Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

jiip
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 2460142X. EISSN : 25484931 DOI : -

Core Subject : Social,

Environmental Science Social Sciences

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.

Arjuna Subject : -

Articles 99 Documents

2 3 4 5 6

Gerakan sosial Nahdlatul Ulama: Studi kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang Muhammad Luthfil Hakim
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan mengenai gerakan sosial PCNU Kota Malang pada tahun 2010-2015 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial karya Mc Adam, Mc Charty dan Zald. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial Nahdlatul Ulama’ (NU) pada masa reformasi memiliki pola yang berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa reformasi, strategi gerakan NU mengedepankan tiga cara yakni melalui program struktural, dakwah, dan mediasi. Dengan melakukan studi kasus di PCNU Kota Malang penelitian ini menemukan bahwa gerakan NU di era reformasi muncul dan dapat eksis akibat adanya keterbukaan struktur sosial dan ketidakseimbangan politik di Kota Malang. Proses tersebut kemudian juga dikuatkan oleh kekuatan aktor perubahan PCNU Kota Malang yang meliputi: ulama’ (kyai), aktivis, politisi dan akademisi.

Dekontruksi atas konsepsi orang kuat: Studi kasus kepemimpinan transformatif di Masjid Jogokaryan Nuruddin Al Akbar
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Artikel ini berupaya menelaah relasi antara eksistensi orang kuat lokal dan demokrasi. Studi ini secara spesifik akan mengambil studi kasus di Masjid Jogokaryan dengan orang kuat di masjid tersebut yakni Jazir Asp. Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh menjamurnya karya-karya yang membahas tentang eksistensi orang kuat lokal paska reformasi, baik yang dilakukan peneliti asing maupun Indonesia, namun mereka cenderung memandangnya dari sisi negatif. Artikel ini berupaya untuk mengambil cara pandang yang berbeda dari perspektif yang dominan tersebut, dimana mencoba melihat eksistensi orang kuat lokal secara lebih positif. Temuan dari artikel ini menunjukkan bahwa orang kuat di Masjid Jogokaryan, yakni Jazir Asp berkontribusi bagi proses demokratisasi ruang publik dengan cara membuka dan menjamin pluralitas wacana keagamaan di masjid tersebut, yang salah satunya tercermin dari menjamurnya kajian keagamaan dari berbagai kelompok Islam yang berbeda pemahaman di masjid tersebut tanpa masing-masing pihak mengganggu aktivitas kelompok yang lain.

Studi ruang terbuka hijau dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Semarang Supratiwi Supratiwi
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Kondisi lingkungan yang makin rusak tentu diperlukan upaya untuk memperbaikinya. Pemerintah bisa melakukannya dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut berlangsung di Kota Semarang. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukan penataan RTH di Kota Semarang menurut Perda No 7 Tahun 2010 telah mencapai 40%. Artinya, telah melampaui target minimal 30% yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Angka tersebut jika dihitung secara keseluruhan di Kota Semarang. Sumbangan terbanyak berasal dari daerah pinggiran kota; seperti Gunungpati dan Mangkang. Namun untuk kawasan dalam perkotaan sendiri targetnya belum tercapai. Adapun terkait dengan penghargaan Adipura dan predikat sebagai Kota Hijau, jika dilihat dari ketersediaan RTH Kota Semarang telah memenuhi syarat. Tetapi aspek pemerataan tiap kecamatan belum diperhatikan. Rekomendasinya bahwa pemerintah Kota Semarang harus lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan penataan RTH ini dengan menambah anggaran dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dan pihak swasta juga harus ditingkatkan.

Dari identitas ke ideologi: Penguatan arah kebijakan programatik partai politik Laila Kholid Alfirdaus
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Sebagaimana disepakati berbagai pihak, persoalan partai politik di Indonesia saat ini secara mendasar terletak pada karakter pragmatisme yang makin menguat. Partai dianggap kehilangan ruh idologisnya sehingga menyebabkan arah kebijakan yang diadvokasi partai menjadi miskin identitas. Publik dan masyarakat pemilih kesulitan membedakan orientasi kebijakan partai karena partai seringkali merespon isu-isu nasional sehari-hari hanya berdasarkan pertama, kepentingan elektoral, dimana partai menolak atau mendukung sebuah kebijakan hanya berdasarkan hitung-hitungan pemeliharaan suara di pemilu. Partai oposisi akan selalu menolak ide partai berkuasa, dan sebaliknya, partai berkuasa akan selalu menentang pendapat partai oposisi. Faktornya penentunya hanya terkait pada apakah partai sedang berkuasa atau menjadi oposisi, bukan pada ideologi sebagai identitas partai itu sendiri. Hasilnya, partai yang sama dapat memiliki pandangan yang berbeda atas isu yang sama di periode politik yang berbeda, tergantung apakah partai tersebut sedang menjadi partai berkuasa atau partai oposisi. Kedua, arah kebijakan partai juga seringkali lebih terkait dengan kepentingan sekelompok kecil elit didalamnya. Arah kebijakan partai dalam hal ini hanya digunakan untuk melayani kepentingan segelintir orang yang mengendalikan partai, alih-alih kepentingan publik secara luas. Hasilnya, partai nir konsistensi, menyebabkan kesulitan identifikasi arah kebijakan partai ke depan. Pilihan politik pun kemudian hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan jangka pendek, menyebabkan lemahnya afiliasi dan identifikasi politik pemilih. Dalam hal ini, kita jelas sedang menghadapi resiko pelembagaan demokrasi dan kepartaian yang lemah. Memikirkan perbaikan landasan ideologis kepartaian dengan demikian menjadi sangat krusial. Ideology shifting di tubuh partai menjadi kebutuhan yang tidak lagi terelakkan.

Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Firdaus Firdaus
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Tulisan ini mendeskripsikan tentang dampak serta faktor pendukung dan penghambat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada sektor sosial dan ekonomi. Pembaharuan operasi PLBN Aruk di desa Sebunga yang saat ini menjadi pintu masuk lintas negara, selain untuk menjaga wilayah perbatasan tentunya PLBN Aruk dapat memberikan dampak bagi masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan seperti pada sektor sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung oleh data lapangan berupa pendapat masyarakat (wawancara) terhadap dampak pembangunan PLBN Aruk. Data sekunder diperoleh langsung dari lembaga terkait dokumen dengan pembangunan PLBN Aruk. Teknik pengumpulan sampel menggunakan pemilihan sampel secara acak. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan PLBN Aruk di Desa Sebunga membawa dampak positif baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Dampak sosial yang dapat dirasakan masyarakat adalah kemudahan akesibilitas dan distribusi sarana dan prasarana publik seperti sarana pendidikan, sarana ibadah dan sarana transportasi. Selain itu sarana pengiriman barang baik pos maupun cargo lebih mudah dan murah untuk didapatkan. Pada sektor ekonomi masyarakat lebih mudah dan murah untuk mengakses komoditas pasar seperti sembako dan memiliki akses jual beli lebih mudah, sehingga membawa dampak daya saing masyarakat yang tinggi serta kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Strategi Partai Perindo jelang pemilu 2019 Andry Susanto
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Partai Perindo jelang pemilu 2019. Strategi tersebut dilihat berdasarkan strategi pendekatan yang dilakukan di internal dan eksternal partai. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang memfasilitasi eksplorasi dari fenomena yang terjadi melalui proses wawancara, dokumentasi, dan kajian literasi. Penelitian menggunakan konsep teori Huntington terkait pelembagaan partai politik, yang dikembangkan kembali oleh Vicky Randall dan Lars Svasand dengan menjelaskan aspek eksternal - internal dan struktural - kultural. Kesimpulan utama, Partai Perindo menggunakan strategi yang sesuai dengan derajat kesisteman (systemness), derajat identitas nilai (value infusion), derajat otonomi (decisional autonomy), dan citra publik (reification). Pemilu 2019 menjadi pertaruhan bagi Partai Perindo, figur ketua umum Hary Tanoesoedibjo (HT) menjadi penentu, karena sepakterjangnya otomatis berimbas pada keberlangsungan partai.

Analisis roadshow Gubernur Gandjar Pranowo sebagai perwujudan peran dan fungsi wakil pusat di daerah Erlin Nur Marfuah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Penelitian ini memfokuskan diri terhadap kajian pelaksanaan roadshow Gubernur Ganjar Pranowo Tahun 2013-2017 sebagai perwujudan peran dan fungsi Gubernur wakilpemerintah pusat di daerah serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang diperoleh agar peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat berperan optimal. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proporsi dominan menggunakan Studi pustaka dilakukan untuk membangun kerangka teori melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai teori, hasil penelitian, studi terdahulu yang telah dilakukan yang berhubungan dengan kedudukan, peran dan fungsi gubernur dalam sistem pemerintahan. Telaah dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan, data, informasi yang berkaitan dengan Roadshow Gubernur Jawa Tengah ke 35 kabupaten/kota pada tahun 2013- 2017 yang diperkuat dengan wawancara terhadap informan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah selaku OPD leading sector pelaksanaan roadshow Gubernur. Hasil temuan, ternyata Roadshow Gubernur Ganjar Pranowo Tahun 2013-2017 dilakukan tidak merata atau terjadi ketimpangan di 35 kabupaten kota. Dengan rincian Kabupaten yang sering dikunjungi adalah Kabupaten Cilacap sebanyak 36 kali dan Kabupaten yang jarang dikunjungi adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Magelang sebanyak 2 kali . Bentuk dari kegiatan Roadshow Gubernur ada 6 (enam) yaitu : Ngopi Bareng/Rembukan; Gubernur Mengajar; Silaturahmi ke Pondok Pesantren; Pengarahan SKPD Kabupaten/Kota; Peninjauan Infrastruktur dan Peninjauan UPT/Balai/UP3AD. Dari hasil identifikasi kegiatan roadshow yang dilakukan penulis, Peninjauan Infrastruktur adalah kegitan yang paling sering dilakukan.Kegiatan Roadshow Gubernur di 35 kabupaten/kota mencerminkansebagian besar perwujudan peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan menjalankan kewenangan atributif (fungsi kordinasi, pembinaan dan pengawasan).

