cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017" : 6 Documents clear
PROBLEMATIKA INDEPENDENSI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH Zahlul Pasha
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1373

Abstract

ABSTRACTAfter signing the MoU between the Indonesian government and the Free Aceh Movement, a lot of interesting dynamics going on in Aceh, which is the Qanun KKR Aceh. As an independent agency, the Aceh TRC duty to disclose the truth on the alleged past human rights violations in Aceh. This paper examines the nature of the independence of Aceh TRC is based on theoretical characteristics of an independent institution. Based on the results of the study found that the Aceh TRC has a number of independent properties include: an odd number of members, the independent election commission members, the election and dismissal of members of the commission are closely regulated and has the authority to regulate themselves (self-regulated bodies). However, on the other hand also found two other things that escape is set regarding the nature of the independence of Aceh TRC is concerning institutional decision-making procedures and functions of the commission as well as regarding filling positions that are not members of the commission be gradual (staggered terms) but simultaneously. Keywords: Independency, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. INTISARIPasca penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GerakanAceh Merdeka, banyak dinamika menarik yang terjadi di Aceh, salah satunyaadalah pengesahan Qanun KKR Aceh. Sebagai lembaga independen, KKR Aceh bertugas mengungkap kebenaran atas dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Tulisan ini berusaha mengkaji sifat independensi KKR Aceh berdasarkan ciri teroritik suatu lembaga independen. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa KKR Aceh memiliki sejumlah sifat independenmeliputi: jumlah anggota yang ganjil, proses pemilihan anggota komisi yang independen, pemilihan dan pemberhentian anggota komisi diatur jelas serta memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (self regulated bodies). Namun, di sisi lain juga ditemukan dua hal lain yang luput diatur berkenaan sifat independensi KKR Aceh, yaitu menyangkut prosedur pengambilan keputusan kelembagaan dan fungsi komisi serta perihal pengisian jabatan anggota komisi yang tidak dilakukan secara bertahap(staggered terms) melainkan bersamaan. Kata Kunci: Independensi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
URGENSI PERUBAHAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA KONTEMPORER Primus Adiodatus Abi Bartama; Aloysius Wisnubroto
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1415

Abstract

 Contemporary era with a dynamic information society presents new challenges in various fields of human life, one of them is law enforcement. The failure of law enforcement system in realizing substantial justice in a dynamic society is caused by paradigmatic legal issues. The problems which are going to be studied and answered are how the law enforcement paradigm shift urgency in facing the challenges of contemporary era. Through methods that are doctrinaire (normative-philosophical), it is found the limitations of law enforcement system that resulted in the law, particularly in the settlement through the judiciary, are not able to bring about justice because they are still hampered due to the paradigm of positivistic. Thus the paradigm shift becomes very urgent to overcome the limitations of the legal system is positivistic. The paradigm that is deemed in accordance with the needs of society that is dynamic  information society is a legal paradigm that is non-positivistic.Keyword: Law enforcement, Paradigm, Contemporary era, Justice system.INTISARIEra kontemporer dengan masyarakat informasinya yang dinamis menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Kegagalan sistem penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan yang substansial dalam masyarakat yang dinamis disebabkan karena permasalahan hukum yang bersifat paradgmatis. Permasalahan yang hendak dikaji dan dijawab adalah bagaimana urgensi perubahan paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer. Melalui metode yang bersifat doktriner (normatis-filosofis), diperoleh temuan bahwa keterbatasan sistem penegakan hukum yang mengakibatkan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, tidak mampu mewujudkan keadilan dikarenakan masih terbelenggun dengan paradigma hukum positif. Demikian perubahan paradigma menjadi sangat urgen untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum positif. Paradigma yang dipandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat informasi yang bersifat dinamis adalah paradigma hukum yang bersifat nonpositivistik.Kata Kunci: Penegakan hukum, Paradigma,Era kontemporer, sistem peradilan.
PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN Alston Chandra; Y. Sari Murti Widiyastuti
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1416

Abstract

ABSTRACTCommission for the supervision of Business Competition was formed on 7th June 2000 based on law no. 5/1999 concerning about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The main reason of Commission for the supervision of Business Competition is to create a sound and competitive market also prevent monopolistic practices and unfair business competition in the market. Poultry sector is one of many sectors that have been watched by the commission, because there was an indication of monopolistic and unfair business competition in the market. There were at least 12 companies accused for doing monopolistic practices in poultry sector. In this thesis writing, the main discussion is about the role of Commission for the supervision of Business Competition to ensure a sound and equitable competitive condition in poultry sector. With this thesis writing, the writer trying to describe the role of Commission for the supervision of Business Competition in poultry sector whether it is creating a sound and competitive in the market or not. This thesis writing is a normative research which are based on statute approach.Keywords: Commission for the supervision of Business Competition, sound and equitable competitive condition, Poultry Sector.INTISARIKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk pada 7 Juni 2000 berdasarkan ketentuan Undang -Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alasan utama dibentuknya KPPU adalah untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sektor perunggasan merupakan salah satu daripada banyak sektor yang sedang diawasi oleh KPPU, karena adanya indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar. KPPU menemukan setidaknya ada 12 perusahaan yang terindikasi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang perunggasan. Topik utama daripada penelitian ini adalah peran KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan peran KPPU dalam melaksanakan tugas pengawasan di sektor perunggasan apakah mendorong untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat atau tidak. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana mendasarkan pada pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Persaingan Usaha yang Sehat, Sektor Perunggasan.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA Sabungan Sibarani
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1417

Abstract

Malpractice case is a criminal offense that is very common in Indonesia. Malpractice is essentially an action of the professional personnel which is contrary to the standard operating procedure (SOP), the code of ethics, and the laws that apply, whether intentional or due to negligence that resulted in harm or death to others. The aspects of legal protection towards the patients as the victims of malpractice by a doctor under the laws of Indonesia are namely: (1) in a preventive manner: using the regulations that govern the malpractice actions, namely in the Book of the Law of Civil Law (Civil Code), Act on Health, Law Consumer protection Law Medical Practice and the Penal Code, and (2) in a repressive manner: the existence of action that resulted in a loss, the person who performed the action shall be imposed sanctions in the form of civil sanctions, namely by giving compensation, either administrative sanction and criminal sanction. Keywords: Legal Protection, Patient, Malpractice Victims. INTISARI Kasus malpraktik merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Malpraktik pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan standard operating procedure (SOP), kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain.       Aspek perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum Indonesia, yaitu: (1) secara preventif: dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) dan secara represif: dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian, baik sanksi administratif dan sanksi pidana.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Korban Malpraktik. 
PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA Gregorius Widiartana
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1418

Abstract

ABSTRACTThe criminal law that has been used as one of the means to eridicate crime is built on a retributive paradigm, so its repressive and coercive nature dominates. Based on the retributive paradigm, crime prevention is the sole authority of the law enforcement apparatus. Crime prevention based on the retributive paradigm is also offender oriented. Unlike the retributive paradigm, the paradigm of restorative justice offers another way of dealing with crime. In the retributive paradigm of justice, the sanction imposed does not aim to take revenge on the perpetrators of crime but rather sanctions that can arouse the perpetrator's responsibility for the suffering of the victim or sanction aimed at restoring the suffering of the victim. According to the paradigm of restorative justice, the process of solving crimes is done by involving perpetrators, victims and the community. Keywords: crime prevention, criminal law, retributive, restorative justice. INTISARIHukum pidana yang selama ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menangulangi kejahatan dibangun atas dasar paradigma retributif, sehingga sifatnya yang represif dan koersif begitu mendominasi. Berdasar paradigma retributif, penanggulangan kejahatan merupakan kewenangan tunggal aparat penegak hukum. Penanggulangan kejahatan berdasar paradigma retributif juga bersifat offender oriented. Berbeda dengan paradigma retributif, paradigma keadilan restoratif menawarkan cara lain dalam menanggulangi kejahatan. Dalam paradigma keadilan retributif, sanksi yang dijatuhkan tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan sanksi yang dapat menggugah tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban. Menurut paradigma keadilan restoratif, proses penyelesaian kejahatan dilakukan dengan cara melibatkan  pelaku, korban dan masyarakat. Kata kunci: Penanggulangan kejahatan, hukum pidana, retributif, keadilan restoratif.
PENGUATAN MANIFESTASI NILAI KEADILAN PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ERA KONTEMPORER Celina Tri Siwi Kristiyanti
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1604

Abstract

Rise of globalization has a positive impact but also has a negative impact on all sectors, particularly law enforcement in Indonesia. Law enforcement practice continues without an adequate basis resulting in injustice. Efforts are needed as preventive and curative measures That is Pancasila Justice manifestation strengthening law enforcement in the contemporary era. That is normative research method with a philosophical approach, approach to the concept and approach to the case. Results obtained that law enforcement must prioritize the implementation of the noble values of Pancasila which leads to the achievement of equitable realization of the state (welfare state).Keywords : Pancasila Justice, Law Enforcement, Contemporary Era.INTISARIDerasnya arus globalisasi memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif terhadap semua sektor, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Praktik penegakan hukum juga terus berlangsung tanpa landasan yang memadai sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Maka diperlukan upaya sebagai langkah preventif dan kuratif yakni penguatan manifestasi Keadilan Pancasila dalam penegakan hukum di era kontemporer. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh bahwa penegakan hukum harus mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila yang bermuara pada pencapaian terwujudnya negara berkeadilan (welfare state).Kata Kunci : Keadilan Pancasila, Penegakan Hukum, Era Kontemporer.1 Korespondensi

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue