Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 673 Documents

2 3 4 5 6

IMPLIKASI UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR Diah Sulistyani Ratna Sediati
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The existence of the legal regulation no, 42 in 1999 is the first input which is very strategic, since the legal regulation is the product of the reformation or the product of the democrazation which has tried to accommodate comprehensively some aspiration, not only superstructure, infrastructure aspiration (society who need), expertise aspiration but also the global aspiration as it is hoped by the society or the international organization based on the value of the democrazy namely the supremacy of the law. Inthis case, the role of the legal regulation beside as both the mechanism of integration and as the role of the society change (law as a tool of policy or social enginerting) in order to create the certainty of the law and the justice which is difficult to be achieved just by the jurisprudence, as it happens before the legal regulation is legalized. that is why, the legal regulation no. 42 in 1999 also brings the mission on the achievement of the political law like the importance of economy, the certainy and the protection of the law for the parties (goal attainment). On the way, there are a lot of handicaps to implement the legal regulation no. 42 in 199 about the guaranty of the fiducia which is out of maximum in accommodating especially in the field of the credit matter, it is expected to amend the regulation to give the protection of the law for the creditor especially in the field on the credit matter and banking in Indonesia

KONSEP KEADILAN DALAM SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN BERBASIS KEMAJEMUKAN HUKUM Yunanto Yunanto
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Publishing UUP is an attempt to obtain a single normative state for the entire area of the central reality of pluralism. In the area of the property becomes part of the UUP, the material properties taken over from the concept of marriage in the old customary law. Marital property settings in the UUP is also a commitment to legal unification efforts to resolve conflicts that may arise between the parties due to legal pluralism. Until now there are factually plurality of marriage property law in Indonesia, as stated in Customary Law, Islamic Law (Islamic Law Compilation) and KUH.Perdata other than those listed in the UUP as positive law. Based on various court decisions in Indonesia, it turns out the reality of plurality of marriage property law lead to the unification of law by applying the UUP for the entire group. In addition to the concept of justice in various disputes the judge's decision marital property is dominated by procedural fairness. Procedural fairness that the judge used this greatly affects the balanced nature of the position of partner in marriage and by the Supreme Court's decision dated December 9, 1959 No. 424 K/Sip/1959 and Supreme Court ruling dated 9 November 1976. No. 1448 K/Sip/1974 and judges tend to follow this jurisprudence. The concept of justice that judges tend to be used by John Rawls theory of justice that emphasizes formal justice. When drawn back again, in practice in the courts based on the paradigm of positivism who gave birth and put the judges legisme flow as a funnel law. With the paradigm of justice that would be obtained is the formal justice or procedural fairness. Keywords: Justice. Marital property, legal pluralism. Abstrak Penerbitan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan fenomena menarik mengenai usaha untuk memperoleh keadaan normatif yang tunggal untuk seluruh wilayah di tengah realitas kemajemukan. Meskipun UUP bersifat “unifikasi”, namun faktanya merupakan “unifikasi dalam keragaman”.Penerapan UUP hingga kini masih memunculkan berbagai persoalan. Hal ini menunjukkan adanya dimensi yang berbeda dalam pemaknaan terhadap bidang perkawinan, termasuk bidang harta kekayaan perkawinan, yang muaranya dalam implementasinya banyak ketentuan di dalamnya yang menimbulkan pro kontra.Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik di pengadilan negeri masih digunakan tiga dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan, yakni : hukum adat, KUH.Perdata dan UUP. Selain pluralitas aturan, juga terdapat pluralitas bentuk harta kekayaan perkawinan akibat adanya perjanjian kawin. Selain itu, dari hasil studi juga menunjukkan bahwa putusan-putusan sengketa harta kekayaan perkawinan di pengadilan negeri berorientasi pada keadilan prosedural. Hal demikian akibat dominannya pengaruh paradigma positivistik dan penekanan kebenaran formil dalam perkara perdata, yang menyebabkan termarjinalkannya keadilan substantif. Dasar untuk membagi sama besar atas obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Konsep keadilan pembagian demikian merupakan konsep keadilan formal yang dilandasi teori keadilan Joh Rawl. Dalam konteks penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan, keadilan yang dicari adalah keadilan substantif. Paradigma hukum progresif yang lebih mementingkan keadilan yang sifatnya substansial daripada keadilan yang sifatnya prosedural, adalah tepat untuk mewujudkan hukum yang adil. Kata kunci : Keadilan Hakim, Harta Perkawinan, Kemajemukan Hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS Setyo Trisnadi
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Sejumlah kasus malpraktik medis baru-baru ini menjadi rubrik. Hal ini cukup memprihatinkan ketika dokter selalu terdegradasi sebagai pelaku kriminal atau dia telah digugat perihal gugatan malpraktik wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum profesi dokter dalam kasus malpraktik sebaiknya diterapkan terlebih dahulu hukum administratif melalui sidang MKDI, mengingat seorang dokter pemegang profesi yang memiliki kode etik. Apabila seorang dokter bersalah, maka putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk perkara perdata atau pidana, sebaliknya jika dia tidak bersalah, maka dia harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum baik administratif, perdata maupun pidana.

DIVERSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG BERMASALAH HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Unbanunaek Mimi Jimmy Pello Karolus Kopong Medan
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Diversion is a new method in the resolution of criminal offenses committed by children. aspect of this research is how the legal protection of children in conflict with the law through the concept of diversion in terms of legislation juvenile justice system, what distinguishes the concept of diversion in Indonesia and other countries an how the juvenile system that is ideal in order for the legal protection of children the conflict with the law. in addition, this study also analyzed the cases of children in conflict with the law and associated with settlement through diversion

HUKUM AGRARIA NASIONAL SEBAGAI PRODUK POLITIK BERBASISKAN NILAI-NILAI PANCASILA FX. Sumarja
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The study of this law to know: embodiment of the values of Pancasila in the national agrarian law and substance of national agrarian law as a product of politics. Conclude that the results of the study: values Pancasila has entrenched in such strong in UUPA, so potential as a means to explain, anticipate, and giving the solution all legal problem of agrarian law in Indonesia. UUPA as the product of a political characterless responsive, and appeasing a sense of justice coveted by Indonesian people. Key Word: Pancasila, agrarian law, the product of politics. Abstrak Kajian hukum ini untuk mengetahui: perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional dan substansi hukum agraria nasional sebagai produk politik. Hasil kajian disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah mengakar sedemikian kuat dalam UUPA, sehingga potensial sebagai sarana untuk menjelaskan, mengantisipasi dan memberi solusi segala persoalan hukum agraria di Indonesia. UUPA sebagai produk politik berkarakter responsif dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, hukum agraria, produk politik.

STRATEGI BARU PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Erwin Syahputra; Suteki Suteki
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta implementasi dan strategi yang ideal dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dengan menerapkan pendekatan strategic CSR dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi pemerintah, proses regulasi terkait kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel.

HUKUM PIDANA ADAT SUB-CULTURE KEHIDUPAN HUKUM DI INDONESIA Pujiyono pujiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Law as a weergave (refiection) in a society lives and created by the society itself therefore the iaw in society becoming the refiection of socio-phiiosophic values mf society itself. Indonesian society has its characteristics of being communal, social-religious and prioritizing the harmony of society hence here the life of Indonesian Law automatically imbued by those values. Indonesian Customary Law is the law that created and desired by the Indonesian society itself based on the value of its socio-phiiosophic to regulate the life of society, nation, and state. The existence of customary law characterized as rooted, paculier and society-based, means the customary law lives and develops in accordance to the values of the society and can not be replaced since it is the spirit and the will of society. The Dutch Law shifted and turned the customary (customary criminal) law off. The characteristic differences caused the discrepancy or the value gap occured. The customary criminal law has its characteristics such a) comprehensive and unifying; b) is opened; c) differentiating the probiems; d) justice by request and e) actions in the form of reaction or correction. Substantially, the customary criminal law has several differences to the Criminal Code, they are: according to the Criminal Code there will be a certain person only that can be convicted, meanwhile on the customary criminai law not only a person but law firm and the actor's family can also be asked for taking responsibilities. According to Criminai Code a person can only be convicted if the actions the person did were having the element of accident or negligence, while in the customary criminai law, the element of error is not an absolute element; on the Criminal Code been known and distinguished between assistance, persuade and participated in a crime, for which is unknown in the customary criminal law. All who took part against the rules of customary law are required to be accounted for; in the customary criminai law doesn't recognize the trial term, as its reulated in the Criminal Code; Criminal Code based on the system ofprae-exsistence regels while the customary criminal iaw doesn t; the customary iaw doesn t differentiate between civil law and criminal law; Criminal Code has its pattern as being intellectual and rational while in the other hand the customary criminal law has its base on cosmic think and prioritizing the harmony of society. The application of customary criminal law in the process of criminal justice having its base on the Act No. 1 Year1951 concerning Temporary Actions to Organize Events Unitary Structure of Power and Civil Courts, Article 5 paragraph (3) sub b. Institutionalization of customary criminal law in the life of the Indonesian national law occurs through three tracks, namely the judicial track, legislation track, and academic track. Kata kunci: Hukum Pidana Adat, Sub Culture Kehidupan Hukum Indonesia

RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU Florianus Yudhi Priyo Amboro
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pencapaian perdamaian masih jauh dari harapan dalam hukum kepailitan. Meskipun perdamaian adalah kunci bagi perusahaan untuk tetap berlangsung, termasuk untuk perusahaan go public. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dicapai dengan jalan perdamaian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia adalah penjadwalan kembali pembayaran utang dan hal ini banyak digunakan dalam praktiknya dan dikombinasikan dengan model restrukturisasi utang yang lain.

PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI DAN KAWASAN PARIWISATA DALAM PENATAAN RUANG DI BALI I Ketut Sudiarta
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

There are three major components within the space management that is reciprocally-related, they are: planning, utilizing, and space-controlling. Within the space management that takes place in the local sector, the aspect of planning belongs to the authority of the provincial government to uphold, meanwhile, the aspect of utilizing and space controlling are to be endorsed by the city or regency governing and administration. In the Province of Bali, the planning of space management has been arranged based upon the Local Regulation of Bali Province No 16 Year 2009. Within this regulation, there has been an overlapping conception regarding the enactment of the region of the holy places with the region of tourism. Among ten (1O) regions of holy places that have been stated by this regulation, there has been only one region of holy place that suits and consistent based upon its utility, which is being utilized as the region of holy place. On the other hand, the other nine (9) remaining region of holy places status have a/so been enacted as the region of tourism.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT Dominikus Rato
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local knowledge is plural. The plurality of local knowledges are local komunity cosmological based. The dispute resolution of conflict always happens although it is guided in harmony. So, the dispute resolution of adat land conflict of Ngadhu-bhaga community it is world view orientation. Keywords: dispute resolution, adat land conflict, local knowledge Abstrak Tujuan kajian ini untuk mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kenyataan sosial budaya kearifan local itu bersifat plural. Keanekaragaman kearifan local berbasis pada kosmologi komunitas local itu. Penyelesaian konflik selalu diarahkan pada upaya harmoni. Jadi, penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga berorientasi pada cara pandang yang demikian itu. Kata kunci: penyelesaian sengketa, tanah adat, kearifan lokal

Page 4 of 68 | Total Record : 673

2 3 4 5 6

Filter by Year

2010 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA