cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Undang: Jurnal Hukum
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25987941     EISSN : 25987933     DOI : -
Core Subject : Social,
Undang: Jurnal Hukum merupakan terbitan ilmiah berkala bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media pembahasan hukum––yang dalam bahasa Melayu disebut Undang––dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit pertama pada April 2018, Undang: Jurnal Hukum terbit dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Dalam setiap terbitannya, Undang: Jurnal Hukum memuat tujuh artikel hasil penelitian atau pengkajian hukum dan satu artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2021)" : 8 Documents clear
Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan dan Perubahan Muhammad Bahrul Ulum
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.2.309-343

Abstract

Election becomes the main feature of liberal democracy and a prerequisite of the working of democracy. After Indonesia’s reformation, an election has played an important role in engaging citizens to participate in the government. It includes the subsequent introduction of elections at the local level that portrays an increasing role of citizens in democracy at the grassroots. Consequently, every position of the regional head, both at the provincial and district/city levels, should involve citizens’ direct intervention to implement “the regional head to be democratically elected”, the norm outlined in Article 18 (4) of the 1945 Constitution. This paper aims to trace the historical trajectory and development of the direct regional head election and analyze the extent to which its continuities and changes in the last two decades have linkages to the performance of Indonesian democracy. By examining the relevance of regional head elections to Indonesia’s contemporary democracy after two decades of reform, this paper specifically reflects on the interpretation of the above constitutional norm through regional head elections, which in practice become problematic because money politics is often unavoidable. This money politics in this local election encourages the regression of the Indonesian democracy because direct regional head elections do not necessarily reduce vote manipulation as had been practiced in regional head votings by members of the Regional People’s Representative Council. Abstrak Pemilu menjadi substansi utama dalam demokrasi liberal dan merupakan prasyarat berfungsinya demokrasi. Setelah reformasi Indonesia, pemilu berperan penting dengan melibatkan warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang kemudian mencakup dikenalkannya pemilihan tingkat lokal sebagai peningkatan peran warga negara dalam demokrasi di akar rumput. Oleh karena itu, setiap jabatan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus melibatkan intervensi langsung warga negara untuk melaksanakan “kepala daerah dipilih secara demokratis”, norma yang dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri lintasan sejarah dan perkembangan pemilihan kepala daerah langsung serta menganalisis sejauh mana kesinambungan dan perubahannya dalam dua dekade terakhir memiliki keterkaitan dengan kinerja demokrasi Indonesia. Dengan mengkaji relevansi pemilihan kepala daerah terhadap demokrasi kontemporer Indonesia setelah dua dekade reformasi, tulisan ini secara khusus merefleksikan interpretasi norma konstitusi di atas melalui pemilihan kepala daerah yang dalam praktiknya menjadi problematik karena sering tidak dapat terhindarkan dari politik uang. Politik uang dalam pemilihan kepala daerah ini mendorong regresi demokrasi di Indonesia karena pemilihan secara langsung tidak serta merta dapat mengurangi praktik manipulasi suara sebagaimana yang pernah dipraktikkan dalam pemilihan kepala daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Ari Wibowo; Ivan Agung Widiyasmoko
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.2.345-369

Abstract

This article discusses two issues, firstly, judges’ considerations (ratio decidendi) in deciding cases of narcotics crimes with punishment below a special minimum, and secondly, the theories of the punishment purpose used by judges in deciding cases of narcotics crimes with punishment below a special minimum. This article concludes that judges' considerations in deciding ten cases of narcotics crimes with punishment below a special minimum are based on certain criteria in the form of conditions related to the crime and the defendant. In addition, the judges' considerations are also based on SEMA No. 3 of 2015 and SEMA No. 4 of 2010. Meanwhile, there are 6 out of 10 court decisions used the relative or utilitarian theory, and others used the absolute or retributive theory. Justice is the basis used by judges in deviating from special minimum provisions, so that the use of relative theory as a punishment purpose shows the inconsistency of judges. This is because justice in punishment is proportionality which is part of modern absolute theory. Judges may use a combined theory of absolute theory and relative theory. Abstrak Artikel ini membahas dua permasalahan, pertama, pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus, dan kedua, teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 10 putusan pengadilan diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu berupa keadaan-keadaan baik yang berhubungan dengan tindak pidana maupun terdakwanya. Selain itu pertimbangan hukum hakim juga didasarkan pada SEMA No. 3 tahun 2015 dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Adapun terkait dengan teori tujuan pemidanaan, sebanyak enam dari 10 putusan pengadilan yang di dalamnya digunakan teori relatif atau tujuan, sementara sebanyak lima putusan di dalamnya digunakan teori absolut atau pembalasan. Dasar yang digunakan hakim dalam menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus adalah keadilan, sehingga penggunaan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan menunjukkan ketidakkonsistenan hakim. Hal ini karena keadilan dalam pemidanaan adalah proporsionalitas yang merupakan bagian dari teori absolut modern. Hakim bisa saja menggunakan teori gabungan teori absolut dan teori relatif.
Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi Udin Silalahi; Beatrix Tanjung
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.2.371-401

