Kemudi
Merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari dan memuat 8 (delapan) artikel dalam setiap terbitan. Jurnal ini memberikan ruang bagi para akademisi, peneliti dan praktisi yang tertarik dalam pengembangan bidang Politik dan Pemerintahan baik secara Nasional maupun Internasional, serta hasil penelitian dan kajian pada ruang lingkup; Politik, Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan maritim, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Kepemimpinan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Pesisir, Ekologi Pemerintahan, Otonomi daerah, Perkotaan dan Desa.
Articles
154 Documents
<![CDATA[Efektivitas Kartu Bintan Sejahtera Dalam Mengurangi Kesenjangan Kesehatan dan Pendidikan Di Kabupaten Bintan Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[sofi, kohen]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (517.036 KB)
<![CDATA[Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktek good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayaan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah mejadi semakin peduli dengan kepentingan warga. Salah satu yang menarik untuk dibahas dari konsep good governance adalah konsep Kesetaraan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Maka sangat menarik ketika ini diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mengurangi angka kesenjangan dibidang pendidikan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bintan. Arah kebijakan perintah Kabupaten Bintan sudah cukup tepat menjadikan Undangan-Udangan Dasar sebagai pondasi untuk menjalankan salah satu konsep good governance yaitu konsep kesetaraan untuk mengurangi angka kemiskinan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarkat yang membutuhkanya namun untuk mencapai pemerintahan yang baik tidak cukup hanyak satu konsep saja yang dominan dijalanankan namun harus mencakup keseluruhan konsep itu dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan memang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung untuk menikmati pendidikan secara gratis dan pelayanan kesehatan secara gratis itu membuat masyarakat menerima dengan baik kebijkan yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan.]]>
<![CDATA[Realitas Cost Politik Partai Lama Sebagai Pembanding Imajinasi Partai Pemula (Studi Kasus: Partai Perindo Dan PPP) ]]>
<![CDATA[ernel, noni natadia]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.799 KB)
<![CDATA[Kontestasi Pemilu Legislatif selalu menjadi tantangan nyata bagi tiap tiap kader partai yang berusaha memperoleh suara. Pada system proporsional terbuka seperti sekaranga ini para kandidat dituntut untuk mempersiapkan diri mengahadi masyarakat secara langsung guna memperoleh simpati dan suara dari para pemilih karena menurut V.O. Key aka nada penilaian yang diberikan masyarakat melalui kapabilitas hingga dampak yang diberikan. Keuangan partai menjadi salah satu tingga yang menurut PPP kesiapan finansial akan dapat memberikan kontribusi terhadap calon yang memiliki potensi sosial namun minim akan biaya kampanye melalui kolektifitas wajib yang dibebankan kepada tiap tiap anggota legislative yang telah duduk dipusat maupun daerah, sebaliknya Partai Perindo optimis bahwa image politik yang disiapkan menjadi modal utama dalam kontestasi politik Pileg bahkan bantuan dapat dengan sendirinya hadir ketika partai siap menghadirkan para actor yang mumpuni]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) ]]>
<![CDATA[Febrian, Ranggi Ade]]>;
<![CDATA[Handrisal, Handrisal]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (614.44 KB)
<![CDATA[Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau diharapkan berjalan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance, Besturen is Vooruitzien dalam bahasan belanda, juga merupakan salah satu asas pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan. Kedua Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis, geoekonomi, geopolitik yang hingga kini belum dimaksilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau apalagi bidang kehutanan yang memiliki permasalahan yang berdampak pada masyarakat secara luas baik nasional maupun internasional.]]>
<![CDATA[Analisis Motivasi Kerja Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[andri, alsar]]>;
<![CDATA[Harun, Askarmin]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.178 KB)
<![CDATA[The General Affairs Staff of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency in carrying out their dutie and functions within the last five years, namely 2012 to 2016 where during the five year the realization of theactivities never reached the target so the activity funds that were not implemented were returned to the State treasury. Likewise with the number of activities the experience fluctuations even thought activities should incrase every year. Motivation given by the General Section of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency to employes was similar to allowance wherein the last five years the performance allowances and job allowances had not changed only welfare benefit had increased. Judging from the type of research this type of research is a descriptive expendited survey and quantitative and qualitative data analysis. The sample in this study is the Civil Service State (ASN) General Section of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency in 2016, amouting to 15 people. The result of the study of the overall response weight of respondents 1158 with the average response of respondent is 3.86 which is on the interval scale 3.41-4.20, this shows that responses of respondent to the analysis of employe motivation at the General Section of the Regional Secretariat of Kuantan Singingi Regency is agree or equal to the motivation needed to carry out their duties.]]>
<![CDATA[Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ]]>