Making rural people’s fate in the hand of urban entities? A question of natural resource governance and rural-urban linkage in Indonesia Laila Kholid Alfirdaus
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

The idea of rural-urban linkage, which is meant to tackle the issue of urban bias in development, requires trust and equality as fundamental conditions. However, building trust and promoting equality is never easy in rural-urban linkage promotion. Natural resources governance is among the areas which usually show us how difficult it is to promote rural-urban linkage for the hardships in power relations among the actors involved. As having long been noted, the issues of natural resources in Indonesia is contentious; leading to strong debate even conflict. Transparency and accountability often become big questions in natural resources governance, followed with hard deliberation between authorities, companies, and community contrary to the policy. These matters result in further problems of trust, equality, and representation, which further leads to difficulty in rural-urban linkage strengthening. As reflected from mining cases in Central Java and oil palm plantation in Central Kalimantan, we can see clearly how power relations between the pros (usually urban people represented by government apparatus and corporations) and cons (rural people; community) are usually lagging. Policy hardly counts the dissenting voices from the cons. Local authorities decide what is good and not for rural people dealing with natural resources issue. They promote economic development and poverty reduction through natural resources business, which is hardly proven. Natural resources policy is more often made one sided. Sometimes there is repression to suppress against a community that refuses the existence of corporations. This paper discusses challenges to the idea of rural-urban linkages from the experience of natural resources governance in Indonesia. From the cases we studied, we can learn that in order to promote linkage, and, further, equality between rural and urban areas, it is crucial to take into account deliberation, because urban entities are not supposed to make the rural people’s fate, just by exploiting and isolating them from decision making.

Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral Hendra Try Ardianto
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Artikel ini merupakan pengantar awal untuk membuka diskusi tentang pentingnya mengatur keuangan parpol dan kandidat. Dengan meminjam cara pandang Pierre Bourdieu tentang kuasa simbolik dan teoritisasi Herbert E. Alexander tentang pendanaan politik, maka kuasa uang dalam parpol akan dibedah lebih jauh. Menggunakan pendekatan studi pustaka, tulisan ini mendudukan lebih cermat apa resikonya jika uang mengendalikan parpol dalam mekanisme representasi. Parpol bisa mengebiri prinsip salus populi suprema lex, yakni kepentingan rakyat sebagai hukum tertinggi. Untuk itu, ada tiga lokus pengaturan keuangan parpol dan kandidat yang harus diperhatikan lebih serius, yakni kejelasan mekanisme audit keuangan, pembatasan sumbangan yang lebih ketat, dan menguatkan posisi warga agar punya kontrol terhadap parpol dan kandidat. Ketiga lokus ini menjadi prasyarat dasar untuk memperbaiki kualitas representasi politik warga pemberi suara, bukan representasi pemberi uang atau pemodal.

Kemandirian masyarakat desa wisata dalam perspektif community based tourism: Studi kasus Desa Ketengger, Kabupaten Banyumas Neny Marlina
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Pengembangan pariwisata adalah salah satu dari tiga sektor utama pembangunan di Indonesia, selain pertanian dan perikanan. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, pengembangan bisnis pariwisata juga membutuhkan peran aktif masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi industri pariwisata dan untuk melestarikan sejarah lokal serta keberadaan warisan budaya. Adapun tulisan ini akan menggunakan pendekatan Community Based Tourism (CBT) untuk melihat eksistensi Desa Wisata Ketengger Kabupaten Banyumas. Dalam pendekatan ini, komunitas dilihat bukan sekadar sebagai objek pengembangan pariwisata, tetapi juga sebagai subjek dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di desa. Dengan menerapkan manajemen pariwisata berbasis CBT, maka partisipasi masyarakat Desa Wisata Ketenger dalam pengembangan desanya bisa berjalan baik. Hasil dari penerapan CBT di Desa Ketengger adalah terjadi peningkatan keahlian dan kesadaran akan kepariwisataan, yang kemudian secara tidak langsung ikut meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan menaikan jumlah PADes setempat.

Page 4 of 10 | Total Record : 99

2 3 4 5 6

Filter by Year

2015 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA