cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Karyati
Contact Email
unizarlawreview@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
unizarlawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 26203839     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Arjuna Subject : -
Articles 102 Documents
 1   2   3   4   5 
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Haerani Haerani
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.805 KB)

Abstract

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke IV memuat tujuan nasional dari berdirinya Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan tersebut maka tugas Pemerintah tidak hanya melaksanakan UU tetapi lebih luas dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum, salah satunya adalah Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk perlindungan kepada masyarakat dalam posisinya sebagai konsumen. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen dengan dibentuknya BPSK berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPK. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Rumusan Masalahnya yaitu Bagaimana kewenangan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK, dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi BPSK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiolegal. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan Setelah itu dilakukan penalaran secara logis dan sistematis dengan alanisa deskriptif kualitatif dan menarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Kesimpulannya Pertama, tugas dan wewenang BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Pasal 52 UUPK. Kedua, Mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan mengajukan permohonan ke BPSK, selanjutnya kesepakatan untuk memilih cara penyelesaian sengketa baik dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, kemudian majelis menyelesaiakan sengketa dan membuat putusan. Ketiga, faktor penghambat BPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu segi peraturan perundang-undangan, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, dukungan sarana dan prasarana yang masih minim serta kurangnya kesadaran para pihak yang bersengketa. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB melakukan upaya meningkatkan anggaran BPSK, mengirim anggota BPSK untuk pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan sosialisasi masyarakat.
Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019 Sri Karyati
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.933 KB)

Abstract

Sistem pemilu terbuka yang dianut dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017adalah pilihan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (open legal policy) daripembentuk undang-undang. Keberadaanya hendak mewujudkan kedaulatanrakyat yang dilaksanakan dengan mekanisme demokrasi langsung. Pada era inisistem pemilu terbuka adalah sistem yang unggul dibandingkan sistem pemilutertutup. Ruang kedaluatan rakyat terbuka lebar karena rakyat dapatmenentukan pilihannya yang akan menduduki kursi di parlemen. Calonanggota parlemen ditentukan melalui suara terbanyak hasil pilihan rakyatbukan pilihan partai. Sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak sebagaiinstrumen pelaksanaanya memiliki legitimasi konstitusional dan sosiologisketika putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 mengukuhkan sistem pemiluterbuka dan meninggalkan sistem pemilu tertutup. Pada landasan sosiologisistem pemilu terbuka inline dengan kecenderungan demokrasi modern yangmenghendaki pucuk pimpinan jabatan poblik dipilih langsung oleh rakyat.
Aspek Hukum Perjanjian Dalam Kerja Sama Antara Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Penyedia Muhammad Afet Budi
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.782 KB)

Abstract

Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahan untuk mengadakan barang atau jasa senantiasa berhubungan dengan pihak swasta. Hubungan ini terjalin dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Sebagaimana kontrak yang dibuat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan pihak penyedia. Berdasarkan kontrak dimaksud, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang penulis ajukan dalam rumusan masalah, yakni 1) Bagaimanakah kedudukan Hukum Pemerintah dalam Perjanjian pengadaan barang/jasa, 2 ) Bagaimanakah Hubungan Hukum antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Hewan Ternak Kambing dari Perspektif Hukum Perjanjian. Penulis memilih bentuk penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam mencari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan yang diperoleh ialah bahwa pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, berkedudukan sebagai badan hukum dalam melakukan kegiatan pemerintahan yang bersifatkeperdataan. Kontrak yang dibuat oleh pemerintah dan pihak penyedia memuat perihal Pengawasan, Bahasa, Penyerahan Barang, Cidera Janji, Keadaan Kahar, Resiko, Perpajakan, Iktikad Baik, Penyelesaian Perselisihan, dan Pilihan Hukum.
Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menghimpun Data Dan Informasi Perbankan Yang Berkaitan Dengan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.346 KB)

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara. Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang yang diberikan secara Atributif. Salah satu wewenangnya ialah menerobos kerahasiaan perbankan demi kepentingan perpajakan, namun terdapat keadaan dimana orang-orang atau badan hukum yang beritikad buruk, menjadikan rahasia bank sebagai tempat berlindung dari penegakan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, terutama kepentingan umum seperti pajak. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskritif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dann wawancara, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menyimpulkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan wewenangnya terkait permintaan data Wajib Pajak terkait nasabah penyimpan Direktorat Jenderal Pajak harus seizin dari Otoritas Jasa Keuangan apabila data yang di ajukan sebagai alasan untuk membuka data nasabah tersebut cukup Otoritas Jasa Keuangan akan memerintahkan kepada bank untuk membuka data nasabah tersebut, namun apabila data dirasa tidak cukup maka Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak permintaan tersebut. Dalam pelaksanaan wewenangnya Direktorat Jenderal pajak menemui beberapa hambatan diantaranya prosedur perizinan yang panjang, sering adanya perbedaan pendapat proses permintaan data Wajib Pajak dimana Wajib Pajak tersebut adalah nasabah penyimpan sekaligus nasabah debitur dan tidak adanya standar tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan bukti awal sebagai dasar permohonan rahasia bank. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan wewenangnya bisa ditanggulangi dengan pemanfaatan data yang di dikirimkan oleh pihak-pihak yang di wajibkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2012 dan melalui kegiatan intelijen sebagai bukti awal.
Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional Muh. Risnain
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.689 KB)

Abstract

Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah amanat konstitusional yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional. Perubahan-perubahan itu perlu memperhatikan aspek kebijakan energi nasional dan juga hukum internasional. Kemandirian energi nasional jika proses produksi dan distribusi minyak dan gas bumi memperhatikan kebutuhan dalam energi sebagai prioritas. Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dan perubahan kebijakan energi internasional.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jauhari Dewi Kusuma
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.004 KB)

Abstract

Dalam penanganan cyber bullying, aparat penegak hukum menggunakancomputer forensics dalam penyelidikan yang dilakukannya. Adapun computerforensics adalah salah satu cabang ilmu forensic yang berkaitan dengan buktibuktilegal tentang sebuah aksi kejahatan atau pelanggaran yang ditemui padacomputer dan media-media penyimpanan digital. Penegakan hukum terhadapseseorang yang melakukan cyber bullying tentunya harus dijalankan untukmemberikan pelajaran dan efek jera terhadap seseorang untuk lebih bijakdalam menggunakan media sosial. Namun terhadap pelaku anak tentunyaharus mempergunakan sistem peradilan anak dalam penangannya, di mana haltersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu: “Sistem Peradilan Pidana Anakadalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapandengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahappembimbingan setelah menjalani pidana”. Berdasarkan hal tersebut dia atas,maka yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah mengenai penegakanhukum tindak pidana cyber bullying yang dilakukan oleh anak berdasarkanUU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sertabagaimana upaya preventif yang dilakukan guna mencegah cyber bullyingtersebut. Penegakan hukum tindak pidana cyber bullying yang dilakukan olehanak harus didasarkan pada keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan anak.
Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT.G/2017/PN.MTR) Khairul Aswadi
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.394 KB)

Abstract

Perkara No. 107/PDT.G/ 2017/ PN.MTR adalah gugatan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana atas gugatan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Melihat ada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan pertimbangan hakim dilihat dari asas kepastian dan kemanfaatan dalam Perkara No. 107/ Pdt.G/ 2017/PN.MTR adalah sudah tepat karena sudah sesuai dengan defenisi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam asas kepastian dan asas kemanfaatan. Pertimbangan hakim dilihat dari asas keadilan dalam perkara No. 107/ Pdt.G/ 2017/PN.MTR adalah sangat tepat karena hakim memutus perkara dengan memperhatikan keadilan bagi pihak yang dirugikan terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat. Apabila dilihat dari jawaban atas gugatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa kedua Sertipikat yang dijaminkan adalah sertipikat milik Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga oleh karenanya yang melakukan perjanjian hutang piutang adalah Tergugat 1 dan keberadaan sertipikat jaminan adalah sertipikat yang dipinjamkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 1, terhadap jawaban serta bantahan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, apabila dilihat dari substansi Akta Perjanjian Hutang Piutang, maka Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah pihak yang harus bertanggungjawab dalam perjanjian hutang piutang dengan Penggugat, karena dalam perjanjian hutang piutang Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah pihak yang ikut menandatangani perjanjian hutang piutang, sehingga hal demikian telah sesuai dengan Asas Pacta Sun Servanda.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak B. Farhana Kurnia Lestari
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.41 KB)

Abstract

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akanmenggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengandemikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalamhidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatianterhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.Pada hakekatnya anak tidakdapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapatmenimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupandan penghidupan.Anak harus dibantu mengingat situasi dan kondisinya. Anakperlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental,fisik, maupun sosial. Secara logika perbuatan perdagangan terhadap anakmerupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak yang dapatdikategorikan dalam kejahatan kemanusiaaan, karena anak tidak lagidipandang sebagai subyek yaitu sebagai manusia, melainkan sebagai obyekkomoditas atau obyek eksploitasi dengan tujuan untuk mencapai keuntungan.Upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana perdaganganorang, salah satunya dilakukan dengan cara penegakan hukum danpencegahan serta pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan secaraberkesinambungan agar tetap terpeliharanya sumber daya manusia yangberkualitas.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atin Meriati Isnaeni
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.176 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pengaturan pengawasan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor jasa keuangan (khususnya sektor Perbankan) berdasarkan UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelian ini antaralain adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach); Pendekatan konseptual (conseptual approach); Pendekatan historis (history approach); dan Pendekatan komparatif (comparative approach). Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BI khusus terhadap lembaga keuangan Perbankan, sedangkan OJK bersifat umum baik terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengakses Komputer Dan Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram) Jauhari Dwi Kusuma
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.647 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research) melalui wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan tulisan ini, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagi literatur yang ada, berupa buku, artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu Penegakan hukum dalam upaya penanggulangan cyber crime (tindak pidana mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain yang dilakukan oleh Warga Negara Asing) belum efektif disebabkan karena beberapa hal, diantaranya ialah laju pertumbuhan cyber crime yang begitu pesat dan upaya penanggulangan yang masih kurang maksimal mengingat masih banyaknya kasus cyber crime yang ditangani oleh aparat kepolisian. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan cyber crime dapat dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek penyidik (Tingkat kemampuan dan skill penyidik), alat bukti (data yang rentan untuk diubah dan dihapus), fasilitas (laboratorium forensic computer) dan jurisdiksi .

Page 1 of 11 | Total Record : 102

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review