Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI MASA PANDEMI Rizki, Muhammad Riyan
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.5944

Abstract One of the functions of the House of Representatives is to form laws and regulations, which is called the legislative function. Regarding the legislative function of the House of Representatives, it is important to see how the performance of the legislation carried out by the House of Representatives during the Covid-19 Pandemic, where there are several problems which include the legislative function of the House of Representatives during a pandemic, namely related to the quantity of legislative products produced, the process the formation of legislation products, up to and also related to the compliance of the House of Representatives in following the procedures for the formation of laws and regulations. In writing this research article, the form of research used is normative juridical, namely by analyzing secondary legal sources such as legislation or books through literature study to see the function of legislation by the House of Representatives during a pandemic. namely by using a descriptive approach to explain the quantity of legislative products made by the House of Representatives and also related to the procedural manufacture of statutory products that have been regulated in Law Number 15 of 2019 concerning Legislation. Keywords: house of representative; legislation; pandemic Abstrak Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang disebut dengan fungsi legislasi. Terkait fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, penting untuk melihat bagaimana kinerja legislasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di kala Pandemi Covid-19, dimana terdapat beberapa permasalahan yang meliputi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di kala pandemi, yaitu terkait kuantitas produk legislasi yang dihasilkan, proses pembentukan produk legislasi, hingga dan juga terkait kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan artikel penelitian ini ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis sumber hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau buku melalui studi kepustakaan untuk melihat fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat di masa pandemi.Selain itu dilihat dari sifat penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan tentang kuantitas produk legislasi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga terkait prosedural pembuatan produk perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undangan Kata kunci: dewan perwakilan rakyat; legislasi; pandemi

MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADA ERA PANDEMI COVID – 19 Aidi, Zil
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.6171

Abstract Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the Parties with the assistance of a Mediator. Normally the mediation process is carried out directly face to face. Still, the COVID-19 pandemic that has spread in Indonesia since March 2020 has significantly impacted the order of people's lives, including the justice sector. One of the keys to minimizing the spread of COVID-19 is to reduce the intensity of face-to-face meetings, including implementing the mediation process, which has begun to be directed to be carried out remotely or electronically. This study seeks to provide answers related to the extent of the role of electronic mediation as an alternative to civil dispute resolution in the District Court (PN). In addition, this study also discusses the factors that hinder the implementation of electronic mediation. The research that uses the PN Padang and PN Marabahan as the object of this research is qualitative research with empirical juridical nature. It analyzes the collected data using a qualitative descriptive method. The study results show that in both the PN Padang and PN Marabahan, the application of electronic mediation has not been appropriately implemented and standardized. This can be seen in the non-uniform application of electronic mediation among the district courts that are the research object. At the PN Marabahan, the application of electronic mediation was only carried out several times, but this was not done because it prevented the spread of COVID-19 but had to be done when the province of South Kalimantan experienced a flood. Hence, the parties couldn't attend court. In the PN Padang, electronic mediation has been carried out by one of the judges several times. However, the implementation is still sporadic, where other judges have not utilized the electronic mediation. The factor that hinders the implementation of electronic mediation is that there is no technical rule from the Supreme Court that regulates the implementation of electronic mediation. Keywords: alternative civil dispute resolution; electronic mediation; COVID-19 pandemic Abstrak Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Normalnya proses Mediasi dilaksanakan secara langsung dengan bertatap muka, akan tetapi Pandemi COVID – 19 yang merebak di Indonesia sejak bulan Maret 2020 berdampak besar pada tatanan kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada sektor peradilan. Salah satu kunci untuk meminimalisasi penyebaran COVID – 19 adalah dengan mengurangi intensitas pertemuan tatap muka secara langsung, termasuk pada pelaksanaan proses Mediasi yang mulai diarahkan untuk dilaksanakan secara jarak jauh atau elektronik. Penelitian ini berupaya memberikan jawaban terkait sejauh mana peranan Mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri (PN). Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai faktor yang menghambat terimplementasinya Mediasi elektronik. Penelitian yang menjadikan PN Padang dan PN Marabahan sebagai objek penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris dan menganalisa data yang terkumpul dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya baik di PN Padang maupun PN Marabahan penerapan Mediasi elektronik belum terlaksana dengan baik dan terstandar. Hal ini terlihat pada masih belum seragamnya penerapan Mediasi secara elektronik di antara pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian. Pada PN Marabahan penerapan Mediasi elektronik baru dilaksanakan beberapa kali namun hal tersebut dilakukan bukan karena mencegah penyebaran COVID – 19 tetapi terpaksa dilakukan saat provinsi Kalimantan Selatan mengalami musibah banjir sehingga para pihak tidak mungkin hadir ke pengadilan. Pada PN Padang Mediasi elektronik sudah beberapa kali dilaksanakan oleh salah seorang Hakim, namun pelaksanaannya masih bersifat sporadis dimana Hakim – Hakim lain belum memanfaatkan Mediasi elektronik tersebut. Faktor yang menghambat terlaksananya Mediasi secara elektronik adalah dikarenakan belum adanya aturan teknis dari Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan Mediasi secara elektronik Kondisi ini ditambah juga dengan adanya ketidakpahaman dari masyarakat pengguna peradilan terkait dimungkinkannya pelaksaanaan Mediasi secara elektronik. Kata kunci : alternatif penyelesaian sengketa perdata; mediasi elektronik; pandemi COVID – 19

