cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 501 Documents
 3   4   5   6   7 
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR DARI INTERNET DALAM KAITANNYA DENGAN HAK CIPTA Wirakusuma, In Bagus Sugiharta; Santoso, Budi; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.105 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26976

Abstract

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK MILIK ATAS RUMAH DINAS BAGI 17 PEGAWAI PT PLN YANG TELAH PENSIUN DI KABUPATEN UNGARAN Nidya Dewanti, Annisa
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5697

Abstract

Pemberian Hak Atas Tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik bagi pegawai PT PLN Kabupaten Ungaran yang pernah menempati rumah dinas tersebut tidak melalui mekanisme jual beli pada umumnya, karena status rumah dan tanah tersebut adalah milik negara sebagaimana Keputusan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian hak atas tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik atas rumah dinas bagi 17 pegawai PT PLN yang telah pensiun di Kabupaten Ungaran, dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Hak Atas Tanah dari rumah dinas PT PLN kepada 17 pegawainya yang telah pensiun melalui tahapan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Hambatannya adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dan kurangnya pemahaman dalam hal pengajuan permohonan Hak Atas Rumah DInas tersebut, serta lamanya waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan Sertipikat.
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 -, MESRAFENY
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5897

Abstract

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penghimpunan dana masyarakat melalui zakat jika dikelola dengan benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Das Sollen), namun pada kenyataannya dana masyarakat yang dihimpun melalui zakat belum sebanding dengan jumlah wajib zakat yang ada (Das Sein). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai    berikut : Bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ? Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan bagaimana solusinya ? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan sumber data berupa data primer, dan data sekunder adapun teknik pengumpulan data pada tesis ini adalah dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu  bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan kinerja BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kota Pekanbaru menetapkan 5 (lima) program unggulan, yaitu Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru sehat, Pekanbaru Peduli. Bentuk-Bentuk pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pendistribusian periodesasi tiga bulan sekali, pendistribusian bersifat  program, pendistribusian bersifat insidentil. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. Saran dari penelitian ini adalah, bagi pemerintah sebaiknya melakukan tertib administrasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat agar terdaftar dan secara sah menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat.  
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK BUKETAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA DI PEKALONGAN (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Pekalongan) Mustika, Asri Cahaya
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.124 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23460

Abstract

Abstract The legal basis for the protection of traditional works of art is contained in Copyright Act of 2014 that the work of unknown copy of the inspector then the work is protected by the State. In fact, this article has not been optimal in protecting artwork especially Batik Buketan Pekalongan because it is still only limited to acknowledged but legally not yet have strong protection. The method used in this research is with empirical juridical approach.Research findings show that in the implementation on the field, UUHC Year 2014 can not accommodate the Copyright protection of traditional batik motif as part of folklore, this is because the Copyright Law still has some weaknesses if it is to be applied consequently in order to protect folklore. Therefore, special arrangement of folklore is required, with the establishment of a separate regulatory framework concerning traditional knowledge / folklore (sui generis). Keywords: Protection, Batik motif, Traditional Pekalongan. Abstrak Dasar hukum perlindungan karya seni tradisional tertuang pada UU Hak Cipta Tahun 2014 bahwa karya cipta yang tidak diketahui peniliknya maka karya tersebut dilindungi oleh Negara. Faktanya pasal ini belum optimal melindungi karya seni khususnya Batik Buketan Pekalongan karena masih karya tersebut hanya sebatas diakui namun secara legalitas belum memiliki perlindungan yang kuat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam implementasi di lapangan, UUHC Tahun 2014 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari folklore, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan untuk melindungi folklore, yakni perlunya pengaturan secara khusus terhadap folklore, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/folklore (sui generis).  Kata Kunci: Perlindungan, Motif Batik, Tradisional Pekalongan.
PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG) Widya, Emy; Prananingtyas, Paramita; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.025 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26901

Abstract

KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KALIREJO STUDI KASUS PADA PT. ADI SASONGKO ADHI SAYOGO, SUYONO
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5688

Abstract

Dewasa ini dengan semakin gencarnya pembangunan di Indonesia memicu respon dari pihak swasta untuk ikut terjun kedalamnya baik sebagai investor maupun kontraktor. PT. Adi Sasongko sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, sudah barang tentu berusaha  untuk mendapatkan suatu kontrak kontruksi,  harus mengikuti tender atau mengajukan penawaran harga kepada pihak pengguna jasa.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode case study. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan bangunan gedung Serbaguna Kalirejo antara PT. Adi Sasongko dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang yang telah dituangkan kedalam surat perjanjian (kontrak) terdapat hambatan-hambatan baik bersifat eksternal seperti tambah dan kurang pekerjaan yang menyebabkan mundurnya jangka waktu pelaksanaan serta berubahnya nilai  harga kontrak, maupun bersifat internal seperti standar mutu, dan sumber daya manusia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL YANG TELAH TERDAFTAR MELALUI HAK PRIORITAS (studi pada merek Crocs di Indonesia) PAKSI, DIAH EKA
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5888

Abstract

Merek Crocs telah terdaftar pada Ditjen HKI melalui hak prioritas, pada tanggal, 25 Nopember 2005 dengan nomor D002005026051, dengan nama pemilik Crocs inc, yang berkedudukanan  6273 Monarch Park Place, Niwot, code post 80503. Sebelumnya telah terdaftar di Negara asal Amerika Serikat pada tanggal 25 Mei 2005. Pada prakteknya di Indonesia banyak muncul produk sandal dari  Cina yang terindikasi mirip dengan sandal "Crocs". Hal ini memunculkan permasalahan mengenai berlakunya asas konstitutif pada pendaftaran merek terkenal melalui hak prioritas dan perlindungan hukum produk sandal dan sepatu merek "Crocs" terhadap membanjirnya produk sandal dan sepatu sejenis dari Cina. Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap sandal "Crocs" di Indonesia? Apakah keberadaan sandal yang menyerupai sandal dan sepatu Crocs buatan China dapat diasumsikan sebagai pelanggaran hak prioritas "Crocs" Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library reseach), digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek, perlindungan hukum terhadap Merek terdaftar, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini akhirnya menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal "Crocs" yang berasal dari Amerika Serikat di wilayah yuridiksi Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan pendaftaran melalui hak prioritas, karena bergabungnya Indonesia dalam perjanjian internasional pada World Intellectual Property Organization (WIPO). Keberadaan sendal dan sepatu merk China bukan merupakan perbuatan yang mengandung unsur praduga beritikad buruk (presumtion of bad faith) yang bertujuan untuk membonceng ketenaran (passing off) atau pembajakan terhadap merek "Crocs", merupakan pelaksanaan pemberian hak ekskusif merek "Crocs" Saran dari penelitian ini agar ada perubahan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dengan memasukkan Asas perlindungan kepentingan nasional (diplomatic protection), untuk melindungi merek original Indonesia, sehingga produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk impor yang sejenis.
HAK PENSIUN JANDA KEDUA DARI SUAMI YANG BEKERJA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Sawitri, Dian woro
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.728 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23123

Abstract

AbstractState Civil Apparatus (ASN) according to Article 1 paragraph 1 of Law Number 5 Year 2014 on ASN is a profession for civil servants and government employees with employment agreements working in government agencies. In the case of a Civil Servant or the employee's pension recipient having more than one wife, the widow's pension shall be granted to the wife who was then the longest and uninterruptedly married. The purpose of this study is to know and analyze the legal efforts that can be done by a second widow if not get the right pension from husband who work as ASN. The approach method used in this research is the method of Juridical Normative Approach While Analysis in this Research is Descriptive analitif. The result of this research is the right of pension income to widow more than one person not listed in pension recipients that can be distributed to all legitimate wives and the division is 36% (divided equally) from minimum 75% minimum wage according to government regulation but must have the main proof of the legitimate marriage certificate is the marriage certificate / marriage certificate. The legal means that may be filed by the related party (the second widow of ASN) is through the provisions of the Marriage Act through the marriage herbat of the second widow and the related ASN who has passed away. AbstrakAparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda kedua apabila tidak memperoleh hak pensiun dari suami yang bekerja sebagai ASN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif Sedangkan Analisa dalam Penelitian ini bersifat Deskriptif analitif. Hasil penelitian ini adalah Hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftardalam daftar penerima pensiun yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang sah dan pembagianya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gaji terendah menurut peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki bukti utama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/ surat nikah.Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak terkait (janda kedua dari ASN) adalah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu melalui itsbat nikah dari janda kedua dan ASN terkait yang telah meninggal dunia.
AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR PENERIMA FIDUSIA APABILA OBJEK JAMINAN FIDUSIA MUSNAH (Studi Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Semarang) Ikayanti, Lutfi; Malikhatun, B, Siti
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5679

Abstract

Apabila benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitor kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Pasal 25 UU Fidusia, maka tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit di bank. Selain itu, tidak jelas perlindungan hukum bagi para pihak karena musnahnya jaminan fidusia. Akibat hukum bagi kreditor penerima fidusia apabila objeknya musnah pada PT. Bank BNI Syariah menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah piutang tetap ada tetapi tidak dijamin dengan jaminan fidusia. Perjanjian pokok tetap ada dengan pemberian jaminan secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa jika objek jaminan fidusia musnah, sedangkan debitor melakukan wanprestasi pada PT. Bank BNI Syariah terkait dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit baik terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia sangat lemah.
Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Simping Artha Sokaraja Setiadi, Arif Indra
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5711

Abstract

Fokus penelitian ini adalah  surat kuasa membebankan jaminan fidusia (SKJMF), yang digunakan untuk melakukan perbuatan hukum menghadap Notaris pada saat pembuatan akta jaminan fidusia di PT BPR Gunung Simping Artha Sokaraja yang tidak diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembuatan akta jaminan fidusia yang menggunakan SKJMF dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia terhadap SKMJF yang belum dilanjutkan dengan pendaftaran fidusia tetapi pemberi fidusia telah lebih dahulu cedera janji. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara terpimpin, serta data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Praktik pembuatan akta jaminan fidusia di BPR Gunung Simping Artha Sokaraja, dilakukan dengan terlebih dahulu dibuat SKMJF, yang diberikan oleh pemilik benda jaminan kepada bank, untuk melakukan perbuatan hukum menghadap Notaris, sehingga dengan surat kuasa tersebut pihak bank disamping sebagai pihak pemberi kuasa juga sebagai pihak penerima kuasa dalam akta jaminan fidusia, hal ini bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada pihak bank. Dengan penggunaan SKMJF ini, jaminan fidusia tidak harus didaftarkan, karena sewaktu-waktu dengan surat kuasa tersebut pihak bank dapat menghadap Notaris untuk membuat akta jaminan fidusia sebagai syarat untuk mendaftarkan jaminan fidusia, jika debitor berindifikasi wanprestasi.

Page 5 of 51 | Total Record : 501

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2009 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue