Articles
112 Documents
<![CDATA[REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN KONFLIK TANAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Vani Wirawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (815.678 KB)
|
DOI: 10.14710/jhp.9.1.1-15
<![CDATA[Kebaradaan sengketa tanah dan konflik tanah dapat merusak tatanan hukum dan menghambat pembangunan serta ekonomi, sehingga diperlukan rekostruksi politik hukum pertanahan yang lebih baik dimasa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan konstruksi politik hukum baru sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah masa mendatang dalam ranah administratif dan birokratif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yakni diperlukannya pengkajian ulang terhadap pelaksanaan politik hukum pertanahan tentang HMN dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Pasal 5 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, serta gagasan perubahan sistem pendaftaran hak atas tanah yakni pengunaan sistem pendaftaran tanah stelsel publikasi negatif menjadi stelsel publikasi positif. ]]>
<![CDATA[POLITIK KRIMINAL PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Marimin Marimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (618.408 KB)
|
DOI: 10.14710/jhp.9.1.74-86
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peran politik TNI dalam menangani kasus teroris, mengingat dapat membahayakan keutuhan wilayah, keselamatan dan kedaulatan negara apabila tidak ditangani secara serius, karena kejahatan teroris merupakan kejahatan extraordinary crime yang melibatkan kolaborasi antar jaringan teroris domestik dan internasional (transnational crime). Persoalannya bagaimana politik kriminal peran TNI dalam menangani terorisme? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan Peran TNI sangat penting dalam penanggulangan aksi terorisme, namun peran TNI harus diatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.]]>
<![CDATA[MENYELAMI INTERPRETASI DEMONSTRAN AKSI REFORMASI DIKORUPSI TERHADAP RUU KUHP ]]>
<![CDATA[Ade Adhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (673.975 KB)
|
DOI: 10.14710/jhp.9.1.16-24
<![CDATA[RKUHP merupakan salah satu rancangan undang-undang yang ditolak pada saat aksi demonstrasi “Reformasi Dikoupsi”. Mereka yang menolak RKUHP tentu dilakukan atas dasar suatu alasan (reason). Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan alasan mendasar mengapa penolakan tersebut terjadi dan langkah apa yang dapat dipilih untuk mengatasi penolakan. Hasil kajian menunjukan, pertama, Alasan penolakan yang dikemukakan oleh masyarakat adalah karena RKUHP dipandang telah memasuki arena private¾hak asasi manusia. Kedua, untuk menjembatani masalah penolakan tersebut, maka perlu dilakukan dialog aktif mengenai RKUHP. masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa mereka menolak.. Kemudian, pemerintah harus mampu menjelaskan HAM dan keragaman pandangan dalam melihatnya, antara lain adanya pandangan universal-absolute, pandangan universal-relatif, pandangan partikularistik-absolute dan pandangan partikularistik-relatif. Serta menjelaskan bahwa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menganut partikularistik-relatif.]]>
<![CDATA[Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 1, April 2021 ]]>
<![CDATA[Jurnal Hukum Progresif]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.245 KB)
|
DOI: 10.14710/jhp.9.1.i
<![CDATA[Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 1, April 2021]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Ani Yunita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.13 KB)
|
DOI: 10.14710/jhp.9.1.25-36
<![CDATA[Artikel ini dilatarbelakangi belum efektifnya mediasi perbankan syariah dan belum optimalnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Artikel ini mengkaji permasalahan terkait bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS DIY berjalan secara efektif dan efisien karena proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS sudah memiliki landasan hukum, mediator, arbiter BASYARNAS dan hakim Pengadilan Agama sudah kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa, sarana dan prasarana cukup mendukung, pemahaman eksistensi BASYARNAS DIY serta budaya masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara di BASYARNAS DIY perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[MENGGUGAT JAKSA SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL ]]>
<![CDATA[Ibnu Sahal]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (609.126 KB)
|
DOI: 10.14710/jhp.9.1.37-49
<![CDATA[Ambiguitas kedudukan lembaga kejaksaan yang berada di ranah kekuasaan yudikatif ataukah eksekutif menjadikan penelitian ini urgen untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan; dan (2) menggugat kedudukan jaksa sebagai jabatan fungsional berdasarkan UU ASN. Metode penelitian yang digunakan mengacu paradigma post positisvm dengan jenis penelitian nondoktrinal. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kedudukan lembaga Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan sebagai pengendali proses perkara yang artinya hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak; dan (2) Menggugat kedudukan jaksa sebagai jabatan fungsional berdasarkan UU ASN berarti menggugat ketentuan Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 9 huruf h UU Kejaksaan, sehingga perlu dilakukan pengajuan judical review.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN SIPIL DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Muslimin Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.9.2.123-134
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebebasan sipil dalam pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi covid 19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dengan metode library research, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kerangka hukum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 dilandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020, disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan daerah dan instansi terkait penangan Covid-19. 2) Implikasi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Kebebasan Sipil di Masa Pandemi menunjukkan bahwa terjadi berbagai peristiwa pengekangan kebebasan sipil, sebagai hasil dari pengurangan hak pada masa kedaruratan kesehatan yang tidak menghormati prinsip-prinsip yang harus dipatuhi seperti proporsionalitas dan tidak diskriminatif.]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA BERDASARKAN KONSEP PRISMATIKA HUKUM ]]>
<![CDATA[Arifudin Arifudin]]>;
<![CDATA[Hamdan Zoelva]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.10.2.127-140
<![CDATA[Presidential threshold merupakan persyaratan bagi partai atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Namun, Presidential threshold perlu dilakukan pembaharuan melalui konsep prismatika hukum agar memiliki dampak pada kualitas demokrasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dinamika pengaturan presidential threshold; kelemahan pengaturan presidential threshold; dan pembaharuan sistem presidential threshold di Indonesia berdasarkan konsep prismatika hukum. Hasil pembahasan dengan metode penelitian yuridis normatif ini adalah dinamika presidential threshold terdapat pada besaran prosentase perolehan kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Kelemahan presidential threshold yaitu terbukanya peluang otoritaririanisme dan praktik oligarki dalam berdemokrasi. Sedangkan pembaharuan sistem presidential threshold melalui konsep prismatika hukum dapat dikonstruksikan dengan memadukan unsur kuantitas dan kualitas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.]]>
<![CDATA[PERADILAN KHUSUS DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hana Maria Wiyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.10.1.76-85
<![CDATA[Kebijakan sistem peradilan di Indonesia adalah sistem peradilan satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum. Mengenai sistem peradilan, di Indonesia dikenal sistem peradilan umum dan sistem peradilan khusus. Mengenai peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkup peradilan umum. Sedangkan pada Pasal 8 disebutkan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur oleh Undang-Undang, contohnya: Peradilan Agama, Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[PENGATURAN JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Himawan Bayu Aji]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.10.1.12-24
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang pengaturan jual beli secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juncto Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1) UU ITE diakui dan memiliki kedudukan sama dengan kontrak jual beli secara konvensional. Melalui kontrak elektronik, konsumen dapat menuntut pelaku usaha jika muncul persengketaan akibat transaksi elektronik tersebut.]]>
