Articles
45 Documents
<![CDATA[Pengelolaan Pariwisata Alam Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan ]]>
<![CDATA[Muhsin Efendi]]>;
<![CDATA[Patriandi Nuswantoro]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1304.752 KB)
|
DOI: 10.32661/resam.v5i2.29
<![CDATA[Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang banyak memiliki potensi sektor pariwisata, mulai dari wisata budaya, alam, kesenian, tempat bersejarah. Secara umum potensi wisata yang ada di Aceh Tengah belum mempunyai dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan pariwisata sangat lambat karena anggaran yang dimiliki terbatas dan kurangnya investor yang menanamkan modal untuk mengembangkan pariwisata, serta belum adanya SDM yang profesional, sarana dan prasarana serta manajemen usaha. Saran Pemerintah daerah bersama dewan perwakilan daerah agar membuat regulasi kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah, agar pemerintah lebih memprioritaskan pengelolaan pariwisata supaya bisa menambah perekonomian masyarakat dan PAD daerah.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah ]]>
<![CDATA[Achmad Surya]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1696.519 KB)
|
DOI: 10.32661/resam.v5i2.30
<![CDATA[Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana, namun kenyataannnya kegiatan pertambangan pasir tanpa izin masih marak terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah dan untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah. Jenis penelitian ini yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah kurang maksimal dan tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.]]>
<![CDATA[Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung ]]>
<![CDATA[Amir Syam]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2019): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1979.315 KB)
|
DOI: 10.32661/resam.v5i2.32
<![CDATA[Masyarakat Gayo di Aceh Tengah mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lembaga adat sarak opat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan Sarak opat berperan aktif mencegah perbuatan sumang, menindak perbuatan sumang, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi edet, menyelesaikan kemalun edet empat perkara, madu opat : dan menyelesaikan yang menyalahi edet empat perbuatan. ]]>
<![CDATA[Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh ]]>
<![CDATA[Mudfar Alianur]]>;
<![CDATA[Aidil Syah Putra]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32661/resam.v6i2.45
<![CDATA[ABSTRAKLembaga Mukim lembaga resmi Pemerintah berada di bawah Camat dipimpin oleh seorang Imum Mukim. Imum Mukim memiliki fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Imum Mukim serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Mukim sangat berperan baik dalam pembangunan Pemerintahan Gampong. Hambatannya yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya akan tugas dan kewenangan Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan Gampong.ABSTRACTThe Mukim Institution, the official government institution, is under the Camat led by an Imum Mukim. Imum Mukim has functions and authorities based on Qanun Number 4 of 2003 concerning Mukim Government. The research objective was to determine the role and authority of the Imum Mukim and the obstacles in the implementation of village governance development in Aceh. The research method uses literature and field research. The results showed that the Mukim institution was very good at developing Gampong Government. The obstacle is the lack of public understanding of the importance of the duties and authorities of the Imum Mukim in the development of the Gampong Government.]]>
<![CDATA[Penanganan Korban KDRT oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara ]]>
<![CDATA[Muklir Muklir]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2021): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32661/resam.v7i1.51
<![CDATA[Siklus kekerasan terhadap perempuan terjadi di setiap zaman. Kekerasan terhadap perempuan bahkan terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang dekat yang seharusnya melindungi. Kondisi ini membuat negara campur tangan dalam urusan domestik dalam rangka melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka dirumuskan berbagai kebijakan dan peraturan hukum, termasuk dibentuk lembaga khusus yang menangani korban kekerasan, yaitu P2TP2A. Lembaga ini melakukan sosialisasi hukum, perawatan dan rehabilitasi korban, serta pemberdayaan perempuan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menggambarkan peran P2TP2A Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dideskripsikan pula beberapa kendala utama yang dihadapi oleh lembaga ini, diantaranya permasalahan anggaran, fasilitas, personil, keterbukaan korban, dan dukungan masyarakat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Kemasan Produk Kopi Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa ]]>
<![CDATA[Miranda Ulva Rembune]]>;
<![CDATA[Achmad Surya]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2020): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32661/resam.v6i1.38
<![CDATA[AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, dan akibat hukum terhadap kemasan produk kopi yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa bagi penjual. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap dua primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian perlindungan konsumen terhadap kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, akan ditarik dari dinas terkait dan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsi kemasan kopi tersebut. Akibat hukum apabila kemasan produk kopi gayo yang tidak mencantumkan masa kadaluwarsa, pelaku usaha bersedia membayar ganti rugi akibat tindakan yang dilakukannya.AbstracThe purpose of this study was to determine consumer protection for coffee product packaging that did not include an expiry period, and the legal consequences for coffee product packaging that did not include an expiration period for sellers. This type of research uses empirical juridical research. Empirical juridical research is field research (research on two primers), namely a study examining legal regulations which are then combined with data and behaviors that live in the midst of society. The results of consumer protection research on packaging of Gayo coffee products that do not include an expiry period, will be withdrawn from the relevant department and if there is a loss to consumers who consume the coffee packaging. Legal consequences if the packaging of Gayo coffee products does not include an expiry period, the business actor is willing to pay compensation for the actions taken.]]>
<![CDATA[Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Meminimalisir Gratifikasi (Kota Dan Kabupaten Pekalongan) ]]>
<![CDATA[Zaenudin Zaenudin]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32661/resam.v6i2.46
