cover
Contact Name
Firman Freaddy Busroh
Contact Email
firmanbusroh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 24073849     EISSN : 26219867     DOI : -
Core Subject : Social,
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019" : 8 Documents clear
EKSEKUSI GADAI TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG BUKAN MILIK SIPEMBERI GADAI PADA PT. PEGADAIAN Yunita, Afdela
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.735 KB)

Abstract

ABSTRAK Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pegadaian menawarkan pinjaman dengan sistem gadai. Pemberian kredit harus disertai dengan pemberian jaminan. Objek jaminan berupa barang bergerak yang berasal dari milik si pemberi gadai atau bukan milik sipemberi gadai Namunyang menjadi masalah Jika si pemberi gadai menjaminkan barang milik orang lain yang dipinjam kemudian digadaikan tampa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang yang sesungguhnya.Permasalahan yang diangkat adalah : Pertama,tentang bagaimana prosedur pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik sipemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero). Kedua, Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan yang bukan milik si pemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero), Ketiga, Bagaimana perlindungan hukum terhadap sipemilik objek jaminan gadai dalam pelaksanaan lelang eksekusi gadai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan data primer dan data skunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 1152 KUHPerdata yang memberi kemungkinan kalau barang yang digadaikan untuk jaminan hutang tidak status kebendaan bergerak milik, namun bisa juga kebendaan bergerak milik orang lain. Prosedur pengikatan jaminan terhadap objek jaminan yang bukan milik sipemberi gadai adalah sama dengan melakukan pengikatan objek jaminan secara hukum yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit (SBK).Maka setiap orang yang datang ke PT.Pegadaian dengan tujuan untuk meminjam uang harus membawa barang jaminan dengan melampirkan Kartu Identitas Diri. Pelaksanaan lelang tetap berjalan ketika sipemberi gadai tadi melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati sesuai dengan ketentuan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Perlindungan hukum bagi si pemilik objek jaminan gadai yang sesunguhnya atas pelelangan objek gadai diberikan oleh hukum yakni apabila terbukti bahwa pihak penerima gadai menerima gadai secara beritikad tidak baik, maka pihak penerima gadai wajib mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemilik yang sesungguhnya. Penyelesaian dari kasus ini tuntutan dari pemilik objek jaminan yang sesungguhnya ke PT. Pegadaian tidak dikabulkan karena dalam kasus ini pemilik sesungguhnya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kata kunci: Eksekusi, gadai, jaminan ,Prosedur, Pegadaian ABSTRACT Pegadaian is one of the State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia .In carrying out its functions and duties pawnshops offer loans with a mortgage system.Crediting must be accompanied by a guarantee.Objects collateral in the form of moving goods that come from belonging to the pledgor or an owned sipemberi bip lien, however, that to be a problem if the pledgor ensure the property of others borrowed then mortgaged without the knowledge or permission of the owner of the goods that sesungguhnya.Permasalahan raised was : First about how the guarantee procedure for the object does not belong to the pawn shop at PT.Pegadaian (Persero).Secondly, how is the auction execution of pawning against the collateral object that does not belong to the pledge giver at PT.Pegadai an (Persero), Third, How is the legal protection of the pledge object owner in the auction execution of mortgage.The research method used is an empirical juridical method with the nature of descriptive analysis.The data used skunder.Hasil primary data and research indicate that provisions of Article 1152 of the Civil Code which gives the possibility that the goods pawned for debt collateral material status is not moveable, but can also b e rgerak material owned by others.The guarantee procedure for the object of guarantee that is not owned by the pawn shop is the same as binding the object of legal guarantees as evidenced by the Proof of Credit (SBK). So everyone who comes to the PT. Personal identity.The auction continues while the pledge has defaulted on the agreement agreed in accordance with the provisions in the Credit Proof Letter (SBK).Legal protection for the owner of the collateral pledge object which is actually on the auction of a pawn object is given by law namely if it is proven that the pawn recipient receives a pawn in a bad faith, then the pledge recipient is obliged to return the pawned goods to the real owner.Completion of this case demands from the owner of the object the real guarantee to PT.Pegadaian is not granted because in this case the real owner has no legal protection.
HAK-HAK KONSTITUSIONAL BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA Arista, Windi; Emirzon, Joni; Apriandi, Mada
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.149 KB)

Abstract

Abstrak Berdasarkan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia harus semakin meningkat. Seolah-olah para buruh migran telah mendapat penghargaan yang sangat mulia dan mendapat tempat yang terhormat di mata bangsa dan negara. Realitanya, buruh migran masih diposisikan sebagai ?komoditas? yang diperdagangkan dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, apakah yang menjadi hak-hak konstitusional buruh migran Indonesia yang dilindungi?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku untuk menemukan dan menganalisis hak-hak konstitusional dari buruh migran Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan futuristis (futuristic approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konstitusional buruh migran dalam UUD 1945 pasca perubahan antara lain : hak atas kerja dan penghidupan yang layak tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak memperjuangkan hak, hak atas kepastian hukum dan keadilan, dan hak atas kerja dan penghidupan yang layak, yakni setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Buruh Migran, Hak Konstitusional Abstract Based on the fact that Indonesian workers are national assets that bring in foreign exchange, the government's efforts to protect Indonesian workers must increase. It is as if the migrant workers have received a very noble award and gained a respected place in the eyes of the nation and state. In reality,workers migrantare still positioned as a 'commodity' that is traded and often experiences inhuman treatment. The issues raised in this study, what are the constitutional rights of Indonesian migrant workers who are protected ?. This type of research is legal research normative, which is carried out with the aim of discovering the principles or doctrines that apply to discovering and analyzing the constitutional rights of Indonesian migrant workers. The approach method used is thestatute approach, conceptual approach, analytical approach and futuristic approach. The results showed that the constitutional rights of migrant workers in the 1945 Constitution after the changes included: the right to work and a decent living every citizen has the right to work and a decent living for humanity, the right to fight for rights, the right to legal certainty and justice , and the right to decent work and livelihood, i.e. everyone has the right to work and to receive fair and appropriate compensation and treatment in an employment relationship.
AUDIT HUKUM REGULASI APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PERMOHONAN PASPOR SECARA ONLINE (APAPO) DALAM PELAYANAN PASPOR RI BERBASIS E-GOVERNMENT: STUDI DOGMATIK KEIMIGRASIAN DENGAN PENDEKATAN CRITICAL LEGAL STUDIES Syahrin, Muhammad Alvi
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik di bidang keimigrasian semakin tinggi. Kondisi ini memaksa Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor secara Online (APAPO) di Seluruh Indonesia, diharapkan dapat menjadi alternatif terobosan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi tersebut mengalami bermacam kendala. Mulai dari perumusan kebijakan yang tidak sesuai prosedur, hingga aspek materil implementasi yang berpotensi gugatan hukum. Sejak dilaunching pada tanggal 26 Januari 2019, APAPO 2.0 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagaian yang memberikan apresiasi, tapi tidak sedikit yang berkomentar miring terkait aplikasi ini. Jumlah laporan tekait resistensi APAPO 2.0 mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Perbincangan warganet di linimasa Twitter pada topik Ditjen Imigrasi selama Maret 2019 mengalami kenaikan yakni terpantau 171 cuitan. Hal tersebut didominasi retweet warganet terkait peluncuran Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) di Apple App Store. Warganet masih me-mention Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pertanyaan dan keluhan seputar paspor online. Aplikasi antrean paspor online masih menjadi isu teratas yang diperbincangkan warganet dan mengandung sentimen negatif. Kuota yang selalu penuh serta website dan aplikasi yang sering down paling banyak dikeluhkan warganet. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi kebijakan, sehingga kedepannya dapat memprediksi potensi apa saja yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi. Dalam tulisan ini penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif berkenaan dengan konsep teoretis dan audit hukum atas permasalahan yang dimaksud Abstract: Community demands for public services in the field of immigration are increasingly high. This condition forced the Directorate General of Immigration to be able to adapt to various changes. With the issuance of the Director General of Immigration Circular Number IMI-UM.01.01-4166 concerning the Implementation of Application for Online Application of Passport Request Queues (APAPO) throughout Indonesia, it is expected to be a breakthrough alternative in meeting the needs of the community. But in its implementation, the application has experienced various obstacles. Starting from the formulation of policies that are not in accordance with the procedure, to the material aspects of implementation that have the potential for legal action. Since it was launched on January 26, 2019, APAPO 2.0 received various responses from the public. There are some who give appreciation, but not a few who skew comments regarding this application. The number of APAPO 2.0 resistance related reports has increased significantly. Warganet's conversation in the Twitter timeline on the topic of the Directorate General of Immigration during March 2019 has increased, which is monitored by cuitan. This is dominated by warganet retweets related to the launch of the Online Passport Queue Registration Application (APAPO) at the Apple App Store. Warganet still mentions the Directorate General of Immigration regarding questions and complaints about passports online. The online passport queue application is still the top issue discussed by citizens and contains negative sentiments. Quota is always full and the websites and applications that are often down are mostly complained by Warganet. This paper is expected to be an input for leaders to conduct policy evaluations, so that in the future it can predict what potentials can threaten the sustainability of the organization. In this paper the author tries to describe and explain comprehensively with regard to theoretical concepts and legal audits of the problem in question.
PERALIHAN HAK ATAS SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK EKS TRANSMIGRASI YANG DILAKUKAN DENGAN JUAL BELI BAWAH TANGAN ( STUDI KASUS PARA PETANI SAWIT DI KABUPATEN KAMPAR ) Sulasningsih, Sulasningsih
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.718 KB)

Abstract

Abstrak Berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Transmigrasi disebutkan bahwa Hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindah-tangankan kecuali : Transmigran meninggal dunia, telah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun, dan Transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan. Apabila ketentuan ini dilanggar maka para transmigran diancam dengan pencabutan haknya itu kembali. Namun dalam prakteknya banyak diantara mereka yang meninggalkan daerah tujuan untuk kembali ke daerah asal sementara belum cukup waktu 20 tahun untuk batas diperbolehkannya melakukan peralihan hak atas tanah pertanian/perkebunan mereka. Untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah tersebut akhirnya dilakukan secara jual beli dibawah tangan. Permasalahan akan timbul pada saat akan mendaftarkan balik nama sertipikat kepemilikan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat atau ketika si pembeli ingin menjadikan sertipikat kepemilikan tanah tersebut sebagai jaminan hutangnya. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat dari peralihan hak atas sertipikat tanah yang dilakukan dengan jual beli bawah tangan tersebut di antaranya adalah sertipikat hak atas tanah tidak dapat diproses balik nama pada kantor pertanahan, sertipikat hak atas tanah tidak dapat dijadikan jaminan kredit/pinjaman pada bank atau lembaga-lembaga pembiayaan dan banyaknya muncul kuasa-kuasa palsu dan kuasa mutlak sebagai akibat dari pihak penjual/pemilik awal sertipikat tidak diketahui lagi keberadaannya yang mana kuasa-kuasa tersebut tidak dapat digunakan dikemudian hari dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan berusaha mencari tahu tentang keberadaan pihak penjual agar dapat dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika Pihak penjual tidak dapat hadir dapat membuat Akta Kuasa Untuk Menjual dihadapan Notaris ditempat mereka berada. Jika penjual telah meninggal dunia maka para ahli waris penjual dapat bertindak dan menandatangani akta jual beli sebagai pihak penjual dengan terlebih dahulu dilakukan proses turun waris atas sertipikat di Kantor Pertanahan. Namun jika penjual sudah tidak diketahui keberadaannya lagi maka dapat dilakukan balik nama berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan apabila akan dijadikan jaminan kredit/pinjaman maka sertipikat tersebut harus di proses balik nama dengan cara sebagaimana tersebut diatas atau dapat menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Kata kunci : Peralihan Hak, Tanah Hak Milik Eks Transmigrasi, Bawah Tangan Abstract Based on Article 32 of Government Regulation Number 2 of 1999 concerning the implementation of Transmigration, it is stated that land ownership rights for transmigrants are in principle not transferable except: Transmigrant dies, has rights for at least 20 (twenty) years, and Transmigrant Employees The transferred country is assigned. If this provision is violated, the transmigrants are threatened with revocation of their rights. But in practice many of those who leave the destination to return to their original areas while not enough time for 20 years to limit are permitted to make the transfer of rights to their agricultural / plantation land. To carry out the transfer of land rights, it was finally carried out by buying and selling under the hands. Problems will arise when registering the name of the land ownership certificate at the local Land Office or when the buyer wants to make the certificate of ownership of the land as collateral for his debt. The method used to answer this problem is the empirical legal research method which is a legal research that obtains data from primary data or data obtained from the public. From the results of the study it can be concluded that the consequences of the transfer of rights to land certificates carried out by buying and selling under the hands are among others certificates of land rights that cannot be returned to the land office, certificates of land rights cannot be guaranteed as loans / loans to banks or financing institutions and the number of false powers and absolute power as a result of the seller / initial owner of the certificate is no longer known where those powers cannot be used in the future and cannot be used as the basis of ownership. Whereas efforts that can be done to overcome these problems are by trying to find out about the existence of the seller so that the signing of the Sale and Purchase Act can be made before the Land Deed Maker Officer. If the seller cannot attend can make the Deed of Power to Sell before the Notary in their place. If the seller has passed away, the heirs of the seller can act and sign the deed of sale and purchase as the seller with the first process of inheritance being carried out for the certificate at the Land Office. However, if the seller is no longer known, then the name can be made based on the court's determination. Whereas if it will be used as collateral for credit / loan, the certificate must be processed by the name as above or can use the Power of Attorney to Charge Mortgage (SKMHT) made by and before the Notary.
