Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Articles
199 Documents
<![CDATA[KEJAHATAN TERHADAP PERBUDAKAN ABK DI LAKUKAN PERUSAHAAN THAILAND YANG BERAFIILASI DENGAN PERUSAHAAN INDONESIA PT.PUSAKA BEJINA RESOURCES (PBR) ]]>
<![CDATA[Andi Khadafi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.845 KB)
<![CDATA[Hukum internasional melarang kerja paksa, perdagangan manusia, institusi dan praktik yang mengarah pada atau seperti perbudakan atau penghambaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvensi ILO tentang Kerja Paksa, Protokol Perdagangan Manusia, Konvensi Melawan Perbudakan, Tambahan untuk Konvensi Penghapusan Perbudakan, Penjualan Budak, dan Institusi dan Praktik Seperti Perbudakan (Tambahan Konvensi Perbudakan), dan Statuta Roma yang membentuk Pengadilan Kejahatan Internasional merupakan sumber-sumber utama hukum internasional yang menjelaskan dan melarang praktik-praktik ini.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Elly Musliyati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ketentuan mengenai fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal kepemilikan suatu benda/harta bagi seseorang merupakan salah satu hak asasi yang diatur oleh konstitusi. Terkait peralihan hak kebendaan tersebut dilakukan oleh pemerintah menurut ketentuan yang berlaku. Institusi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam hal peralihan hak bagi pemilik fidusia dan penerima fidusia. Namun, adakalanya proses peralihan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terjadi pada tataran prakteknya.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PERAIRAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mirja Fauzul Hamdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.183 KB)
<![CDATA[Sebagai Negara maritime, Indonesia mempunyai luas laut yang besar. Atas dasar tersebut maka seyogyanya diatur dalam kebijakan nasional yaitu UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tujuan dari pada pengesahan undang-undang tersebut yaitu memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kapal dan transportasi laut sejenisnya. Dalam undang-undang tersebut pula diatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keselamatan serta keamanan perairan di Indonesia. Tulisan ini ingin mengkaji kewenangan pemerintah atas keselamatan dan keamanan perairan menurut undang-undang dan faktor penghambatnya.]]>
<![CDATA[EKSITENSI PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Nur Asyiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (606.843 KB)
<![CDATA[Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsi-fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Pada saat ini Perkembangan tugas-tugas negara pasca memasuki abad ke 20 menuntut negara semakin aktif dalam pergaulan di dalam masyarakat. Era ini merupakan babakan perkembangan negara yang menuntut negara hukum modern semakin mempunyai banyak kewajiban-kewajiban. Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga kemanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam rangka pencapaian masyarakat sejahtera. Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasuk kewenangan bebas. Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Tindakan ini merupakan tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan funsi publiknya. Memahami tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara merupakan hal penting untuk menjaga dan melindungi warga negara dari tindakan itu. Tindakan pemerintah melalui organ/pejabatnya ini terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap warga negara.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGUJIAN HUKUM OLEH ULAMA DALAM MENETAPKAN FATWA HARAM TERHADAP ROKOK ]]>
<![CDATA[Indis Ferizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (726.073 KB)
<![CDATA[Fungsi MUI adalah memberi nasihat, karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa Majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. Ragam fatwa yang dikeluarkan di atas tidak semuanya diterima masyarakat. Tidak semua fatwa MUI selaras dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah, terkadang juga yang menimbulkan polemik di masyarakat bahkan dalam tubuh MUI sendiri. Adapun kajian ini lebih menfokuskan pada fatwa MUI dalam mengharamkan merokok dengan mengkaji penetapan hukumnya serta efektifitas fatwa tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR ]]>
<![CDATA[Enny Mirfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (820.096 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai etikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek terdaftar harus dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek. Contoh kasus Merek, yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor]]>
<![CDATA[ALIH FUNGSI ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH ]]>
<![CDATA[Imam Hadi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (649.91 KB)