<![CDATA[ABSTRAKPemerintah dalam menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk tidak memungut biaya apapun atau gratis namun jika pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA maka dikenai tarif sebesar Rp 600.000,-. Selain itu aturan tersebut juga mengatur bagi masyarakat yang kurang mampu/korban bencana apabila ingin menikah di luar KUA tidak dikenakan tarif dengan catatan surat keterangan dari Desa. Tujuan penelian ini untuk mengetahui sejauhmana efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta faktor pendukung dan penghambat dalam meminimalisir gratifikasi. Penelitian ini adalah sosial yuridis atau social legal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan telah terjadi deviasi antara peraturan dan implemetasinya. Deviasi tersebut adalah perbedaan tarif biaya nikah yang sesuai aturan dengan biaya yang dikeluarkan oleh setiap calon pengantin. Faktor penghambat penerapan biaya pernikahan di Kabupaten Pekalongan yaitu pengaruh sosial budaya, sarana dan prasarana dan kurang optimalnya sosialisasi.ABSTRACTThe government, in determining the registration fee for marriage and referral, does not charge any fees or is free. However, if the marriage contract is carried out outside the KUA office, a tariff of IDR 600,000 is charged. In addition, this regulation also regulates that people who are less fortunate / disaster victims if they want to marry outside the KUA are not subject to a tariff with a note from the village certificate The purpose of this study is to determine the effectiveness of Government Regulation Number 19 of 2015 concerning Non-Tax State Revenues and the supporting and inhibiting factors in minimizing gratuities. This research is a social juridical or legal social with a qualitative approach. The results of the study explain the effectiveness of Government Regulation Number 19 of 2015, the cost of weddings in the City and District of Pekalongan has deviated between the regulations and their implementation. The deviation is the difference in the rate of marriage fees according to the rules and the costs incurred by each prospective bride. Inhibiting factors for the application of wedding costs in Pekalongan Regency are the influence of socio-culture, facilities and infrastructure and less than optimal socialization.]]>
<![CDATA[Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” dan “Ngalih” pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues ]]>
<![CDATA[Ibrahim Chalid]]>;
<![CDATA[Ramlan Kasbi]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2021): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32661/resam.v7i1.50
<![CDATA[Setiap suku mempunyai jenis upacara atau tradisi adat perkawinan yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Masing-masing mempunyai upacara adat perkawinan yang berbeda-beda misalnya dari segi tahapan, aturan, dan proses-proses lainnya yang harus dijalankan. Ragam jenis perkawinan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues ada 4 macam yaitu kawin juelen, kawin angkap, kawin naik, dan kawin ngalih. Diantara keempat jenis perkawinan tersebut mempunyai perbedaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendiskripsikan secara etnografi tentang ragam dan proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan (ngerje) di wilayah Kabupaten Gayo Lues, khususnya proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan “naik” dan “ngalih”. Penulis mengambil studi etnografi yang bertipe pada penelitian kualitatif deskriptif yaitu menunjukan gambaran umum tentang upacara adat perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, buku, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo,dan dokumen resmi lainnya.]]>
<![CDATA[Peran Bagian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintahan Di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah ]]>
<![CDATA[Hajar Aswad]]>;
<![CDATA[Muhsin Efendi]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2020): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32661/resam.v6i1.39
<![CDATA[Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan ketika bermasalah dalam hal perkara maka akan diperankan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan mecoba berfikir kritis terhadap situasi dan fenomena sosial yang tergambar dari apa yang diteliti sehingga dapat ditarik dan dijadikan kesimpulan. Hasil penelitian peran Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelesaian sengketa pemerintahan.di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yaitu berperan dalam memberikan Eksepsi, Duplik, Replik, Mengajukan Alat Bukti terhadap gugatan oleh badan hukum di pengadilan]]>
<![CDATA[Kendala Bank Mandiri Syariah Takengon Dalam Proses Pembiayaan Murabahah ]]>
<![CDATA[Suhartini Suhartini]]>;
<![CDATA[Hasiun Budi]]>
<![CDATA[ RESAM Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2020): RESAM Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[RESAM Jurnal Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32661/resam.v6i2.48
<![CDATA[AbstrakDi Indonesia sendiri perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1992, dan mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonsia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan akad pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqih Islam. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan Murabahah telah mengalami perkembangan sampai pada tingkat yang cukup kompleks. Pembiayaan Murabahah masa ini telah melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pembeli (nasabah), penjual (bank) dan supplier. Untuk implementasi pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah Takengon, setidaknya ada 3 pola pengembangan yang diterapkan. Akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Takengon masih terdapat beberapa aspek yang kurang relevan dengan prinsip-prinsip dasar murabahah dalam fikih Islam.AbstracIn Indonesia itself, the development of the Islamic economy was marked by the operation of Bank Muamalat in 1992, and experienced a fairly rapid development since the amendment of Law Number 7 of 1992 to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Initiated by the Indonesian Ulema Council (MUI), the Government of Indonesia, and received real support from exponents of the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI) and several Muslim entrepreneurs. The purpose of this research is to determine how the development of the murabahah financing contract in an independent Islamic bank and its compliance with the principles of Islamic fiqh. The results showed that Murabahah financing has developed to a quite complex level. Murabahah financing at this time has involved 3 (three) parties, namely the buyer (customer), seller (bank) and supplier. For the implementation of Murabahah financing at Bank Mandiri Syariah Takengon, there are at least 3 development patterns that are applied. Murabahah financing agreements at Bank Syariah Mandiri Takengon still have several aspects that are less relevant to the basic principles of murabahah in Islamic jurisprudence.]]>