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN Wulandari, Retno
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i1.6223

Abstract Take it or leave it, that is what happens in the development of contract law, especially for contracts where there is almost no bargaining position, especially for a debtor in a credit and guarantee contract or agreement in the banking world. The increasing rate of growth in consumption of goods and/or services is one indicator that shows the development of national and international trade activities. This condition is also supported by advances in science, telecommunications and information technology (internet) as well as modern modes of transportation that provide freedom of movement for transactions of goods and/or services to cross the boundaries of a country. The rapid exchange of data in the world of information and technology has had a significant impact on business behavior and contractors, such as fast food (fast food) existing business contracts have also been "standardized" or prepared in a "ripe" state and “directly served” to its consumers. Such circumstances provide very little room for bargaining over the benefits contained in the contract. This certainly affects their freedom in contracting, especially in the current state of the Covid-19 pandemic through research methods with the statue approach and conceptual approach, the author explores and analyzes problems in the community, especially in banking contracts to determine the principle of freedom of contract in standard agreements, especially in credit and guarantee agreements in the banking world. This aims to find out legal protection and legal remedies for the aggrieved party for the implementation of the standard agreement that has been agreed upon. Keywords: freedom of contract; standard contract; debt and mortgage agreement Abstrak Take it or leave it, itulah yang terjadi dalam perkembangan hukum kontrak khususnya terhadap kontrak-kontrak yang hampir tidak ada posisi tawar-menawar khususnya bagi seorang debitor dalam kontrak atau perjanjian kredit dan jaminan di dunia perbankan. Laju pertumbuhan konsumsi barang dan/atau jasa yang semakin meningkat merupakan salah satu indikator yang menunjukkan adanya perkembangan aktifitas perdagangan nasional maupun internasional. Kondisi tersebut juga didukung dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika (internet) serta moda transportasi modern yang memberikan keleluasaan gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Begitu cepatnya pertukaran data dalam dunia informasi dan teknologi tersebut memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap perilaku bisnis dan para kontraktan, ibarat fast food (makanan cepat saji) kontrak-kontrak bisnis yang ada juga telah “dibakukan” atau disiapkan dalam keadaan yang “sudah matang” dan “langsung disajikan” kepada para konsumennya. Keadaan yang demikian memberikan ruang yang sangat kecil untuk melakukan tawar menawar atas manfaat yang ada dalam kontrak. Hal ini tentu mempengaruhi kebebasan mereka dalam berkontrak apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Melalui metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penulis menggali dan menganalisa masalah di masyarakat khususnya pada kontrak-kontrak perbankan untuk mengetahui asas kebebasan dalam berkontrak (freedom of contract) dalam perjanjian baku khususnya pada perjanjian kredit dan jaminan dalam dunia perbankan. Hal ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan atas pelaksanaan perjanjian baku yang telah disepakatinya. Kata kunci: kebebasan berkontrak; perjanjian baku; perjanjian kredit dan jaminan

Analisis Yuridis Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dengan Lewatnya Batas Waktu kepada Notaris Penerima Protokol
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6358