<![CDATA[Gampong Gajah Meuntah merupakan gampong yang berdiri sejak awal kemerdekaan RI dan bukan merupakan desa pemekaran. Gampong Gajah Meuntah tercatat dalam peta Kecamatan Sungai Raya dengan luas wilayah 3.800 Ha, dengan penduduk 77 KK (Kepala Keluarga), dengan status tanah hamparan dan perbukitan. Menurut keterangan Geuchik Gampong Gajah Meuntah kehidupan penduduknya sebagai mata pencaharian merupakan buruh kebun yang miskin dan sebagian kecil peternak lepas, sebagian besar mereka hidup sebagai buruh kebun PT. Patria Kamoe. Namun dalam kenyataan di lapangan Gampong Gajah Meuntah merupakan sebuah nama gampong (desa) terpencil dan miskin yang tidak mempuyai wilayah teritorial desa. Sehingga desa tersebut hanya sebuah nama, tetapi tidak memiliki wilayah territorial atau desa yang hilang (village of losing). Masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan PT. Patria Kamou setelah HGU-nya masa habis berlaku, terhadap sosio-ekonomi bagi masyarakat terutama Gampong Gajah Meuntah, serta proses terjadinya Re-egendom dari perkebunan ke tanah ulayat. Pada dasarnya teori untuk membedah dalam kasus hukum yang ditimbulkan PT. Patria Kamou, dengan pendekatan teori sosiologi. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Tututan masyarakat Desa Gajah Meuntah dengan kawalan tim advokasai Yara dan Tim Sepuluh, akhirnya lahir kesepakatan damai dan terkabulkan. Sehingga lewat surat dari Bupati Aceh Timur No. 690/4141, tanggal 10 juni 2016, mengeluarkan rekomendasi (SPK) Pembangunan Gampong Gajah Meuntah di lahan Eks HGU PT. Patria Kamoe, untuk pembangunan selanjutnya.]]>
<![CDATA[PREDIKTABILITAS REGULASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (950.626 KB)
<![CDATA[Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia ditetapkan sebagai kewajiban hukum perusahaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan CSR bagi perusahaan. Namun demikian, meregulasi CSR dalam perundang-undangan sebagai model ternyata menimbulkan permasalahan. Sejumlah perundang-undangan mulai dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan daerah mengatur CSR dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda. Keadaan ini justru menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan CSR. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum dalam dunia usaha yang semestinya mewujudkan keadaan yang terprediksi (predictable).]]>
<![CDATA[REKONTRUKSI PEMIDANAAN BAGI PELAKU LGBT ]]>
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (704.015 KB)
<![CDATA[LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasgender) semakin nyaring terdengar dalam satu dekade terakhir para peganut penyimpangan orentasi seksual serasa lebih lapang dan mudah dalam mengekspresikan peyimpangan seksualnya Terlebih, sejak disahkannya pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat pada pertengahan 2015 lalu. Sejarah Homoseksual ini sudah ada pada zaman Nabi Luth, Allah mengutus Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Luth membimbing dan menyadarkan mereka namun hanya segelintir saja yang sadar,sedang sebagian besar mereka tetap bahkan tambah tak bermoral. Perbuatan LGBT ini akan meruak generasi dan mengancam kemanusiaan, perbuatan yang merusak generasi bangsa ini kedepan sepertinya mendapat dukungan atas keberadaanya dengan berdasarkan HAM. Perbuatan LGBT ini yang mengancam kemanusiaan ini adalah perbuatan kriminal, namun hukum positif Indonesia belum mengatur secara sepesifik KUHP tidak menganggap pelaku LGBT merupakan tindakan Kriminal yang akan menghancurkan generasi bangsa, Islam mengatur secara jelas tentang hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bagi pelaku homo hukuman yang wajib dijatuhkan adalah hukuman mati dan bagi pelaku Lesby hukuman di serahkan kepada Hakim, dengan sanksi yang tegas akan menjaga generasi dari virus LGBT dan menjadikan Negara Bermartabat dan Tangguh]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PENUNTUTAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Liza Agnesta Krisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (550.495 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang kasus subianto yaitu seseorang yang menyerang pencuri gas elpiji 3 kilogram dirumahnya hingga tewas. Perbuatan subianto disebut sebagai pengadilan jalanan atau main hakim sendiri. Sementara banyak masyarakat yang berpendapat perbuatan subianto adalah benar karena melindungi harta bendanya. Dalam pengaturan hukum pidana perbuatan pembelaan terpaksa memiliki unsur syarat, dengan demikian harus dianalisis apakah perbuatan subianto memenuhi unsur syarat tersebut serta untuk melihat faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan pengadilan jalanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu dokumen tertulis baik dari buku maupun tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan. penyebab terjadinya pengadilan jalanan melalui pendekatan ilmu kriminologi digunakan teori anomie. Analisis dari teori ini menyimpulkan adanya deviasi sebagai akibat pengadilan jalanan. Unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa adalah : Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa, Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 kepentingan hukum yaitu : kepentingan hukum atau badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain, Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam. Perbuatan subianto tidak memenuhi unsur syarat pembelaan terpaksa.]]>
