3) Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik; (4) Sarana dan Prasarana penunjang yang kurang memadai; (5) Belum optimalnya pengembangan sistem informasi dalam pengelolaaan keuangan daerah.  Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tempat kajian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Dinas dan instansi yang berkaitan langsung dengan PAD. Data primer diperoleh dari wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan dokumen yang didapat dari berbagai instansi terkait. Data dianalisis dengan analisis rasio efekivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian daerah. Hasil yang didapat dari kajian ini (1) Efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2011-2015 berfluktuasi dan efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung membaik, (2) Rasio kemandirian daerah masih rendah, (3) Strategi prioritas utama yang di terapkan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan PAD adalah peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi PADKata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian, Strategi Peningkatan
STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI Hertomo, Eko Yulianto Widhi; Kusnadi, Nunung; Falatehan, A. Faroby
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 (2018): Edisi Khusus "Tatakelola Keuangan dan Investasi Daerah"
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.388 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22712

Abstract

ABSTRACTBekasi is a city which has a a large population because it lies in the strategic position to support Jakarta city. The higher the population, the more waste it produces. The potential revenue from the household waste retribution as a source of Bekasi city’s local revenue will be high and need to be maximized. The objectives of this research were to analyze the contribution of waste retribution in accordance to Bekasi city’s local revenue; to estimate the household Willingness to Pay (WTP) in paying the household waste retribution by Contingent Valuation Method (CVM) and factors that affect the WTP; and to determine the hierarchy of strategies for increasing the household waste retribution. The result indicated that the contribution of waste retribution still very low, 1,2 percent in year 2010 and dropped to 0,5 percent in 2016. It was caused by the low tariff in the waste retribution collection system, the lack of quantity and quality of human resources, the low awareness of the community in participating to waste retribution and the lack of facilities in waste services. Based on the CVM analysis, the WTP average for each household is equal to IDR35.000, affected by the house category, frequency of waste transported, and other expense paid together with the waste retribution. The hierarchy of strategies based on AHP method were improvement of facilities and infrastructures, revision of Bekasi waste tariff regulation, improvement of human resources in quantity and quality, dissemination and law enforcement, and  incentives in waste reduction.Keywords: Contribution, Retribution, Strategies, Waste, WTPABSTRAKKota Bekasi adalah kota yang padat penduduk karena terletak di posisi strategis sebagai penyangga kota Jakarta. Semakin padatnya populasi penduduk maka sampah yang dihasilkan semakin banyak. Potensi penerimaan dari retribusi sampah rumah tangga sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bekasi akan tinggi dan perlu ditingkatkan semaksimal mungkin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran retribusi sampah terhadap PAD kota Bekasi, untuk mengestimasi Willingness to Pay (WTP)/kesediaan rumah tangga dalam membayar retribusi sampah dengan Contingent Valuation Method (CVM) dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menentukan prioritas strategi dalam meningkatkan retribusi sampah rumah tangga di kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sampah masih sangat rendah yaitu 1,2 persen pada tahun 2010 dan menurun menjadi 0,5 persen pada tahun 2016. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya tarif retribusi dalam sistem pemungutan, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi dan rendahnya sarana prasarana pelayanan. Berdasarkan analisis CVM, rata-rata WTP rumah tangga sebesar Rp35.000,00, dipengaruhi oleh kategori rumah, frekuensi sampah diangkut dan biaya lain yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran retribusi sampah. Prioritas strategi berdasarkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah peningkatan sarana dan prasarana, revisi peraturan daerah mengenai struktur tarif retribusi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, penyuluhan dan penegakan hukum dan insentif pengurangan sampah.        Kata Kunci: Kontribusi, Retribusi, Sampah, Strategi, WTP
STRATEGI PEMUNGUTAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME KOTA BEKASI Ichsan, Aulia; Siregar, Hermanto; Soetarto, Endriatmo
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 (2018): Edisi Khusus "Tatakelola Keuangan dan Investasi Daerah"
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.739 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22697

Abstract

One of the efforts of Local Government in financing regional development is through local taxes. Bekasi City is a cross-trade City and its strategic location has great potential to be able to maximize local revenue through the local tax sector, e.g. advertisement tax. The purpose of this research was to determine the growth rate and the contribution of advertisement tax to local taxes, measure the effectiveness and efficiency of advertisement tax, and determine the strategy in the implementation of revenue advertisement tax collections. Analysis methods of this research includes calculation of growth and contribution ratio as well as effectiveness and efficiency ratio and the analytical hierarchy process (AHP). Results of this research show that the growth rate of advertisement tax in Bekasi City average 20.65% and its contribution to local taxes average of 3.52% with the average effectiveness rate 82.20% (“quite effective”) and the efficiency level 6.31% (“highly efficient”). It is suggested from the AHP results that the Local Government of Bekasi City should implement a strategy of improving the quality and quantity of human resources as well as a strategy of improving technical guidelines on advertisement tax collection.Keywords : advertisement tax, growth and contribution, effectiveness and  efficiency, strategy, Bekasi City.
STRATEGI ALOKASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN INDEKS PENDIDIKAN DI PROVINSI BANTEN Mizan, Abdullah Al; Falatehan, A. Faroby; Wahyuni, Ekawati Sri
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 10 (2018): Edisi Khusus "Tatakelola Keuangan dan Investasi Daerah"
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.371 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22711

Abstract

ABSTRACTHuman development measured by Human Development Index (HDI) is composed of three components: health index, education index, and expenditure index. HDI Banten on year 2016 was ranked 8th in Indonesia, but the education index has the lowest value among the other components. Whereas education is a capital which is very important for people to achieve better welfare. This study aimed to formulate strategies to improve education index through education budget allocation in Banten Province. The analytical methods used were descriptive analysis, panel data regression analysis, SWOT analysis, and QSPM. Descriptive analysis was used to give an overview of the education condition in Banten Province. By using fixed effect model panel data regression, found that income per capita, School Enrollment Rate of high schools level, Pupil-Teacher Ratio of high schools level, and Number of high schools had positive and significant influences on education index in Banten Province. Meanwhile, based on the interview results of key respondents, by using SWOT techniques obtained six grand strategies that could improve the education index. The strategies obtained were analyzed using QSPM. The QSPM results showed the priority strategies for increasing the education index was by the policy improvement and increase in the budget allocation in the education sector.Key words: HDI, education index, SWOT, QSPMABSTRAKPembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari tiga komponen yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. IPM Banten Tahun 2016 menduduki peringkat 8 terbesar di Indonesia Namun demikian, indeks pendidikan memiliki nilai yang paling rendah di antara komponen lainnya. Padahal pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi seseorang untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi meningkatkan indeks pendidikan melalui alokasi anggaran pendidikan. di Provinsi Banten Metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif, analisis regresi data panel, analisis SWOT, dan QSPM. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum pendidikan di Provinsi Banten. Sedangkan dengan menggunakan regresi data panel fixed effect model didapat hasil bahwa pendapatan perkapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA, Rasio Murid per Guru (RMG) tingkat SMA, dan Jumlah SMA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pendidikan di Provinsi Banten. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara kepada responden kunci, melalui teknik SWOT diperoleh enam strategi yang dapat meningkatkan indeks pendidikan. Strategi yang didapat kemudian dianalisis menggunakan QSPM. Hasil analisis QSPM menunjukkan bahwa strategi prioritas untuk meningkatkan indeks pendidikan yakni melalui penyempurnaan kebijakan dan peningkatan alokasi anggaran di bidang pendidikan. Kata kunci: IPM, Indeks Pendidikan, SWOT, QSPM