Notaries play an important role for the parties in making agreements based on civil law. In carrying out its role, a notary is obliged to emphasize the principles of thoroughness and prudence, to ensure justice without discrimination, thereby providing legal certainty and protection of the rights of interested parties. In accordance with the provisions of Article 63 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary (hereinafter referred to as Law No. 2/2014 in conjunction with Law No. 30/2004) only stipulates the deadline for submission. However, there is no legal certainty regarding the procedure for submitting the protocol that is carried out after the deadline, there are no arrangements related to the legal consequences of the Notary protocol if it is submitted after the deadline and there are no sanctions for heirs for the late submission of the Notary protocol. This article aims to find out and further analyze the legal consequences of the Notary protocol if it is submitted more than 30 (thirty) days after the Notary's death and sanctions for heirs related to the late deadline for submitting the protocol to the Notary receiving the protocol. Departing from these provisions, legal problems arise, namely: what are the legal consequences for the Notary protocol if it is submitted more than 30 (thirty) days after the Notary's death and whether the heirs can be subject to sanctions related to the passing of the deadline for submitting the protocol of the Deceased Notary. The type of research used to achieve the objectives of this legal research uses normative juridical legal research due to the absence of norms. The results showedthat the submission of the Notary protocol with the passing of the deadline resulted in several legal consequences, namely uncertainty regarding the storage of the protocol of the deceased Notary, damage to the protocol that resulted in losses for the parties and uncertainty related to liability for the issuance of a copy of the minuta deed, therefore, arrangements regarding sanctions for the heirs of the Notary to ensure legal certainty which is clear and konstan. The heirs of the Notary May be sanctioned, if they commit unlawful acts and harm the parties. The sanctions that can be imposed on the heirs for the passage of the deadline for the delivery of the protocol are administrative sanctions in the form of fines in accordance with the losses suffered by the parties, because they are related to administrative disciplinary measures thus, it is necessary to play a proactive role from the Regional Supervisory Assembly in assisting the heirs in carrying out the process of submitting the protocol of the Deceased Notary but on the other hand related to the sanctions given to the heirs in the event of damage and loss of part or all of the Notary protocol, civil sanctions and criminal sanctions, where the heirs abandon the inheritance of the heir in the form of a Notary protocol which should be handed over to the Notary Protocol receiver. Keywords: notary heirs; notary protocol submission; past the deadline; protocol recipient notary Abstrak Notaris berperan penting bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian bersumber pada hukum perdata. Dalam menjalankan peranannya, notaris wajib menekankan prinsip ketelitian serta kehati-hatian, untuk menjamin keadilan tanpa diskriminasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi para pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2/2014 jo UU No. 30/2004) hanya mengatur batas waktu penyerahannya saja, akan tetapi belum ada kepastian hukum mengenai prosedur penyerahan protokol yang dilakukan lewat batas waktu, tidak adanya pengaturan terkait dengan akibat hukum protokol Notaris apabila diserahkan dengan lewat batas waktu dan tidak adanya sanksi bagi ahli waris atas lewatnya batas waktu penyerahan protokol Notaris tersebut. Artikel ini, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan akibat hukum terhadap protokol Notaris apabila diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak Notaris meninggal dunia serta sanksi bagi ahli waris terkait lewatnya batas waktu penyerahan protokol kepada Notaris penerima protokol. Bertolak dari ketentuan tersebut, maka timbul masalah-masalah hukum yaitu: apa akibat hukum terhadap protokol Notaris apabila diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak Notaris meninggal dunia dan apakah ahli waris dapat dikenai sanksi terkait lewatnya batas waktu penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif karena adanya kekosongan norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan protokol Notaris dengan lewatnya batas waktu menghasilkan beberapa akibat hukum, yaitu ketidakpastian perihal penyimpanan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, kerusakan pada protokol yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan ketidakpastian terkait dengan pertanggungjawaban atas penerbitan salinan minuta akta maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan mengenai sanksi bagi ahli waris Notaris untuk menjamin kepastian hukum yang jelas dan konstan. Ahli waris Notaris dapat diberi sanksi, apabila melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan para pihak. Sanksi yang dapat dikenakan kepada ahli waris atas lewatnya batas waktu penyampaian protokol tersebut adalah sanksi administratif berupa denda sesuai dengan kerugian yang diderita para pihak, karena berkaitan dengan penertiban administratif sehingga, perlu peran proaktif dari Majelis Pengawas Daerah dalam membantu ahli waris dalam melakukan proses penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia namun disisi lain terkait dengan sanksi yang diberikan kepada ahli waris apabila terjadi kerusakan dan hilangnya sebagian atau seluruh protokol Notaris maka sanksi perdata serta sanksi pidana, yang mana ahli waris menelantarkan harta peninggalan pewaris berupa protokol Notaris yang harusnya diserahkan kepada Notaris Penerima protokol. Kata kunci : ahli waris notaris; lewatnya batas waktu; notaris penerima protokol; penyerahan protokol notaris

A Power Of Attorney Legality For Indonesian Citizens From Overseas To Proceed In Indonesian Courts
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6407

Surat kuasa dapat diberikan kepada orang lain sebagai delegasi untuk melakukan sesuatu. Penelitian ini membahas tentang Surat Kuasa yang Diberikan WNI dari luar negeri untuk beracara di pengadilan Indonesia. Ini juga membahas validitas dokumen surat kuasa warga negara Indonesia dari Indonesia untuk beracara di pengadilan luar negeri. Penelitian menggunakan data sekunder dari jurnal, artikel, buku, dan situs web sebagai referensi. Syarat surat kuasa yang dibuat di luar negeri adalah untuk menyerahkan dan berpartisipasi dalam ketentuan pengadilan di mana gugatan dapat diterima atau diajukan atau dikenal dengan nama dasar lex fori. Selain itu, surat kuasa luar negeri juga dapat dianggap sah jika dilegalkan oleh Kedutaan Besar setempat, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Legalisasi dilakukan sebagai jaminan hukum bagi pengadilan di Indonesia bahwa memang benar bahwa pembentukan surat kuasa di negara yang bersangkutan agar tidak menimbulkan keraguan. Kita perlu memperhatikan empat persyaratan mutlak yang terkandung dalam SEMA No.2 tahun 1959. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa dianggap tidak sah. Itu sebabnya kami merekomendasikan persyaratan tersebut untuk mendapatkan legalisasi surat kuasa. Kata kunci : legalitas; luar negeri; pengadilan Indonesia; surat kuasa; WNI Abstract A power of attorney can be given to others as a delegation to do things. It is discussed about Indonesian citizens from abroad to be valid to appear in the Indonesian Court. It also discusses the validity of the power of attorney documents of Indonesian citizens from Indonesia to appear in foreign courts. Uses secondary data from journals, articles, books, and internet sites as references. The terms of a power of attorney made abroad are to submit and participate in the provisions of the court where the lawsuit can be received or filed or known by the basic name lex fori. In addition, overseas power of attorney can also be considered valid if legalized by the local Embassy, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Law and Human Rights. Legalization is done as a legal assurance for the court in Indonesia that it is true that the creation of a power of attorney in the country concerned so as not to raise doubts. We need to be concerned about the four absolute requirements contained in SEMA No.2 of 1959. If one of the conditions is not fulfilled, then the power of attorney is considered invalid. That's why we recommend filling the conditions to get the legalization of a power of attorney. Keywords: foreign; Indonesian citizens; Indonesian courts; legality; power of attorney

Analisis Kebijakan Penundaan Pembayaran Kewajiban Hutang Masa Pandemi COVID-19
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6471

The purpose of this study is to examine how the policy of delaying payment of debt obligations during the COVID-19 pandemic. The research method used is juridical normative with the statutory approach. Delaying debt and bankruptcy obligations is a solution to the economic problem for business owners but this has a less good impact on debtors. The government issued a restructuring policy in order to assist debtors and creditors during the COVID-19 Pandemic. One of the policies issued is installment restructuring. Use monitors the application, POJK No. is issued. 11/POJK. 03/2020. OJK oversees the bank to provide information. Midway through 2020, participating banks had 96 conventional banks including sharia. There are 5.33 million debtors worth Rp.517.2 Trillion, as well as 4.55 Million with Small and Medium Micro Business debtors ( MSM ) worth Rp.250.65 Trillion. The non-bank financial industry also participated in as many as 183 financing industries with 2.4 Million with amounts valued at Rp.75.08 Trillion. If it is compared to the pattern of accounts receivable debt regulated by POJK No.11/POJK.03/2020, the more profitable for debtors, cause financial restructuring is intervened by the state by distributing interest assistance to debtors The conclusion of this study is the policy of delaying the debt repayment obligation set by the government to solve economic problems for business owners and less good impact on debtors. Keywords: debt; delay of payment; procrastination policy Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana kebijakan penundaan pembayaran kewajiban hutang pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang gunakan ialah yuridis normative dengan tata cara pendekatan perundang-undangan. Penundaan kewajiban pembayaran hutang serta kepailitan menjadi pemecahan masalah perekonomian bagi para pemilik usaha tetapi hal ini berdampak kurang baik untuk debitur. Pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dalam rangka membantu debitur dan kreditur pada masa Pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu restrukturisasi angsuran. Guna memantau penerapan itu, maka dikeluarkan POJK No. 11/POJK. 03/ 2020. OJK mengawasi bank buat memberikan informasi. Pertengahan tahun 2020, perbankan yang ikut serta terdapat 96 bank konvensional termasuk syariah. Ada 5,33 juta debitur senilai Rp.517,2 Triliun, serta 4,55 Juta dengan debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai Rp.250,65 Triliun. Industri finansial non bank pun mengikuti berpartisipasi yaitu sebanyak 183 industri pembiayaan dengan 2,4 Juta dengan jumlah senilai Rp.75,08 Triliun. Apabila dibanding dengan pola penindakan hutang piutang yang diatur oleh POJK No.11/POJK.03/2020, semakin profitabel untuk debitur, sebab restrukturisasi keuangan diintervensi oleh negara dengan membagikan bantuan bunga kepada debitur Kesimpulan penelitian ini yaitu kebijakan penundaan kewajiban penundaan pembayaran hutang yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi pemecahan masalah perekonomian bagi para pemilik usaha dan berdampak kurang baik untuk debitur. Kata kunci: hutang; kebijakan penundaan; penundaan pembayaran

Konstruksi Asas Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6509

Enforcement of environmental crimes is a serious problem to be tackled. Enforcement will be carried out based on what basic construction is built on environmental regulations. This study will discuss what the basic construction was built on the Madiun City Perda No.19/2011, whether the basic construction built in the Madiun City Regulation No.19/2011 was in accordance with the basic construction in Law No.32/2009 and whether the basic construction Madiun City Regulation No.19/2011 may have implications for the successful achievement of the objectives of the regulation. This research is a normative legal research using secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials, namely literature. The results of the study stated that the basic construction that was built in the Regional Regulation of the City of Madiun No.19/2011 was the primum remedium principle. This principle is constructed in the Regional Regulation of the City of Madiun No.19/2011 based on the condition of the City of Madiun which is based on economic, legal and cultural factors. The basic construction that was built is used for law enforcement purposes and makes it easier to achieve the objectives of environmental enforcement in Madiun City which is contained in Article 3 of the Madiun City Regulation No.19/2011. Despite the construction of the primum remedium principle, its application is not normatively applied because it can result in disruption of the economy, law and culture which are the basis for constructing this principle. The persuasive approach is preferred because it provides more benefits for the government, society and development actors. However, the Madiun City Regulation No.19/2011 still applies the principle of primum remedium if the development carried out results in intolerable adverse impacts and as a form of support for the Madiun City Government in carrying out the mandate of the 1945 Constitution Article 28H paragraph (1) to create a good living environment. and healthy. However, the construction of the primum remedium principle cannot be applied in all regions of Indonesia due to different economic, legal and cultural factors in each region. Keywords: development; environment; primum remedium Abstrak Penegakan kejahatan lingkungan hidup menjadi masalah serius untuk ditangani. Penegakan akan dilakukan berdasarkan konstruksi asas apa yang dibangun pada peraturan tentang lingkungan hidup. Penelitian ini akan membahas tentang konstruksi asas apa yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011, apakah konstruksi asas yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011 telah sesuai dengan konstruksi asas pada UU No.32/2009 serta apakah konstruksi asas Perda Kota Madiun No.19/2011 dapat berimplikasi terhadap pencapaian keberhasilan tujuan dari Perda tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder yakni literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa konstruksi asas yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011 adalah asas primum remedium. Asas tersebut dikonstruksikan pada Perda Kota Madiun No.19/2011 berdasarkan kondisi Kota Madiun yang berdasarkan pada faktor ekonomi, hukum dan budaya. Konstruksi asas yang dibangun digunakan untuk tujuan penegakan hukum dan mempermudah mencapai tujuan penegakan lingkungan hidup Kota Madiun yang terdapat pada Pasal 3 Perda Kota Madiun No.19/2011. Meski berkonstruksi asas primum remedium, penerapannya tidak secara normatif diterapkan lantaran dapat berakibat terganggungnya ekonomi, hukum dan budaya yang menjadi dasar untuk mengkonstruksikan asas ini. Pendekatan secara persuasif lebih dipilih lantaran lebih memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat serta pelaku pembangunan. Meski demikian, Perda Kota Madiun No.19/2011 tetap memberlakukan asas primum remedium jika pembangunan yang dilakukan mengakibatkan dampak buruk yang tidak dapat ditoleransi serta sebagai bentuk dukungan Pemkot Madiun dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meski demikian, konstruksi asas primum remedium tidak dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesi karena faktor ekonomi, hukum dan budaya yang berbeda disetiap wilayah. Kata kunci: lingkungan hidup; pembangunan; primum remedium

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6517

The purpose of this study was to determine the policy of police countermeasures against violent crimes committed by debt collectors in Yogyakarta. Various acts of violence committed by debt collectors also occurred in the Special Region of Yogyakarta, when there was a seizure of motorbikes belonging to online motorcycle drivers. If the action meets the elements as a criminal act, then the customer who is harmed can report it to the police. This study was arranged using empirical juridical research. Primary data, obtained by interviews at the Yogyakarta Special Region Police, while secondary data was obtained by literature review of legal materials related to this research. This paper has its own characteristics that are different from previous similar studies, because it provides an in-depth analysis of the efforts that can be made by the police to countermeasures of violence committed by debt collectors by referring to the role of the DIY POLDA. This study shows that violence committed by debt collectors have various types, in this case, the police have a strategic function and role to overcome violence committed by debt collectors. The conclusions are the violence committed by debt collectors tends to be overt and covert, to overcome this, there are at least three efforts that the Yogyakarta Special Region Police can take, including pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. Keywords: countermeasures policy; debt collector; police; violence Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasaan yang dilakukan oleh debt collector di Yogyakarta. Beragam tindakan kekerasan yang dilakukan debt collector juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya ketika terjadi perampasan terhadap sepeda motor milik driver ojek online. Terhadap perbuatan tersebut apabila memenuhi unsur sebagai tindak pidana, maka bagi nasabah yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian. Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian yuridis empiris. Data primer, diperoleh dengan melakukan wawancara di Kepolisian Daerah Istimewa, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Tulisan ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kajian serupa sebelumnya, karena memberikan analisa yang mendalam tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector dengan merujuk pada peran POLDA DIY. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis tindak kekerasan yang dilakukan oleh debt collector memiliki beragam jenis, selain itu kepolisian memiliki fungsi dan peran strategis dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Adapun kesimpulan yang didapatkan, kekerasan yang dilakukan oleh debt collector cenderung kekerasan yang bersifat terbuka (overt) dan bersifat tertutup (covert), sehingga untuk menanggulangi hal tersebut setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Kata kunci: debt collector; kebijakan penanggulangan; kekerasan; kepolisian

Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6667

This study aims to examine the effect of the policy of imposing security measures on imports of fabric products. This study uses a normative juridical research method using secondary data. The novelty element in this research lies in the focus of the discussion which specifically discusses the influence of the policy of imposing security measures on imports of fabric products. The research discussion states that the principles of international trade adopted by the Indonesian state, namely the protection of domestic products, and the imposition of security measures on imports of fabric products, are the embodiment of the principle of trade in the Indonesian state. Based on the results of the study, it was concluded that the effect of imposing additional import duties in the form of security measures through the Minister of Finance Regulation No.55/PMK.010/2020 on the import of fabric products is less effective because it will only burden local entrepreneurs who need material products from abroad. Even though there have been restrictions on the volume of imports of textiles and textile products, so that these inter-ministerial regulations have not been able to synergize, the existence of legal rules regarding the imposition of BMTP makes the Ministry of Finance seem to doubt the Ministry of Trade's policy to suppress imports of fabric products in the free market era. Keywords: import duty security measures; cloth; liberalization; international trade Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Unsur kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang secara spesifik membahas tentang pengaruh kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain. Pembahasan penelitian menyatakan bahwa prinsip perdaganagan internasional yang dianut negara Indonesia yaitu perlindungan produk dalam negeri, dan pengenaan Bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain merupakan perwujudan dari prinsip perdagangan negara Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaruh pengenaan bea masuk tambahan berupa bea masuk tindakan pengamanan melalui Permenkeu No.55 /PMK.010/2020 terhadap impor produk kain kurang efektif karena hanya akan memberatkan pengusaha lokal yang membutuhkan produk bahan dari luar negeri. Padahal telah dilakukan pembatasan volume impor tekstil dan produk tekstil, sehingga peraturan antar Kementerian ini belum dapat bersinergi, dengan adanya aturan hukum mengenai pengenaan BMTP menjadikan Kementerian Keuangan seolah-olah meragukan kebijakan Kementerian Perdagangan untuk menekan impor produk kain di era pasar bebas. Kata kunci : bea masuk tindakan pengamanan; kain; liberalisasi; perdagangan internasional

Sistem Hukum Hak Cipta Yang Terintegrasi Untuk Memberantas Perdagangan Buku Bajakan Pada Lokapasar Daring
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6676

Pirated books are still widely traded by merchants through online marketplaces. Trade in pirated books through online marketplaces is a criminal violation of book copyright. In addition, it also has a negative impact on the book ecosystem in Indonesia. Thus, the trade must be eradicated. In an attempt to find answers to the problems, the researchers used normative legal research methods. The data that the author uses are primary, secondary, and secondary legal materials. The aim of the research is to provide an understanding of the integrated copyright law system and public compliance. The novelty of this research is the use of legal systems theory and integrative legal theory in problem analysis. Judging from the theory of the legal system, the elements of legal substance and legal structure of copyright on books are adequate, but the legal culture of Indonesian society is not strong enough. Meanwhile, from the aspect of integrative legal theory, the value system and legal norm system of copyright on books have been integrated, but the system of public behavior is not in accordance with the values and norms of copyright law on books. Some Indonesians still like to plow books and trade them through online marketplaces. On the other hand, some Indonesians still buy pirated books through online marketplaces. This is due to economic capacity and lack of understanding of the benefits of copyright law protection for books. Bookkeepers who are harmed by the trade in pirated books at online marketplaces need to jointly report to the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or the State Police of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Information and Electronic Transactions of the Republic of Indonesia. Keywords: eradicate; merchants; online marketplace; pirated books Abstrak Buku bajakan masih marak diperdagangkan oleh merchant melalui lokapasar daring. Perdagangan buku bajakan melalui lokapasar daring merupakan pelanggaran pidana terhadap hak cipta buku. Selain itu juga berdampak negatif terhadap ekosistem perbukuan di Indonesia. Dengan demikian perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring harus diberantas. Dalam upaya menemukan jawaban terhadap permasalahan, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan yang peneliti gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan sekunder. Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman mengenai sistem hukum hak cipta yang terintegrasi dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hak cipta atas buku. Kebaruan penelitian ini adalah dalam hal penggunaan teori sistem hukum dan teori hukum integratif dalam menganalisis permasalahan. Dilihat dari teori sistem hukum, maka unsur substansi hukum dan struktur hukum hak cipta atas buku telah memadai, namun kultur hukum masyarakat Indonesia belum cukup kuat. Sedangkan dari aspek teori hukum integratif, sistem nilai dan sistem norma hukum hak cipta atas buku telah terintegrasi, namun terdapat kekurangan pada sistem perilaku masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia masih gemar membajak buku serta memperdagangkannya melalui lokapasar daring. Di sisi lain, sebagian masyarakat indonesia masih banyak yang membeli buku bajakan melalui lokapasar daring. Hal tersebut disebabkan kemampuan ekonomi dan ketidakpahaman sebagian masyarakat Indonesia mengenai manfaat perlindungan hukum hak cipta atas buku. Pelaku perbukuan yang dirugikan dari adanya perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring perlu melapor secara bersama-sama kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia. Kata Kunci: berantas; buku bajakan; lokapasar daring; pedagang

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Syofyan Hadi

Contact Email syofyan@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA