Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane Bimo Satria Hutomo; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46057

The agreement or contract has a relationship and relationship with the engagement, but the obligations that must be fulfilled in an engagement are not always fulfilled, resulting wanprestasi, including bad credit which can be settled using a Small Claim Court. Small Claim Court as one of the efforts to resolve bad debts were also filed at the Pengadilan Negeri Melonguane, including the Small Claim Court No. 19 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn and Small Claim Court No. 23 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn. For this reason, this article uses normative or doctrinal research methods that only use secondary data sources such as laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of legal experts which are then analyzed using qualitative normative analysis which ultimately results in two things, that is: First , The Small Claim Court Mechanism at the Pengadilan Negeri Melonguane is in accordance with the provisions of PERMA 2/2015. Second, the result of the two Small Claim Court against default of bad debts is that there is peace between the parties on the first day of the trial.Keywords: dispute; wanprestasi; small claim court; Pengadilan Negeri Melonguane.Abstrak Perjanjian atau kontrak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan perikatan, namun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan kenyataannya tidak selalu dipenuhi sehingga mengakibatkan wanprestasi termasuk juga dalam kredit macet yang dapat diselesaikan menggunakan Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana sebagai salah upaya penyelesaian kredit macet juga dilakukan di Pengadilan Negeri Melonguane diantaranya Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Gugatan Sederhana No. 23/Pdt.G.S/2020/PN. Mgn. Atas hal tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal yang hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang kemudian dianalisis menggunakan analisa normatif kualitatif yang akhirnya menghasilkan dua hal, yaitu: Pertama, Mekanisme Pemecahan Sengketa Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane sudah sesuai sebagaimana ketentuan PERMA 2/2015. Kedua, Hasil dari kedua gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet adalah adanya perdamaian diantara para pihak pada siding hari pertama.Kata kunci: sengketa; wanprestasi; gugatan sederhana; Pengadilan Negeri Melonguane.

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Arif Indiarto Puspoyudo; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36548

AbstractThe Official for Making land Deeds (PPAT) must be responsible for carrying out its authority and obligations, one of which is when making the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). The purpose of writing this journal is to determine the responsibility of PPAT in the implementation of making APHT and to find out the obstacles that hinder the implementation of making APHT. The research method used is normative research. The results of this journal's discussion are the PPAT's responsibility in making APHT starting from the document checking stage by PPAT being responsible for the authenticity and validity of the documents. PPAT is also responsible for the APHT registration process at the land Office up to the submission of APHT to creditors. Obstacles that often occur are parties who take a long time to collect documents or exceed the time limit, checking the land title certificate at the land Office which is considered too long, writing errors in the deed, and delays in registering APHT. The conclusion of this journal is that the PPAT accountability starts from the initial registration to the submission of the APHT and there are obstacles that hinder and often occur in making APHT.Keywords: PPAT; deed of mortgage granting; accountabilityAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya salah satunya pada saat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui pertanggung jawaban PPAT dalam Pelaksanaan pembuatan APHT dan mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan pembuatan APHT. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu pertanggungjawaban PPAT dalam pembuatan APHT mulai dari tahap pengecekan dokumen oleh PPAT bertanggungjawab atas keaslian dan keabsahan dokumen. PPAT juga bertanggungjawab dalam proses pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan sampai dengan penyerahan APHT kepada kreditur. Kendala yang sering terjadi adalah para pihak yang membutuhkan waktu lama dalam pengumpulan dokumen atau melebihi batas waktu, pengecekan sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan yang dibilang terlalu lama, kesalahan penulisan dalam akta, dan keterlambatan dalam pendaftaran APHT. Kesimpulan dari jurnal ini bahwa pertanggungjawaban PPAT dimulain dari awal pendaftaran sampai dengan penyerahan APHT dan terdapat kendala yang menghambat dan sering terjadi dalam pembuatan APHT.Kata Kunci: PPAT; akta pemberian hak tanggungan; pertanggungjawaban

Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Penyerahan Rumah Riana Shabrina; Aminah Aminah
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37371

