Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Articles
99 Documents
<![CDATA[Tuntutan Aktor Daerah dan Analisis Kelayakan Dalam Wacana Otonomi Khusus Maluku Utara ]]>
<![CDATA[Syamsul Bahri Abd. Rasyid]]>;
<![CDATA[Titin Purwaningsih]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11650
<![CDATA[Berkaca pada UUD 1945 pasal 18B ayat (1) bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, maka Maluku Utara pun memiliki hak untuk menuntut status otonomi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kecemburuan aktor Maluku Utara serta uji kelayakan Maluku Utara untuk menjadi daerah otonomi khusus. Metode kualitatif-studi pustaka digunakan dalam penelitian ini dengan melihat sebaran wacana di media berita online dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa landasan historis, budaya, disparitas, dan kelautan merupakan usulan yang paling sering diusulkan para aktor pendukung status otonomi khusus Maluku Utara. Kendati demikian, aspek-aspek ini juga dimiliki oleh daerah lain. Di samping itu, aktor-aktor yang tidak terlalu mendukung status otonomi khusus, berpendapat bahwa yang menjadi prioritas adalah masalah kejelasan Sofifi (Ibukota Maluku Utara) yang sampai sekarang masih berstatus kecamatan, serta masalah-masalah lain yang lebih urgen. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan studi lapangan pada delapan kabupaten lain di Maluku Utara yang sama sekali tidak disinggung dalam sebaran media pemberitaan online.]]>
<![CDATA[Analisis Kelembagaan Bencana: Studi Kasus Penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19 di Kota Salatiga ]]>
<![CDATA[Santy Widi Pratiwi]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11193
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan penanggulangan bencana serta merumuskan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Salatiga. Banyak referensi mengatakan bahwa kinerja pembangunan ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi kasus penanggulangan bencana non alam Covid-19 di Kota Salatiga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Temuan penting dari tulisan ini adalah pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Salatiga belum disertai upaya penguatan kelembagaan. Lemahnya kerangka dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana menyebabkan kurang efektifnya implementasi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Reformasi kelembagaan di bidang penanggulangan bencana merupakan langkah awal yang paling tepat sebagai upaya perbaikan orientasi kebijakan, karena hambatan orientasi pembaruan kebijakan bersumber dari narasi kebijakan dan diskursus yang telah melekat dalam keyakinan para pengambil kebijakan sebelumnya.]]>
<![CDATA[Strategi Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Khairunnisa Maulida]]>;
<![CDATA[Hertanto Hertanto]]>;
<![CDATA[Robi Cahyadi Kurniawan]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11708
<![CDATA[Pasangan calon harus mempunyai strategi untuk bisa memenangkan pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020, selanjutnya penulis ingin mengungkap faktor utama kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang bisa mengalahkan petahana. Adapun metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan serta dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi pemenangan yang lebih berpengaruh dalam kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah adalah strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Strategi pendukung sumber daya terdiri dari sumber tenaga yakni partai pengusung dan pendukung serta tim pemenangan sedangkan sumber keuangan yakni bersumber dari dana pribadi yang lebih besar dibandingkan pasangan calon lain. Strategi kelembagaan yakni partai politik, relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang dipimpin langsung oleh Eva Dwiana.]]>
<![CDATA[Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center ]]>
<![CDATA[Vicky Alfitra Perdana]]>;
<![CDATA[Ahmad Syafiqurrohman]]>;
<![CDATA[Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro]]>;
<![CDATA[Nita Aribah Hanif]]>;
<![CDATA[Muhammad Miftahul Ahsan]]>;
<![CDATA[Rahmawati Husein]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11743
<![CDATA[Pandemi Covid-19 sejak kemunculannya di tanah air terus memberikan dampak nyata bagi kehidupan manusia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang cukup ramai dari adanya aktivitas masyarakat baik itu masyarakat lokal maupun pendatang tetntunya memiliki potensi untuk meluasnya paparan Virus Covid-19 ini lebih cepat. Hal ini tentunya membutuhkan suatu penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai sektor guna mempercepat penanganan ini seperti apa yang dilakukan oleh BPBD DIY dengan MCCC PWM DIY. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya peran NGO yaitu MCCC dengan BPBD DIY dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah D.I Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian berupa metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasilnya diketahui bahwa pola hubungan yang dilakukan antara kedua lembaga tersebut dilakukan melalui pembentukan posko dukungan yang sejatinya memiliki 3 fungsi utama yakni cipta kondisi, dekontaminasi dan pemulasaran jenazah Covid-19. Collaborative Governance antara MCCC PWM DIY dengan BPBD DIY menunjukkan intensitas yang baik dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19. Kesimpulan yang didapat bahwasannya pola kolaborasi yang dilakukan ini cenderung efektif mengingat penanganan lapangan membutuhkan suatu tindakan cepat dengan dukungan sumber daya yang mencukupi yang dipenuhi melalui interaksi antar sektor. ]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Kepemimpinan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Rif'atul Mahmudah]]>;
<![CDATA[Johanna Debora Imelda]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11179
<![CDATA[Partisipasi masyarakat merupakan hal penting untuk keberlanjutan sebuah kebijakan. The World Health Organization (WHO) merekomendasikan partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar ke seluruh dunia. Penelitian ini dilakukan dengan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara informan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta untuk mendapatkan data primer. Adapun data sekunder diperoleh dengan melakukan studi literatur. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 yang di antaranya dalam bentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mewujudkan partisipasi. Kapasitas yang dibutuhkan adalah kapasitas dalam membangun komunikasi dua arah, melakukan pembagian tugas dan menghadirkan kerelawanan. Persoalan kapasitas ini penting karena merupakan salah salah satu isu dalam partisipasi di berbagai tempat di dunia.]]>
<![CDATA[Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ]]>
<![CDATA[Tia Subekti]]>;
<![CDATA[Irma Fitriana Ulfah]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v7i1.10819
<![CDATA[IntisariPotret pembangunan pemerintah di berbagai level masih menunjukkan orientasi yang rendah terhadap aspek ketahanan lingkungan. Secara umum kajian terbaru tentang lingkungan masih menunjukkan bahwa pemerintah belum berperan dengan baik dalam mewujudkan ketahanan lingkungan. Faktor kepemimpinan, regulasi, serta kondisi sosial masyarakat menjadi tantangan utama dalam ketahanan lingkungan. Namun tidak banyak yang mengintegrasikan problem lingkungan ke dalam kajian tentang anggaran. Padahal, pembangunan lingkungan tanpa adanya pengelolaan anggaran berbasis lingkungan adalah keniscayaan. Artikel ini menganalisis bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap aspek ketahanan lingkungan di level desa. Pencarian data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan belum menjadi isu strategis dalam penentuan pembangunan di level desa. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan belum memperhatikan aspek sustainability dan lingkungan (green budgeting). Sehingga masalah lingkungan akan menjadi ancaman besar bagi pembangunan di masa yang akan datang. Seperti ancaman bencana alam dan sektor pertanian sebagai perekonomian pokok masyarakat desa. ]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Desa Cikaobandung dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ]]>
<![CDATA[Abdurrofi Abdullah Azzam]]>;
<![CDATA[Dwi Juliawati]]>;
<![CDATA[Lusi Octaviyanti]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v7i1.13156
<![CDATA[Partisipasi masyarakat Indonsia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan pembangunan telah menjadi agenda utama pemerintah sejak Republik Indonesia sejak berdiri. Pada era reformasi terdapat pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung yang rutenya melewati desa cikaobandung diteliti menggunakan pendekatan John M. Cohen dan Norman T Uphoff. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak peran pemerintah desa Cikaobandung dan peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan proyek nasional ini memberikan pengaruh positif era reformasi. Namun, masyarakat desa melakukan pelaksanaan dan pengambilan manfaat. Evaluasi masih bersifat internal di pemerintah Desa Cikaobandung.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Manado ]]>
<![CDATA[Fahri Juarsa Muhammad]]>;
<![CDATA[Ira Irawati]]>;
<![CDATA[Mas Halimah]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v7i1.13234
<![CDATA[Pengembangan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi stakeholders untuk memastikan partisipasi secara luas. Kebijakan sistematis dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan terutama mewujudkan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan di Kota Manado. Dengan adanya regulasi Permenpar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang ditunjang oleh Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang RIPPARDA, tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi kebijakan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata secara berkelanjutan di Kota manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan teknik qualitative observations, qualitative interviews dan qualitative documents. Hasil penelitian yang dilakukan saat ini, pariwisata di Kota Manado terus dikembangkan mulai dari infrastruktur destinasi wisata, lokasi UMKM juga direvitalisasi oleh pihak terkait, pelatihan SDM baik eksternal dan internal, koordinasi terus dibangun bersama stakeholders dalam penyelenggaraan event pariwisata, serta adanya partisipasi dari masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan terhadap pengembangan pariwisata Kota Manado yang memang masih berada pada tahapan konsultasi saja bersama Dinas Pariwisata Kota Manado, serta adanya penurunan pada PAD Kota Manado yang didominasi oleh bidang pariwisata dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda saat ini.]]>
<![CDATA[Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa ]]>
<![CDATA[Nurfadhilah Itsnaini Djahmiq]]>;
<![CDATA[Salahudin Salahudin]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v7i1.13486
<![CDATA[Pembangunan desa adalah konteks masa kini yang merujuk pada kemandirian sebuah kelompok masyarakat. Kemandirian masyarakat dipandang sebagi sebuah keadaan yang tercipta dari adanya sikap kolektif masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku tersebut dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah yang memberikan syarat adanya gerakan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi terus dijalankan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat desa yang ada di negara Indonesia. Masyarakat desa menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan yang ada, untuk dapat memberikan dampak yang baik bagi di setiap penjuru desa di Indonesia. Pada kenyataannya masyarakat merupakan partner terbaik dalam pembangunan yang ada maka dengan itu pemerintah sering tidak ragu untuk bekerja sama dengan masyarakat khususunya masyarakat desa dalam pembangunan.]]>
<![CDATA[Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? ]]>
<![CDATA[Puji Astuti]]>;
<![CDATA[Neny Marlina]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v7i2.16035
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik politik uang pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas (membandingkan pilkada tahun 2015 dan 2021). Fokus penelitian adalah bagaimana masyarakat memaknai politik uang dan apakah uang menjadi penentu utama masyarakat sebagai pemilih dalam mendukung calon? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang merupakan informan kunci yang telah ditetapkan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat lebih menoleransi praktik politik uang karena mereka menganggap menerima uang dan materi lainnya dari calon adalah bagian dari tradisi panjang dan bukan merupakan pelanggaran moral. Penelitian ini juga menemukan bahwa uang dan materi lainnya bukanlah alasan utama yang mempengaruhi masyarakat dalam mendukung kandidat. Mereka juga melihat kapasitas calon, pribadi, serta latar belakang kehidupan keluarga mereka. Meski semua calon menawarkan uang kepada rakyat tetapi mereka hanya menerima uang dari calon yang mereka putuskan untuk dipilih. Di masa depan, politik uang merupakan praktik yang buruk karena dengan demikian praktik tersebut akan merusak nilai-nilai moral dan menghalangi calon dengan kapasitas penuh untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah dengan alasan mahalnya biaya proses politik. Oleh karena itu perlu diberikan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memerangi politik uang sebagai kegiatan yang berbahaya.]]>
