cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016" : 6 Documents clear
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Nur Rohanawati, Ayunita
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.759

Abstract

AbstractThis study aims to determine the social security system adopted by Indonesia, see Indonesia as a function of the welfare state as mandated by the 1945 Constitution has not done well, and to know the view of progressive legal theory legislation related to social security in providing solutions to the problems of social security the workforce. This research is devoted to the study of normative legal systematics, which is intended to determine the implementation of a theory of the legal conditions that exist in society. Results of this study produces a secondary data. The data obtained from the document collection process or library materials. Of the collection process, the data were analyzed qualitatively, systematically arranged, and presented descriptively. The results showed that Indonesia is still not able to fully administer social security for the people, where social security is still a “black and white” but the State has not been able in practice to assume responsibility for the implementation of social security as a whole. About social security, the Government is still not able to provide significant changes to the equalization gain social security for the workers, but changes in social security regulations on labor is performed repeatedly. Necessary party whom dared to take a policy or decisions that benefit the workers to realize the welfare of the workers. Parties reffered to the law is used as a progressive peeler, is a party that has an important role that enterpreneurs and the Industrial Relations Court Judge.Keywords: Social Security, Labour, Progressive LawIntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jaminan sosial yang dianut Indonesia, melihat fungsi Indonesia sebagai negara kesejahteraan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum terlaksana dengan baik, serta untuk mengetahui teori hukum progresif memandang peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial tenaga kerja dalam memberikan solusi atas permasalahan jaminan sosial tenaga kerja tersebut.Penelitian ini bersifat normatif yang dikhususkan pada penelitian sistematika hukum, yang dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan suatu teori terhadap kondisi hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini menghasilkan suatu data sekunder. Data tersebut diperoleh dari proses pengumpulan dokumen atau bahan pustaka. Dari proses pengumpulan tersebut, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu secara seutuhnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi rakyat, dimana jaminan sosial tersebut masih sebatas “hitam diatas putih” namun, negara belum mampu dalam pelaksanaannya untuk mengemban tanggung jawab pelaksanaan jaminan sosial tersebut secara utuh. Tentang jaminan sosial tenaga kerja, pemerintah masih belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerataan perolehan jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja tersebut, padahal perubahan peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja tersebut berulang kali dilakukan. Diperlukan pihak yang berani untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang bermanfaat bagi pekerja demi terwujudnya kesejahteraan bagi pekerja. Pihak sebagaimana dimaksud jika hukum progresif yang digunakan sebagai alat pengupas, adalah pihak yang memiliki peran penting yaitu pengusaha dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.Kata Kunci: Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Hukum Progresif.
PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PASKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Arliman S, Laurensius
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.758

Abstract

AbstractNotary is a public official who is authorized to make an authentic act. Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law No. 30 Year 2004 on Notary, explains that, to take a photocopy of a Notary deed minuta and call a Notary in law enforcement, no longer through the Regional Supervisory Council permission. So the question arises, how the basic formation of the Honorary Council of Notaries in Act No. 2 of 2014, and how to call the Notary deed made. Based on research outputs by the author, Honorary Council of Notaries of birth, due to the need of legal protection against a Notary in deed. Notary Honorary Council is indispensable in the implementation of the law enforcement process, where the calling Notary by law enforcement (police, prosecutors, judges) must obtain permission from the Notary Honorary Council. To fill the legal vacuum, because the Honorary Council of Notaries has not been established, the Notary can use the right Dissenters, Indonesian Notary Association urged the government to establish a Notary Honorary Council Implementing Regulation.Keywords: Notary Public; Law Enforcement; Law Notary.IntisariNotaris merupakan seorang Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat sebuah akta otentik.Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa, untuk mengambil fotokopi minuta akta seorang Notaris dan memanggil seorangNotaris dalam penegakan hukum, tidak lagi melalui izin Majelis Pengawas Daerah. Maka timbul pertanyaan, bagaimana dasar pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan bagaimana memanggil Notaris yang membuatkan akta, Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Majelis Kehormatan Notaris lahir, akibat kebutuhan perlindungan hukum terhadap seorang Notaris dalam pembuatan akta. Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan didalam pelaksanaan proses penegakan hukum, dimana pemanggilan Notaris oleh para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Untuk mengisi kekosongan hukum, karena Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, maka Notaris bisa menggunakan hak Ingkar, Ikatan Notaris Indonesia mendesak pemerintah untuk membentuk Peraturan Pelaksana Majelis Kehormatan Notaris.Kata Kunci: Notaris,penegakan hukum, Undang-Undang.
Peran Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Hukum Perkawinan Indonesia yang Humanis, Adil dan Beradab Panglipurjati, Puspaningtyas
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.762

Abstract

AbstractThe Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has several criticized articles but after the Law is being discussed for a period of time in the Program Legislasi Nasional, there has no specific progress been made by the Parliament unless the Law is not being a part of Program Legislasi Nasional Prioritas during 2015-2019 . Due to that matter, the citizens asked  Constitutional Court to make a judicial review to some articles which they believed as inconstitutional. The results of the judicial review, in some cases, with regard to the review of Article 43 (1) concerning anak luar kawin has given a positive effect to The Marriage Law reformation but in other cases, the citizens have to wait for longer period to have the Marriage Law reformed. To have the kind of Marriage Law that is embodies humanity, fairness and highly civilized, Constitutional Court has to take into account Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab as their basic consideration so Indonesia will have the Marriage Law that not only fair and has high certainty but also useful. Keywords: Marriage Law Number 1 of 1974, Judicial Review, Constitutional Court, PancasilaIntisariUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) masih mengandung ketentuan yang menimbulkan berbagai kritik. Usaha untuk melakukan reformasi melalui revisi UUP belum membuahkan hasil, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut meskipun revisi UUP telah lama menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) namun hingga Prolegnas 2015-2019, revisi UUP belum masuk ke dalam Prolegnas Prioritas. Oleh karena itu, masyarakat menggunakan haknya untuk mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal dalam UUP kepada Mahkamah Konstitusi sebagai cara untuk melakukan reformasi terhadap Hukum Perkawinan Indonesia. Beberapa putusan Mahkamah Konsitusi terhadap judicial review UUP telah menunjukkan upaya reformasi UUP meskipun beberapa yang lain belum. Salah satu putusan penting yang memberi dampak positif terhadap reformasi UUP adalah dikabulkannya permohonan judicial review Pasal 43 ayat (1) UUP mengenai status anak luar kawin. Demi mewujudkan Hukum Perkawinan Indonesia yang humanis, adil dan beradab, penggunaan prinsip yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sangat penting sehingga putusan judicial review Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan kepastian hukum dan keadilan melainkan juga kemanfaatan.Kata kunci: Undang-Undang Perkawinan, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DI INDONESIA: SINERGI ANTARA UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DAN HUKUM NASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Juwita, Ratna
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.763

Abstract

AbstractIndonesia ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) through the Law number 7 of 2006. Article 33 of the UNCAC legally obliges the State Parties to provide protection to whistleblowers. The existence of whistleblower is pivotal to uncover the hidden practices of corruption. Anti-corruption strategy encourages whistleblowers to unveil corrupt practices to the law enforcement agencies and public. Due to this task, therefore, whistleblowers must be protected from any kind of retaliation. Indonesia has the Law number 13 of 2006 juncto the Law number 31 of 2014 concerning witness and victim protection which regulates the protection of whistleblower in the Indonesian criminal legal system. This paper analyzes existence of legal protection for whistleblowers in the respective provisions which contained within the Law number 13 of 2006 and the Law number 31 of 2014, specifically on anti-retaliation protection by analyzing the synchronization of the law with Article 33 of the UNCAC. The provisions of national law vis-à-vis with the provisions of UNCAC concerning whistleblower protection, the national law has not provided best protection to whistleblower yet due to the possibility of retaliation be made against the whistleblowers that is not regulated by the national law.Keywords: Indonesia, corruption, whistleblower, United Nations Convention Against Corruption.IntisariIndonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 33 UNCAC memberikan kewajiban hukum bagi Negara Pihak untuk menyediakan perlindungan terhadap para whistleblowers. Eksistensi whistleblower merupakan hal yang sangat penting untuk membuka praktek tersembunyi korupsi. Strategi anti-korupsi memberikan dorongan bagi para whistleblower untuk membuka praktek-praktek korupsi kepada penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena tugasnya tersebut, para whistleblower harus dilindungi dari segala bentuk tindakan pembalasan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  yang di dalamnya mengatur perlindungan terhadap whistleblower dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tulisan ini menganalisis eksistensi perlindungan hukum bagi whistleblower dalam pasal-pasal tentang perlindungan whistleblower dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, secara spesifik pada perlindungan terhadap tindakan pembalasan dengan menganalisis sinkronisasi hukum terhadap Pasal 33 UNCAC. Pasal-pasal dalam hukum nasional vis-à-vis dengan Ppasal UNCAC tentang perlindungan terhadap whistleblower, hukum nasional belum mampu menyediakan perlindungan terbaik bagi whistleblower dikarenakan adanya kemungkinan untuk dilakukannya tindakan pembalasan terhadap whistleblower yang belum diatur dalam hukum nasional.Kata kunci: Indonesia, korupsi, whistleblower, United Nations Convention Against Corruption.
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA DALAM PEMILU TAHUN 2014 Yohanes Hartono, Dewi Krisna Hardjanti,
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.761

Abstract

AbstractThis research seeks to analyze how the use of suffrage by a law student voters Atma Jaya Yogyakarta University in legislative and presidential elections in 2014 and the factors that determine the choice. Respondents who gave point of views are all students of the Faculty of Law, University of Atma Jaya Yogyakarta who elected for the first time and have the right to vote because it has been qualified in terms of age. Based on the analysis, it can be concluded that; generally, the use of suffrage showed a fairly high level, compared legislatif election in the legislative elections of use suffrage show the increasing of participation. amounted to 11.62%. However, they found there are quite a lot of voters who do not use their voting rights. Most common reasons which become factor why they did not vote is because it is not registered as a voter, Respondents, whether in using their suffrage in presidential or general election have the same consideration in  determining the choice. where figur candidates (legislative / president) factors was chosen as the most consideration in determining the choice, followed by factors figur and political party who support related to candidates figur in legislative and presidential elevtion have similarities, humble and sociablefollowed by commitment, moral and strictness .Recommendations which can be given, is that it should be increased voter participation in elections as a manifestation of the rights and responsibilities of the people (voters) in maintaining the survival of the nation and the state. Thus, it should be developed political consciousness of society that can be obtained through political education, whether through formal and informal education. Communities should also actively follow and understand information/socialization which are organized by election organizers (General Election Commission), including rules concerning voter registration.Keywords: Use of Suffrage, Beginner Voters, Legislative Election, Presidential Election factors that determine the choice.IntisariPenelitian ini hendak menganalisis bagaimana penggunaan hak pilih oleh pemilih pemula mahasiswa fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 dan faktor-faktor yang menentukan pilihan. Responden yang dimintakan pandangan adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia. Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa; Secara umum penggunaan hak pilih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi, peningkatan sebesar 11,62 % merupakan hal cukup positif. Namun demikian masih didapati adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan yang paling banyak menjadi faktor tidak menggunakan hak pilih adalah karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Responden dalam menggunakann hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden memiliki kesamaan dalam hal pertimbangan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan pilihan. Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah bahwa Perlu ditingkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud dari hak dan tanggung jawab masyarakat (pemilih) dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi juga dapat meningkatkan legitimasi terhadap kekuasaan yang diperoeh dari rakyat melalui pemilu. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang dapat diperoleh melalui pendidikan politik, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilihan umum, masyarakat juga harus secara aktif mengikuti dan memahami informasi/sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum), termasuk aturan-aturan yang menyangkut pendaftaran pemilih. Kata Kunci: hak pilih,  pemilih pemula, Pemilu
LANDASAN FILOSOFIS HUKUM PROGRESIF Rhiti, Hyronimus
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.760

Abstract

AbstractSatjipto Rahardjo’s Progressive Law (Hukum Progresif) is intended to be an antithesis to the modern law, but the philosophical foundation of this law is not so clear. This article, based on literature research, try to find out the philosophical basis for this kind of law. With research methods and particular approaches, the possibility of philosophical foundation are exlplored. First, in the basic ideas of Progressive Law such as “law for human, sociology oriented law, liberation law, etc.” we can see the philosophical direction of this law. Second, based on certain philosophy, we can say that the metaphysical anthropology, realism, process philosophy and “postmodernism” are the roots of philosophy of Progressive Law.Keywords :progressive law, philosophical foundation,postmodernismIntisariHukum Progresif dari Satjipto Rahardjo dimaksudkan sebagai antitesis terhadap hukum modern. Meskipun demikian, belum jelas landasan filosofis hukum ini. Dengan metode penelitian dan pendekatan tertentu dicari kemungkinan landasan filosofis bagi hukum ini. Pertama, berdasarkan ide-ide dasar Hukum Progresif seperti “hukum untuk manusia”, “orientasi sosiologis” dan “pembebasan”, arah dari filosofis hukum ini dapat diketahui. Kedua, berdasarkan filsafat tertentu dapat dikatakan, bahwa antropologi metafisika, realisme, filsafat proses dan postmodernisme merupakan akar filsafat dari Hukum Progresif.Kata Kunci : hukum progresif, landasan filosofis, paska modernisme

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue