Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Lex Scientia Law Review

lslr
Website

Published by Universitas Negeri Semarang

ISSN : 25989677 EISSN : 25989685 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Lex Scientia Law Review (LeSRev) is a peer reviewed journal organized by Undergraduate Law Student, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia. The Journal published biannual every May and November. LeSRev is intended to be a scientific and research journal for all undergraduate law students with focus journal, but not limited to, criminal law, private and commercial law, constitutional and administrative law, environmental law, human rights law, international law, customary law, tax law, Islamic law, and all related issues concerning to legal studies. The Journal publishes contemporary articles on law, book review, and case analysis, and the Journal published within Bahasa and English both print and online version.

Arjuna Subject : -

Articles 211 Documents

1 2 3 4 5

Pengentasan Kemiskinan di Desa Talok Melalui Pendidikan Non Formal Berbasis Anyaman Bambu dengan Metode Pembangunan Berkelanjutan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2011 Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia 2045 Apriliani, Rintan Purnama Ayu
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pendidikan yang ada di negara berkembang, salah satunya di Indonesia, adalah persoalan akses dan peluang memperoleh pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Tulisan ini akan melihat alternative pemerataan pendidikan melalui peningkatan pendidikan non-formal di Desa Talok Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Laskarwati, Batari
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Salah satu bentuk program ini selain sosialisasi dan edukasi, juga pendampingan intensif terhadap setiap keluarga, sehingga program Indonesia bebas narkoba akan bisa tercapai melalui program yang di mulai dari lingkungan yang paling kecil. Di Jawa Tengah, korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Jawa Tengah tahun 2017 mencapai lebih dari 523 ribu orang. Tulisan ini membahas bagaimana KADARKUM bisa berjalan optimal sebagai pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba.

Wujud Nyata Pelaksanaan Bab XIV UUD 1945 yang Berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Demi Melaksanakan Tujuan SDGâs 2030 melalui Desa Mandiri Binaan Universitas Huda, Khoiril
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Universitas ataupun perguruan tinggi yang ada semestinya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi itu secara nyata. Desa Mandiri Binaan Universitas (DMBU) memiliki konsep yang sangat sesuai dengan berbagai program Universitas Negeri Semarang yang memiliki jargon konservasi. Tulisan ini menawarkan berbagai langkah solutif agar kegiatan yang berkaitan dengan konservasi, organisasi kemahasiswaan dan kegiatan lainnya di lingkungan kampus dapat sejalan dengan tujuan SDGâs 2030. Fokus utama dari DMBU adalah mencapai cita-cita dan wujud konkret amanah Bab XIV UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 dan 4, serta pasal 34 ayat 2 dan 3 yang menjadi titik utama.

Penerapan Putusan MK Tentang Pengakuan Aliran Kepercayaan di Indonesia Demi mewujudkan SDGâS 2030 Poin 16 (Peace, Justice, And Strong Institution) Studi Kasus Di Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Wira Pradana, Tirta Mulya
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan, oleh PBB dalam "Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief", diartikan sebagai setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara. Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia. Dalam sila kedua Pancasila, dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghormati sikap âkemanusiaan yang adil dan beradabâ. Dan diperkuat dari sila ke 5 dari pancasila yaitu â keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaâDengan demikian secara nyata dan filosofis, Indonesia memiliki cita-cita kuat untuk menegakkan hak asasi manusia sesuai ketentuan hukum baik hak asasi individu maupun kelompok demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial (SEPAT KASIH MEDSOS), Edukasi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Manihuruk, Nandri Kanisius
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kejahatan ujaran kebencian di media sosial merupakan dampak dari begitu banyak pengguna media sosial di Indonesia dan ketidaktahuan masyarakat batasan hukum bersosial media ,oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah hukum Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial (Sepat KasiH Medsos) (Edukasi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial). Sepat Kasih Medsos adalah program pendidikan hukum yang kegiatan belajar mengajarnya tidak memakan waktu yang lama yaitu hanya sekitar satu sampai dua semester saja, di dalam program ini tiga hal yang wajib dimiliki oleh setiap peserta didik adalah peengajaran tentang delik-delik tindak ujaran kebencenian, pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi, edukasi dan pemaparan dan terakhir adalah penelitian terkait media pembejaran ujaran kebencian dan diteliti secara ilmiah.

Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi dan Kaitannya dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi di Indonesia Syariefudin, Iqbal Syariefudin
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan  masih belum maksimal dalam upaya pemberantasn tindak pidana korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dibilang menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi, diharapakan Komisi pemberantasan korupsi menjadi lembaga yang independen dalam pemberantasan korupsi, tidak ada intervensi dari manapun, sehingga dalam pelaksanaanya tidak pandang bulu, professional, intensif, dan mewujudkan harapan masyarakat untuk menekan sekecil mungkin tindak pidana korupsi.

Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif Setiaji, Mukhamad Luthfan; Ibrahim, Aminullah
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Pembentukan hukum tidak lepas dari putusan-putusan hakim ( judge made law ) yang terkait dengan penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuantujuan hukum ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek hak asasi manusia dalam negara hukum, antara hukum progresif dan hukum positif. Hukum Progresif adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat , artinya dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum.

Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila Ceswara, Dicky Febrian; Wiyatno, Puji
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garisgaris yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.

Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Setyowati, Herning; Muchiningtias, Nurul
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemulian, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuang-kan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.

Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ryana, Pricilia; Idzati, Aisy
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

HHubungan antara Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) nampaknya belum begitu banyak dibicarakan dikalangan akademisi dan praktisi, bahkan belum begitu banyak literatur atau buku teks tentang hal ini. Ini mungkin disebabkan oleh karena substansi korupsi atau tindak pidana korupsi secara tekstual tidak menyinggung secara langsung hubungan substantif korupsi dengan HAM. Fenomena korupsi telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Dan akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat miskin.

Page 3 of 22 | Total Record : 211

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7 No 1 (2023): Law, Justice, and Development: Theories and Practices in Indonesia and Global Con Vol 6 No 2 (2022): Mainstreaming Justice in a Various Global Context (Article in Press) Vol 6 No 2 (2022): Mainstreaming Justice in a Various Global Context Vol 6 No 1 (2022): Development of Equitable Law in Indonesia and Global Perspective Vol 5 No 2 (2021): National Law Development in Enforcement of Justice and Humane Law in the Era of C Vol 5 No 1 (2021): Legal Certainty and Challenges of Legal Protection Guarantee in Indonesia Vol 4 No 2 (2020): The Legal and Human Rights Dimension in The Covid-19 Pandemic Era Vol 4 No 1 (2020): The Legal Paradigm in National Defense and Security Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi Vol 3 No 2 (2019): Development of Law in the Era of Disruption Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Protection of Women in Indonesia: Law Enforcement Practices and Theorie Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum Vol 2 No 2 (2018): Human Rights Study: Between Protection, Fulfillment, and Law Enforcement Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Vol 2 No 1 (2018): Various Aspects of Law and Justice in the Era of Sustainable Development Vol 1 No 01 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia Vol 1 No 1 (2017): Contemporary Issues of Human Rights in Indonesia Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ridwan Arifin

Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
lesrev@mail.unnes.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ridwan Arifin

Contact Email ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Phone -

Journal Mail Official lesrev@mail.unnes.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ridwan Arifin

Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
lesrev@mail.unnes.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA