Articles
89 Documents
<![CDATA[KONSEPSI DAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Bangun, Budi Hermawan]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.388 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i1.18331
<![CDATA[Wilayah perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Permasalahan menyangkut perbatasan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Tulisan ini akan menjelaskan tentang konsepsi dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dari perspektif hukum internasional. Dari perspektif hukum internasional, wilayah perbatasan adalah batas terluar dari negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan negara dengan negara lain baik darat, laut atau udara yang harus diatur melalui perjanjian. Sehubungan dengan pengelolaan perbatasan negara, “penguasaan efektif†terbukti menjadi hal yang signifikan untuk menghilangkan ancaman terhadap eksistensi kedaulatan teritorial suatu negara. Meski begitu, pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya menggunakan perspektif geografis dan perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena akan berbicara tentang orang-orang yang menghuni dan melintasi perbatasan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEJAHATAN CYBER ADULTERY ]]>
<![CDATA[Swardhana, Gde Made]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (737.905 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i2.24249
<![CDATA[Cyber crime is one of the new forms or dimensions of today's crimes gaining wide attention in the international world. One of the most disturbing issues and received the attention of various circles is the problem of cyber crime in the field of decency which became known as adultery cyber. The story of cyber adultery is essentially no different from evil / morality in the end, such as adultery. Cyber adultery / cyber sex can be seen as virtual gratification associated with sexual expression, and a new form of intimacy (a new kind of intimacy). Such intimacy or intimacy can also mean sexual intercourse or adultery. This means cyber sex is a new form of adultery. To overcome thisproblem, honesty is needed in the effort to overcome crime which is essentially an integral part of social defense and community prosperity.]]>
<![CDATA[ANALISIS INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI PASAL 55 UUPS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PT BANK SYARI’AH BUKOPIN ]]>
<![CDATA[Umam, Khotibul]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.546 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i1.18308
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai interpretasidan implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 21/2008 tentang Bank Syariah. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian yang berdasarkan data sekunderdan untuk melengkapi data ini, peneliti telah melaksanakan penelitian lapangan melaluiwawancara dengan koresponden yakni, Compliance Directore pada PT Bank Syariah Bukopin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Bukopin menginterpretasikan Pasal 55Undang-Undang No. 21/2008 sebagai lex specialis dari Pasal 49 Undang-Undang No. 3/2006tentang Amandemen Undang-Undang No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama. Oleh karena itu,PT Bank Syariah Bukopin menggunakan Pasal 55 sebagai pedoman, sehingga di dalam klausapenyelesaian sengketanya digunakanlah Pasal 55 ayat (2). Implementasi dari interprestasi iniadalah bahwa PT Bank Syariah Bukopin lebih memilih Pengadilan Negeri daripada PengadilanAgama.]]>
<![CDATA[DEKONSTRUKSI EQUITABLE PRINCIPLE DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Purwanti, Evi]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.029 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i1.18332
<![CDATA[Equitable principle merupakan prinsip yang mendasari proses delimitasi perbatasan maritim antara negara-negara yang berhadapan atau bersebelahan di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Saat ini perbatasan maritim antar negara masih banyak yang belum terselesaikan. Percepatan penyelesaian perbatasan maritim merupakan hal penting yang harus dilakukan agar eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan hak kedaulatan di ZEE dan landas kontinen dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu pengkajian secara mendalam tentang konsep equitable principle. Substansi equitable principle dapat di dekonstruksi melalui beberapa sudut pandang, yaitu: dari sisi interpretasi, area, orientasi, cakupan serta tujuan equitable principle. Dari analisis kelima kerangka itu dapat disimpulkan bahwa equitable principle merupakan suatu asas yang absolut dalam pencapaian delimitasi serta merupakan suatu bentuk turunan keadilan yang lebih fleksibel dari pengertian keadilan substantif, yang penting adalah para pihak mendapatkan manfaat yang maksimal dari hasil delimitasi yang disepakati.]]>
<![CDATA[KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Wulandari, Ria]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (627.557 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i2.24250
<![CDATA[At this time, Indonesian revising for the anti terrorism number 15 year 2003. It’s cause pro and contra about the draft of articles. The issue that often turn up is the anti terrorism article drafts should more against terrorism crime and all at once human right respectful.This article study about interpretation of article drafts and comparison with the anti terrorism number 15 year 2003. So, the more and less of article drafts will be knowing. Revise for the anti terrorism number 15 year 2003 hoping can find strategic and tactis to overcome terrorism crime without shake Indonesian social and culture system.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB SEKUTU FIRMA ATAS KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Annurdi, Annurdi]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.884 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i1.18327
