cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
+6282111929912
Journal Mail Official
jurnal.bpk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Published by Badan Pemeriksa Keuangan RI
ISSN : 24603937     EISSN : 2549452X     DOI : 10.28986/jtaken
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 158 Documents
 1   2   3   4   5 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI PREDIKTOR KECURANGAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH. DAPATKAH LOYALITAS INDIVIDU MEMITIGASINYA? Tehupuring, Ronald; Lingga, Rafli Alvaro
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (785.517 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.111

Abstract

Berbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintah serta belum optimalnya perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pada beberapa daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian intern serta kurangnya loyalitas individu dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut memicu terjadinya praktik kecurangan akuntansi.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi dengan loyalitas individu sebagai variabel moderasi. Responden penelitian adalah mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada. Metode pengambilan sampel  menggunakan purposive sampling dengan menyebarkan modul penelitian melalui skenario sebagai pengantar bagi responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Alat analisis menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pengendalian intern organisasi pemerintah daerah semakin tinggi, praktik kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Sebaliknya ketika sistem pengendalian intern rendah, kecurangan akuntansi akan semakin tinggi. Sedangkan interaksi antara pengendalian intern dan loyalitas tidak mempengaruhi individu melakukan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah.
PEMERIKSAAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT Pamugar, Haris
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1109.776 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i1.74

Abstract

Pemberian subsidi BBM merupakan program Pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam menjalankan usaha dan aktivitas hidup sehari-hari. Pada pemeriksaan BPK tahun anggaran 2011 s.d. 2015 masih ditemukan adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyaluran kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi dan melebihi kuota subsidi. Atas nilai temuan pemeriksaan tersebut, BPK melakukan koreksi nilai subsidi BBM dengan mengeluarkannya dari penagihan Badan Usaha penyalur BBM ke Pemerintah, sehingga menghemat pengeluaran/belanja Pemerintah untuk pembayaran subsidi BBM. Dengan adanya penghematan belanja Pemerintah, maka dana tersebut dapat dialihkan ke sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemeriksaan subsidi BBM dan apakah pemeriksaan tersebut memiliki hubungan dengan kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2012 s.d. 2016, peraturan perundang-undangan, penelitian dan artikel terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan subsidi BBM diperlukan dan memiliki hubungan tidak langsung dengan kesejahteraan rakyat.
PENGELOLAAN MUSEUM PEMERINTAH DENGAN MODEL BADAN LAYANAN UMUM (SUATU TINJAUAN) Ujianto, Dwi Agus; Isharyanto, Fitri
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.3 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.39

Abstract

Government’s museum is a museum established by the government/local government. Currently, the government’s museum apply technical management unit (UPT) model in managing museum which has no flexibility in financial and human resource management. To improve the performance of the government’s museum, government need a breakthrough in managing the museum, namely through establishment of government’s museum Public Service Agency (BLU). The BLU offers financial flexibility such as management of cash, revenue, and expenditure. It also has flexibility on procurement of goods/services. In addition, the BLU also have flexibility in hiring non-civil servants professional and in deciding employee’s compensation. Thus, the BLU of government’s museum is expected to improve its services to the public efficiently, effectively, productively, and accountable. Eventually, the public will be satisfied with government museum’s performance. Futhermore, it will increase the public need of the existence of government museum.AbstrakMuseum pemerintah merupakan museum yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Saat ini, pengelolaan museum pemerintah dilaksanakan dengan pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja museum pemerintah, pemerintah memerlukan suatu terobosan yang dapat digunakan dalam pengelolaan museum pemerintah. Terobosan itu adalah dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) museum pemerintah. BLU memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan kas, pendapatan, dan belanja. BLU juga memiliki fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, BLU juga memberikan fleksibilitas dalam merekrut tenaga profesional di luar Pegawai Negeri Sipil (nonPNS), serta fleksibilitas dalam memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, BLU museum pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Pada akhirnya, masyarakat akan merasa puas terhadap kinerja museum pemerintah. Selain itu, peningkatan kinerja tersebut dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan museum pemerintah.
PENGARUH SIKAP KE ARAH PERILAKU, NORMA SUBJEKTIF, DAN PERSEPSI KONTROL ATAS PERILAKU TERHADAP NIAT DAN PERILAKU WHISTLEBLOWING CPNS Iskandar, Azwar; Saragih, Ramaluddin
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1143.88 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v4i1.142

Abstract

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diharapkan mempunyai keberanian untuk menjadi seorang whistleblower karena masih baru, segar dan relatif tidak memiliki berbagai kepentingan yang dapat menghalanginya menjadi seorang whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap ke arah perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku terhadap niat dan perilaku whistle­blowing para CPNS menggu­nakan Theory of Planned Behavior, dengan mengambil studi kasus pada alumni Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Keuangan di Balai Diklat Keuangan Makassar Tahun 2016 dan 2017. Data diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, dengan teknik simple random sampling dan pendekatan kuantitatif Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Square (PLS). Peneli­tian ini menemukan bahwa sikap ke arah perilaku (attitude toward behavior) para CPNS tidak berpengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk mela­kukan pengungkapan kecurangan (whistleblo­wing). Variabel norma subjektif dan persepsi kemampuan mengontrol perilaku para CPNS, berpengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk melakukan whistleblowing. Niat para CPNS dalam melakukan whistleblowing berpe­ngaruh signifikan terhadap perilaku. Sedangkan persepsi kemampuan mengontrol perilaku para CPNS tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku. 
PENGELOLAAN SEKTOR MINYAK BUMI DI INDONESIA PASCA REFORMASI: ANALISIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Roziqin, Roziqin
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.243 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.23

Abstract

Oil is a very important commodity in Indonesia, so it should has a significant contribution for public welfare. The objective to create public welfare is in line with the founders of Indonesia’s dream as they stated that Indonesia is a welfare state on the preambule of 1945 constitution. This study aims to analyze problematic factors of oil, oil management policy, and the implementation of the welfare state in the oil sector in Indonesia after the reform. This study uses qualitative descriptive method that interviews oil-gas expert and auditor of Audit Board of the Republic of Indonesia. the result of research is Indonesia has been trying to implement the concept of the welfare state in the oil sector with the active role of the state and efforts to achieve prosperity of the people. However, the implementationsstill need continuous improvement. Moreover, Indonesia has not applied economic democracy as the initial spirit of formation of the welfare state as stated in Article 33 of the Constitution of 1945. This is mainly due to the inclusion of concept market economies which successfully shifted the economic democracy. Thus, the postreform Indonesia has not fully implemented the concept of the welfare state in the oil sector. AbstrakMinyak bumi merupakan komoditas penting di Indonesia sehingga seharusnya dapat berkontribusi banyak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan cita-cita para pendiri Indonesia yang telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang dipermasalahkan dari minyak bumi, kebijakan pengelolaan minyak bumi di Indonesia dan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi di Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan narasumber dari pengamat migas dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reformasi Indonesia sudah berusaha mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi dengan adaya peran aktif negara dan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun demikian, implementasi tersebut masih perlu pembenahan terus menerus. Terlebih, Indonesia belum menerapkan demokrasi ekonomi sebagaimana semangat awal pembentukan negara kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pasca reformasi Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi.
Volume 1, Nomor 2, Juni 2015 (Full) TAKEN, Jurnal
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8405.691 KB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan dan kematangan tata kelola sektor publik, BPK terus mengembangkan kapasitas pemeriksaan dan kelembagaan agar tetap relevan dan terus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi rakyat dan para pemangku kepentingan melalui tugas pokok pemeriksaan sesuai konsititusi.Secara bertahap dan terukur, BPK mulai memfokuskan pemeriksaan dari mendorong transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. sejalan dengan harapan pemangku kepentingan, rencana strategis BPK ke depan serta menyongsong tahun baru - yang identik dengan harapan baru dan refleksi atas apa yang telah dilakukan selama ini, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015 memilih tema "Pemeriksaan untuk Kesejahteraan Rakyat". Tema ini diambil sekaligus untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan arti penting pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat.
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BASIS AKRUAL (SAIBA) PADA MITRA KERJA KPPN GORONTALO DAN MARISA Iskandar, Azwar; Amriani, Tenry Nur; Subekan, Achmat
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1788.534 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v2i2.65

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the success of accrual basic application system (SAIBA) implementation based on user perception with DeLone & McLean (DM) Information System (IS) Success Model Approach. The data used are primary and secondary data. Primary data gathered through questionnaires distributed to respondents while secondary data gathered from other institutions such as Directorate General of Budget, Directorate General of Treasury, and Treasury Office of Gorontalo and Marisa. This model uses six variables which are system quality, information quality, user satisfaction, use, individual impact and organizational impact. This research empirically showed that the accrual basic application system (SAIBA) currently implementated not successfully running yet based on all Delone and McLean’s success measurement criterias.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi aplikasi SAIBA yang telah berjalan selama ini berdasarkan sudut pandang pengguna (user) dengan menggunakan pendekatan Delone & McLean Information System Success Model. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang dibagikan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan disajikan oleh pihak-pihak lainnya seperti Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharan Negara Kementerian Keuangan, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo dan Marisa. Model ini menggunakan enam variabel pengukuran yaitu  kualitas  sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kepuasan pengguna (user satisfaction), penggunaan sistem (use), dampak individu (individual impact) dan dampak organisasi  (organizational impact). Penelitian membuktikan secara empiris bahwa implementasi aplikasi SAIBA belum berjalan sukses berdasarkan kriteria pengukuran sesuai model kesuksesan DeLone dan McLean  (1992).
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, AUDIT INTERNAL, KARAKTERISTIK INSTANSI DAN KASUS KORUPSI (STUDI EMPIRIS DI KEMENTERIAN/ LEMBAGA) Nurhasanah, Nurhasanah
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.913 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.35

Abstract

This study investigates the effect of internal control effectiveness, the role of internal audit, internal audit authority level, the size of the internal audit, the size and complexity of the institution against corruption in the ministries/agencies in Indonesia. Effectiveness of internal controls seen from the number of internal control findings in the audit report of BPK, while the role of internal audit in an agencys internal control conducted by proxy with the number of findings of noncompliance in the audit report of BPK. The characteristics of institution seen from size and complexity of ministries/ agencies. The dependent variable is the corruption in the ministries/ agencies seen from the number of cases of corruption in the ministries/agencies in 2012-2014. This study used secondary data with samples of 249 ministries and agencies in Indonesia. The results show that the effectiveness of internal control, internal audit authority level form the organizational structure of the internal audit echelon I effect in reducing corruption. Total budget (in Rupiah) has positive effect on corruption. While the number of findings of non-compliance in the audit report of BPK, the number of internal auditors and the number of work units in ministries/agencies does not affect corruption.AbstrakPenelitian ini meneliti pengaruh antara efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, tingka kewenangan audit internal, ukuran audit internal, ukuran dan kompleksitas instansi terhadap korupsi di kementerian/lembaga di Indonesia. Efektivitas pengendalian internal dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal yang ada di laporan hasil pemeriksaan BPK, sedangkan peran pengawas pengendalian internal dalam suatu instansi dilakukan oleh audit internal diproksikan dengan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK. Karakteristik instansi dilihat dari ukuran dan kompleksitas kementerian/lembaga. Variabel dependen yaitu korupsi pada kementerian/lembaga dilihat dari jumlah kasus korupsi pada kementerian/lembaga pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 249 kementerian dan lembaga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, tingkat kewenangan audit internal berupa struktur organisasi audit internal setingkat eselon I berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi. Total anggaran (dalam Rupiah) berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Sedangkan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK, jumlah auditor internal dan jumlah satuan kerja pada kementerian/lembaga tidak mempengaruhi korupsi.
KAJIAN PERMASALAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN STATUS BENCANA, KELEMBAGAAN BPBD, DAN PENGELOLAAN BANTUAN PASCA TERBITNYA UU NOMOR 24 TAHUN 2007 Kurniawati, Chandra Puspita
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.618 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.19

Abstract

A disaster may lead to other disasters. This causes community suffer from disaster. Government needs a huge amount of fund to manage disaster and recover the affected communities. However, a number of phenomena which were confirmed to be disaster will provide impact on funding disaster-related activities and distribution of resources. In addition, institution related issues on local disaster management agency and unprofessional disaster-related aid management may affect the accountability and transparency of disaster and disasterrelated aid management. This study employs literature review on the policies related to disaster management. The results show that disaster status should be endorsed based on clear definition and parameters as it is mandated on Law No. 24 Year 2007. In addition, improving local disaster management agency’s function and authority and adopting standards or best practices on disaster-related aid management should also be taken into account to promote accountability and transparency of disaster management.ABSTRAKBencana dapat memicu risiko terjadinya bencana yang lain. Kondisi tersebut mengakibatkan setiap tahunnya masyarakat menderita akibat bencana. Pemerintah mutlak memerlukan dana dalam jumlah besar untuk menanggulangi bencana dan memulihkan wilayah pascabencana. Permasalahannya ialah banyaknya kejadian yang ditetapkan sebagai bencana akan berdampak pada pendanaan dan distribusi sumber daya. Selain itu, permasalahan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pengelolaan bantuan bencana yang tidak profesional dapat berpengaruh pula pada akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan bencana. Kajian ini dilakukan melalui studi literatur tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa status bencana perlu ditetapkan berdasarkan definisi dan parameter yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh Undang -Undang (UU) No. 24 Tahun 2007. Sebagai tambahan, peningkatan fungsi dan wewenang BPBD dan pengadopsian standar atau praktik terbaik pengelolaan bantuan bencana juga perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MELALUI PENYETORAN KE KAS NEGARA: SUATU KAJIAN HUKUM DOKTRINAL Atmaja, A.P. Edi
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.406 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.85

Abstract

Kerugian daerah merupakan subsistem dari konsep kerugian negara yang berinduk dari konsep keuangan negara yang secara tegas termaktub dalam konstitusi. Selama ini penyelesaian kerugian daerah oleh pemerintah daerah dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundangan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan dengan memanfaatkan data sekunder, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara dalam konstruksi yuridis atas keuangan negara beserta turunannya. Kesimpulan yang diperoleh adalah belum terdapatnya norma yang tegas yang mengatur keharusan penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas daerah, sehingga diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara menjadi sah dan mungkin.

Page 3 of 16 | Total Record : 158

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 1 June 2023 JTAKEN 2023: Article in Press 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 1 June 2020 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 2 December 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 Desember 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015 More Issue