Abstract

The composition agreement that has been approved or homologated by the commercial court in the process of Suspension of Obligation for Payment of Debt (PKPU), should bind the parties, except for creditors who do not agree to the composition plan. In practice, there are creditors who re-submit a PKPU process, even though there has been a composition agreement, as stated in the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court No. 80/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Normatively, the law does not prohibit the submission of repeated PKPU applications. In this article will be discussed how is the actual position and legal implication of the composition agreement in the repeated PKPU process, because the composition agreement that has been ratified by the Commercial Court is binding on all creditors; meanwhile, in the recurring PKPU, the Commercial Court issues a new composition agreement. This article concludes, firstly, the composition agreement in the repeated PKPU process remains valid even though the temporary repeated PKPU is granted by the court. Second, the legal consequence of the granting of repeated PKPU, the previous composition agreement remains valid and until the new composition agreement legitimated and the debts of the PKPU Respondent are renewed into the new composition agreement. Abstrak Perjanjian perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homologasi pengadilan niaga dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seharusnya mengikat para pihak, terkecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut. Dalam praktiknya, ada kreditor yang mengajukan ulang suatu proses PKPU, sekalipun telah ada perjanjian perdamaian, sebagaimana pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Secara normatif, undang-undang tidak melarang pengajuan permohonan PKPU berulang. Dalam artikel ini dibahas, bagaimana sebenarnya kedudukan dan implikasi hukum dari perjanjian perdamaian pada proses PKPU berulang, karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga mengikat kepada semua kreditor, sementara dalam PKPU berulang, Pengadilan Niaga mengeluarkan perjanjian perdamaian baru. Artikel ini menyimpulkan, pertama, perjanjian perdamaian dalam proses PKPU berulang kedudukannya tetap sah walaupun PKPU sementara berulang dikabulkan oleh pengadilan. Kedua, akibat hukum dikabulkannya PKPU berulang, perjanjian perdamaian yang terdahulu tetap sah dan berlaku sampai disahkannya perjanjian perdamaian yang baru dan utang-utang Termohon PKPU berulang diperbarui ke dalam perjanjian perdamaian yang baru.
Perkembangan Konseptual dan Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan Pasca-Perubahan Konstitusi Mei Susanto
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.2.403-439

Abstract

The existence of constitutional conventions in Indonesia after the Amendment of the 1945 Constitution is problematic due to the abolition of the Explanation of the Constitution. Through a conceptual approach, this article answers its problem that constitutional conventions still exist because conventions are sub-systems that are always attached and present in the state constitutional system everywhere, including Indonesia. This article further discusses the development of constitutional conventions starting from the doctrine presented by Dicey in 1885 to current opinions by classifying the development of the term, source/rise, function, binding and obedience, mode of change, and the role of the court. From these developments, the understanding of constitutional conventions in Indonesia cannot be based on old doctrines or examples that tend to be out of date because conventions adapt like 'amoeba', not only in the context of carrying out the constitutional process but also filling in the gaps to complete the constitutional law supposed to be filled in by written law. Therefore, there are two important urgencies: first, academic urgency in the form of enrichment and deepening of conventions through teaching and research; second, the urgency of the constitutional practice of the Indonesian constitutional system, especially conventions that strengthen the principle of the constitution, democracy, and political accountability, both in executive institutions, the legislature, including the courts. The constitutional practice is not enough just to look at the written constitutional law, but also the principles, ethics, and morality accompanying the Indonesian constitutional system. Abstrak Eksistensi konvensi ketatanegaraan di Indonesia Pasca-Perubahan Konstitusi UUD 1945 kerap dipersoalkan sebagai dampak dihapuskannya bagian Penjelasan. Melalui pendekatan konseptual, artikel ini menjawab persoalan tersebut bahwa konvensi ketatanegaraan tetaplah eksis karena konvensi merupakan sub-sistem yang selalu melekat dan hadir pada sistem ketatanegaraan negara di mana-pun termasuk Indonesia. Artikel ini lebih jauh membahas perkembangan konvensi ketatanegaraan mulai dari doktrin yang disampaikan Dicey pada 1885 sampai dengan pendapat-pendapat kontemporer, dengan mengelompokkan pada perkembangan istilah, awal mula terbentuk, fungsi, daya ikat dan kepatuhan, cara perubahan, serta peranan pengadilan. Dari perkembangan tersebut, maka pemahaman terhadap konvensi ketatanegaraan di Indonesia tidak dapat disandarkan pada doktrin maupun contoh-contoh lama yang cenderung out of date, karena konvensi beradaptasi layaknya ‘amoeba’, tidak hanya dalam rangka menjalankan proses ketatanegaraan, namun juga mengisi kekosongan guna menyempurnakan hukum ketatanegaraan yang seharusnya diisi oleh hukum tertulis. Karena itu, terdapat dua urgensi penting: pertama urgensi akademik berupa pengayaan dan pendalaman konvensi melalui pengajaran dan penelitian; kedua, urgensi praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia khususnya konvensi yang memperkuat sendi konstitusi, demokrasi dan akuntabilitas politik, baik pada lembaga ekskekutif, legislatif, termasuk pengadilan. Penyelenggaraan negara sejatinya tidak cukup hanya dengan melihat hukum ketatanegaraan tertulis semata, melainkan dibutuhkan juga prinsip, etika dan moralitas yang membersamai ketatanegaraan Indonesia.
Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal Rikardo Simarmata
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.2.281-308

Abstract

After the implementation of state policy on the unification of the national justice system in 1951, the customary courts are still functioning and are part of the existing customary law system. In fact, this policy abolished the position of customary court as part of the formal justice system. Customary courts continue to function after that period because the said policies did not aim to abolish the existence of customary courts, yet to negate the binding force of its decisions. Moreover, afterwards the state implemented legislation which recognizes informal forums for dispute resolution, including customary courts. The state even enacted laws and regulations whose provisions to eliminate criminal charges against someone who has been decided and given customary sanctions by the customary court. However, such legislative policies and politics do not aim to provide a strong formal position for customary courts so that they can play an important role as a dispute resolution forum favored by justice-seeking communities. This paper uses two methods to discuss the position and role of customary justice in the national justice system. The first method is by discussing two legal ideas, namely Law and Development and Access to Justice. The second method is to compare the legal politics of customary justice in two countries, namely Eritrea and Papua New Guinea. The discussion through these two methods leads this paper to a proposal regarding the need to reconsider giving binding force to customary court decisions. Abstrak Pasca-pemberlakuan kebijakan unifikasi sistem peradilan nasional pada 1951, peradilan adat tetap hidup dan menjadi bagian dari eksistensi sistem hukum adat. Padahal, kebijakan ini menghapus kedudukan peradilan adat sebagai bagian dari sistem peradilan formal. Peradilan adat tetap berfungsi setelah periode tersebut karena kebijakan unifikasi tidak bermaksud untuk mengakhiri eksistensi peradilan adat, melainkan meniadakan kekuatan mengikat dari putusannya (binding force). Apalagi, setelah itu negara memberlakukan politik legislasi yang mengakui forum-forum informal penyelesaian sengketa, termasuk peradilan adat. Bahkan, dalam perkembangannya, bermunculan peraturan perundang-undangan yang mempunyai ketentuan menghilangkan tuntutan pidana pada seseorang yang sudah diputuskan dan diberikan sanksi adat oleh peradilan adat. Kebijakan dan politik legislasi mengenai peradilan adat yang seperti itu memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional. Tulisan ini menggunakan dua metode untuk mendiskusikan bagaimana kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional. Metode pertama dengan mendiskursuskan dua pemikiran hukum yaitu Law and Development dan Access to Justice. Kedua pemikiran ini memiliki tesis-tesis yang diametral mengenai kedudukan peradilan adat. Metode kedua yaitu membandingkan dengan politik hukum terhadap peradilan adat di dua negara yaitu Eritrea dan Papua Nugini. Pembahasan lewat dua metode tersebut membawa tulisan ini pada suatu usulan mengenai perlunya mengembalikan kedudukan peradilan adat sebagai hanya forum perdamaian menjadi pengadilan yang putusannya bersifat mengikat.
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme Helmi Helmi
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.2.441-472

