cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
Published by Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 207 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGUATAN MANIFESTASI NILAI KEADILAN PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ERA KONTEMPORER Kristiyanti, Celina Tri Siwi
Justitia et Pax Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1604

Abstract

Rise of globalization has a positive impact but also has a negative impact on all sectors, particularly law enforcement in Indonesia. Law enforcement practice continues without an adequate basis resulting in injustice. Efforts are needed as preventive and curative measures That is Pancasila Justice manifestation strengthening law enforcement in the contemporary era. That is normative research method with a philosophical approach, approach to the concept and approach to the case. Results obtained that law enforcement must prioritize the implementation of the noble values of Pancasila which leads to the achievement of equitable realization of the state (welfare state).Keywords : Pancasila Justice, Law Enforcement, Contemporary Era.INTISARIDerasnya arus globalisasi memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif terhadap semua sektor, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Praktik penegakan hukum juga terus berlangsung tanpa landasan yang memadai sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Maka diperlukan upaya sebagai langkah preventif dan kuratif yakni penguatan manifestasi Keadilan Pancasila dalam penegakan hukum di era kontemporer. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh bahwa penegakan hukum harus mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila yang bermuara pada pencapaian terwujudnya negara berkeadilan (welfare state).Kata Kunci : Keadilan Pancasila, Penegakan Hukum, Era Kontemporer.1 Korespondensi
INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Ghonu, Ismail
Justitia et Pax Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1342

Abstract

ABSTRACTInternally there is a factor in the every person to commit a crime, so that in need of institutions that can regulate the life of the community so that the life of the community so that the rights of every human being can be protected. On this based John Locke put forward the theory known of social contract theory. According to his theory the state is built on the basis of social contract between the government as the holder of power with the people as the holder of sovereignty. Governments are given the power to organize order and create an atmosphere in which the people can enjoy there natural rights safety. On the other hard the people will obey the government if the rights are guaranteed. The task of provecting human rights in society at the level of public interest in the obligation and  responsibility of the state. The duty by the state is then submitted to the law enforcement apparatus as a componen in the criminal justice system consisting of the police, prosekutors, courts and correctional institution popularized as the “criminal justice system”. As a componen of the criminal justice system, prosekutors are required to always independence from the interference of any party including the executive. However it apparently that the attorney general will find it difficult to be free from executive intervention because is structurally. The attorney general is executive power. The attorney general however as the leader of the prosecutor institution must structurally submit to has attributor the President. The independence of the prosecutor needed in order to enforce the law in on honest, fair, independent, responsible, professional and transparant manner that up holds the principles of fair trial and equality before the law. This is should be done because the attorney general is a determinant factor in criminal law enforcement as a bar for prosecution of criminal cases to court. In law enforcement practice so far can be publically know that the prosecutors office in carrying out its duties and responsible still not free from the authors. Now is the time for the idea of a constructive to build an independent and independent prosecutors image in a real sense by rising the general theme of “the independence of the prosecutor office in the criminal justice system in Indonesia”. ABSTRAKSecara internal terdapat adanya faktor kecenderungan setiap orang untuk melakukan kejahatan, sehingga dibutuhkan institusi yang dapat mengatur kehidupan masyarakat agar hak-hak setiap manusia dapat terlindungi. Atas dasar inilah John Locke mengemukakan teori yang dikenal sebagai social contract theory (teori kontrak sosial). Menurut teori ini, Negara dibangun atas dasar kontrak sosial antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan suasanadimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (natural right) dengan aman. Di lain pihak rakyat akan mematuhi pemerintah apabila hak-hak tersebut terjamin. Tugas untuk melindungi hak-hak manusia dalam masyarakat pada tataran kepentingan publik adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Tugas tersebut oleh negara selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai suatu komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara populis dikenal dengan sebutan criminal justice system. Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif. Namun nampaknya kejaksaan akan sulit untuk terbebas dari campur tangan eksekutif karena secara struktural, kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Bagaimanapun juga, Jaksa Agung sebagai pemimpin lembaga kejaksaan secara struktural harus tunduk kepada atasannya, yaitu Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif. Independensi kejaksaan dibutuhkan agar dalam penegakan hukum dilakukan secarajujur, adil, mandiri, bertanggungjawab, profesional dan transparan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip fair trial dan equality before the law. Hal ini harus dilakukan karena kejaksaan merupakan faktor determinan dalam penegakan hukum pidana sebagai palang pintu bagi penuntutan perkara pidana ke pengadilan. Dalam praktek penegakan hukum selama ini secara kasat mata dapat diketahui publik bahwa kejaksaan dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya masih belum bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, karena esensinya kejaksaan adalah perpanjangan tangan dari Presiden selaku kepala kekuasaan eksekutif negara. Menurut penulis, saatini sudah saatnya untuk digagas pemikiran yang konstruktif untuk membangun citra kejaksaan yang mandiri dan independen dalam arti nyata dengan mengangkat tema sentral “independensi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”.
KEDUDUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA SEBAGAI STATE AUXILIARY BODIES DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA Arliman S, Laurensius
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1151

Abstract

ABSTRACTChildren as the nation’s next generation must be respected fulfllment of his rights. We must know that the protection of rights, are part of human rights. Since Indonesia ratifed the Convention on the Rights of the Child (CRC), Indonesia has adopted a child protection in his administration. In 2002 afer Indonesia established the Child Protection Act, it gives birth to the Independent State Institute named Indonesian Child ProtectionCommission (KPAI). KPAI have the same status as other independent state institutions, established through the Act, the Presidential Decree, the Regulation President or the TAP MPR, and can move in the feld of judicial, executive and legislative. KPAI as an auxiliary state institutions in the feld of children’s rights enforcement has been to provide services according to the needs of protection of human rights and amandat in accordance with the Constitution, the Convention on the Rights of the Child (CRC) andthe Law on Child Protection. Efforts could be done by KPAI to realize sustainable child protection are: 1) Control, 2) Prevention, 3) Service and 4) Awareness.Keywords: KPAI; State Auxialiary Bodies; Legal System; State Administration; Indonesia.INTISARIAnak sebagai generasi penerus bangsa harus harus dijunjung tinggi pemenuhan hak nya.Kita harus tahu bahwa perlindungan hak, merupakan bagian dari hak asasi manusia.Sejak Indonesia meratifkasi Kovensi Hak Anak (KHA) maka Indonesia telah mengadopsi perlindungan anak dalam pemerintahannya. Pada tahun 2002 setelah Indonesia membentuk Undang-Undang Perlindungan Anak, maka lahirlah Lembaga Negara Independen yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara independen lainnya, yang dibentuk melalui Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden ataupun berdasarakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bisa bergerak di dalam bidang yudikatif, eksekutif, dan legislatif. KPAI sebagai lembaga negara bantu di dalam bidang penegakan hak asasi anak sudah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dan sesuai dengan amandat Konstitusi, Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya yang bisa dilakukan oleh KPAI untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan adalah: 1) Pengawasan, 2) Pencegahan, 3) Pelayanan dan 4) Penyadaran.Kata Kunci: KPAI; Lembaga Negara Independen; Sistem Hukum; Ketatanegaraan; Indonesia.
REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AGRARIA DI INDONESIA Alan, Muhammad Fikri
Justitia et Pax Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.343 KB) | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1600

Abstract

AbstractPancasila has been placed as the “philosophical foundation” of Indonesia. That conditions, make Pancasila should be implemented and become the basis in formulating any policies related to the life of nation and state. Instead, the values of Pancasila are in fact not yet realized, especially in the field of natural resource management. This paper will identify many of these aberrations, as well as discuss the conception of the management of theideal agrarian resources according to the values contained in Pancasila.Keywords: Pancasila, Natural Resources Management, RevitalizationIntisariPancasila telah dijadikan “landasan filosofis” Indonesia. Kondisi tersebut, membuat Pancasila harus diimplementasikan dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan apapun yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, nilai-nilai Pancasila sebenarnya belum terealisasi, terutama di bidang pengelolaan sumber daya agraria. Makalah ini akan mengidentifikasi banyak penyimpangan tersebut, serta membahas konsep pengelolaan sumber agraria yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Kata Kunci: Pancasila, Sumber Daya Agraria, Revitalisasi
LANDASAN FILOSOFIS HUKUM PROGRESIF Rhiti, Hyronimus
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.760

Abstract

AbstractSatjipto Rahardjo’s Progressive Law (Hukum Progresif) is intended to be an antithesis to the modern law, but the philosophical foundation of this law is not so clear. This article, based on literature research, try to find out the philosophical basis for this kind of law. With research methods and particular approaches, the possibility of philosophical foundation are exlplored. First, in the basic ideas of Progressive Law such as “law for human, sociology oriented law, liberation law, etc.” we can see the philosophical direction of this law. Second, based on certain philosophy, we can say that the metaphysical anthropology, realism, process philosophy and “postmodernism” are the roots of philosophy of Progressive Law.Keywords :progressive law, philosophical foundation,postmodernismIntisariHukum Progresif dari Satjipto Rahardjo dimaksudkan sebagai antitesis terhadap hukum modern. Meskipun demikian, belum jelas landasan filosofis hukum ini. Dengan metode penelitian dan pendekatan tertentu dicari kemungkinan landasan filosofis bagi hukum ini. Pertama, berdasarkan ide-ide dasar Hukum Progresif seperti “hukum untuk manusia”, “orientasi sosiologis” dan “pembebasan”, arah dari filosofis hukum ini dapat diketahui. Kedua, berdasarkan filsafat tertentu dapat dikatakan, bahwa antropologi metafisika, realisme, filsafat proses dan postmodernisme merupakan akar filsafat dari Hukum Progresif.Kata Kunci : hukum progresif, landasan filosofis, paska modernisme
PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN Chandra, Alston; Widiyastuti, Y. Sari Murti
Justitia et Pax Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1416