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN CALON JEMAAH PANITIA PENYELENGGARA IBADAH UMROH Fauzi, Engrina
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.679 KB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas konsep Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Calon Jemaah Panitia penyelenggara Ibadah Umroh dalam rangka perlindungan hukum terhadap calon jamaah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode konseptual dengan menganalisis permenag No. 8 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum, Diharapkan dengan riset ini ditemukan solusi baru dan saran berupa model kebijakan pemerintah yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian ini adalah, Pertama, Langkah Kemenag dalam meningkatkan pengawasan travel umrah melalui revisi Peraturan Menteri Agama dan sistem Informasi Online, sudah sangat bagus namun ada beberapa hal yang msih perlu jadi perhatian dan perlu dibuatkan dan cover dalam regulasi yang sudah ada yakni dengan perlunya melakukan audit keuangan terhadap PPIU guna menjamin pengelolaan keuangan dijalankan sesuai standar yang berlaku, sehingga menutup peluang terjadinya Kecurangan (Fraud). Kedua, Audit Keuangan yang dilakukan seharusnya adalah pengawasan yang dilakukan secara preventif bukan represif seteleh muncul laporan kecurangan atau timbulnya korban. Hal ini dirasa perlu dilakukan karena usaha yang dijalankan oleh PPIU adalah usaha yang hampir sama dengan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Ketiga, Kemenag perlu bekerjasama dengan lembaga lain seperti YLKI (yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah dengan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh kementrian agama terhadap panitia penyelenggara ibadah umroh diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi calon jemaah sehingga tidak menimbulkan kerugian pada konsumen atau calon jamaah khususnya dikota padang sumatera barat. Selain itu aspek hukum bersifat legal substancediatas menjadi rekomendasi untuk kebijaka pengawasan pemerintah sehingga ditemukan konsep perlindungan hukum terhadap calon jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada panitia penyelenggara ibadah umroh di indonesia, sehingga perlindungan terhadap masyarakat akan terwujud. Kata Kunci : PPIU, Perlindungan Hukum, Umroh, Calon Jamaah Abstract This study discusses the concept of Legal Protection for Prospective Consumers of the Pilgrimage Committee organizing Umrah Prayers in the context of legal protection against prospective pilgrims. This study uses a normative juridical approach, with the conceptual method by analyzing Permenag No. 8 of 2018. This study uses secondary data in the form of legal material, it is hoped that with this research new solutions and suggestions will be found in the form of effective government policy models in providing legal protection to consumers. Conclusions and Suggestions from the Results of this Research are, First, the Ministry of Religion's Steps in increasing Umrah travel supervision through the revision of the Minister of Religion Regulation and Online Information system, is very good but there are some things that still need attention and need to be made and covered in existing regulations namely the need to conduct financial audits of PPIU to ensure financial management is carried out according to standards applicable, thus closing the opportunity for fraud (Fraud). Second, the Financial Audit that should be carried out should be supervision that is carried out preventively rather than repressively after reports of fraud or casualties occur. This is considered necessary because the business carried out by PPIU is a business that is almost the same as financial institutions that collect funds from the public. Third, the Ministry of Religion needs to collaborate with other institutions such as YLKI (Indonesian Consumers Foundation) and OJK (Financial Services Authority) in terms of overseeing financial management. The final result of this research is the supervision and control carried out by the ministry of religion on the organizing committee of the pilgrimage is expected to provide legal protection and legal certainty for prospective pilgrims so as not to cause harm to consumers or prospective worshipers, especially in the city of Padang, West Sumatra. In addition, legal aspects are legal substancediatas become recommendations for government oversight policies so that the concept of legal protection for prospective pilgrims organizers will be found so that people get legal certainty and foster public confidence in the organizers of the pilgrimage in Indonesia, so that protection for the community will be realized.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SUATU PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK YANG MENGAKIBATKAN WANPRESTASI (PUTUSAN NO.336/PDT/2014/PT.MDN) Sirait, Atika Octavia; Sherly, Nova; Aritonang, Tiopan; Sianturi, Robby
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.691 KB)

Abstract

Abstrak Pasal 1338 BW menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.Namun pada kasus dalam putusan ini, Terlawan I tidak beriktikad baik dalam perjanjian.Terlawan melakukan wanprestasi terhadap Pelawan dengan meminjamkan uang dan tidak dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati.Beberapa bulan kemudian, Terlawan I hendak membayar hutangnya dengan memberikan 2 cek kosong sebagai pemenuhan janji atas kesepakatan dan ternyata tidak dapat dicairkan/ditolak oleh pihak bank. Tujuan penelitian ini yaitu, (a) agar mengetahui perjanjian yang dibuat oleh Pelawan dan Terlawan I sudah sah atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku; (b) agar mengetahui akibat hukum dari wanprestasi terhadap keabsahan perjanjian antara Pelawan dan Terlawan I; (c) agar mengetahui balik nama atas akta jual-beli pada kasus tersebut sudah sah atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil daripada penelitian ini menunjukan bahwa (a) perjanjian yang dibuat oleh Pelawan dan Terlawan I telah memenuhi syarat sah perjanjian tetapi Terlawan 1 melakukan wanprestasi; (b) akibat hukum yang seharusnya di terima Terlawan sesuai dengan Pasal 1243 BW adalah diwajibkan membayar ganti rugi yang diderita oleh Terlawan; (c) balik nama sertifikat seharusnya tidaklah sah dikarenakan pembatalan perikatan atas wanprestasi yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap Pelawan. Kata kunci: Keabsahan, Perjanjian, Wanprestasi Abstract Article 1338 BW states that agreements must be carried out in good faith. But in the case of this decision, the Defendant I did not have a good intention in the agreement. Opponents defaulted on the Opponents by lending money and not returning it according to the agreed time. A few months later, Defendant I wanted to pay off his debt by giving 2 blank checks as a fulfillment of the promise of the agreement and it turned out that it could not be disbursed / rejected by the bank. The purpose of this study is, (a) to find out that the agreement made by the Opponents and the Defendant I is legal or not in accordance with applicable laws; (b) in order to know the legal consequences of breach of the validity of the agreement between the Opponent and the Defendant I; (c) in order to find out the name of the deed of sale and purchase in that case is legal or not in accordance with the applicable law. The method used in this study is a normative juridical method. The results of this study indicate that (a) the agreement made by the Opponents and the Defendant I has fulfilled the legal requirements of the agreement but the Defendant 1 has defaulted; (b) the legal consequences that should be received by the Defendant in accordance with Article 1243 BW are obliged to pay compensation suffered by the Defendant; (c) turning the name of the certificate should not be valid because of the cancellation of the agreement on the default made by the Defendant I against the Opponent.
PERAN INSFEKTORAT DALAM PENGAWASAN INTERNAL PADA PEMERINTAH DAERAH Sugianto, Bambang; Khairo, Fatria; Abbas, Zakaria
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.795 KB)

Abstract

Abstrak Tidak tercapainya tujuan pembangunan dan terjadinya penyimpangan terhadap tata kelolah pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Negara menimbul kerugian negara yang disebabkan lemah sistem pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang resmi yang dilakukan oleh Lembaga Otonomi yang kuat, Sehingga kegiatan pemerintah daerah dapat tercapai dan tidak adanya penyimpangan. Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode normatifmenganalisis masalah pengawasan dan kelemahan serta hambatannya dari sisi aturan dan norma perundang-undang, serta buku yang berhubungan dengan pengawasan daerah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat selaku Lembaga pengawas dan pencegahan internal terhadap pelaksanann dan tata kelolah pemerintah tidak mempunyai kekuatan yang kuat, walaupun hasil temuan dalam pengawasan itu terbukti adanya penyimpangan. Ini disebabkan Lembaga Pengawasan Daerah tidak mampu dan Independen dan selalu dibawah tekanan Kepala Daerah. Oleh kerana kedepan harus ada regulasi pemerintah pusat dimana kedudukan Inspektorat Daerah kedudukannya satu tingkat diatas yang dia awasi. Kata kunci: Pengawasan Internal Abstrack The failure to achieve development goals and the occurrence of deviations from government carried out by the State Apparatus have incurred state losses caused by weak supervision and prevention systems. Therefore an official oversight is conducted by a strong Autonomous Agency, so that local government activities can be achieved and there are no deviations. The writing in this paper uses a normative method to analyze the problems of supervision and weaknesses and their constraints in terms of rules and norms of legislation, as well as books relating to regional supervision. The supervision carried out by the Inspectorate as the internal supervisory and prevention agency for the implementation and governance of the government does not have a strong power, although the findings in the supervision are proven to be irregularities. This is because Regional Oversight Institutions are incapable and independent and are always under the pressure of the Regional Head. Therefore, in the future there must be a central government regulation where the position of the Regional Inspectorate is one level above which he oversees.
SINERGITAS KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM STRUKTUR HUKUM PIDANA DI INDONESIA Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i1.486

Abstract

Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Harmonisasi antara KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan mengenai kewenangan sama-sama bisa menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Khusus KPK bisa menangani kasus korupsi dengan syarat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sinergitas, Tindak Pidana Korupsi Abstract The Corruption Eradication Commission or KPK is an auxiliary state institution which in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. Although it has independence and freedom in carrying out its duties and authorities, the KPK still relies on other branches of power in matters relating to the organization. The KPK also has a special position relationship with judicial power, because Article 53 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission mandates the establishment of a Corruption Criminal Court (Tipikor) which has the task and authority to examine and decide on corruption crimes whose prosecution is filed by the Corruption Eradication Commission. KPK. Harmonization between the KPK, the Police, and the Prosecutor's Office regarding their respective authorities can handle corruption in accordance with their respective main duties and functions. Specifically, the Corruption Eradication Commission (KPK) can handle corruption cases on condition that it involves law enforcement officers, state administrators, and other people who are related to corruption crimes committed by law enforcement officers or state administrators, receive attention that is disturbing to the public and involves state losses of at least Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

Page 1 of 1 | Total Record : 8