cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 126 Documents
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus Di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga) Aris Setiawan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v5i1.3381

Abstract

AbstractThe practice of the Wakalah bil Ujrah of selling vegetables carried out by residents of the Gunung Malang, Serang Village, Karangreja District, Purbalingga Regency, it is known that in representing of vegetables which is carried out  verbally between farmers and collectors. So the ijab qabul shighot in the representative contract has been fulfilled. Usually the farmers who will represent their vegetables for sale in the market will come to the collectors. However, the implementation is unknown at the beginning of the contract how many Price of vegetables will be harvested by the farmers and also how many Price of vegetables is agreed between the farmers and the collectors. As for as the wages itself also unknown detailed how much wages are earned by collectors (deputies). Collectors earn their own wages, with collectors' own calculations and without the farmer know how much the wages This is being as making decisions, collectors are guided by the many vegetable scales are they sell. They will make a decision by calculating the discount price per kilo's of vegetables.AbstrakPraktik Akad Wakalah bil Ujrah penjualan sayur yang dilakukan oleh warga masyarakat Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa dalam mewakilkan sayuran dilakukan secara lisan antara petani dengan pengepul. Jadi shighot ijab qobul dalam akad mewakilkan telah terpenuhi. Biasanya petani yang akan mewakilkan sayurannya untuk dijualkan di pasar akan datang ke pengepul. Namun dalam pelaksanaannya tidak diketahui diawal akad yang terjadi berapa banyak sayuran tersebut yang akan di panen oleh si petani dan juga berapa harga sayuran yang disepakati antara si petani dengan pengepul. Sedangkan untuk upah sendiri juga tidak diketahui secara rinci berapa upah yang didapat oleh si pengepul (Wakil). Pengepul mengambil upahnya sendiri, dengan hitungan si pengepul sendiri dan tanpa diketahui oleh si petani berapa besaran upah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam mengambil upah, pengepul berpedoman pada banyaknya timbangan sayur yang mereka jual. Mereka akan mengambil upah dengan hitungan potongan dari harga per kilo sayuran.
Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara Ahmad Miftakhul Toriqudin
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3221

Abstract

This study was carried out starting from the facts on the ground related to the practice of forced marriage in the village of Bugo Jepara that befell Zubaidah and Mauidloh Hasanah. This fact is based on the existence of ijbar rights for a guardian in marrying women under his guardianship. This type of study is field qualitative, with the aim of finding answers regarding the nature of forced marriage and its implications for the family. The results of this study can be stated that the practice of forced marriage due to the guardian's ijbar rights against Zubaidah is classified in a low sakinah mawaddah wa rahmah marriage because it has more harm than benefits, while Mauidlhoh Hasanah is classified in a moderate sakinah mawaddah wa rahmah marriage even though the benefits are more rather than the harm, but there is an element of coercion in the beginning, there is an unequal fulfillment of rights and obligations.Kajian ini dilakukan berangkat dari adanya fakta di lapangan terkait praktik kawin paksa di desa Bugo Jepara yang menimpa Zubaidah dan Mauidloh Hasanah. Fakta tersebut dilandasi adanya hak ijbar  bagi seorang wali dalam menikahkan perempuan yang dibawah kewaliannya. Jenis kajian ini adalah kualitatif lapangan, dengan tujuan untuk menemukan jawaban terkait hakekat kawin paksa dan implikasinya terhadap keluarga. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali terhadap Zubaidah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah rendah karena lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya, sedangkan pada Mauidlhoh Hasanah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah sedang meski maslahatnya lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada unsur keterpaksaan pada mulanya, ada pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.
Tinjauan Maqasid al-Syari‘ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Covid-19 Dewi Rianti
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3224

Abstract

The application of the concept of the sakinah family in the midst of the Covid-19 pandemic is not as easy as imagined. It takes a hard process and struggle by all family members. Because not a few conflicts that happen to most families in Indonesia. This study is intended to analyze an effective mechanism in the application of the concept of the sakinah family for families affected by the pandemic, and its review in maqasid al-syariah. This study was conducted with a qualitative-library approach. The results of this study can be concluded that the mechanism that can be done is to strengthen the religious side (religious aspect), build psychological resilience, improve social relations between families, protect themselves and their family members, and do good deeds such as giving charity or helping people who are in trouble.Penerapan konsep keluarga sakinah di tengah pandemi Covid-19 tidaklah semudah yang di bayangkan. Butuh proses dan perjuangan yang keras oleh segenap anggota keluarga. Karena tidak sedikit konflik yang terjadi menimpa kebanyakan keluarga di Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme yang efektif dalam penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, dan tinjauannya dalam maqasid al-syariah. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepustakaan. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sisi agama (aspek religius), membangun ketahanan psikologis, meningkatkan hubungan sosial antar keluarga,  melindungi  diri dan  anggota  keluarganya,  serta melakukan  amal-amal  baik seperti bersedekah ataupun membantu orang yang sedang kesusahan.
Kajian Sadd Al-Dzari’ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara Lia Apriliani
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3225

Abstract

This study was conducted on the fact that in Bumiharjo Village, Jepara Regency, the number of unregistered marriages in 2017 was ± 14 couples. This reality is contrary to Law no. 1 of 1974 concerning marriage, that marriage must be recorded by a Marriage Registrar from the Office of Religious Affairs. This study was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of study, to analyze the factors behind unregistered marriages, and a review of them in sadd al-dzari`ah. The results of this study can be stated that the practice of unregistered marriage is motivated by family, economic, and environmental factors. As for sadd al-dzariah's review that in practice, unregistered marriage has the potential to pose risks, because it does not have permanent legal force that can harm the wife and child in the event of a divorce, child's relationship with parents, and inheritance.Kajian ini dilakukan terhadap fakta bahwa di Kelurahan Bumiharjo Kabupaten Jepara jumlah perkawinan siri pada tahun 2017 sebanyak ± 14 pasangan. Realitas tersebut bertolak belakang dengan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian deskriptif, untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi nikah siri, dan tinjauan tentangnya dalam sadd al-dzari`ah. Hasil kajian ini dapat dinyatakan bahwa praktik nikah siri dilatarbelakangi oleh faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Adapun dari tinjauan sadd al-dzariah bahwa dalam praktiknya, nikah siri berpotensi memunculkan risiko, karena   tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi perceraian, hubungan anak dengan orang tua, serta kewarisan.
Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty Nurul Azizah Fitriani
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3229

Abstract

This study was conducted in relation to the provisions of protection by the state for women who are going through the divorce process, who often face risks that can threaten the safety of their lives. This study was conducted using a qualitative-library approach, to analyze the provisions of state law on the protection of women during the divorce process and protection efforts in the perspective of Islamic law and positive law. The results of this study indicate that legal protection for women has been regulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The government's efforts in dealing with Domestic Violence are formulating policies to eliminate domestic violence, providing information, communication and education as well as conducting socialization on domestic violence, providing gender-sensitive education and training.Studi ini dilakukan terkait ketentuan perlindungan oleh negara terhadap wanita yang sedang menjalani proses perceraian, yang tidak jarang  mendapat  risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.  Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kepustakaan, untuk menganalisis tentang ketentuan hukum Negara terhadap perlindungan perempuan selama proses perceraian dan upaya perlindungan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Hasil  studi ini menunjukkan   bahwa   pelindungan   hukum terhadap  perempuan tersebut telah diatur dalam dalam  Undang-undang No. 23   Tahun   2004   Tentang Penghapusan   Kekerasan   Dalam   Rumah   Tangga. Adapun upaya pemerintah dalam menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah merumuskan kebijakan penghapusan KDRT, menyelenggarakan informasi, komunikasi dan edukasi serta menyelenggarakan sosialisasi tentang KDRT, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender. 
Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding Ubaidur Rahman
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3230

Abstract

The study was conducted to analyze the practice of taking pre-wedding photos in the village of Tengguli Jepara in Islamic law. This practice often creates intimate scenes between men and women who are not legally married. This study was conducted using a field-qualitative approach, with reference to the field data of those who carried out the practice, and then carried out a comparative analysis. The results of the study show that this practice is contrary to Islamic law due to physical contact between parties who are not legal as husband and wife.Kajian dilakukan untuk menganalisis praktik pengambilan foto pre wedding di desa Tengguli Jepara dalam hukum Islam. Praktik tersebut tidak jarang memunculkan adegan  mesra  antara  laki dan perempuan yang belum sah sebagai pasangan suami istri. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-lapangan, dengan merujuk pada data-data di lapangan pihak yang melakukan  praktik tersebut, kemudian dilakukan analisis secara komparatif. Hasil kajian menunjukkan  bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan adanya kontak fisik antara pihak yang belum sah sebagai suami istri.  
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi Yuni Nur Saidah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3257

Abstract

This study was conducted to discuss the issue of the Provision of Non-Material Dowry in Islamic Law, which in this case was conducted an intensive study in the opinion of the four schools of thought. This study was conducted using a qualitative-library approach by referring to the fiqh literature of each school, which was then analyzed descriptively. The results of this study indicate that the provision of non-material dowries according to the Imam madhhab can be detailed as follows: 1) Abu Hanifah, did not allow it, but from him it was obligatory for a mitsil dowry, 2) Malik, the law initially did not allow it, 3). Imam Shafi'i and Ahmad bin Hanbal allow it.Kajian ini dilakukan untuk mendiskusikan persoalan Pemberian Mahar Non Materi dalam Hukum Islam, yang dalam hal ini dilakukan kajian secara intensif dalam pendapat empat mazhab. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepustakaan dengan merujuk pada literature Fikih masing-masing mazhab, yang kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemberian mahar non materi menurut  Imam  madzhab dapat dirincikan sebagai berikut: 1)Abu Hanifah, tidak membolehkan, namun darinya wajib mahar mitsil, 2) Malik, hukum awalnya tidak membolehkan, 3). Imam Syafi’i  dan Ahmad bin Hanbal membolehkan
Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah Siti Fitrotun
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3258

Abstract

Law No. 35 of 2014 has been passed as a government effort to emphasize the protection of Indonesian children from all forms of discrimination and violence. A study of the law needs to be carried out in the context of Islamic jurisprudence, because in the context of Indonesia, where the majority of the population is Muslim, of course, caring for and educating children is influenced by Islamic religious values and norms. This study was conducted using a qualitative approach with a normative juridical method. The results of this study indicate that the law is in accordance with the concepts in fiqh aḍanah, and also that the law has involved all parties to protect children, and Law No. 35 of 2014 has also been detailed in protecting children in the fields of religion, health, education. , social, and even Law Number 35 of 2014 has also regulated the implementation in special fields, which in fiqh aḍanah has not been explained in detail regarding protection in special fields.UU No 35 Tahun 2014 telah disahkan sebagai upaya pemerintah untuk mempertegas dalam perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kajian atas UU tersebut perlu dilakukan dalam konteks Fikih Hadhanah, sebab dalam konteks Indonesia dengan mayoritas penduduk adalah beragama Islam tentunya dalam memelihara dan mendidik anak dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU tersebut sudah sesuai dengan konsep dalam Fikih Hadhanah, dan juga bahwa UU tersebut sudah melibatkan semua pihak untuk melindungi  anak,  dan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 juga sudah terperinci dalam melindungi anak baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga telah mengatur penyelenggaraan di bidang khusus, yang pada fiqh Hadhanah  belum dijelaskan secara terperinci mengenai perlindungan di bidang khusus.
URGENSI SUFISME DALAM APLIKASI HUKUM ISLAM Barowi Barowi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v1i1.310