Abstract

ABSTRACTCommission for the supervision of Business Competition was formed on 7th June 2000 based on law no. 5/1999 concerning about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The main reason of Commission for the supervision of Business Competition is to create a sound and competitive market also prevent monopolistic practices and unfair business competition in the market. Poultry sector is one of many sectors that have been watched by the commission, because there was an indication of monopolistic and unfair business competition in the market. There were at least 12 companies accused for doing monopolistic practices in poultry sector. In this thesis writing, the main discussion is about the role of Commission for the supervision of Business Competition to ensure a sound and equitable competitive condition in poultry sector. With this thesis writing, the writer trying to describe the role of Commission for the supervision of Business Competition in poultry sector whether it is creating a sound and competitive in the market or not. This thesis writing is a normative research which are based on statute approach.Keywords: Commission for the supervision of Business Competition, sound and equitable competitive condition, Poultry Sector.INTISARIKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk pada 7 Juni 2000 berdasarkan ketentuan Undang -Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alasan utama dibentuknya KPPU adalah untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sektor perunggasan merupakan salah satu daripada banyak sektor yang sedang diawasi oleh KPPU, karena adanya indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar. KPPU menemukan setidaknya ada 12 perusahaan yang terindikasi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang perunggasan. Topik utama daripada penelitian ini adalah peran KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan peran KPPU dalam melaksanakan tugas pengawasan di sektor perunggasan apakah mendorong untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat atau tidak. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana mendasarkan pada pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Persaingan Usaha yang Sehat, Sektor Perunggasan.
HUKUM APARTEMEN DALAM PRAKTEKNYA DI INDONESIA Rahmawati, Aulia
Justitia et Pax Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.928 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i1.1216

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada konsumen properti di Indonesia mengenai dasar hukum, proses perijinan, hingga proses pengurusan sertifikat rumah susun / apartemen di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang rumah susun terjadi secara vertikal dan horizontal.  Konflik vertikal yang terjadi adalah antara peraturan perundang – undangan dengan peraturan – peraturan pelaksananya, belum terjalinnya koordinasi dan integrasi antar lembaga tentang apartemen / rumah susun. Sedangkan konflik horizontal yang terjadi adalah antara konsumen, developer, dan pemerintah. Semua permasalahan tersebut bermuara dari belum mengakomodasinya semua kebutuhan pihak – pihak terkait oleh peraturan perundang – undangan tentang rumah susun di Indonesia. Selain itu kurangnya pemerintah melakukan sosialiasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang apartemen / rumah susun diikuti dengan pasifnya masyarakat untuk mencari informasi seputar hukum rumah susun / apartemen dan menyamakan dengan hukum rumah tapak pada umumnya membuat permasalahan rumah susun di Indonesia semakin bertambah dan tidak kunjung selesai.Kata Kunci : hukum rumah susun, perizinan, dan sertifikat Abstract This research was intended to provide the society, it could be investor or consumer about the comprehension of apartment law in Indonesia, started it from the legal basis, the licensing process, and the strata title. This study concluded that the problem of the apartment in Indonesia occurred vertically and horizontally. Vertical conflict happened whether those regulations and government body which liable for apartment is not establishment and integration yet. Whereas the horizontal conflict happened was between consumers, developers, and government. Those problems came from the regulation that could not accommodate the needs of these party. Beside of the lack of government which should held and responsible the socialization and understansing the society about apartment law, added by the passive Indonesian society to do research or find an information about apartment law and though that apartment law as the same as landed house law leading to the next problem of apartment law in Indonesia.Keywords : apartment law, the license, and strata title
KIPRAH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BAGI PENCIPTA DAN PELAKU MUSIK DI INDONESIA Rafianti, Laina; Suryamah, Aam; Tobing, Jeremia Lumban
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1349

Abstract

ABSTRACTRevision on Copyright Law Year 2014 established the National Collective Management Societies. The previous Law did not provide Collective Management Societies (CMO) thus, collecting royalties became problems between CMO and users. On the other side of the coin, users such as restaurant, hotel, karaoke, was unconvinient because of the collect of royalty by more than one CMO. Through this new legislation, the CMOregulation becomes more clearly but it is still having problem, such as, first, the position of National CMO in its relationship with CMO in collecting and distribute royalty. And, second, how royalty collecting meet user’s fairness.Keywords: Collective Society, Copyright, Neighboring Right.INTISARIPerubahan dalam UUHC Tahun 2014 salah satunya adalah amanat pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sebelum berlakunya undang-undang ini, peran LMK sebagai lembaga dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Di sisi lain, Pengguna seperti restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Melalui UUHC Tahun 2014, keberadaannya menjadi lebih tegas namun tidak luput dari masalah yang dihadapi, antara lain mengenai kedudukan LMKN sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik; dan mengenai penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna.Kata Kunci: LMK, Hak Cipta, Hak Terkait
KEBERADAAN MOGOK KERJA DALAM KONSTELASI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA Widiastiani, Nindry Sulistya
Justitia et Pax Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.669 KB) | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1602

Abstract

Indonesia’s industrial relations is called the Pancasila industrial relations, which requires a harmonic situation between the labor and the employer. On the other hand, the Pancasila industrial relations also contains the conflict concept which appears in the existence of labor strike. However, the conflict concept in the existence of labor strike is in line with the Pancasila industrial relations’ harmonic concept. The labor strike is the part of industrial relations dispute settlement, which is not to undermining the Pancasila industrial relations’ harmonic concept. The right to strike is given to the labor for increasing their bargaining power when the industrial relation dispute arises. The existence of labor strike actually become a means to restore the harmonic situation when the industrial relation dispute arises.Keywords: industrial relations, the Pancasila industrial relations, labor strikeIntisariHubungan industrial di Indonesia merupakan hubungan industrial Pancasila, yang menghendaki situasi yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha. Di sisi lain, hubungan industrial Pancasila juga mengakomodasi konsep konflik yang tercermin dalam keberadaan mogok kerja. Keberadaan mogok kerja yang mengandung konsep konflik sejatinya tidak bertentangan dengan konsep keharmonisan dalam hubungan industrial Pancasila. Mogokkerja dihadirkan sedemikian rupa sebagai salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tidak dimaksudkan untuk merusak tatanan keharmonisan sebagaimana dicita-citakan oleh hubungan industrial Pancasila. Hak mogok kerja diberikan kepada pekerja digunakan untuk membantu menyeimbangkan posisi tawar pekerja saat terjadi perselisihan hubungan industrial. Keberadaan mogok kerja sejatinya merupakan saranauntuk mengembalikan keharmonisan di saat terjadi konflik dan perselisihan dalam hubungan industrial.Kata kunci: hubungan industrial, hubungan industrial Pancasila, mogok kerja.
PERAN PPAT DALAM MENCEGAH PEMILIKAN SECARA ABSENTEE MELALUI JUAL-BELI HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN Yonatan, I Gusti Nyoman; Hutapea, Maria
Justitia et Pax Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.944 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i1.1627

Abstract

Official Certifier of Title Deeds as the official deed of land deed maker is expected can prevent an absentee. This research aim is to identify the duty of Official Certifier of Title Deeds to prevent an absentee. This essay uses empiris method. The results of this research show that Official Certifier of Title Deeds has several methods to prevent an absentee, which are, the Official Certifier of Title Deeds gives the parties a legal opinion to prevent an absentee, checks the parties domicile, makes sure that the parties made a statement letter that does not result in absentee, and the Official Certifier of Title Deeds do not process if it can be an absentee. Keywords : Property Rights, Landreform, Official Certifier of Title Deeds. INTISARIPPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah diharapkan dapat mencegah kepemilikan secara absentee. Penelitian ini untuk mengetahui peran PPAT dalam mencegah pemilikan secara absentee melalui jual-beli Hak Milik atas tanah pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini adalah PPAT memiliki cara-cara untuk mencegah kepemilikan secara absentee, yang terdiri dari pemberian konsultasi hukum untuk mencegah kepemilikan secara absentee, memeriksa domisili para pihak, dibuatnya surat pernyataan bahwa peralihan Hak Milik tanah pertanian tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara absentee, dan tidak diprosesnya Akta Jual Beli tanah pertanian apabila menimbulkan kepemilikan secara absentee.Kata Kunci : Hak Milik atas Tanah, Landreform, PPAT

Page 3 of 21 | Total Record : 207

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 39 No. `1 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 38 No. 2 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue