cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Undang: Jurnal Hukum
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25987941     EISSN : 25987933     DOI : -
Core Subject : Social,
Undang: Jurnal Hukum merupakan terbitan ilmiah berkala bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media pembahasan hukum––yang dalam bahasa Melayu disebut Undang––dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit pertama pada April 2018, Undang: Jurnal Hukum terbit dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Dalam setiap terbitannya, Undang: Jurnal Hukum memuat tujuh artikel hasil penelitian atau pengkajian hukum dan satu artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2019)" : 8 Documents clear
Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah Surya Muhammad Gunarsa
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.85 KB) | DOI: 10.22437/ujh.2.1.95-117

Abstract

Gold futures contract are one form of business development and become a part of derivative instrument. Futures contract is one of derivative instrument which its value based on underlying asset’s. At the beginning, the futures contracts were traded with hedging motive, but now they are traded with speculative motive also to get more profit from price fluctuatuations. Indonesia is a country with muslims as a majority, analysis from a sharia point of view is needed in order to accomodate business advancement so that the Indonesian people can live all the joints of life based on Islamic Shari'a in this modern era. In the sharia concept the clarity of goods both in quality and quantity and delivery of goods becomes essential in a transaction, in derivative transactions this is not the main thing so that there are prohibited transaction elements, namely maysir and gharar, to accommodate those institutions authorized in Indonesia is related to halal or illegitimate transactions, namely the Majelis Ulama Indonesia issues a fatwa that provides a certain mechanism so that a derivative transaction becomes a transaction that allowed by Islamic sharia perspective. Abstrak Kontrak berjangka emas merupakan salah satu bentuk dari perkembangan dalam jual beli di dunia dan merupakan bagian dari instrumen derivatif. Instrumen derivatif merupakan nilai turunan dari underlying asset. Pada mulanya perdagangan berjangka digunakan untuk melakukan perlindungan nilai (hedge), namun seiring berjalannya waktu kontrak berjangka emas diperdagangkan dengan motif spekulatif guna mendapat keuntungan dari fluktuasi harga. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas warga beragama Islam, dan karenanya perkembangan-perkembangan dalam persoalan kemasyarakatan termasuk jual beli perlu adanya analisis dari sudut padang syariah, guna mengakomodasi perubahan zaman dan masyarakat dapat menjalani segala sendi kehidupan berdasarkan syariat Islam. Dalam konsep syariah, kejelasan barang baik secara kualitas maupun kuantitas dan penyerahan barang menjadi hal yang esensial dalam suatu transaksi. Dalam transaksi derivatif, hal tersebut bukan menjadi hal yang utama sehingga di dalamnya terdapat unsur transaksi yang dilarang yaitu maysir dan gharar. Untuk mengakomodasi hal tersebut, institusi berwenang di Indonesia terkait halal atau haramnya suatu transaksi yaitu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang memberikan mekanisme tertentu agar suatu transaksi derivatif menjadi suatu transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Tanggung Jawab Pribadi dalam Kasus Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Nurmalita Ayuningtyas Harahap
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.881 KB) | DOI: 10.22437/ujh.2.1.69-93

Abstract

This study analyzes about the responsibilities of civil servants (PNS) who does cases of illegal levies. The problem formulation is why do PNS who does illegal levies will be subject to personal responsibility not job responsibilities. This article concludes that violations of norms committed by PNS will incur legal consequences in the form of responsibility to the injured party. The norms that must be obeyed by civil servants in carrying out their duties are the norms of government (bestuursnorm) and norms of behavior (gedrasnorm). Accountability for violations of government norms will later be directed to government positions, with compensation imposed on agencies, with a touchstone using the principles of legality, principles of specialty, and general principles of good governance. While accountability for violations of the norms of behavior will be addressed to the relevant office holders or civil servants, with a touchstone using maladministration. Illegal levies are included in the category of maladministration, therefore in conducting maladministration which is a violation of the norms of behavior will cause legal consequences in the form of personal responsibility. Abstrak Artikel ini membahas tentang tanggung jawab pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan kasus pungutan liar. Permasalahan yang dibahas adalah mengapa PNS yang melakukan pungutan liar dikenakan tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab jabatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelanggaran norma yang dilakukan oleh PNS akan menimbulkan konskuensi hukum berupa tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan. Adapun norma yang yang harus dipatuhi pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya adalah norma pemerintahan (bestuursnorm) dan norma perilaku (gedrasnorm). Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran norma pemerintahan tersebut nantinya akan ditujukan kepada jabatan pemerintahan, dengan ganti rugi dibebankan kepada instansi, dengan batu uji menggunakan asas legalitas, asas spesialitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran norma perilaku akan ditujukan kepada pemangku jabatan atau PNS yang bersangkutan, dengan batu uji menggunakan maladministrasi. Pungutan liar termasuk dalam kategori perbuatan maladministrasi, oleh karena itu dalam melakukan maladministrasi yang merupakan pelanggaran terhadap norma perilaku akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab pribadi.
Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Hottua Manalu
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.341 KB) | DOI: 10.22437/ujh.2.1.33-67

Abstract

This article discusses about corporation action notification on the competition law perspective. Corporation action notification is a notification obligations by the business actor to the Business Competition Supervisory Commision about corporation action in the form of incorporation, fusion, or company share acquition that caused asset value or sales value is ecxceed specific value. This article concluded that notification is an important instrument to prevent monopolistic practices and unfair competition, because a corporation action has an influence towards business competition, that can increase market concentration and this can make a product price more higher and business actor’s market power become bigger so that can threatening small business actor. However, the notification nowadays applied in Indonesia is notification to the commission after the corporation action has been done, or as known as post-notification, actually is not effective to prevent monopolistic practices and unfair competition, because of the notification is delivered after the corporation action has been done, so that in case the Commission assess that the corporation action is causing monopolistic practices and unfair competition then the revocation is complicated. Therefore, this article is encouraging notification to be done before corporation action is started, as known as pra-notification, so monopolistic practices and unfair competition possibility can be detected earlier and can be prevented. Abstrak Artikel ini membahas notifikasi aksi korporasi dalam perspektif hukum persaingan usaha. Notifikasi aksi korporasi adalah kewajiban pemberitahuan oleh pelaku usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas aksi korporasi baik dalam bentuk penggabungan, peleburan, maupun pengambilalihan saham perseroan yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Artikel ini menyimpulkan, notifikasi merupakan instrumen penting dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dikarenakan aksi korporasi berpengaruh terhadap persaingan usaha, yaitu menyebabkan bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi dan kekuatan pasar pelaku usaha menjadi semakin besar sehingga dapat mengancam pebisnis kecil. Namun demikian, notifikasi yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu pemberitahuan kepada Komisi setelah aksi korporasi selesai dilakukan, atau yang dikenali dengan post-notifikasi, sesungguhnya tidak efektif mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dikarenakan notifikasi disampaikan setelah aksi korporasi selesai dilakukan, sehingga dalam hal Komisi menilai aksi korporasi menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka pembatalan jelas mengalami kerumitan. Oleh karenanya, artikel ini mendorong notifikasi dilakukan sebelum aksi korporasi dilakukan, yang disebut dengan pra-notifikasi, agar kemungkinan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diketahui sejak dini dan dapat dicegah.
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani Tita Novitasari
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.801 KB) | DOI: 10.22437/ujh.2.1.119-145

Abstract

This article discusses the role and involvement of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing the Baitul Maal wa Tamwil (BMT) institution, especially in relation to the protection of illegal BMT customers. After the legislation and enactment of Law Number 1 of 2013 about Microfinance Institutions (UULKM), the establishment, guidance, regulation, and supervision of BMTs have changed. BMT organizations that originally could have been in the form of cooperative, foundation, limited liability companie, and even non-governmental organization, now must be in the form of cooperative or limited liability companie. However, in terms of guidance, OJK still needs to coordinate with ministries that carry out cooperative and domestic affairs, and therefore LKM guidance are actually under three authorities: OJK, the Ministry of Cooperatives and SMEs, and the Ministry of Home Affairs. Whereas in terms of regulation and supervision, authority is absolutely in OJK. The validity of UULKM also requires BMT to obtain a business license from OJK, and if not, the status means illegal. Taking the BMT (illegal) Global Insani case as an example, this article shows the role of OJK in BMT supervision has been expanded, from the institutional to the consumer protection aspects. Consumer protection efforts that can be done by OJK are through the mechanism of complaint, investigation, reporting, and prosecution. Abstrak Artikel ini membahas peran dan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT), terutama dikaitkan dengan perlindungan nasabah BMT ilegal. Pasca dibentuk dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM), maka pendirian, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan BMT menjadi berubah. Organisasi BMT yang semula dapat berupa koperasi, yayasan, perseroan terbatas, dan bahkan kelompok swadaya masyarakat, saat ini harus berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Namun demikian, dalam hal pembinaan, OJK masih perlu berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggerakan urusan koperasi dan dalam negeri, dan karenanya LKM sesungguhnya berada di bawah tiga otoritas, yaitu OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan dalam hal pengaturan dan pengawasan, kewenangan secara absolut ada pada OJK yang. Keberlakuan UULKM juga mewajibkan BMT memperoleh izin usaha dari OJK, dan jika tidak, statusnya berarti ilegal. Dalam artikel ini ditunjukkan, dengan mengambil contoh BMT (ilegal) Global Insani, peran OJK dalam pengawasan BMT telah diperluas, dari aspek kelembagaan hingga aspek perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dapat dilakukan OJK ialah melalui mekanisme pengaduan, penyelidikan, hingga pelaporan dan penuntutan.
Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief Muhammad Rustamaji
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.07 KB) | DOI: 10.22437/ujh.2.1.193-223

Abstract

This article discusses the legal thought from Barda Nawawi Arief, named biomijuridika. The concept of biomijuridika is actually an invitation for legal learner to reflect on whether the life of law and the development of law in Indonesia are secular. If jurisprudence contains in it the science of “regulating or arranging”, Barda questioned is not “God Most Regulating and Arranging”, and therefore the law must also be in accordance with God’s teachings. Therefore according to Barda, legal education and legal science in Indonesia should not be secular. Consequently, legal education and national law must also explore and examine the law of the One Godhead. This article shows that in the Indonesian context, the biomijuridika of Barda are actually in line with the Pancasila as the state foundation. On the basis of Pancasila, the life of the nation and state of Indonesia must be based on the Pancasila, which in the life of the law means must, one of them, be based on the One Godhead. However, the legal thought of biomijuridika from Barda still seems to leave a discourse space that seems to have not been answered thoroughly, namely when this concept was proposed as one of the alternative models of legal reform especially in the field of criminal law. Such criticism in particular can be examined in the facets of the development of theoretical and practical law. Abstrak Artikel ini membahas pemikiran hukum dari Barda Nawawi Arief yang diberi nama biomijuridika. Konsep biomijuridika sejatinya sebuah ajakan bagi pembelajar hukum untuk merenung tentang apakah kehidupan berhukum dan pengembangan hukum di Indonesia bersifat sekuler. Jika ilmu hukum mengandung di dalamnya ilmu “mengatur atau menata”, Barda mempertanyakan bukankah “Tuhan Maha Mengatur dan Maha Menata”, dan karenanya hukum pun mesti sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya menurut Barda pendidikan hukum dan ilmu hukum di Indonesia seharusnya tidak bersifat sekuler. Konsekuensinya, pendidikan tinggi hukum dan ilmu hukum nasional harus juga menggali dan mengkaji ilmu hukum berketuhanan Yang Maha Esa. Artikel ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, biomijuridika dari Barda sesungguhnya sejalan dengan dasar negara Pancasila. Dengan dasar negara Pancasila, maka kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia mesti didasarkan pada Pancasila, yang dalam kehidupan berhukum berarti mesti, salah satunya, didasarkan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun demikian, pemikiran hukum biomijuridika dari Barda tampaknya masih menyisakan ruang diskursus yang agaknya belum dijawab dengan tuntas, yaitu ketika konsep ini diajukan sebagai salah satu model alternatif pembaruan hukum utamanya pada bidang hukum pidana. Kritik demikian khususnya dapat dicermati pada faset pengembanan hukum teoretis dan pengembanan hukum praktis.
Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif M. Yasin al Arif
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.327 KB) | DOI: 10.22437/ujh.2.1.169-192

Abstract

This study aims to find the problem of law enforcement in Indonesia through social analysis and using the progressive legal as a new paradigm in law enforcement in Indonesia. So the assumption used is to make the law a social phenomenon. The formulation of the problem in this research are what the problem in law enforcement against respect for human dignity is, and how the progressive law provide a new paradigm in law enforcement so as not to deviate from the values ​​that live in society. This study uses the socio-legal research method using social approach methods and normative juridical approaches. This article concludes, first, the problem of law enforcement is caused by the strong influence of the positivistic legal paradigm to make values ​​in society hit and ignored; errors in interpreting the law which is interpreted in a letter from the written articles; and the lack of strictness of a provision contained in legislation that opens the gap for the possibility of deviation by the implementers. Second, progressive law can be an alternative as well as a solution in law enforcement that reflects the values ​​of justice in society. With progressive law, actors in law enforcement must have a progressive perspective so that they are not confined to legal formalism in order to uphold the values ​​of justice in society, including through “the law makes happiness”, “punishing it reconciles”, “seeing the context behind the text”; and “using conscience in law enforcement”. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menemukan problematika penegakan hukum di Indonesia melalui analisa sosial dan menggunakan hukum progresif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Asumsi yang digunakan adalah menjadikan hukum sebagai gejala sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi problem dalam penegakan hukum terhadap penghormatan martabat manusia, dan bagaimana hukum progresif memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan sosial dan yuridis normatif. Artikel ini menunjukkan, pertama, problematika penegakan hukum disebabkan kuatnya pengaruh paradigma legal positivistik sehingga nilai-nilai di masyarakat menjadi ditabrak dan diabaikan; kekeliruan dalam menafsirkan hukum yang dimaknai secara tekstual dari pasal-pasal yang tertulis; dan kurang tegasnya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga membuka celah kemungkinan penyimpangan oleh para pelaksananya. Kedua, hukum progresif bisa menjadi alternatif sekaligus solusi dalam penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan hukum progresif, penegak hukum harus mempunyai cara pandang progresif agar tidak terkungkung pada formalisme hukum demi menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, antara lain melalui “hukum membuat bahagia”, “menghukum itu mendamaikan”, “melihat konteks di balik teks”; dan “menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum”.
Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional Hikmahanto Juwana
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.807 KB) | DOI: 10.22437/ujh.2.1.1-32

Abstract

This article seeks to discuss responsibilities the state should take into consideration in the ratification process of international agreements. Such a discussion is needed due to many international agreements that Indonesia has participated in, either by signing orby ratification in the forms of legislations or presidential decrees. It is concluded from the article that there are two responsibilities have to be taken in the process of ratification; first, ensuring the compliance of any international agreements with the Constitution. Not only do the Constitution functions as agrand norm in the hierarchy of Indonesian law, the compliance with the Constitution is also urgent to ensure the uniformity of government perception when dealing with the international agreements with the people’s perception and to avoidany vested interests from other countries against the sovereignty of Indonesia considering that the international agreements might have been used as political instruments by one country over the others. Second, the responsibility to transform the international agreements into the national laws. The transformation, particularly of the international agreements with law making treaties, is essential to change any regulations of certain countries into legislations in other countries. Abstrak Artikel ini membahas kewajiban apa saja yang harus dilakukan negara dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Pembahasan ini diperlukan karena telah banyak perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia, baik melalui penandatanganan maupun ratifikasi dalam bentuk pengesahannya berupa undang-undang atau peraturan presiden. Artikel ini menyimpulkan ada dua kewajiban yang harus dilakukan dalam proses ratifikasi, yaitu, pertama, memastikan keselarasan perjanjian internasional dengan Konstitusi. Selain karena Konstitusi merupakan norma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, keselaran dengan Konstitusi juga diperlukan untuk memastikan kesamaan persepsi pemerintah ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional dengan persepsi rakyat dan memastikan terhindarnya intervensi terselubung yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara mengingat perjanjian internasional kerap dijadikan instrumen politik oleh satu negara terhadap negara lain. Kedua, kewajiban mentransformasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Kewajiban transformasi ini, terutama pada perjanjian internasional yang memiliki substansi “law making treaties”, dilakukan untuk mengubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara, dalam hal ini berarti perlu penerjemahan ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan suatu negara.
Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya Alif Muhammad Ardani
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.969 KB) | DOI: 10.22437/ujh.2.1.147-168

Abstract

This article discusses the cancellation or revocation of patents registered in Indonesia and their causes. Revocation or cancellation of a patent is a form of law enforcement of patents that have been registered, because the invention given a patent is not eligible for a patent or the patent owner does not carry out his obligations. With a revocation, the exclusive right of the inventor or patent holder to use his invention will be lost. The results showed, first, the revocation of patents so far was dominated by patents and not simple patents, and most of them were from abroad. However, this fact does not mean that domestic patents are far more applicable or more compliant with statutory provisions, but it must also be related that the number of patents registered in Indonesia so far is mostly from abroad. Second, the revocation of patents was dominated by patent holders who do not carry out patent maintenance fees. This is because patents that have been registered are considered unproductive so it is difficult to apply in the industry; research development that requires a large enough cost so that it results in accumulation of patent maintenance payments; and the transition of provisions regarding the cost and maintenance period of patents from the old Patent Law (2001) to the new Law (2016) which is relatively unknown. Abstrak Artikel ini membahas perkembangan pembatalan atau penghapusan paten terdaftar di Indonesia beserta faktor yang menyebabkannya. Penghapusan atau pembatalan paten merupakan suatu bentuk penegakan hukum terhadap paten yang sudah terdaftar, disebabkan invensi yang diberi paten tidak layak mendapatkan paten atau pemilik paten tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan pembatalan atau penghapusan, maka hak eksklusif inventor atau pemegang paten untuk menggunakan invensinya akan menjadi hilang. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pembatalan atau penghapusan paten terdaftar sejauh ini didominasi pada paten dan bukan paten sederhana, dan sebagian besar berasal dari luar negeri. Namun demikian fakta ini tidak berarti bahwa paten dalam negeri jauh lebih aplikatif atau lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus dikaitkan bahwa jumlah paten terdaftar di Indonesia sejauh ini memang sebagian besar berasal dari luar negeri. Kedua, penghapusan paten terdaftar didominasi oleh pemegang paten yang tidak melakukan biaya pemeliharaan paten. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh paten yang telah terdaftar dinilai tidak produktif sehingga sulit diterapkan dalam industri; pengembangan riset yang memerlukan biaya yang cukup besar sehingga mengakibatkan akumulasi pembayaran pemeliharaan paten; dan peralihan ketentuan mengenai biaya dan masa pemeliharaan paten dari UU Paten lama (Tahun 2001) ke UU baru (Tahun 2016) yang relatif belum dipahami.

Page 1 of 1 | Total Record : 8