cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 526 Documents
MENGKAJI KEMBALI POSISI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Rena Yulia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.743 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15858

Abstract

Victims of crime is the one suffer either a bodily injury or a mental injury, or both of them in a crime. At the moment, the legal tratment of the victims of crime is not worth the legal treatment of the offender. The victims tend to be left behind in the law enforcement process as the victims cannot be directly involved in the judicial process to defent their rights. The state through the general prosecutor, took charge of such rights. The prosecution to represent the victims in the judicial process and provide protection interests of the victim. Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan. Namun perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku. Bahkan korban cenderung menjadi pihak yang terabaikan dalam proses penegakan hukum. Korban tidak dapat menjadi pihak sebagaimana pelaku. Korban tidak terlibat langsung dalam proses peradilan untuk membela hak-haknya. Negara mengambil sebagian hak korban untuk melakukan penuntutan, kemudian menugaskan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Dengan diserahkannya hak-hak korban dalam penuntutan maka penuntutan yang dilakukan harus melindungi kepentingan korban.
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Janpatar Simamora
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.097 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15859

Abstract

According to Article 24C verse (1) of the 1945 Constitution, Constitutional court has an authority to examine the dispute among the state institution in which its authority is given by the constitution directly. But there is a certain problem in practice which is related to definition of “state institution” and “authorities are granted the Constitution” in the 1945 Constitution. This condition opens a debate the interpretation in executing the settlement on authority dispute among the institutions. In addition, should be considered the settlement of disputes the authority of institutions, whose authority derived from regulation other than the Constitution Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara menghadapi problem tersendiri seiring tidak adanya batasan ruang lingkup dan definisi “lembaga negara” dan frasa “kewenangannya diberikan UUD” secara pasti dalam UUD NRI Tahun 1945. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan multitafsir yang berpotensi mengakibatkan tidak efektifnya penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia. Selain itu, perlu dipikirkan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan selain UUD.
SEEKING AND EVALUATING THE REGULATIONS OF INDONESIA’S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE Ida Kurnia; Imelda Martinelli
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.546 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15860

Abstract

Regulation is the cornerstone for utilizing marine fisheries resources, and thus Indonesian Government had implemented its Constitution as basic laws and rules. Those regulations need further elaboration. Therefore, Indonesian Government established sets of laws related to the utilization of marine fisheries resources, and in its implementation, those laws and regulations should never deviate from the Constitution of the Republic of Indonesia. The utilization of marine fisheries resources in Indonesia’s Exclusive Economic Zone enables the possibility of cooperation and colaboration with other countries. Therefore, Indonesia is required to seek by evaluating and complementing the laws in accordance with its Constitution. Pengaturan merupakan landasan utama pemanfaatan sumber daya perikanan, Indonesia telah menyiapkan aturan dasar yaitu Landasan Konstitusional. Pengaturan tersebut perlu penjabaran lebih lanjut. Oleh karena itu Indonesia membentuk aturan-aturan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan dan dalam implementasinya aturan tersebut tidak boleh menyimpang dari aturan yang paling dasar. Pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif adalah pemanfaatan yang memungkinkan adanya pemanfaatan berbagi dengan negara lain maka Indonesia dituntut untuk segera dapat mencari dengan cara mengevaluasi dan melengkapi aturan sesuai dengan Landasan Konstitusional.
THE POSITION OF NOTARIAL DEED IN THE SHARIA ECONOMIC DISPUTE Yulies Tiena Masriani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.291 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15861

Abstract

Today the Indonesian economic system recognizes and applies the principles of Sharia into the National Legal System. Those principles are based on the value of justice, mutuality, equality, benefit and universalism (rahmatan lil ‘alamin), particular in agreement (Akad). An Akad is laid down into an notary deed, the the parties are deemed to have agreed its contents and consequences. If one of the parties does not perform his obligation, there can emerge a dispute in the implementation of Sharia economic transactions. Therefore, the position of a notary deed is very important as an evidence in the dispute settlement. Saat ini sistem ekonomi Indonesia mengakui dan menerapkan prinsip-prinsipnya Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, kemanfaatan dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin) khususnya Akad. Akad dituangkan dalam suatu akta notariil, maka para pihak dianggap telah menyetujui semua isi Akad dan konsekuensinya. Para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi akta tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan Akad tersebut, maka menimbulkan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan transaksi ekonomi syariah. Oleh sebab itu, kedudukan akta notariil sangat penting sebagai alat bukti dalam penyelesain sengketa tersebut.
FINALITY OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN REGARD TO JUDICIAL REVIEW Suwarno Abadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.151 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15862

Abstract

This article examines the constitutional status of Constitutional Court’s decisions constitutionally guaranteed as final. This status very critical because it could lead Constitutional Court to the judicial supremacy position. This article argues against this possibility. The status of Constitutional Court’s decisions should be critized on the basis that its finality is prima facie, not absolute. As a solution, this article takes a position called departmentalism which means that court and legislature are not supreme in their authority to interpret the constitution. Artikel ini membahas tentang status konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi yang dijamin konstitusi bersifat final. Status tersebut sangat kritikal karena dapat mengarahkan Mahkamah Konstitusi ke posisi supremasi yudisial. Artikel ini berargumen tidak setuju atas kemungkinan tersebut. Oleh karena itu, status putusan Mahkamah Konstitusi perlu dikritisi dengan dasar bahwa finalitasnya tersebut bersifat “prima facie”, tidak absolut. Sebagai solusinya, artikel ini mengambil posisi departementalisme yang memiliki pengertian bahwa pengadilan dan legislator tidak memiliki supremasi atas kewenangan untuk melakukan interpretasi konstitusi.
ALTERNATIVE MODEL FOR CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY: ACTIVE, PARTICIPATIVE, AND JUST Arif Firmansyah; Lina Jamilah; Sri Ratna Suminar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.005 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15863

Abstract

In this study, will be assessed the implementation of corporate social responsibility by coal corporate to look for an alternative model of corporate social responsibility and environtment protection in the context of protecting and managing of natural resources with environmentally concept. Juridical with conceptual approach, the source analysis data technique derived from literature studies and documents. Dalam penelitian ini akan dikaji pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan oleh perusahaan batubara untuk kemudian mencari model alternatif tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undangundang dan pendekatan konseptual, sumber data yang digukana diperoleh dari studi kepustakaan, teknik analisa data diperoleh dari studi literatur dan dokumen.
PERAN LEMBAGA PERADILAN DALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA Bambang Sugeng Ariadi; Trisadini P. Usanti; Johan Wahyudi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.753 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15864

Abstract

In order to application of judicial principle is simple, fast and low cost is to reduce accumulation of cases in the Supreme Court especially at the level of Cassation. Along with the increasing number of incoming cases, and was sentenced in the District Court and Court of Appeal, the amount of the proposed decision legal remedy of Cassation to the Supreme Court also increased and began to be a serious problem. For that we need to do some research on role of Judiciary in Legal action restrictions in order to reduce the accumulation of civil cases. Penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bertujuan untuk mengurangi penumpukkan perkara di Mahkamah Agung, terutama pada tingkat Kasasi. Seiring dengan makin meningkatnya jumlah perkara yang masuk, dan diputus di PN dan PT, jumlah putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi ke MA juga semakin meningkat dan mulai menjadi masalah serius. Untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian tentang Peran Lembaga Peradilan dalam Pembatasan Upaya Hukum dalam rangka mengurangi penumpukkan perkara perdata.
KESADARAN HUKUM UMAT ISLAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MELALUI AMIL ZAKAT Yulkarnain Harahab
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.897 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15865

Abstract

Based on Islamic law, paying of zakah by moslems should be done via amil zakah. According to Act Number 23 Year 2011 about Zakah Management, the amil zakah is National Amil Zakah Board (Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS) and Amil Zakah Institution (Lembaga Amil Zakat/LAZ). This research shows that, first, legal consciousness of Moslems in Yogyakarta Special Regency to pay zakah via Amil Zakah is less relatively, second, a factor that influence less of the legal consciousness is less understanding of Zakah Management Act, third, Zakah Management Act is not effective to increase paying zakah via amil zakah yet. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, pembayaran zakat oleh umat Islam seharusnya dilakukan melalui amil zakat. Amil zakat dimaksud menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kesadaran hukum umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membayar zakat melalui amil zakat masih relatif rendah, kedua, faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut adalah kurangnya pemahaman umat Islam terhadap ketentuan Undang-undang Pengelolaan Zakat, ketiga, Undang-undang Pengelolaan Zakat belum efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat melalui amil zakat.
EKSISTENSI DELIK ADAT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT SENTOLO, KABUPATEN KULONPROGO YOGYAKARTA Agus Sudaryanto; Sigid Riyanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.611 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15866

Abstract

This research is empirical law research. The collecting data were analyzed by qualitative and presented descriptively. The research can be concluded as follows: reasons for maintaining delict adat law are religious environment, maintaining norms politeness, adat executed as long as no conflict with the written law and the protection of women. Types of sanction are warning in a visit at night, asked to leave the house for interrogation, community sanctions; the reasons of sanction are near the mosque, maintaining delict adat law, neglection of verbal warning, anticipation pregnant before marriage and aruh-aruh culture must be maintained. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan deskriptif. Kesimpulan riset adalah: Pertama, alasan mempertahankan hukum delik adat karena lingkungan riligius, menjaga norma kesopanan, adat dijalankan asalkan tidak berbenturan dengan peraturan tertulis dan perlindungan perempuan. Kedua, proses penerapan sanksi masyarakat adalah peringatan dalam bertamu di malam hari, diminta keluar rumah untuk diinterogasi, diberi sanksi yang ditentukan musyawarah masyarakat. Ketiga, alasan penjatuhan sanksi pengusiran adalah lingkungan dekat masjid, mempertahankan hukum delik adat, tidak mengindahkan peringatan, pencegahan hamil di luar nikah, perlunya budaya aruharuh (tegur sapa) harus dipertahankan.
KONSEPSI RECHTERLIJK PARDON ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM RANCANGAN KUHP Adery Ardhan Saputro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.814 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15867

Abstract

The conception of Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena was unregulated in KUHP (Indonesia penal code). Conceptually, Rechterlijk Pardon is a modified form of “rigid legal certainty” to “flexible legal certainty”. This paradigm of Rechterlijk Pardon is based on from several cases that’s case have proven to commited crime, but his crimes are not feasible imposed a penalty. To respond the problem, RKUHP have created a new regulation (Judicial pardon), that’s judge may determine in the judgement no punishment, where he deems this case not proper to imposed a penalty. Konsepsi Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena merupakan suatu lembaga baru yang belum dikenal pada KUHP saat ini. Secara konseptual Rechterlijk Pardon merupakan bentuk dari modifikasi atas kepastian hukum yang bersifat kaku, menuju kepastian hukum yang bersifat fleksibel. Hal ini berangkat dari beberapa perkara yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik tindak pidana, namun perbuatannya tidak layak untuk dijatuhkan pemidanaan. Merespon masalah tersebut, RKUHP membuat suatu rumusan baru dengan mengatur dimungkinkannya pemaafan hakim terhadap beberapa perkara yang tidak layak dijatuhkan pemidanaan.

Page 1 of 53 | Total Record : 526