<![CDATA[Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuah perkumpulan, dimana firma dalam menjalankan memiliki para sekutu (anggota) yang memiliki kewenangan untuk bertindak keluar atas nama firma. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut tidak jarang menimbulkan utang bagi firma, dimana berdasarkan ketentuan hukum kepailitan adanya utang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niaga mengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tanggung jawab para sekutu firma atas kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa para sekutu firma bertanggung jawab atas segala utang yang dimiliki firma secara tanggung renteng dan yang dapat dinyatakan dalam keadaan pailit bukanlah firma melainkan para sekutu firma.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Arafat, Arafat]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.433 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i2.24246
<![CDATA[Contitutional Court of Indonesia Through Decision Number 34/PUU-XI/2013 basically has opened th e space for Request Civil (PK) in Criminal Case is not just once. After that desicion,The Supreme Courtpublish the policy who contradicted with that decision through The Circular of Supreme Court of Indonesia (SEMA) Number. 7 Year 2014 on Reconsideration Request Civil (PK) In Criminal Case.This contradiction make confusion for the law enforcer and justice seekers. The Purpose of this paper is for knowing how legal standing of Constitutional Court of Indonesia Decision and legal standing SEMA in Indonesia Legal system and how the execution Constitutional Court of Indonesia decision number 34/PUU-XI/2013 after SEMA Number. 7 Year 2014 has published. The study in this paper begins with discussing about legal standing of constitusional review on law in indonesian legal system.Next this paper discussing about the circular as a policy rule (beleidsregel). The last ,as key of discussion is about execution of Constitutional Court of Indonesia Decision Number 34/PUU-XI/2013after SEMA Number 7 Year 2014 has published.The conclusions of this paper are : 1) Legal standing of the Constitutional Court of Indonesia decision in indonesia legal syetem can be said to have a degree equivalent to the law. 2) Legal Standing of circular letter is a form of policy rule and is not included in the scope of legislation as regulated in Law no. 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations so that it's not Erga Omnes, but only intended for internal institutional self. 3)The existence of SEMA does not make the Constitutional Court of Indonesia decision to be nonexecutable. Thus Constitutional Court of Indonesia Decision Number 34 / PUU-XI / 2013 which was followed by the justice seeker and executed by the law enforcer.]]>
<![CDATA[PARTAI POLITIK LOKAL DALAM TATA HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ansari, Muhammad Insa]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.294 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i2.24251
<![CDATA[In the Indonesian legal system, local political parties introduced and allowed in Aceh province along with the enactment of Law No. 11 Year 2006 on Governing Aceh (UUPA). UUPA has set a lot of things related to local political parties, including the definition, formation, principles, objectives, and functions, rights and obligations, prohibitions, membership and sovereignty of members, financial sanctions, to the supervision of local political parties. Development of local political parties in Aceh province represents a new chapter in the development of democracy in Indonesia. Implementation of the UUPA associated with local political parties, the government has issued Government Regulation No. 20 Year 2007 on Local Political Parties in Aceh. In line with the Government of Aceh has prepared regulations related to local political parties, among them the Aceh Qanun No. 8 of 2007 on Financial Aid to Political Party and Local Political Parties and Aceh Qanun No. 3 of 2008 on political parties and the setting of local political parties in the regulation of central government and local government regulations indicate the existence of local political parties in the Indonesian legal system.]]>
<![CDATA[KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF DAN FIKTIF POSITIF DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Rodding, Budiamin]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.672 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i1.18328
<![CDATA[Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik dalam hal adanya permohonan yang diajukan oleh mayarakat, tentunya mengharapkan dapat dipenuhi. Akan tetapi terkadang permohonan untuk mendapatkan surat keputusan tidak dapat terpenuhi baik dari segi persyaratan yang tidak terpenuhi maupun dari aspek prosedural yang lama dan panjang. Salah satu jalur yang ditempuh selain pengaduan atau keberatan yang disampaikan kepada pemerintah, adalah melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik permohonan untuk mendapatkan keputusan penerimaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun melalui gugatan yang diajukan terkait keputusan penolakan atau keputusan fiktif negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya penyelesaian melalui jalur Pengadilan merupakan ultimum remudium (upaya terakhir) bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang sesuai diharapkan. Gugatan maupun permohonan untuk mendapatkan keputusan dari Pemerintah tentunya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, selain itu sebagai koreksi bagi pelayan publik dalam melayani masyarakat.]]>
<![CDATA[WHEN ARBITRATION AND BANKRUPTCY COLLIDE: REGULATION IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kinanti, Fatma Muthia]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.215 KB)
|
DOI: 10.26418/tlj.v1i2.24247
<![CDATA[The growing practice of business in Indonesia directly affects the complexity of business-related disputes. It also often leads to a cross-over between two different legal areas. Settlement of a dispute which have or at least intersect a public nature can become a tricky subject given the contractual nature of arbitration. One of the issues which will then become the basis for this article is the link between arbitration and bankruptcy. More specifically, what if one party in a civil dispute arises from a contract that contain an arbitration clause declared bankrupt? This issue has become so common in the practice, but the jurisprudence shows different views in these matters. The method used in this research is normative juridical research with conceptual approach. The regulations in another countries are also provided to give a comparative value. The conclusion found in this article is that the Core/Non-core Concept adopted in several countries can be applied in Indonesia as the regulation itself supported it.]]>