Abstract

This article aims to present the importance of sufism in the application of Islamic law, and how both are ideally positioned. In many legal issues, sufism often separable. Sharia and law, all this time always use sight of valid non-valid towards 'ubudiyah. Thus the law made often feels dry because of lack of ethics, or even without ethics. This can be seen from the existing hilah in the concept of fiqh. While on the other hand sufism emphasizes the servitude, sincerity and honesty. Based on this literature research, it is known that basically, sufism and shariah equally put God as the purpose of worship. The difference is in terms of motivation. Sufis wishes to melt with God because of the encouragement of love or ittihad (unification), while the motivation in shari'ah is the desire to obey God. Ideally, the worship of Allah, shari'ah and sufism approaches should be equally used. It is impossible thatsufism, Islamic law, hilah, syari'ah.people can love deeply without adherence to a loved one. Love is sufism, and obedience is shari'ah. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan pentingnya sufisme dalam penerapan hukum Islam, dan bagaimana keduanya idealnya diposisikan. Dalam banyak masalah hukum, sufisme sering dipisahkan. Syariah dan hukum, selama ini selalu menggunakan kaca mata sah-tidak sah dalam ubudiyah. Dengan demikian hukum yang dibuat sering terasa kering karena kurangnya etika, atau bahkan tanpa etika. Hal ini dapat dilihat dari hilah yang ada dalam konsep fiqh. Sementara di sisi lain sufisme menekankan penghambaan, ketulusan dan kejujuran. Berdasarkan penelitian pustaka ini, diketahui bahwa pada dasarnya, sufisme dan syariah sama menempatkan Tuhan sebagai tujuan ibadah. Perbedaannya adalah dalam hal motivasi. Sufi mengharapkan mencair bersama-sama Allah karena dorongan cinta atau ittihad (penyatuan), sedangkan motivasi syariah adalah keinginan untuk taat kepada Allah. Idealnya, dalam menyembah Allah, syariah dan pendekatan tasawuf harus sama-sama digunakan secara bersama. Tidak mungkin bahwa orang-orang yang benar-benar mencintai tanpa kepatuhan terhadap orang yang dicintai. Cinta adalah sufisme, dan ketaatan adalah syari'ah.
METODE ISTIQRA' DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM Mashudi Mashudi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/istidal.v1i1.311

Abstract

This paper is going to discuss how the istiqra method actually is in the establishment of Islamic law and how its application especially in the determination of the law in the contemporary era demanding more empirical arguments. The results are the istiqra method has some principles; First, the argument's collectivity in the application of a law, is not only with one argument, either the universal or the particular. Second, the principle of observing qarain al-ahwal (indications of certain circumstances), either manqulah, which is associated with the texts directly such as the principles of Islamic law, or ghairu manqulah, which is not directly related to the texts, but rather related to the context of the community. This allows istiqra to penetrate issue of both specific laws (far'iyah) and contemporary though. Third, not only doesistiqra', particular, Islamic law, contemporaryistiqra approach rely on bayani methods towards text, especially one textalone, but also uses watching the growing context. Tulisan ini hendak membahas bagaimana sebenarnya metode istiqra' dalam penetapan hukum Islam serta bagaimana cara penerapannya terutama dalam penetapan hukum di era kontemporer yang lebih menuntut argumen-argumen empirik. Hasil yang didapat bahwa metode istiqra' memiliki beberapa prinsip; Pertama, kolektifitas dalil dalam penerapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular. Kedua, prinsip memerhatikan qarain al-ahwal (indikasi-indikasi keadaan tertentu), baik manqulah, yakni yang berhubungan dengan nash-nash secara langsung seperti kaidah-kaidah hukum Islam, maupun ghairu manqulah, yaitu yang tidak berkaitan secara langsung dengan nash, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Hal ini memungkinkan Istiqra' menembus persoalan hukum-hukum spesifik (far'iyah) dan kontemporer sekalipun. Ketiga, pendekatan istiqra' bukan hanya mengandalkan metode bayani atas nash, apalagi satu nash saja, melainkan pemanfaatan pencermatan konteks yang berkembang.

Page 1 of 13 | Total Record : 126