AbstractAlong with the continuous increase in the population in Indonesia, the availability of various facilities that support life has also increased. This is what encourages the Government and the private sector to always create innovations to meet the needs of the community in the field of development, especially residential buildings, but in buying and selling between the consumer and the developer, the developer defaults, causing a dispute related to the delay in the delivery of the house building by the parties. developers. This study examines consumer protection in the event of a delay in the delivery of housing units by the developer. In analyzing the author uses the type of empirical juridical research and is descriptive analytical and the legal basis refers to the UUPK. Consumer rights have been partially protected and can be said not to be comprehensive, in the process through legal channels, the Judge's consideration in this decision only confirms the BPSK decision regarding the fulfillment of consumer rights because the decision has made a pledge. In this case, the consumer's rights have been protected by UUPK although not comprehensively, both in terms of getting compensation, compensation and/or replacement due to goods and/or services received not properly.Keywords : consument protection; default; buying and selling housesAbstrakSeiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang berlangsung terus menerus maka ketersediaan berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan juga mengalami peningkatan. Hal ini yang mendorong pihak Pemerintah maupun Swasta untuk selalu menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan khususnya Bangunan Rumah Tinggal, akan tetapi dalam jual beli antara pihak konsumen dengan developer, pihak developer melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan persengketaan terkait adanya keterlambatan penyerahan bangunan rumah oleh pihak developer. Penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan Konsumen apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan unit rumah oleh pihak developer. Dalam menganalisa penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dan bersifat Deskriptif Analitis serta landasan hukumnya mengacu pada UUPK. Hak konsumen telah dilindungi sebagian dan dapat dikatakan tidak secara menyeluruh,dalam proses melalui jalur hukum, Pertimbangan Hakim dalam putusan ini hanya menegaskan putusan BPSK terkait pemenuhan hak konsumen karena putusan tersebut sudah ikrar. Dalam hal ini hak konsumen telah dilindungi oleh UUPK walaupun tidak secara menyeluruh baik dalam hal mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian akibat barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.Kata kunci : perlindungan konsumen; wanprestasi; jual beli rumah

Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Aisyah Amalia; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36030

AbstractThe cyber notary is an idea of authority bas.e.d on the. imple..mentation of information technology. The. writer notion that the improvement of technology, secience and the global trade, made Indonesia need to undertake the idea of cyber notary. This application of this idea would enhance the function of notary with inside the framework of the national financial improvement. So, the writer recommended the idea of cyber notary ought tobe adopted in notary regulationmodificationsin Indonesia. But, Indonesia couldn't completely undertake this idea due to the not unusual place regulation nations which had distinction authority and verification system. Beside that, precept of powerful regulatory modifications ought to be implemented with inside theme thod of notary regulation modifications due to the fact there had been many rules regarding the authority of notary and the electronic system.Keywords: notary; cyber notary; electronic technologyAbstrakNotaris ialah pejabat publik yang berperan untuk mengadakan perbuata.n hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman dalam menjalankan profesinya, tujuannya agar notaris mampu dan dapat menghadapi tantangan dan persaingan global. Cyber notary akan semakin mempermudah daya kerja para notaris dikemudian hari. Penggunaan sistem elektronik dalam cyber notary diharapkan membuat perubahan yang lebih baik dalam dunia notaris. Metode.pendekatan y.ang dipakai dalam penelitian ini adalah metode socio legal. Proses penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan studi. lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data memakai metode .analisis data kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini adalah ketidakselarasan antara UUJN dengan UUITE, dan UUITE dengan UUPT terkait kewenangan notaris membuat .akta secara elektronik jelas menjadi kendala tersendiri bagi notaris. Sekalipun memiliki hambatan, cyber notary. tentu memiliki peluang. untuk digunakan .di Indonesia. Peluang. tersebut yakni pengarsipan protokol notaris. atau minuta akta dalam bentuk digital melalui lembaga arsip negara, karena pada prinsipnya akta notaris adalah arsip. milik negara.Keywords: notaris; cyber notary; teknologi elektronik

Penguatan Pengelolaan Wakaf Tanah Melalui Lembaga Muhammadiyah Blora Dari Perspektif Kepastian Hukum Elfasari Kurniawati; Agus Sarono
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.38016

AbstractIn waqf process, problems occur which is only done verbally and is not registered at the Land Office. This causes because there is no land certificate that provides legal certainty. This study aims to analyze the urgency of legal certainty in strengthening the management of Muhammadiyah Blora's land waqf and to strengthening of Muhammadiyah Blora's land waqf management. This study uses a socio legal approach, analytical descriptive research type. The data used are secondary and primary data. Data collection techniques using literature study, documents, and interviews. Analyze data since researchers are in the field. After the data is considered valid, it will be concluded qualitatively inductively. The results waqf began with a pledge of waqf then registered at the land office. Strengthening is to produce a certificate of waqf land that can provide legal certainty so all kinds of disputes can be easily resolved. To strengthen the management of waqf Muhamadiyah Blora, is accompanying who will donate the land. The waqf assets can be managed properly in accordance the waqf pledge. The conclusion to strengthen the management of Muhammadiyah Blora's land waqf by always accompanying the waqf who will donate the land so that the waqf can run properly.Keywords: legal certainty; land registration; land waqfAbstrakDalam proses perwakafan tanah sering terjadi masalah diantaranya wakaf tanah hanya dilakukan secara lisan saja dan tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan. Hal ini menyebabkan sengketa di kemudian hari karena tidak ada sertipikat tanah yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensitas kepastian hukum dalam penguatan pengelolaan wakaf tanah Muhammadiyah Blora dan untuk mengungkap penguatan pengelolaan wakaf tanah Muhammadiyah Blora. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio legal, tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumen, serta wawancara. Menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan. Setelah data dianggap valid maka akan disimpulkan secara induktif kualitatif. Hasil penelitian bahwa perwakafan tanah di Muhammadiyah Blora dimulai dengan ikrar wakaf dan selanjutnya didaftarkan di kantor pertanahan. Penguatan hal ini untuk menghasilkan sertipikat tanah wakaf yang dapat memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan perwakafan tanah sehingga segala macam sengketa dapat dengan mudah diselesaikan. Untuk penguataan pengelolaan wakaf Muhamadiyah Blora dimulai dengan pendampingan wakif yang akan mewakafkan tanahnya. Dengan begitu harta benda wakaf dapat dikelola dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf. Kesimpulan bahwa untuk penguatan pengelolaan wakaf tanah Muhammadiyah Blora dengan selalu mendampingi wakif yang akan mewakafkan tanahnya agar wakaf berjalan dengan semestinya.Kata kunci: penguatan; pendaftaran tanah; wakaf tanah

Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Yoga Adhiguna; Fifiana Wisnaeni
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36437

AbstractThe purpose of this study to find out how the procedure for land enlistment through the Complete Systematic Land enrollment program (PTSL). Find out what obstacles are faced in the Complete Systematic Land registration program (PTSL)and how to solve it. The results of the research and discussion is: the village that wants to register for PTSL must make a letter of application; determine the location and number of fields; conducting counseling or socialization; establishment and Determination of PTSL Adjudication Committee; collection of Physical Data and Juridical Data Collection; juridical data research to prove land rights; affirmation of conversion, recognition of rights and granting rights to land; accounting for land rights; issuance of certificates of land rights and documentation and submission of results of activities. Constraints experienced in the execution of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Waduk Village are limited human resources in the process of processing and collecting data and the limited time specified.Keywords : implementation; land registration; Complete Systematic Land enrollment.AbstrakPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui prosedur pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan kendala yang dihadapi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, lokasi penelitian di Desa Waduk, Kecamatan Takeran , Kabupaten Magetan. Hasil penelitian dan pembahasan adalah: desa yang ingin mendaftar PTSL harus membuat surat permohonan; melakukan penetapan lokasi dan jumlah bidang; melakukan penyuluhan atau sosialisasi; pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL; pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis; penelitian data yuridis untuk pembuktian hak atas tanah; penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak atas tanah; pembukuan hak atas tanah; penerbitan sertipikat hak atas tanah dan pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Waduk adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pengerjaan dan pengumpulan data serta keterbatasan waktu..Kata kunci : implementasi; pendaftaran tanah; pendaftaran tanah sistematis lengkap

Analisis Yuridis Status Tanah Tumbuh Di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Berlian Phinisya Putri; Bambang Eko Turisno
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36572

AbstractChannel Bar is land that is formed due to Natural Factors and Human Actions, which is caused by sedimentation and forms sediment on the shore or on the riverbank. The issue of Channel Bar Status, is an important matter because it involves Legal Certainty. The objectives of this Research, namely How is the Status of the Channel Bar on the Edge of the Sea Shore, Kesenden Village, Kejaksan District, Cirebon City. Because, even though the National Land Law is realized, Customary Law is still complementary to the basis of the National Land Law itself. So that legal certainty is needed regarding the status of the growing land, so that there is legal certainty if in the future a legal action will be carried out between a legal subject and a growing land in the form of a legal object, especially in Kelurahan Kesenden, District Prosecutor's Office, Cirebon City.Keywords: channel bar status; land law; kesenden villageAbstrakTanah Tumbuh adalah Tanah yang terbentuk karena Faktor Alam dan Perbuatan Manusia, yang diakibatkan adanya sedimentasi dan membentuk endapan di pinggir pantai maupun di pinggir sungai. Masalah Status Tanah Tumbuh, merupakan salah satu hal yang penting karena menyangkut Kepastian Hukumnya. Tujuan dalam Penelitian ini, yaitu Bagaimana Status Tanah Tumbuh di Pinggiran Bantaran Laut Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Karena, walaupun terwujudnya Hukum Tanah Nasional, namun Hukum Adat tetaplah sebagai pelengkap dari dasar Hukum Tanah Nasional itu sendiri. Sehingga dibutuhkan Kepastian Hukum mengenai Status Tanah Tumbuh, agar adanya Kepastian Hukum jika nanti di kemudian hari akan dilakukan suatu Perbuatan Hukum antara Subjek Hukum dan Tanah Tumbuh yang berupa Objek Hukum, khususnya di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.Kata kunci: status tanah tumbuh; hukum tanah; kelurahan kesenden

Kajian Yuridis Gugatan Penghapusan Paten Karena Bukan Invensi Baru Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst Fajar Ariyantono Pangestu; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.33702

AbstractAdult IPRs are very important in trade competition, including patent rights. It can even be said that a patent is a right that is considered the most valuable compared to other rights. Patents will only be granted to an invention that is new, whether it is an invention of a product, process or method, or tool as mandated by Article 27 of the TRIPS Agreement. However, in reality there are patents that have obtained a Patent certificate even though it is not a new invention, namely Patent ID No P0031670. The research in this article is normative research using qualitative methods, namely an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two research results, namely: First, the TRIPS Agreement regulates new inventions in Article 27 while Law No. 13 of 2016 concerning Patents regulates New Patent Invention in Article 5 which is limited by the provisions of Article 6. Second, the judge's consideration in deciding the annulment of Patent No. ID P0031670 because claims 6 to 10 on a patent are not invented and have no novelty value.Keywords: abolition; patents; not novelty inventionsAbstrakDewasa HKI yang sangat penting dalam persaingan dagang, tak terkecuali hak paten. Bahkan dapat dikatakan paten merupakan sebuah hak yang dianggap paling berharga dibandingkan hak yang lainnya. Paten hanya akan diberikan kepada sebuah invensi yang baru, baik invensi produk, proses atau metode, maupun alat sebagaimana amanat Pasal 27 TRIP’s Agreement. Namun, kenyataannya terdapat paten yang mendapatkan sertifikat Paten meskipun bukan invensi baru yaitu Paten No ID P0031670. Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, TRIP’s Agreement mengatur invensi baru dalam Pasal 27 sedangkan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur Invensi Baru Paten dalam Pasal 5 yang dibatasi dengan ketentuan Pasal 6. Kedua, Pertimbangan hakim dalam memutus hapusnya Paten No. ID P0031670 karena klaim nomor 6 sampai 10 pada Paten milik tidak bernilai invensi dan tidak mempunyai nilai kebaruan (novelty).Kata kunci: penghapusan; paten; bukan invensi baru

Kajian Yuridis Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Model BOT (Build Operate Transfer) Sektor Infrastruktur Jalan Di Indonesia Fajar Kusuma Pratama; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36033

AbstractBOT (Build Operate Transfer) is one form of financial cooperation agreement in the development, maintenance and or management. One of its kind is Road Infrastructure / Toll Road. In Indonesia, the State needs a budget / capital to finance infrastructure development in various fields, one of which is Road Infrastructure / Toll Road, but funds owned by the government / State through APBN / APBD are limited, in the sense that it is not yet equal to the amount of budget required for various Infrastructure projects. The approach method used in this article is a normative juridical approach. In this research, it is reviewed from the perspective of written regulations based on a literature study which is secondary data. Therefore, it takes the cooperation of third parties as investors / funders to cooperate with the government on infrastructure projects, on the principle of mutual benefit, in order to meet the financing needs and funding of infrastructure projects so as not to overload or be concentrated on funding using government budget funds ( APBN / APBD).Keywords : BOT; infrastructure; road; regulation; agreementAbstrakBOT (Build Operate Transfer) adalah salah satu bentuk perjanjian hubungan kerjasama pembiayaan dalam pembangunan, pemeliharaan dan atau pengelolaan. Salah satu jenis nya yaitu Infrastruktur Jalan/ Jalan Tol. Di Indonesia, Negara membutuhkan anggaran/ modal untuk pembiayaan pembangunan Infrastruktur di berbagai bidang, salah satu nya adalah Infrastruktur Jalan/Jalan Tol, namun dana yang dimiliki pemerintah/Negara melalui APBN/APBD terbatas, dalam artian belum sebanding dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk berbagai proyek infrastruktur tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini ditinjau dari segi peraturan-peraturan dan studi kepustakaan. Hasil dalam artikel ini bahwa dibutuhkan kerjasama dari pihak ketiga selaku investor/ pemberi modal untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah pada proyek infrastruktur, dengan prinsip saling menguntungkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pendanaan proyek infrastruktur sehingga tidak terlalu membebani atau tertumpu pada pendanaan menggunakan dana anggaran pemerintah (APBN/APBD).Kata kunci: BOT; infrastruktur; jalan; peraturan; perjanjian

Legalitas Kedudukan Kontrak Sewa Kandungan Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia Rizky Ariesandhy Kurnia Prastiono; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36949

AbstractThe phenomenon of the presence of a surrogate mother in the midst of a husband and wife who longs for a descendant has become widespread in Indonesia. Many married pasangans who are biologically unable to produce children are willing to take this step. This study aims to examine the legality aspect of the Substitute Mother phenomenon from the perspective of civil law. This research was conducted with a normative juridical method. In relation to the surrogate mother, this creates a problem because Indonesia does not yet have a valid fundamental law on how to do it, and it is permissible or not. However, even though there are no rules regarding the establishment of surrogate mothers in the Indonesian law, there are several positive laws that may touch on the surrogate mother contract, namely the Civil Code, Law No. 36 of 2009 on health, and regulations. in Islamic Law. However, on the other hand, the legality of the procedure is still questionable because it involves the rights of the children born in the agreement. The indications of thought in children's rights have become one of the debates in the community. Indonesia does not have a specific regulation regarding surrogacy in civil law because it is related to contracts/ consensus, civil law generally regulates it, but there are several laws that can be used as role models so that this uterine rental contract does not escape legal bondage.Keywords: legality; surrogate mother; civil lawAbstrakFenomena hadirnya Ibu Pengganti di tengah-tengah sepasang suami isteri yang mendambakan seorang keturunan menjadi marak di Indonesia. Banyak pasangan suami isteri yang secara biologis tidak mampu mendapatkan keturunan, rela menempuh Langkah ini. Penelitian ini hendak meneliti tentang aspek legalitas dari fenomena Ibu Pengganti ini dari persepektik hukum perdata. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative. Dalam kaitannya dengan Ibu Pengganti ini menimbulkan masalah yang disebabkan karena di Indonesia belum memiliki hukum fundamental yang sah tentang cara melakukannya, dan boleh atau tidak. Namun meski demikian, meski tidak ada aturan tentang pendirian ibu pengganti dalam Undang-Undang Indonesia, ada beberapa hukum positif yang mungkin menyinggung perihal kontrak ibu pengganti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan dan Regulasi dalam Hukum Islam. Namun di sisi lain, prosedur tersebut masih dipermasalahkan kehalalannya karena menyangkut hak buah hati yang dilahirkan dalam pemufakatan tersebut.Indikasi pengikiran dalam hak buah hati menjadi salah satu perdebatan dalam kalangan masyarakat.Indonesia tiada ada mengatur secara spesifik mengenai surogasi dalam hukum perdata karena terkait kontrak/pemufakatan,hukum perdatalah yang secara umum mengaturnya,namun ada beberapa undang-undang yang bisa dijadikan panutan agar kontrak sewa rahim ini tidaklah lolos dari jeratan hukum.Kata kunci: legalitas; kontrak sewa kandungan; hukum perdata

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id

Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA