cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016" : 7 Documents clear
MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT (ILUSI KEPENTINGAN RAKYAT) Widhi Antoro, Bibianus Hengky
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1148

Abstract

ABSTRACTPolitical party plays an important role in the democratic process of a country due to its role as a political infrastructure in an attempt to print a cadre of state leaders in the executive and legislative branches, which is a political suprastructure. Te correlationof both branches arevery important in the realization of the rule of law, which is based on democratic principles. In order to strengthen democracy and the implementation of an effective party system, strengthening the institutions and improving the function and the role of political party are needed.Tus, public funds (public fnancing) is nedeed by the political party to support operational activities of political education and political party secretariat. In relation with that issue, the fnancial disclosure at the level of internal party democracy is nedeed. Tis paper analyzes the fnancial support of political parties, in particular on the party funding arrangements system sourced from public funds, as referred to in the regulations governing the fnancial aid of the party with regard to the principles of good fnancial management and international standards that are built on people’s interests.Keywords : political party, democracy, political party fnance.INTISARIPartai Politik memegang peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Mengingat perannya sebagai infrastruktur politik dalam upaya mencetak kaderkader pemimpin negara di eksekutif maupun legislatif yang merupakan suatu suprastruktur politik. Korelasi keduanya sangatlah penting di dalam perwujudan prinsip negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Guna penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya pemberian bantuan keuangan partai yang bersumber dari dana publik (public fnancing) yang digunakan sebagai penunjangkegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya demokrasi pada tataran internal partai untuk mewujudkan keterbukaan keuangan partai. Tulisan ini menganalisis tentang bantuan keuangan partai politik, secara spesifk pada sistem pengaturan pendanaan partai yang bersumber dari dana publik sebagaimana dimaksud dalam regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan standar internasional yang dibangun di atas kepentingan rakyat.Kata Kunci : Partai Politik, Demokrasi, bantuan keuangan partai.
RELEVANSI SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PERPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN Munthe, Cesar Antonio
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1149

Abstract

ABSTRACTTis research was conducted to fnd out the relevance of chemical castration sanctions against the criminal purpose. Tis research used normative method. Te results showed that chemical castration sanctions in Government Regulation No. 1 year 2016 has not met all elements of the criminal purpose. An elements of covered is revenge element and the deterrent element. While protection of the public element and rehabilitation of the criminal is still relatively and needs to be proven deeper.Keywords: Relevance, Chemical Castration, Criminal Purpose.INTISARIPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui relevansi sanksi kebiri kimia terhadap tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi kebiri kimia dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tidak memenuhi semua unsur tujuan pemidanaan. Unsur yang dipenuhi adalah unsur pembalasan dan unsur menjerakan. Sedangkan unsur Perlindungan terhadap kepentingan umum dan memperbaiki pelaku masih relatif dan perlu dibuktikan lebih dalam.Kata Kunci :Relevansi, Kebiri Kimia, Tujuan Pemidanaan.
PITPAGANDA SEBAGAI PENUNJANG PERDAGANGAN DAN KARYA INTELEKTUAL BERKATEGORI MEREK Pitasari, Dyah Retno
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1143

Abstract

ABSTRACTEforts to rising the intellectual property that support the trade is mean for the living. Pitpaganda not only object whose selling and buy for advertisement propaganda, but needs law protection. Terefore, need to be registered as trademark so get goods trademark and or services trademark certifcate so can use pitpaganda according to the trademark law. Keywords: pitpaganda, law protection, trademark rights INTISARI Usaha untuk meningkatkan hasil ciptaan intelektual yang menunjang perdagangan sangat diperlukan. Munculnya pitpaganda tidak hanya sekadar barang yang diperjualbelikan untuk propaganda iklan, namun perlu aspek perlindungan hukum. Untuk itu, perlu adanya pendafaran hak merek untuk mendapat sertifkat hak merek barang dan/atau hak merek jasa dan menggunakan pitpaganda sesuai dengan peraturan tentang merek. Kata kunci: pitpaganda, perlindungan hukum, hak merek
PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI Harahap, Nurmalita Ayuningtyas
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1144

Abstract

ABSTRACT In the Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus has emerged a new terminology named Te Government Contract Workers. Te presence of the Government Contract Workers followed by a reason but as part of the Bureaucratic Reform to improve the professionalism of the state apparatus, one of which is done by structuring the management system in terms of procurement and the appointment of the State Civil Apparatus.But, the law protection provided by the Government for the Government Contract Workers is perceived not enough. Terefore, the form of law protection that should be given are rights received by the Government Contract Workers related with welafare, appointment of the Government Contract Workers to be the Government Permanent Workers, Issue Te Government Regulations about Te Government Contract Workers Management. Keywords:Law Protection,TeGovernment Contract Workers, Bureaucratic Reform INTISARI Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah muncul peristilahan baru, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adanya PPPK bukan tanpa alasan namun sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara yang salah satunya dilakukan dengan penataan sistem manajemen dalam hal pengadaan dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara. Tetapi, perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah untuk PPPK saat ini masih dirasa belum cukup. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan yaitu mengenai hak yang diterima PPPK yang terkait dengan kesejahteraan, pengangkatan PPPK menjadi PNS, menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang manajemen PPPK. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Reformasi Birokrasi.
KEDUDUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA SEBAGAI STATE AUXILIARY BODIES DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA Arliman S, Laurensius
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1151

Abstract

ABSTRACTChildren as the nation’s next generation must be respected fulfllment of his rights. We must know that the protection of rights, are part of human rights. Since Indonesia ratifed the Convention on the Rights of the Child (CRC), Indonesia has adopted a child protection in his administration. In 2002 afer Indonesia established the Child Protection Act, it gives birth to the Independent State Institute named Indonesian Child ProtectionCommission (KPAI). KPAI have the same status as other independent state institutions, established through the Act, the Presidential Decree, the Regulation President or the TAP MPR, and can move in the feld of judicial, executive and legislative. KPAI as an auxiliary state institutions in the feld of children’s rights enforcement has been to provide services according to the needs of protection of human rights and amandat in accordance with the Constitution, the Convention on the Rights of the Child (CRC) andthe Law on Child Protection. Efforts could be done by KPAI to realize sustainable child protection are: 1) Control, 2) Prevention, 3) Service and 4) Awareness.Keywords: KPAI; State Auxialiary Bodies; Legal System; State Administration; Indonesia.INTISARIAnak sebagai generasi penerus bangsa harus harus dijunjung tinggi pemenuhan hak nya.Kita harus tahu bahwa perlindungan hak, merupakan bagian dari hak asasi manusia.Sejak Indonesia meratifkasi Kovensi Hak Anak (KHA) maka Indonesia telah mengadopsi perlindungan anak dalam pemerintahannya. Pada tahun 2002 setelah Indonesia membentuk Undang-Undang Perlindungan Anak, maka lahirlah Lembaga Negara Independen yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara independen lainnya, yang dibentuk melalui Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden ataupun berdasarakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bisa bergerak di dalam bidang yudikatif, eksekutif, dan legislatif. KPAI sebagai lembaga negara bantu di dalam bidang penegakan hak asasi anak sudah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dan sesuai dengan amandat Konstitusi, Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya yang bisa dilakukan oleh KPAI untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan adalah: 1) Pengawasan, 2) Pencegahan, 3) Pelayanan dan 4) Penyadaran.Kata Kunci: KPAI; Lembaga Negara Independen; Sistem Hukum; Ketatanegaraan; Indonesia.
KIPRAH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BAGI PENCIPTA DAN PELAKU MUSIK DI INDONESIA Rafianti, Laina; Suryamah, Aam; Tobing, Jeremia Lumban
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1349

Abstract

ABSTRACTRevision on Copyright Law Year 2014 established the National Collective Management Societies. The previous Law did not provide Collective Management Societies (CMO) thus, collecting royalties became problems between CMO and users. On the other side of the coin, users such as restaurant, hotel, karaoke, was unconvinient because of the collect of royalty by more than one CMO. Through this new legislation, the CMOregulation becomes more clearly but it is still having problem, such as, first, the position of National CMO in its relationship with CMO in collecting and distribute royalty. And, second, how royalty collecting meet user’s fairness.Keywords: Collective Society, Copyright, Neighboring Right.INTISARIPerubahan dalam UUHC Tahun 2014 salah satunya adalah amanat pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sebelum berlakunya undang-undang ini, peran LMK sebagai lembaga dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Di sisi lain, Pengguna seperti restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Melalui UUHC Tahun 2014, keberadaannya menjadi lebih tegas namun tidak luput dari masalah yang dihadapi, antara lain mengenai kedudukan LMKN sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik; dan mengenai penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna.Kata Kunci: LMK, Hak Cipta, Hak Terkait
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK DALAM PENGALIHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA TENAGA KERJA OUTSOURCING Wijaya, Handriyanto
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.588 KB) | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1146

Abstract

ABSTRACTBank is the intermediary institutions that collect public funds and distribute the excess funds back to the community in need of funds. Terefore the bank to conduct business based on the principle of trust of the public so that necessary prudence in the banking business activities. Given the increasingly diverse needs of the community so that the bank also issued a lot of different types of banking products. To do the work of an increasingly complex, the bank requires a lot of manpower. Te transfer of some jobs tooutsourcing labor through Service Provider Company a lot done in banking practice. As regulators and banking supervisors, the Indonesia Financial Services Authority establishes the obligation of the bank to make the prudential principles in the context of the transfer of some jobs to outsourcing labor. With the Indonesia Financial Services Authority regulations, the banks can not abdicate responsibility in the protection of clients’ rights over the work performed services outsourcing labor.Keywords: prudential banking principles, bank, outsourcing.INTISARIBank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakatkelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh karena itu bank dalam menjalankan usahanya didasarkan kepada asas kepercayaan dari masyarakat sehingga perlu kehati-hatian dalam kegiatan bisnis perbankan. Mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat sehingga bank juga banyak mengeluarkan berbagai jenis produk perbankan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semakin kompleks, maka bank membutuhkan banyak tenaga kerja. Pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja outsourcing melalui Perusahaan Penyedia Jasa banyak dilakukan dalam praktik perbankan. Sebagai regulator dan pengawas perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban bank untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam rangka pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja outsourcing. Dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka bank tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak nasabah atas layanan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja outsourcing.Kata Kunci : prinsip kehati-hatian, bank,outsourcing.

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue