Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA Reki, Natanael Dwi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

The urgency of proprietary restriction and domination over the land more emphasized on the societyâ€™s interests at large. This view rely on philosophy of Pancasila related to the social justice meaning for whole Indonesia citizen. Then this restriction implementation intended State endowed a justice for land owner particularly the investors. State warrant the restriction by over takingÂ Â and revoke land title right and either individually or business entity whenever it against the general accepted. It remind the spirit of Article 33 paragraph (3) said : â€œearth and water and the richness contained inside them powered by State and utilized as much as possible for the peopleâ€™s prosperityâ€. This provision confirmed by restriction guarantee through Article 7, 8, 9 and 10 which relevance with land domination restriction. Therefore in this case it is necessary to be organized and improvement in land restriction implementation systematically connected with agraria reform. Government enact the policies over attribution authority by laws to perform the restriction on domination and land proprietary for the sake of justice for whole Indonesia citizen. These authority can be run through concrete methods that is doing an action take over and revoke the land title permit as regulated Article 18 UUPA (Agraria Law).Keywords: land proprietary, land domination, restriction guarantee, article 33 paragraph (3)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA Widodo, Dwi Indah
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dewasa ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Tesis ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan kode etik terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan peneltian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimana penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainya. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.Kata kunci: narkotika, psikotropika, iindak pidana narkotika, kode etik kepolisian

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA Suswantoro, Suswantoro; Suhartono, Slamet; Sugianto, Fajar
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa KUHAP telah menjabarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi hak tersangka dan upaya perlindungan hukum bagi tersangka menurut Hak Asasi manusia. Namun kewenangan yang diberikan KUHAP terhadap penyidik memberi keleluasaan kewenangan kepada Penyidik, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Interprestasi kewenangan sepenuhnya ada di penyidik. Dan dalam proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu maksimal penetapan status tersangka mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara kepersidangan, sehingga status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu tercermin dalam Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat â€œmengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawabâ€. Ketentuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dengan status tersangka pidana umum.Kata kunci: ketidakpastian hukum, jangka waktu, status tersangka

PRAKTEK RAMALAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 545 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Mujib, Muhamad Abdul
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

The occult world in Indonesia has become an inseparable culture of the people, these occult experts are commonly called with shamans, paranormal, kiyai, ustadz etc., the average person is considered to have more supernatural abilities than others. In general, people in Indonesia strongly believe in things that are mystical/occult, especially Javanese society that until this modern period still hold firm beliefs of ancestral heritage tradition. The types of klenik in Java is very diverse to follow the tastes and understanding of society in general even a shaman claims himself as a multitalent who can resolve all kinds of problems ranging from mate affairs, fortune-predicting fortune, treatment, penglarisan, just stuff that smells Unbelievers, but the belief that thrives in this society is utilized by a handful of people to gain profits by claiming to have supranataural ability, some even claim to be able to bring Money unseen this becomes a phenomenon in the community and many believe it. As with the Predictive Predictions that say the ability to predict one's fate and fortune in the near or far future, the method used varies according to the dukun's belief. The question is whether or not it is just a form of fraud, then how does the law act in Indonesia in handling the phenomenon that has been in trust the community? Key word: culture, phenomena, magic/supranatural, fraud

KOALISI PARTAI POLITIK DALAM UU NO 10 TAHUN 2016 Abdar, Yusrijal
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Koalisi merupakan suatu proses untuk memperoleh suara terbanyak dari pemilih dan untuk terhindarnya konflik sesama partai politik. Sedangkan Partai Politik merupakan kendaraan pihak tertentu untuk membawa kepentingan politik dalam tahta kekuasaan guna mencapai tujuan yang di harapkan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan koalisi partai politik dalam UU No 10 Tahun 2016, dan apa keuntungan serta manfaat koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenal asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwaÂ diperlukannya koalisi partai politik menurut UU No 10 Tahun 2016 agar bisa terpilihnya calon yang diusung oleh gabungan partai politik secara maksimal dengan ketentuan dalam UU No 10 Tahun 2016. Adapun keuntungan dan manfaat koalisi patai politik dalam proses pemilihan kepala daerah bisa terhindarnya konflik sesama partai politik itu sendiri dan bisa memaksimalkan calon kepala daerah yang diusungkan oleh partai dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan UU No 10 Tahun 2016.Kata kunci: Pemilihan, Kepala Daerah, UU No 10 Tahun 2016

AKIBAT HUKUM PERALIHAN KREDIT MOTOR DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN Wijaya, Happy Trizna
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Peralihan kredit dimulai dari permohonan kredit oleh debitur beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di ajukan kepada komite kredit. Jika disetujui dilanjutkan dengan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib menghadirkan debitur dan pasangan. Setelah melakukan pengikatan jaminan maka pihak ketiga menuju ke kreditur untuk melakukan pelunasan. Apabila pelunasan telah dilakukan, wajib meminta slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan. Prinsip-prinsip yang terdapat di peralihan kredit memenuhi unsur-unsur subrogasi. Apabila mekanisme Peralihan kredit di buat sama dengan mekanisme subrogasi, maka hal ini akan menghemat waktu dan biaya. Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen dilakukannya pengeksekusian jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi, karena kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh kreditur telah diterima oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga kreditur memperoleh penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yang mana kreditur dapat menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan tata cara pengeksekusian pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.Kata kunci: akibat hukum, pembiayaan konsumen, peralihan kredit

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DALAM ANGKUTAN PENYEBERANGAN Laksono, Joko Tri
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Asuransi memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Sayangnya dalam praktik jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kurang terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenement terjadi. Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi yang tidak memberikan informasi yang jelas. Terhada pobjek suransi yang mengalami kecelakan di dalam pengangkutan maka penerapan Prinsip tanggung jawab pengangkut yang berdasarkan kesalahan, tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi penumpang (korban kecelakaan). Sedangkan keberadaan program asuransi kecelakaan penumpang sebagai wujud tanggung jawab pengangkut mengandung potensi ketidak pastian pembayaran asuransinya.Kata kunci: asuransi, pemegang polis, pengangkut.

PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA Mubashir, Ahmad; Maharani, Riska Tantri; Sugianto, Fajar
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi keadilan masyarakat pelanggar lalu lintas di Surabaya. Penelitian ini untuk menjawab persepsi masyarakat yang berfikir bahwa aparat kepolisian hanya mengambil untung dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat yaitu berupa pungutan liar. Subyek penelitian adalah warga yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Data diperoleh melalui proses wawancara. Hasil penelitian menunjukkan persepsi keadilan terhadap aparat kepolisian adalah pemberian sanksi berupa pungutan liar selalu ditawarkan dengan atau tanpa penjelasan tentang pasal yang dilanggar. Masyarakat pengguna jalan raya berhak mendapatkan pengetahuan tentang pasal yang dilanggarnya dan berhak atas keadilan untuk meminta membirikan uang sanksi kepada negara.

TANGGUNGGUGAT PENERBIT BUKU FANFIKSI YANG DIKOMERSILKAN TANPA SEIJIN TOKOH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Dewi, Salsa Wirabuana; Harriman, Karina Kurniawati; Humunisiati, Destika Embeng
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penulisan ini membahas mengenai permasalahan buku Fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin tokoh yang telah digunakan dalam cerita tersebut. Buku fanfiksi sendiri termasuk dalam perlindungan Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta mencakup hasil karya asli dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Didalam buku Fanfiksi terdapat 2 pihak yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu Penulis dan Penerbit Fanfiksi. Penulis Fanfiksi dan Penerbit adalah sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari penjualan buku Fanfiksi. Penulis Fanfiksi selaku Pencipta, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang digunakan dalam buku Fanfiksi tersebut. Sedangkan penerbit selaku Pemegang Hak Cipta, menyebarluaskan dan menginformasikan keberadaan buku Fanfiksi ke masyarakat. Yang mana didalam Hak Cipta yang dipunyai oleh pencipta terdapat hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena penulis Fanfiksi disebut sebagai pencipta, disebabkan karena penulis telah mengalihwujudkan Fanfiksi yang biasanya ditampilkan dalam satu tayangan di media sosial atau situs web ke dalam buku cerita berbentuk novel. Dengan demikian penerbit bertanggung gugat atas buku fanfiksi yang telah dikomersilkan tanpa adanya ijin dari tokoh yang bersangkutan karena hal tersebut adalah pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

KORELASI HUKUM DOCUMENT ON HUMAN FRATERNITY FOR WORLD PEACE AND LIVING TOGETHER DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Michael, Tomy
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Document on Human Fraternity menjadi sangat penting karena didalamnya mengatur secara tegas apa hakikat Tuhan. Pentingnya pemahaman akan Tuhan akan menjadikan suatu peraturan perundang-undangan mengarah pada keadilan hukum. Di dalam Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) bahwa tiap peraturan perundang-undangan wajib ada frasa â€œDengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esaâ€. Document on Human Fraternity dapat dijadikan sebagai bagian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Document on Human Fraternity merupakan norma desiderata yang universal

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Syofyan Hadi

Contact Email syofyan@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA