cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lesrev@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lex Scientia Law Review
ISSN : 25989677     EISSN : 25989685     DOI : -
Core Subject : Social,
Lex Scientia Law Review (LeSRev) is a peer reviewed journal organized by Undergraduate Law Student, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia. The Journal published biannual every May and November. LeSRev is intended to be a scientific and research journal for all undergraduate law students with focus journal, but not limited to, criminal law, private and commercial law, constitutional and administrative law, environmental law, human rights law, international law, customary law, tax law, Islamic law, and all related issues concerning to legal studies. The Journal publishes contemporary articles on law, book review, and case analysis, and the Journal published within Bahasa and English both print and online version.
Arjuna Subject : -
Articles 211 Documents
Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia Anif, Virdatul
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.046 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v1i01.19453

Abstract

Hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai sesuatu yang sangat fundamental, yang diatur secara tegas baik dalam instrument hukum nasional maupun internasional. Isu-isu tentang perlindungan HAM selalu menjadi perhatian banyak pihak, termasuk juga dalam pemenuhan hak-hak itu sendiri. Pemenuhan dan perlindungan HAM, meskipun telah diatur secara universal, namun praktiknya tetap sangat dipengaruhi oleh ideoloi suatu negara bahkan kebijakan rejim pemerintah. Tulisan ini membahas bagaimana arah politik hukum dalam kebijakan perlindungan GAM di Indonesia dari masa ke masa. Tulisan ini mencoba melihat politik hukum dalam kacamatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat berkaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia.
Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Huda, Khoiril
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.203 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v1i01.19479

Abstract

Tindak pidana terorisme, bagi Indonesia, sudah menjadi ancaman yang sangat nyata dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Pembentukan Densun 88 Anti Teror bagkan sampai pendirian Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius menangani masalah ini. Berbagai aksi terorisme di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan motif dan pelaku bahkan segmentasi sasaran. Namun, dalam banyak kasus, ketidakjelasan prosedur penanganan terhadap pelaku atau terduga terorisme masih menimbulkan banyak kontroversi. Mulai dari perlindungan HAM dan asas praduga tak bersalah, sampa kepada bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana dan seperti apa perlindungan HAM terhadap penanganan kasus terorisme.
Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia DM, Iklima Salsabil
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.735 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v1i01.19480

Abstract

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu bagian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Maraknya tindak pidana, baik itu dalam bentuk kejahatan yang skala kecil maupun besar, menjadikan kebutuhan akan Lapas di Indonesia terus berkembang. Permasalahan overload sampai kepada tidak terpenuhinya hak-hak warga binaan lembaga pemasyarakat menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi, berbagai kasus kejahatan yang justru melibatkan Lapas, baik itu narkotika maupun lainnya. Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana jaminan hak asasi manusia bagi narapidana dalam kacamata sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights Di Indonesia Selyawati, Ni Putu
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.943 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v1i01.19481

Abstract

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (good legal system), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM. Delkarasi HAM PBB atau Universal Decalaration of Human Rights dianggap sebagai instrument penting dalam perlindungan Ham secara universal. Tulisan ini membahas bagaimana penerapan nilai-nilai HAM yang terkandung dalam deklarasi tersebut di Indonesia.
Kajian Hak Asasi Manusia dalam Penerobosan Prinsip Non-Retroaktif pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Annisa, Sigma Febby
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 01 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai jaminana atas hak asasi manusia, asas legalitas dan asas tidak berlaku surut (non-rekroaktif) menjadi landasan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebab, hukum bukan dijalankan atas persepsi penguasa atau rejim, melainkan berdasarkan peaturan perundangan-undangan yang muncul dari kesepakatan masyarakat yang ada. Penerobosan asas non-rekroaktif bagi pelaku tindak pidana terorisme khususnya pada kasus Bom Bali I menimbulkan banyak perdebatan. Tulisan ini mencoba melihat bagaimanakah kajian penerobosan asas tersebut dalam kacamata hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.
Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif Setiaji, Mukhamad Luthfan
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.529 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v1i01.19483

Abstract

Keadilan tidak hanya dimaknai dari apa yang tercantum di undang-undang dan dilaksanakan menurut undang-undang, namun keadilan juga melihat bagaimana hukum sebagai sesuatu yang hidup di masyarakat. Pandangan Hukum Progresif oleh banyak kalangan dianggap sebagai salah satu terobosan atas kebuntuan penegakan hukum kita dimana hanya melihat pada aspe law in the book saja. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana sebenarnya pandangan hukum progresif dalam berbagai penegakan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum yangmengedepankan peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum.
Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia Sabela, Amira Rahma
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 01 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan berbicaran dan berekspresi di era demokrasi saat ini, terlbih lagi, kebesan tersebut dijamin baik oleh instrument hukum nasional maupun internasional, dianggap sebagai hak yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Jaminan bebas dan intimidasi dan sebagai bentuk penyiksaan dalam bentuk apapun, juga merupakan jaminan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam deklarasi HAM PBB maupun peraturan perundang-undangan nasional. Namun, berbagai kasus kekerasan terhadap demonstran yang dilakukan oleh pemerintah (state actor) menjadi sorotan banyak pihak. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana sebetulnya kajian freedom of speech and expression dalam sudut pandang hak asasi manusia, dalam ebrbagai persoalan yang membatasi hal tersebut, baik itu nilai sosial, budaya, maupun agama.
Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum Shivana, Nur -
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.943 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v1i01.19485

Abstract

Hukum dan HAM, Membangun Kesadaran Kolektif Apriliani, Rintan Purnama Ayu
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.629 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v1i01.19486

Abstract

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan naziah, firqotun
Lex Scientia Law Review Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.835 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v1i01.19487

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Pemerkosan sangat melanggar Hak Asasi Manusia karena dalam kasus pemerkosaan banyak sekali hak-hak dari korban yang direnggut pelaku.  Salah satu kasus yang terjadi adalah pada mahasiswa berinisial EW yang menjadi korban pemerkosaan lima orang pria. Banyak sekali hak-hak asasi yang dilanggar oleh pelaku, antara lain: Hak perempuan, Hak dari rasa aman, hak suaka aman, hak perlindungan, dll. Korban dari pemerkosaan membutuhkan perlindungan dari hukum agar tindak kejahatan pemerkosaan tidak terjadi lagi dan membantu korban untuk menangani dampak psikis dan mental yang dialaminya dengan cara Restusi korban dan Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial.  

Page 1 of 22 | Total Record : 211


Filter by Year

2017 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023): Law, Justice, and Development: Theories and Practices in Indonesia and Global Con Vol 6 No 2 (2022): Mainstreaming Justice in a Various Global Context Vol 6 No 2 (2022): Mainstreaming Justice in a Various Global Context (Article in Press) Vol 6 No 1 (2022): Development of Equitable Law in Indonesia and Global Perspective Vol 5 No 2 (2021): National Law Development in Enforcement of Justice and Humane Law in the Era of C Vol 5 No 1 (2021): Legal Certainty and Challenges of Legal Protection Guarantee in Indonesia Vol 4 No 2 (2020): The Legal and Human Rights Dimension in The Covid-19 Pandemic Era Vol 4 No 1 (2020): The Legal Paradigm in National Defense and Security Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi Vol 3 No 2 (2019): Development of Law in the Era of Disruption Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Protection of Women in Indonesia: Law Enforcement Practices and Theorie Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum Vol 2 No 2 (2018): Human Rights Study: Between Protection, Fulfillment, and Law Enforcement Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Vol 2 No 1 (2018): Various Aspects of Law and Justice in the Era of Sustainable Development Vol 1 No 01 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia Vol 1 No 1 (2017): Contemporary Issues of Human Rights in Indonesia More Issue