Abstract

The arrangement of regional regulations in Indonesia has now become an urgent due the fact that those regulations are problematic with regards to their quantity and content. As an effort of encouraging such arrangement, this article proposes the use of omnibus law in making the regulations. Theoretically, the omnibus law is a method or technique of making regulations from which a regulation is formed in order to amend, repeal, or enact many regulations simultiniously. Such the method is worth considerations to be used in the arrangement of regulations as a way out of so many regulations, some of which are problematic in their substances. As long as the regional regulations are concerned, this method is also necessary as a response to the Job Creation Law which has already been established under the method of Omnibus Law. It is an evidence that the Job Creation Law and its implementing regulations require synchronization and harmonization in level of local regulations. The mechanism can be implemented in such a way through inventory and analysis of several regional regulations with similar content, after which they are formed and compiled into one regional regulation. Regional regulations whose contents have been merged shall be declared revoked and invalid in order to be functional in use rather than just amending or revoking some articles and inserting the new ones as in the Job Creation Law. Abstrak Penataan peraturan daerah menjadi perlu dilakukan seiring semakin terungkapnya berbagai permasalahan regulasi di daerah, baik berkenaan dengan jumlah maupun materi muatan. Dalam upaya mendorong penataan regulasi di daerah, artikel ini mengusulkan penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan perda melalui bahasan urgensi dan mekanisme penggunaan omnibus law dalam pembentukan perda. Omnibus law sendiri adalah metode atau teknik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara membentuk satu peraturan untuk mengubah, mencabut, atau mengesahkan beberapa peraturan sekaligus. Metode ini layak dipertimbangkan untuk digunakan dalam penataan perda guna mengatasi jumlah perda yang banyak dan sebagian di antaranya bermasalah secara substansi. Dalam level perda, metode ini juga urgen dalam rangka merespons Undang-Undang Cipta Kerja yang telah terlebih dahulu dibentuk dengan metode omnibus law, mengingat Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya membutuhkan pembenahan pada perda agar sinkron dan harmonis. Mekanisme yang dapat ditempuh adalah inventarisasi dan analisis beberapa perda yang materi muatannya sejenis atau serumpun untuk kemudian dibentuk dan dihimpun dalam satu perda. Berbagai perda yang materi muatannya telah digabung harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, agar memudahkan penggunaannya dibandingkan sekadar melakukan perubahan atau mencabut beberapa pasal dan menyisipkan beberapa pasal baru seperti dilakukan pada Undang-Undang Cipta Kerja.
Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Ahmad Redi; Luthfi Marfungah
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.2.473-506

Abstract

Mineral and coal mining activities in Indonesia have been going on for a long time, and because of that, many legal instruments that support them have been established. This article traces the development of mineral and coal mining policies from the colonial period to the current reform, with the aim of capturing in general the dynamics of the existing policy developments. The study of this article shows that mining policies during the colonial period were part of the politics of colonialization, so that they were exploitative and monopolistic in character. For this purpose, a concession/permit management system is applied. After independence, the spirit of nationalism was embodied in a law that allowed for the nationalization of foreign mining companies, as well as closing the meeting for foreign investment. However, since 1967, foreign investment has been widely opened, as well as the introduction and use of an enterprise system based on a contract of work, a work agreement, and a mining authorization. Post-reformation, with the spirit of decentralization and regional autonomy, mining policy was directed to support the authority of mining management by local governments, and at the same time, started to use a system of exploitation based on mining business permits. Recent developments, the authority of this local government was taken over by the central government. The various dynamics of these developments show that mineral and coal mining has always been seen as a strategic commodity so that it deserves to be contested, whether it was formerly by the colonial authorities or later by the central and local governments, and laws were then enacted to support these goals. Abstrak Aktivitas pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dan karena itu, instrumen hukum yang mendukungnya tentu telah banyak pula dibentuk. Artikel ini menelusuri perkembangan kebijakan pertambangan mineral dan batubara dari masa kolonial sampai reformasi saat ini, dengan tujuan memotret secara umum dinamika perkembangan kebijakan yang ada. Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan pertambangan pada masa kolonial merupakan bagian dari politik kolonialisasi, sehingga berwatak eksploitatif dan monopolistik. Untuk kebutuhan tersebut, diberlakukan sistem pengusahaan konsensi/izin. Setelah kemerdekaan, semangat nasionalisme dituangkan dalam hukum yang memungkinkan dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang asing, sekaligus menutup rapat bagi investasi asing. Namun, sejak 1967, investasi asing dibuka lebar, sekaligus mulai diperkenalkan dan digunakan sistem pengusahaan berdasarkan kontrak karya, perjanjian karya, dan kuasa pertambangan. Pasca-reformasi, dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, maka kebijakan pertambangan diarahkan untuk mendukung kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah, dan pada saat bersamaan, mulai digunakan sistem pengusahaan berdasarkan izin usaha pertambangan. Perkembangan terkini, kewenangan pemerintah daerah ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Berbagai dinamika perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan mineral dan batubara selalu dipandang sebagai komoditas strategis sehingga layak diperebutkan, entah itu dulunya oleh penguasa kolonial maupun belakangan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan hukum kemudian diadakan untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut.
Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya Imam Mustofa; Ahmad Syarifudin; Dri Santoso
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.2.507-535

Abstract

This article discusses Islamic legal thought of Abdurrahman Wahid. According to this article, Wahid’s fiqh used the contemporary knowledge system as a core paradigm. Wahid used a concept called Pribumisasi Islam to try to unify the cultures where Islam arrived and lived. He attempted to contextualize nash and issue in Indonesia using the pribumisasi Islam idea. Wahid’s fiqh did not modify the nash; rather, it refined and expanded its application, contextualized Islam, and harmonized it within the times to meet the needs of society. Wahid refused to formalize Islamic law in Indonesia in its application. Aside from historical reasons, he claimed that Islam has a universal component that has contributed to the development of human values. Formalizing Islamic law in a multicultural and pluralistic country goes against the universality of Islamic teaching. Furthermore, the formulation of Islamic law based on conventional sources is partially irrelevant in this day. Wahid tended to apply Islamic values to everyday life rather than displaying Islam through numerous symbols. Abstrak Artikel ini membahas pemikiran hukum Islam Abdurrahman Wahid. Penggalian terhadap pemikiran hukum Islam Wahid menemukan bahwa fikih Wahid menggunakan sistem pengetahuan modern sebagai basis paradigma. Wahid mengharmonisasikan antara Islam dan adat di mana Islam datang dan tinggal, konsep yang kemudian dinamakan dengan Pribumisasi Islam. Di dalam Pribumisasi Islam, Wahid menjadikan pemahaman terhadap nash dikontekstualisasikan dengan masalah yang ada di Indonesia. Fikih Wahid tidak mengubah nash, melainkan mengubah dan mengembangkan pengaplikasiannya saja, menginterpretasikan Islam secara kontekstual dan menyelaraskan dengan perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penerapannya, Wahid menolak formalisasi hukum Islam di Indonesia. Wahid mendasarkan pada pertimbangan historis di mana para pendiri bangsa saat itu menyepakati untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara teokratis, dan karena Islam memiliki dimensi universalisme yang telah memberi sumbangsih dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan. Memformalisasikan hukum Islam di dalam negara yang multikultur dan plural tidak sejalan dengan sifat universalitas ajaran Islam. Alasan yang lain, formulasi hukum Islam dalam kitab-kitab klasik sebagian tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini, bila coba untuk diaplikasikan tidak menutup kemungkinan justru akan melahirkan masalah-masalah baru. Wahid lebih condong untuk menerapkan Islam secara substantif ketimbang memamerkan Islam melalui beragam simbol.

Page 1 of 1 | Total Record : 8