cover
Contact Name
Firman Freaddy Busroh
Contact Email
firmanbusroh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 24073849     EISSN : 26219867     DOI : -
Core Subject : Social,
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020" : 8 Documents clear
PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PENEGAKAN HUKUM Athallah, Akwila Arif; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.195

Abstract

Pemidanaan terhadap pecandu narkotika terdapat dua sisi pandangan dalam aspek penegakan hukumnya. Pecandu narkotika dipandang sebagai korban berdasarkan sudut pandang ilmu kesahatan serta dari aspek hukum karena di dalam UU Narkotika pencandu narkotika dianggap sebagai orang sakit yang perlu mendapatkan rehabilitasi, akan tetapi di dalam kenyataannya seringkali pecandu narkotika diperlakukan sebagai penjahat dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, pemidanaan terhadap pecandu narkotika di Indonesia akan ditinjau berdasarkan aspek tujuan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sumber data utama adalah studi kepustakaan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan teoritis dan analisa putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan bagi pecandu narkotika di Indonesia tidak sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemidanaan berupa pidana penjara terhadap pecandu narkotika di Indonesia juga dinilai tidak efektif, karena dinilai tidak mampu memperbaiki para pecandu narkotika maupun menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Kata kunci: Narkotika, Pecandu Narkotika, Tujuan Penegakan Hukum. Abstract Penalties for narcotics addicts have two sides of view in the aspect of law enforcement. Narcotics addicts are seen as victims from a medical point of view as well as from the legal aspect because in the Narcotics Act narcotics addicts are considered as sick people who need to get rehabilitation, but in reality often narcotics addicts are treated as criminals and sentenced in the form of imprisonment in the enforcement process law in Indonesia. In this study, the punishment of narcotics addicts in Indonesia will be reviewed based on the aspects of law enforcement objectives. The research method used by normative juridical with the main data source is literature study. The problem approach used is the theoretical approach and decision analysis. The results of the research show that criminal punishment for narcotics addicts in Indonesia is not in accordance with the objectives of law enforcement, namely justice, expediency, and legal certainty. The conviction in the form of imprisonment of narcotics addicts in Indonesia is considered ineffective, because it is considered unable to improve narcotics addicts or to have a positive impact on society and the country.
SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia Utoyo, Marsudi; Afriani, Kinaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.298

Abstract

Abstrak Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana. Bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian “Sengaja dan Tidak Sengaja” dalam hukum pidana Indonesia adalah Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Kata Kunci : Kesalahan, kesengajaan, kealpaan Abstract Criminal action is an act for which the perpetrator is subject to criminal penalties. This perpetrator can be said to be the "subject" of a criminal act. Whereas criminal liability is defined as the continuation of an objective reproach that is in the criminal act and subjectively meets the requirements to be convicted of that act. What is meant by error is error is the basis for accountability. Mistakes are the mental state of the maker and the inner connection between the maker and the deeds. Regarding the mental state of a person who does an action, it is commonly referred to as the ability to be responsible, while the mental relationship between the maker and the action is deliberate, negligent, and excuses for forgiveness. Thus, in order to determine an error, a legal subject must fulfill several elements, among others: The ability to be responsible to the perpetrator, the act is in the form of intent (dolus) or negligence (culpa); There is no excuse for erasing mistakes or the absence of excuses for forgiveness. The definition of "Intentional and Unintentional" in Indonesian criminal law is intentional, it means "willing" and "knowing" (willens en wetens). The point is that someone who commits an act deliberately, must will (willens) what he does and must also know (wetens) what he is doing and its consequences.
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI LINGKUNGAN DITENGAH PANDEMI COVID-19 “ANTARA” PELESTARIAN ATAUKAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Dahoklory, Madaskolay Viktoris; Aminah, Aminah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.206

Abstract

Abstrak Kebijakan Otononi Daerah sudah dipraktikan sejak lama, sehingga di era otonmi daerah saat ini, ternyata Pemerintah di perintahkan agar menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yaitu desentralisasi lingkungan hidup secara efektif. Namun ditengah-tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kebijakan tersebut belum terealisasi dengan baik. Oleh sebab itu, Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan desentralisasi lingkungan hidup di tengah pandemi Covid-19, serta bentuk partisipasi masyarakat. Metode penelitian berisifat normatif yang mengggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjakan bahwa, kebijakan desentralisasi lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi sejak ada pandemi Covid-19 belum berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah sibuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Padahal menjaga kesehatan lingkungan merupakan bagian dari kebijakan menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ditengah-tengah pandemi saat ini pemerintah tidak boleh mengesampingkan apalagi mengabaikan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, untuk menghasilkan kesehatan lingkungan yang baik, maka perlu di dukung oleh partisipasi masyarakat demi menciptakan lingkungan yang sehat. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Lingkungan Hidup, Covid-19 Abstract The Regional Autonomy Policy has been practiced for a long time, so that in the current era of regional autonomy, it turns out that the Government is instructed to carry out mandatory governmental affairs namely environmental decentralization effectively. However, in the midst of the current Covid-19 pandemic situation, the policy has not been realized well. Therefore, this research focuses on the policy of environmental decentralization amid the Covid-19 pandemic, as well as forms of community participation. The research method is normative which uses the statutory approach and conceptual approach to analyze qualitatively. The results of the study show that the environmental decentralization policy is a concurrent governmental obligation that is mandatory to be carried out by the Central Government and Regional Governments, but since the Covid-19 pandemic has not gone well because the government is busy handling Covid-19 and economic recovery. Though maintaining environmental health is part of the policy of maintaining public health. Therefore, in the midst of the current pandemic the government must not rule out let alone ignore environmental health. Thus, to produce good environmental health, it is necessary to be supported by community participation to create a healthy environment.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA GLOBALISASI Tristy, Marsatana Tartila; Aminah, Aminah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.224

Abstract

Abstrak Secara garis besar artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengurangan sampah plastik bagi kelestarian lingkungan hidup di era globalisasi beserta efektivitas nya. Sehingga permasalahan yang dapat dirumuskan adalah mengenai kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di era globalisasi dan efektivitas kebijakan pengurangan sampah plastik di era globalisasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai permasalahan. Berdasarkan hasil pembahasan, Berbagai kebijakan telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan mengelola sampah, termasuk mengenai sampah plastik, demi kelestarian lingkungan hidup. Beberapa opsi dari kebijakan penanganan sampah plastik pun telah diterapkan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di era globalisasi seperti sekarang ini, apabila dimungkinkan, kebijakan yang satu dapat diberlakukan bersamaan dengan kebijakan yang lain yang saling terkait dan mendukung. Kata Kunci: efektivitas, globalisasi, kebijakan, lingkungan, sampah Abstract In essence, this article aims to determine the policy of reducing plastic waste for environmental sustainability in globalization era along with its effectiveness. So the problems that can be formulated are regarding policies related to environmental protection and management, also the effectiveness of policies on reducing plastic waste in globalization era. The method of approach used in this research is normative juridical, namely by emphasizing the science of law, regulations and applicable provisions regarding the problem. Based on the discussion results, various policies have been carried out by the Central and Regional Governments to deal with and manage garbage, including regarding plastic waste, for the sake of environmental sustainability. Several options for handling plastic waste policies have also been implemented. Thus, to improve the effectiveness of plastic waste management in current globalization era, if possible, one policy can be implemented in conjunction with other policies that are interrelated and supportive.
TANGGUNGJAWAB NEGARA MELINDUNGI GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONALNYA Triputra, Yuli Asmara; Kesuma, Derry Angling; Oktanisa, Silvana; Meirani, Wasitoh
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.333

Abstract

Abstrak Guru adalah pendidik profesional yang tugas dan perannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara selaku pemangku kewajiban dalam melindungi warga negara terkhusus guru, dituntut peran aktifnya dalam melindungi guru dari tindakan kriminalisasi akibat melaksanakan tugas profesionalnya. Pada tataran peraturan, pemerintah telah melakukan tindakan aktif berupa pengundangan beberapa peraturan terkait tugas dan peran guru. Namun dalam taraf penegakan hukum, masih sering ditemui guru yang berhadapan dengan hukum akibat laporan dari orang tua murid atas tindakan guru yang mendisiplinkan murid. Mahkamah Agung selaku judex juris, melalui Putusan Nomor : 1554K/ Pid/ 2013 telah memvonis bebas guru di Majalengka yang bernama Aop Saopudin selaku terdakwa karena Mahkamah Agung menganggap apa yang dilakukannya sudah menjadi tugasnya dan bukan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin. Putusan Mahkamah Agung merupakan wujud tanggungjawab negara melalui lembaga kekuasaan kehakiman memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kata Kunci : Tanggungjawab negara, Perlindungan, Guru. Abstract Teachers are professional educators whose duties and roles have been regulated in the legislation. The state as a stakeholder in protecting citizens, especially teachers, is required to play an active role in protecting teachers from criminalization due to carrying out their professional duties. At the regulatory level, the government has taken active action in the form of the invite of several regulations related to the duties and roles of teachers. However, in law enforcement level, there are still often teachers who face the law due to reports from parents of students for the actions of teachers who discipline students. The Supreme Court as judex juris, through The Verdict Number: 1554K / Pid / 2013 has sentenced a free teacher in Majalengka named Aop Saopudin as a defendant because the Supreme Court considers what he did has become his duty and not a criminal act and the defendant can not be sentenced for his actions because it aims to educate to be a good student and disciplined. The Supreme Court's decision is a manifestation of the state's responsibility through the institution of judicial power to provide protection to teachers in carrying out their professional duties.
ANALISIS KEPASTIAN HAK TANAH DALAM MENINGKAT EKONOMI MASYARAKAT Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.179

Abstract

Abstrak Tanah Merupakan salah satu potensi sumber daya alam, yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Untuk itu harus di prioritaskan untuk membawa manfaat dalam kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia. Melalui kebijakkan kepemilikkan atas hak tanah, yang diberikan oleh negara kepada setiap warganya memungkinkan tanah-tanah tersebut dapat membantu dan menunbuhkembangan perekonomian masyarakat dalam rangka menunjang perekonomi negara dan masyarakat Hak menguasai negara atas tanah, yang di berikan negara pada setiap warga tentunya membawa pengaruh bagi setiap warga terutama kepastian hak atas tanah. Dimana saat diberlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maupun peraturan lainnya saat ini, memungkinkan hak atas tanah diberikan kewenangan kepada yang berhak memilikinya untuk dapat di pergunakan sebagai mana fungsi sosial serta mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah dapat membebani kepada pemilik hak tersebut, untuk memberikan kewajibannya, yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat kepada negara Kata Kunci : Hak menguasai negara, Memberi Hak Atas Tanah, Kewajiban terhadap negara Abstract Land is one of the potential natural resources, which is the gift of God Almighty, For this reason, it must be prioritized to bring benefits to the welfare of every Indonesian citizen. Through the policy of ownership of land rights, which are given by the state to each of its citizens allows these lands to help and foster the economic development of society in order to support the economy of the state and society. The right to control the state over land, which is granted by the state to every citizen certainly has an influence on every citizen, especially the certainty of land rights. Where when the enactment of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960, as well as other regulations at this time, allows the right to land granted authority to those who have the right to be used as a social function and take advantage of the land that is his right. So that in this case the government can burden the owner of the said right, to provide its obligations, which are related to the obligations of the community to the state
KONSEP EKONOMI KERAKYATAN PADA PILIHAN KEBIJAKAN MONOPOLI ATAU DEMONOPOLISASI BUMN INDONESIA Saleh, Putu Samawati
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.184

Abstract

Abstrak Kebijakan monopoli terhadap kegiatan usaha yang dilakukan BUMN seperti yang diamanahkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia dilandasi dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Sedangkan kebijakan demonopolisasi terhadap BUMN dilakukan oleh pemerintah atas dasar tuntutan globalisasi demi menciptakan kondisi pasar persaingan sempurna, efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan korporasi. Pilihan antara monopoli atau demonopolisasi terhadap BUMN merupakan kebijakan yang harus dapat diputuskan oleh pemerintah. Atas dasar untuk mencarikan konsep dan solusi kebijakan mengenai penyeimbang antara aspek tuntutan globalisasi dan kedaulatan negara maka dilakukanlah kajian tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian berupa strategi antisipasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan yang merupakan gagasan pemikiran kebaruan dengan mengutamakan prinsip-prinsip perekonomian kerakyatan yang sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia. Penentuan pilihan untuk menetapkan suatu BUMN dapat menjalankan usaha secara monopoli atau justru menerapkan kebijakan demonopolisasi harus mampu diputuskan dengan dasar pertimbangan yang kuat. Hal terpenting adalah memastikan bahwa sistem ekonomi kerakyatan harus mampu diterapkan dalam pelaksanaan kinerja BUMN baik yang melakukan kegiatan usaha secara monopoli maupun demonopolisasi. Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Monopoli, Demonopolisasi, BUMN, Indonesia. Abstract The monopoly policy on business activities carried out by State Owned Enterprises (SOEs) as mandated by the Indonesian constitution and regulations, is based on the aim of prospering the people of Indonesia in a just and equitable manner. While the policy of demonopolization of SOEs is carried out by the government based on the demands of globalization in order to create market conditions of fair competition, efficiency and effectiveness in managing the corporation. The choice between monopoly or demonopolization of SOEs is a policy that should be decided by the government. This articles focus on finding policy solutions regarding balancing between the aspects of the demands of globalization and state sovereignty. The study was conducted using desk research (yuridis normative) methods. The results of the research are anticipatory strategies that can be considered by the government in determining policies that are ideas of novelty thinking by prioritizing the principles of popular economy in accordance with the Indonesian Constitution. Determination of the choice to establish an SOEs can run a business monopoly or even implement a policy of demonopolization must be able to be decided on careful and hard consideration. The most important thing is to ensure that the populist economic system must be able to be implemented in the performance of SOEs that conduct monopoly and demonopolization business activities.
OTONOMI DAERAH DAN PELUANG INVESTASI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN Sugianto, Bambang; Kurniawati, Dita; Abbas, Zakaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.286

Abstract

Abstrak Tujuan Otonomi daerah memberikan kemudahan daerah dalam melaksanakan kewenangan, sehingga dalam menjalankan kewenangan membawak efek positif dalam berinvestasi. Investasi bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah serta peningkatan Pendapatan Daerah, tetapi otonomi sering disalahgunakan oleh Pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan perizinan, sehingga Investor mengalami kesulitan dan hambatan. Tujuan otonomi daerah supaya ada dampak positif serta memberi pelayan publik lebih mudah dan cepat, penyederhanaan Pelayanan Kegiatan Investasi, dan penyederhanaan (regulasi) pelayanan kegiatan ekonomi membantu kelancaran usaha dari para pelaku ekonomi, karena deregulasi dipandang untuk meningkatkan efisiensi bagi pelaku ekonomi. Adanya kepastian proses adminitrasi dan kepastian hukum yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas politik Daerah, singkronisasi regulasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Daerah harus membuka diri dan mempermudah perizinan sektor investasi terutama berhubungan rekruitmen tenaga kerja yang besar, terukurnya kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah dengan menggunakan kinerja fiscal sehingga tercapainya keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Investasi. Abstract In doing investment, there are often problems, one of which is regional autonomy, the challenges of implementing investment in Indonesia in the era of regional autonomy in Indonesia. In its regulation, there is a system of division of authority in facilitating the entry of investments with the investment arrangements at the regional level referring to investment regulations at the national level. Therefore, although the direction of Indonesian economy after Regional Autonomy refers to the economy in the region, it must be remembered that the authority of regional autonomy towards regional independence remains within the framework of the unitary state. The direction of the investment policy and the increase in business activities through investment policies are expected to create opportunities for the growth and development of the business world for every large, medium, and small scale of economic actor. Simplification of Investment Services, Simplification (deregulation) economic activity services helps accelerate the operation of economic actors, because deregulation is seen to increase efficiency for economic actors. The certainty of the administrative process and legal certainty that can guarantee the security and political stability of the region, synchronization of regulations between the local government and the central government, faster in licensing and the realization of certainty, the regional government must open up and facilitate licensing of the investment sector, especially related to the large recruitment of workers, measurable regional financial capacity in the era of regional autonomy by using performance so that the regional achievement can successfully undergone the regional autonomy.

Page 1 of 1 | Total Record : 8