<![CDATA[Pratama, Ryan Anggria]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (618.077 KB)
<![CDATA[Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenagan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan dengan Peraturan Bupati namu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kenaikan Tarif Dasar Listrik (Studi Kasus Pada PT.PLN Bright Batam) ]]>
<![CDATA[Langoday, Sanca Sariana]]>;
<![CDATA[Lestari, Linayati]]>;
<![CDATA[Harun, Askarmin]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.087 KB)
<![CDATA[Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik bagi pelanggan PLN. Di dalam kebijakan ini, golongan pelanggan R-1/TR 900 KVA yang tergolong keluarga mampu tidak lagi mendapat subsidi harga dari pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam tahun 2016. Sedangkan manfaat penelitian dalam skripsi ini meliputi manfaat teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai tarif dasar listrik (TDL) di Kota Batam tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang berusaha menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan PT. PLN (Bright) Batam terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun 2016 belum diimplementasikan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan informasi pelaksana dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian penulis menyarankan agar PT. PLN (Bright) Batam perlu melakukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat tidak merasa kaget dengan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tersebut.]]>
<![CDATA[Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Fitri, Adelia]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.561 KB)
<![CDATA[Demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia. Esensi demokrasi adalah mekanisme kompetitif dalam memilih pemimpin melalui konstentasi mendapatkan suara rakyat sehingga pemimpin yang terpilih tersebut bisa membuat keputusan-keputusan politik disebuah negara. Kontestasi ini tidak hanya merujuk kepada tingkat local, namun hingga tingkat nasional. Berbagai aspek turut menjadi tantangan menjelang pemilu 2019. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tantangan menjelang pemilihan umum tahun 2019. Dalam tulisan ini menggunakan metode tinjauan literature ( library research ). Pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa tantangan pemilihan umum 2019 adalah : bagaimana menghadapi tantangan menjelang pemilihan umum 2019 di Indonesia untuk melaksanakan konstestasi politik yang efektif guna membangun kemapanan politik.]]>
<![CDATA[Pengawasan Konten Siaran Asing Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau Pada TV Kabel Berlangganan ]]>
<![CDATA[Fajriani, Miranda Audina]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.435 KB)
<![CDATA[Adanya Kontensiaran Asing yang berlebihan dalam muatan siaran di TV Kabel Berlangganan di Kepri merupakan masalah penyiaran yang harus diselesaikan. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengawasan KPID di fokuskan kepada muatan siaran TV kabel yang masih memiliki banyak masalah. Penelitian ini menggunakan teori dari Handayaningrat mengenai pengawasan dengan metode penelitan kualitatif yang dilakukan di Kantor KPID yang berada di Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengawasan KPID terhadap muatan siaran TV kabel di Kepri. Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan KPID untuk terjun langsung ke perusahaan TV kabel tidak terlaksanakan.]]>
<![CDATA[Dinamika Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury ]]>
<![CDATA[Gunawan, Jasardi]]>;
<![CDATA[Irawansyah, Irawansyah]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.663 KB)
<![CDATA[Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal usul turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu yang mengatur tata cara hidupnya dengan kelembagaan adat sendiri dan mempunyai ikatan kuat dengan tanah leluhurnya. Namun selama ini, keberadaan wilayah adat Cek Bocek tidak dibenarkan oleh Pemerintah Daerah, bahwa wilayah yang di klaim oleh masyarakat adat Cek Bocek sebagai wilayah adat, juga dikatakan oleh Negara sebagai wilayah klaiman Negara dalam status hutan lindung yang tidak bisa digunakan oleh siapapun peruntukannya tanpa persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Kepemilikan tanah di masyarakat adat Cek Bocek, tidak ditentukan oleh pemerintah. Melainkan masyarakat adat Cek Bocek hanya ditentukan dengan cara sendiri melalui sejarah asal usul turun temurun semenjak tahun 1512 dimasa pemerintahan pertama adat yakni kedatuan Dewa Awan Maskuning. Disamping lewat sejarah asal usul, tanah masyarakat adat Cek Bocek juga dipertegas oleh masyarakat adat Cek Bocek dengan melalui peta wilayah adat yang diukur secara bersama-sama. Yang kemudian wilayah adat tersebut mereka membagi peruntukkannya sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat adat Cek Bocek sendiri.]]>
<![CDATA[E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province) ]]>
<![CDATA[Dwi putri, Nur aslamaturrahmah]]>;
<![CDATA[Darmawan, Eki]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (541.932 KB)
<![CDATA[Smart Province merupakan bagian dari usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai ke area terkecil Desa mampu berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak Mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan dan menciptakan dan berbagi manfaat untuk masing-masing pihak yang berkolaborasi. Melihat fenomena ini perlu dilakukan pengukuran kesiapan dan upaya dari semua stakeholder sudah sejauh mana usaha dalam mencapai keberhasilan dari E-Government tersebut. Pengukuran e-readiness merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan smart government. Kepri Smart Province yang merupakan pengejawantahan dari wujud pelaksanaan e-government di provinsi kepulauan riau masih belum siap (ready) baik dari factor teknologi, institusional maupun factor manusia.]]>
