Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Lex Scientia Law Review

lslr
Website

Published by Universitas Negeri Semarang

ISSN : 25989677 EISSN : 25989685 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Lex Scientia Law Review (LeSRev) is a peer reviewed journal organized by Undergraduate Law Student, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia. The Journal published biannual every May and November. LeSRev is intended to be a scientific and research journal for all undergraduate law students with focus journal, but not limited to, criminal law, private and commercial law, constitutional and administrative law, environmental law, human rights law, international law, customary law, tax law, Islamic law, and all related issues concerning to legal studies. The Journal publishes contemporary articles on law, book review, and case analysis, and the Journal published within Bahasa and English both print and online version.

Arjuna Subject : -

Articles 211 Documents

2 3 4 5 6

Gugatan Classs Action Dalam Kasus Ham: Sebuah Review Buku “Stigma 65 Strategi Mengajukan Gugatan Class Action, Restaria F Hutabarat (Ed.)”, Yayasan Obor Pustaka Indonesia, Jakarta 2013 Sukma, Via Melati
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya Faridah, Siti
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Pembentukan hukum tidak lepas dari putusan-putusan hakim (judge made law) yang terkait dengan penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek hak asasi manusia dalam negara hukum, antara hukum progresif dan hukum positif. Hukum Progresif adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat , artinya dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum.

Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Bekerja Di Luar Negeri Febriyanto, Triyan; Rohman, Agus Taufiqur
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri ( w o r k in overseas ), pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan peraturan pelaksa-naannya. Meskipun demikian TKI belum dapat terlindungi secara layak baik pada tahap pra penempatan ( pre - placement ), saat penempatan ( during placement ), dan setelah penempatan ( post - placement ). Berbagai kasus menimpa TKI yang bekerja di luar negeri seakan tidak mengenal kata akhir mulai dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual, upah, jam kerja, dan waktu istirahat yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, dan lain-lain yang melanggar harkat dan martabat manusia.

Ham Di Meja Hijau: Sebuah Review Buku “Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, R. Wiyono” Pranadamedia, Jakarta 2015 Maryoga, Yuwanda Tri
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27588

Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia Selian, Della Luysky; Melina, Cairin
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara massif dan luas di Indonesia. Hasil penelitian UNESCO menyatakan bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana pemenuhan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan Ham Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman Wicaksono, Indra
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Pentingnya membumikan pancasila guna menegakkan HAM sebagai tameng toleransi keberagaman. Dengan mengetahui tentang intoleransi dapat melanggar HAM dan mengetahui peran sila-sila dalam pancasila guna menghadapi intoleransi keberagaman. Namun demikian tafsiran itu dijabarkan melalui pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan salah satunya seperti yang dinyatakan dalam pasal 28E UUD NRI 1945 dan didalam pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika hak yang dimaksud dalam pasal tersebut dirampas oleh orang lain maka yang akan terjadi adalah intoleransi keberagaman yang melanggar HAM. Sila dalam pancasila itu sendiri memiliki peran penting dalam menghadapi intoleransi ini. Lima sila pancasila tersebut merupakan wujud dari persatuan warga negara Indonesia atas perbedaannya.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Hadi, Syaiful; Alfath, Tahegga Primananda; Syarifudin, Trianita Yandhini
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Reklamasi wilayah pesisir menjadi kian marak dipelbagai daerah, dengan dalih peningkatan investasi dan pendapatan daerah, perizinan untuk melakukan reklamasi seakan mudah, BUMN/BUMD atau swasta dijadikan mitra kerjasama oleh pemerintah sebagai pelaksana proyek reklamasi. Proyek reklamasi yang dilegalkan oleh pemerintah didasarkan atas akan adanya konservasi laut, investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembangunan hunian tepi laut. Padahal proyek reklamasi tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar khususnya masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Privatisasi dan komodifikasi sumber daya laut yang kemudian menggusur keberadaan masyarakat pesisir dan menghilangkan akses mereka terhadap penghidupannya, hal ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama, kewajiban pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua, apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan peraturan dibawahnya telah memberikan akses perlindungan terhadap hak asasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemaknaan Kepentingan Masyarakat & Kepentingan Hukum Bisnis-Ekonomi dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang) Salsabila, Aldhanalia Pramesti; Riandini, Vera Ayu
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Pemaknaan kepentingan masyarakat dan kepentingan bisnis-ekonomi bagi pembangunan sangat penting dilakukan dalam konteks Indonesia, baik dilihat dari setting yuridis maupun sosial. Pertama, kegiatan pengadaan tanah dan lingkungan bagi pembangunan merupakan kegiatan yang akan terus ada selama negara Indonesia melaksanakan pembangunan. Dua kepentingan akan terus berhadapan, yaitu kepentingan negara yang memerlukan tanah di satu sisi dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki atau menguasai hak atas tanah dalam arti lain masyarakat yang akan terkena dampak. Rencana pembangunan PT Semen Indonesia memunculkan penolakan dari sebagian besar warga Rembang. Banyak aktivis lingkungan juga mengkritik proyek tersebut. Mereka menganggap pembangunan PT Semen Indonesia adalah kejahatan pertambangan seperti yang diungkapan oleh koodinator bidang advokasi hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Disisi lain, Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Rembang, tetap berkomitmen akan melanjutkan proyek ini sebagai salah satu sumber ekonomi yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Keberhasilan proyek ini diharapkan akan membuka lapangan kerja yang besar dan akan bermanfaat bagi rakyat banyak. Salah satu kendala utamanya adalah terkait dengan masalah pengadaan lahan atau pembebasan lahan dan permasalahan lingkungan bahkan bisnis-ekonomi apabila proyek ini dibatalkan disebabkan telah masuknya investor sebesar kurang lebih 4,7 Triliun rupiah untuk pembangunan proyek ini.

Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual Rais, Natasya Fila; Manurung, Gracia Putri; Wardani, Agnes Kusuma
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

This paper examines sexual harassment in Draft of Indonesian Criminal Code (RKUHP) and Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS), and the impact of applicability of the Draft of Indonesian Criminal Code (RKUHP) and Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS). Based on Annual Notes of Indonesian National Commission on Violence against Women, the number of sexual harassment cases is increasing ever year. The data shows that Indonesia needs new rules that can protect the victims. This study was conducted by using literature review method. The analysis presents the comparison between sexual harassment in Draft of Indonesian Criminal Code (RKUHP) and Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS), and the impact of applicability of both bill drafts.   Artikel jurnal ini bertujuan menganalisis kekerasan seksual yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan dampak diberlakukannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kasus kekerasan seksual terus meningkat tiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan peraturan yang dapat melindungi korban-korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode tinjauan pustaka. Analisis penelitian ini menghasilkan perbandingan kekerasan seksual dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan dampak diberlakukannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Terampasnya Hak – Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan Herry Christian, Jordy; Edenela, Kirana
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat (1) dikatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, namun Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan perbedaan batas minimum usia perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki – laki, dimana hal ini menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan menghambat pemenuhan hak konstitusi perempuan ,yaitu hak atas kesehatan,pendidikan dan persamaan di mata hukum. Dalam putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 meminta kepada DPR untuk segera melakukan revisi terhadap batas minimal usia perkawinan ,tetapi MK tidak menetapkan secara jelas batas minimal usia perkawinan dikarenakan sifatnya yang open legal policy. Berdasarkan kajian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa batas minimal usia perkawinan yang ideal adalah 18 tahun karena sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan sesuai dengan tuntutan global serta menghilangkan sifat diskriminatif dalam Undang - Undang Perkawinan.

Page 4 of 22 | Total Record : 211

2 3 4 5 6

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7 No 1 (2023): Law, Justice, and Development: Theories and Practices in Indonesia and Global Con Vol 6 No 2 (2022): Mainstreaming Justice in a Various Global Context (Article in Press) Vol 6 No 2 (2022): Mainstreaming Justice in a Various Global Context Vol 6 No 1 (2022): Development of Equitable Law in Indonesia and Global Perspective Vol 5 No 2 (2021): National Law Development in Enforcement of Justice and Humane Law in the Era of C Vol 5 No 1 (2021): Legal Certainty and Challenges of Legal Protection Guarantee in Indonesia Vol 4 No 2 (2020): The Legal and Human Rights Dimension in The Covid-19 Pandemic Era Vol 4 No 1 (2020): The Legal Paradigm in National Defense and Security Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi Vol 3 No 2 (2019): Development of Law in the Era of Disruption Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Protection of Women in Indonesia: Law Enforcement Practices and Theorie Vol 2 No 2 (2018): Human Rights Study: Between Protection, Fulfillment, and Law Enforcement Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum Vol 2 No 1 (2018): Various Aspects of Law and Justice in the Era of Sustainable Development Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Vol 1 No 01 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia Vol 1 No 1 (2017): Contemporary Issues of Human Rights in Indonesia Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ridwan Arifin

Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
lesrev@mail.unnes.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ridwan Arifin

Contact Email ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Phone -

Journal Mail Official lesrev@mail.unnes.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ridwan Arifin

Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
lesrev@mail.unnes.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA