cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018" : 9 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012) sibarani, sabungan
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1439.157 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i2.1668

Abstract

AbstractThe number of cases of wrongful catches of late shows police negligence in performing their duties. For example in the case of Hasan Basri. The purpose of this research is to know the function of the Police in law enforcement in Indonesia, to know the accountability of Police investigators and the victim's legal efforts in the case of wrongful catch or error in persona. The research method used in this research is the normative juridical approach  The function of the Police in law enforcement in Indonesia is one of the functions of state government  The accountability of Police investigators refers to the provisions Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the code of ethics of the police. The legal efforts that need to be done by the victim who experienced the wrong of catching them is pre-trial, if the case has not been entered the main trial of the case. If the case has reached the principal trial of the case, the victim may claim damages and rehabilitation .Keywords: Law Analysis, Error in Persona, Court Decision. AbstrakBanyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dalam kasus Hasan Basri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik Kepolisian dan upaya hukum korban dalam kasus salah tangkap atau salah orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Akuntabilitas penyidik Kepolisian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam menangkapnya adalah pra-persidangan, jika kasusnya belum masuk persidangan utama kasus tersebut. Jika kasus tersebut telah mencapai persidangan utama dari kasus tersebut, korban dapat mengklaim ganti rugi dan rehabilitasi.Kata kunci: Analisis Hukum, Kesalahan Tangkap, Putusan Pengadilan.
Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan Sida, Noer
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1171.364 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i2.1734

Abstract

AbstractThe general election is a means of implementing the people's sovereignty to elect people who will occupy the seat of government. This general election was held to realize a democratic country, where the leaders were chosen based on the majority of votes. Countries that adhere to democracy generally accommodate the political rights of their citizens in an election, whether they are direct or indirect. Basically everyone has the right to participate in government in other words everyone has the right to be elected or elected. Regarding to Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regarding the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional, there is one requirement for legislative candidate became controversial because there is a prohibition on ex-prisoners of corruption, drugs (as a dealer), and sexual crimes against children to be the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional. Some ex-convicts already did judicial review, therefore we need to understand the legality of the regulation for ex-convicts regarding to election.Key Words: Human Rights, Right to Participate in Government, Ex-convictAbstrakPemilihan umum adalah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan kata lain setiap orang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan batasan satu syarat bagi calon anggota legislatif yang menjadi kontroversi karena adanya larangan bagi mantan narapidana  korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut mengajukan judicial review, oleh karena itu, patut dikaji bagaimana legalitas hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pemilihan umum.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan, Mantan Narapidana.
EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA Amalia, Sulfi
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.901 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i2.1628

Abstract

Legal Aid Organization is an organization that provides legal aid to the seeker of justice without accepting honorarium, to protect the people from the oppression of laws that often befall them. In real life, there are still plenty of LBH , not verified at Kemenkumham yet, including LKBH FH UP45. Nevertheless, LKBH FH UP45 as an institution that has not been verified, had been accompanying clients in court. Legal aid given by LKBH FH UP45 done until things get verdicts magnitude. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016  tentang Bantuan Hukum is quite effective and quite helpful in the implementation of the grant of legal aid and consultancy in LKBH FH UP45.Key Words : Effective, Legal Aid, LBH, Verification AbstrakLembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima honorarium, guna melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Dalam kehidupan nyata, masih banyak LBH sebagai pemberi bantuan hukum, belum terverifikasi di Kemenkumham, termasuk LKBH FH UP45. Namun demikian, LKBH FH UP45 sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 dilakukan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum cukup efektif dan cukup membantu dalam  pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan konsultasi di LKBH FH UP45. Kata Kunci : Efektifitas, bantuan hukum, LBH, dan verifikasi
KEWAJIBAN NEGARA SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PELANGGARAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH PEJABAT DIPLOMAT Setyardi, Heribertus Untung
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.644 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i2.1874

Abstract

AbstractIn order to carry out the duties of representatives abroad, diplomatic representatives are given privileges and immunity. However, in practice there have been several cases where diplomatic officials violated the provisions of the 1961 Vienna Convention, especially the abuse of privileges and immunities they had. This violation has a certain effect in the form of an obligation for the state, both the recipient country and the sender to overcome this violation. In this regard, this paper intends to discuss what obligations should be carried out by the state in connection with the violation of diplomatic privileges and immunities by diplomatic officials themselves. The results of this paper show that there are several things that can be done by the state to respond to violations committed by diplomatic officials in the recipient country. The recipient country can declare a persona non-grataor expel a diplomatic representative back to the country of origin. In addition, the recipient country may also request the sending country to remove immunity held by the diplomatic officer concerned. As for the recipient country, the country can consider removing the immunity of its diplomatic officials, as well as calling back to the country of mission. Keywords: state’s obligation, violation, diplomatic privilege and immunityIntisari Dalam rangka menjalankan tugas perwakilan di luar negeri, perwakilan diplomatik diberikan keistimewaan dan kekebalan. Kendati demikian, dalam praktek ditemukan beberapa kasus di mana pejabat diplomatik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961, terkhusus penyalahgunaan hak keistimewaan dan kekebalan yang dimilikinya. Pelanggaran ini tentu menimbulkan akibat tertentu berupa kewajiban bagi negara, baik negera penerima maupun pengirim untuk menanggulangi pelanggaran ini. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak membahas kewajiban seperti apa yang perlu dilakukan negara sehubungan dengan terjadinya pelanggaran hak keisitimewaan dan kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomatik itu sendiri. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh negara untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima. Untuk negara penerima dapat menyatakan persona non-grata maupun mengusir perwakilan diplomatik kembali ke negara asal. Selain itu, negara penerima dapat juga meminta negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sedangkan bagi negara penerima, negara tersebut dapat mempertimbangkan untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatiknya, maupun melakukan pemanggilan kembali ke negara perutusan. Kata kunci:Kewajiban Negara, Pelanggaran, Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
GAGASAN REFORMASI KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Nansi, Wencislaus Sirjon
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.188 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i2.1877

Abstract

Abstract his paper aims to initiate the reform of corruption prisoner penal policies due to the practice of corruption and irregularities in prisons. This paper uses the normative approach method that is studying and analyzing secondary data in the form of journals and the results of previous research and analyzing various laws and regulations relating to socialization institutions and criminal acts of corruption. From the results of the analysis, the author argues that reconstructing the regulation of correctional prisoners in corruption is urgent, by integrating its eradication in a criminal justice system flow specifically for corruption ranging from the investigation stage to the correctional stage under the coordination or supervision of a strong, clean and independent institution. Therefore, the author’s idea is to revise the existing laws and regulations in the field of correctional and corruption enforcement or create new regulations that regulate the integration of handling corruption from the investigation to correctional stages under an independent institution Keywords: Policy Reform, Correctional, Prisoners, CorruptionIntusariTulisan ini betujuan menggagas reformasi kebijakan pemasyarakatan narapidana korupsi akibat praktek korupsi dan penyimpangan pada Lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan normative yakni mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta menganaliis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pemsayarakatan dan tindak pidana korupsi. Dari hasil analisis,penulis berpendapat bahwa merekonstruksi ulang regulasi bidang pemasyarakatan narapidana korupsi adalah hal urgen,dengan mengintegrasikan pemberantasannnya dalam sebuah alur sistem peradilan pidana khusus tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan sampai tahap pemasyarakatan dibawah koordinasi atau pengawasan satu Lembaga yang kuat,bersih dan independent. Oleh karena itu gagasan penulis adalah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada baik di bidang pemasyarakatan maupun dibidang penegakan korupsi atau meciptakan regulasi baru yang mengatur integrasi penanganan korupsi mulai tahap penyelidikan sampai pemasyarakatan dibawah satu lembaga independent Kata Kunci: Reformasi Kebijakan, Pemasyarakatan, Narapidana,Korupsi
KONSEP BANTUAN HUKUM KONSTITUSIONAL : Kodrat Manusia Mendapatkan Access to Justice Krisnapati, S.H., M.H., Bayu
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.586 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i2.1724

Abstract

The realization of social justice for all population, especially for poor and disadvantaged people as implementation access to justice completely, so there is no legal term only for able and rich people, but legal for all. This research focuses on constitutional legal aid concept and wishes to be implemented in Indonesia. This study uses normative juridical approach, the analysis use qualitative descriptive with secondary data sources. Conclusions obtained, the concept of constitutional legal aid is feasible and must be applied in Indonesia on the basis of constitutions order, by changing the law on legal aid through judicial review.
PROSTITUTION, GENDER JUSTICE, AND LAW ENFORCEMENT Sudiono, Linda
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.199 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i2.1872

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to investigate the implementation of law enforcement against the criminalization of women commercial sex workers in Parangtritis after enactment of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution and the problem of regulation enforcement of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution. This research is an empirical legal research with a descriptive approach. The results were analyzed with qualitative methods which further draw conclusions with inductive thinking method. The results showed that the application of Bantul District Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution is not successful in reducing the number of prostitution in Parangkusumo, Bantul. In addition, the negative impacts were appeared such as the impact of economic, the impact of law certainty, and the impact of the Social Politics on gender mainstreaming in form of inferiority inaugural women’s position in society. The Failure of Bantul District Regulation Number 5 of 2007 on the Prohibition of Prostitution to identify the root of prostitution’s problem is another implementation obstacle.Keywords: District Regulation, Law Enforcement, Prostitution.IntisariTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap kriminalisasi perempuan pekerja seks komersial di Parangtritis setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi tidak berhasil menurunkan angka prostitusi di Parangtritis, Kabupaten Bantul. Di samping itu, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu dampak ekonomi, dampak kepastian hukum dan dampak sosial politik pengarusutamaan gender dalam bentuk inferioritas posisi perempuan dalam masyarakat. Kegagalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi dalam mengidentifikasi akar kemunculan prostitusi menjadi salah satu penghalang pelaksanaan hukum. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Penegakan Hukum, Prostitusi.
Author Index Volume 34 2018 Manager, Justitia Et Pax
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v34i2.3616

Abstract

Subject Index Volume 34 2018 Manager, Justitia Et Pax
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v34i2.3617

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9


Filter by Year

2018 2018


Filter By Issues
All Issue Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue