cover
Contact Name
Firman Freaddy Busroh
Contact Email
firmanbusroh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 24073849     EISSN : 26219867     DOI : -
Core Subject : Social,
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue "2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021" : 11 Documents clear
PENGUATAN SENTRAGAKKUMDU SEBAGAI INSTRUMEN INSTITUSIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU Yandi, Yandi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.461

Abstract

ABSTRAK Lahirnya amandemen UUD 1945 membawa konsekuensi bagi sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. salah satu perubahan tersebut adalah dengan adanya pemilihan umum secara langsung (direct democracy) baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR,DPD dan DPRD serta berimbas pada pola pemilihan di tingkat daerah. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk mengawal pemilihan agar pemilihan yang dilakuan menjadi jawaban bersama atas suksesi kepemimpinan yang terjadi dan tidak mengandung polemik. Salah satu peran penting dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dibentuk dengan fungsi sebagai organ pemeriksa sekaligus penuntut dalam kasus dugaan pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, keberadaan unit organisasi ini dapat disebut tidak maksimal, karena berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Dasar hukum dari Sentra Gakkumdu yang tertuang dalam Undang-Undang baik Pemilu maupun Pilkada masih tidak cukup kuat untuk mengikat integrasi dari ketiga lembaga yang tergabung didalamnya.Posisi sentral Sentra Gakkumdu yang menangai perkara dugaan pidana Pemilu adalah fungsi atribusi yang dilekatkan dalam Undang-Undang dan tidak dapat digantikan fungsinya oleh kelembaga lain. Penguatan kapasitas dan juga penempatan personil yang cakap dalam proses penanganan pidana Pemilu diharapkan sebagai endorser dalam memicu kinerja tim Sentra Gakkumdu yang lebih profesional. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan didukung yuridis empiris.
PENGARUH COVID-19 TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK PERILAKU SOSIAL Riska, Riska; Aminah, Aminah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.268

Abstract

Abstrak Corona virus disease 2019 (covid-19) muncul pertama kali sejak akhir 2019 di wuhan, china. Menyebar ke Indonesia sekitar februari 2020.sampai sekarang angka kasusnya semakin meningkat. berbagai dampak yang ditibulkan, baik dampak positif maupun negatif. pengaruh tersebut cukup signifikan di dalam masyarakat, bahkan Indonesia telah memasuki era new normal sejak awal juni lalu. Meski demikian, masyarakat tetap diharuskan beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, terutama perilaku physical distancing dan pola hidup yang sehat. Harus disadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan, tidak terlepas dari campur tangan manusia, sehingga dampaknya juga kembali kepada manusia itu sendiri. Perilaku masyarakat dalam memerangi covid-19, mendorong sikap manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, hal tersebut merupakan proses simbiosis mutualisme sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif untuk mendeskripsikan permasalahan dampak covid-19 terhadap lingkungan hidup, serta pengaruhnya terhadap perilaku sosial. Dengan tujuan untuk memahami perilaku sosial dalam lingkungan hidup ditengah pandemi covid-19. Kata Kunci ; Covid-19, Lingkungan Hidup, Perilaku Sosial Abstract Corona virus disease 2019 (covid-19) first appeared since the end of 2019 in Wuhan, China. Spread to Indonesia around February 2020.Various impacts that were generated, both positive and negative impacts. As well as significant influence in society, even Indonesia has entered a new normal era since early June, but people are still required to behave in accordance with health protocols, especially physical distancing behavior and healthy lifestyles. It must be realized that everything that happens to the environment, it can not be separated from human intervention, so that the impact also returns to humans themselves. Community behavior in combating covid-19, encouraging human attitudes to need one another, this is a process of symbiotic mutualism as a logical consequence that must be faced by society. This paper uses qualitative research methods, with a normative juridical approach to describe the problem of covid-19 impact on the environment and its influence on social behavior. With the aim of understanding social behavior in the environment amid the covid-19 pandemic.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS TINDAKAN FORCED DELISTING PERUSAHAAN TERCATAT OLEH BURSA EFEK INDONESIA Nugraha, Ahmad Wirayudha
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.207

Abstract

Abstrak Perkembangan pasar modal saat ini sangat pesat, itupun dipengaruhi oleh peranan yang strategis dalam pembangunan perekonomian di dunia, terkhusus untuk Indonesia. Selain sebagai pendanaan usaha, pasar modal juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Perusahaan dalam mencari tambahan modal di pasar modal dapat melalui mekanisme listing di Bursa. Perusahaan yang terdaftar di Bursa tentunya harus mematuhi ketentuan yang berlaku seperti pengungkapan informasi, bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan melindungi kepentingan investornya. Ketentuan tersebut jika diabaikan dapat mengaki batkan kurangnya performa dari perusahaan bahkan dapat dilakukan forced delisting dari Bursa. Hal ini akan merugikan pemegang saham yang memiliki saham di perusahaan yang terkena forced delisting. Perlindungan hukum terhadap investor atas diberlakukannya forced delisting telah diberikan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kelalaian pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan di forced delisting oleh Bursa Efek Indonesia. Sampai saat ini belum ada peraturan yang menegaskan bagi perusahaan yang di forced delisting untuk membeli kembali saham yang ada di masyarakat, akan tetapi ada OJK sudah berencana untuk mengaturnya lewat Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang akan diberlakukan kewajiban untuk emiten yang terkena forced delisting untuk membeli kembali saham yang sudah diterbitkannya (buyback). Kata Kunci : Pasar Modal, Penghapusan Pencatatan , Perusahaan Tercatat Abstract The development of the capital market is currently very rapid, and even then influenced by a strategic role in economic development in the world, especially for Indonesia. Aside as a business funding, the capital market also has functions for the public to invest in financial instruments. can look for additional capital in the capital market through a listing mechanism on the Exchange. Companies that are listed on the stock exchange must comply with applicable regulations such as information disclosure, act in accordance with established rules and protect the interests of their investors. If ignored these provision can be result in a lack performance company and can even be forced delisting from the stock exchange. This will be detrimental to shareholders who have shares in the company affected by forced delisting. Legal protection of investors for enforcing forced delisting has been provided in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regarding negligence of company management that causes public listed company to be forced delisted by the Indonesia Stock Exchange. Until now there has been no regulation that stipulates for public listed company that are forced to be delisted to buyback shares in the community, but there are OJK already planning to regulate them through the Financial Services Authority Regulation Draft No. 04 of 2020 concerning the Implementation of Capital Market Activities which will impose an obligation for issuers affected by forced delisting to repurchase shares already issued (buyback).
ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA Oktarina, Evi; Deshaini, Liza; Sugianto, Bambang
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.440

Abstract

ABSTRAK Bentuk dari aspek hukum dalam pelaksanaan administrasi publik di Indonesia adalah kebijakan publik dapat ditinjau tidak hanya secara sosial, politik dan ekonomi tetapi juga yuridis (perundang-undangan). Tujuannya agar penyusunan kebijakan tidak sembarangan atau benar-benar mempertimbangkan dalam menyusun kebijakan akan tidak dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang melanggar kewenangan atau mengacuhkan kepentingan publik. Fungsi pemerintah dalam membuat kebijakan dibidang hukum adminstrasi publik yaitu fungsi regeling, membuat produk hukum tertulis yang berisikan materi daya ikat terhadap sebagian atau seluruh penduduk wilayah Negara dan fungsi beschikking, produk hukum yang berupa penetapan yang dibuat oleh pejabat tata usaha Negara. Kata kunci: Aspek Hukum, Administrasi Publik, Pemerintahan. ABSTRACT The form of the legal aspect in the implementation of public administration in Indonesia is that public policy can be reviewed not only socially, politically and economically but also juridically (legislation). The aim is that the formulation of policies is not carelessly or truly considerate in formulating policies that will not be considered as having arbitrarily violated authority or ignored the public interest.The function of the government in making policies in the field of public administration law is the function of regeling, making written legal products containing material binding power to part or all of the population of the State territory and the beschikking function, legal products in the form of decisions made by state administrative officials.
SINERGITAS KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM STRUKTUR HUKUM PIDANA DI INDONESIA Hasyim, Rohman; Djufri, Darmadi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.498

Abstract

Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Harmonisasi antara KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan mengenai kewenangan sama-sama bisa menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Khusus KPK bisa menangani kasus korupsi dengan syarat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sinergitas, Tindak Pidana Korupsi Abstract The Corruption Eradication Commission or KPK is an auxiliary state institution which in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. Although it has independence and freedom in carrying out its duties and authorities, the KPK still relies on other branches of power in matters relating to the organization. The KPK also has a special position relationship with judicial power, because Article 53 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission mandates the establishment of a Corruption Criminal Court (Tipikor) which has the task and authority to examine and decide on corruption crimes whose prosecution is filed by the Corruption Eradication Commission. KPK. Harmonization between the KPK, the Police, and the Prosecutor's Office regarding their respective authorities can handle corruption in accordance with their respective main duties and functions. Specifically, the Corruption Eradication Commission (KPK) can handle corruption cases on condition that it involves law enforcement officers, state administrators, and other people who are related to corruption crimes committed by law enforcement officers or state administrators, receive attention that is disturbing to the public and involves state losses of at least Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).
AKIBAT HUKUM DEBITOR WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Ardana, Yudhistira; Herlambang, Dian; Wicaksono, Yoga Catur; Wijaya, Muhammad Ridho
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.214

Abstract

Abstrak Pelaku Ekonomi dalam rangka pengembangan usaha sebagai pemilik atau pemegang hak paten dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan dengan paten sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga hak paten yang berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjkan terlebih dahulu antara lembaga jaminan fidusia selaku kreditor dengan inventor sebagai debitor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa hak paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan bagaimanakan akibat hukum bagi pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah ketentuan hukum positif mengenai hak paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan masalah yang akan dilakukan secara yuridis normatif. Hak paten bisa dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia karena hak paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dimana hak paten memiliki prinsip ekonomi yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik hakpaten. Hak paten diklasifikasikan kedalam benda bergerak yang tidak berwujud. Akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadiobjek jaminan fidusia. Akibat dari penjualan objek fidusia ini yang berupa hak paten maka dari pihak kreditur hilangnya piutang kepada debitur yang artinya hutang debitur telah lunas, kemudian dari pihak debitur hilangnya hak-hak atas paten yang sebelumnya dia miliki. Kata Kunci : Hak Paten, Jaminan, Fidusia Abstract Economic actors in the framework of developing a business as owner or patent holder can access credit from financial institutions with patents as objects of fiduciary institution. So that patents are based on the law, but were born because they had to be advance in advance between the fiduciary guarantee institution as the creditor and the inventor as the debtor The problem in this study is why patents can be used as fiduciary collateral objects and how the legal consequences for debtors who commit defaults. This research is a normative legal research. In this study, what is examined is the positive legal provisions regarding patent rights, namely Law Number 13 of 2016 concerning Patents and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This type of research used is descriptive with a problem approach that will be conducted normatively juridical. Patents can be used as collateral for debt by using fiduciary security institutions because patents are part of intellectual property rights where patents have economic principles that will provide economic benefits to the patent owner. Patents are classified as immovable property. The legal consequences of debtors who commit default will lead to fiduciary guarantee execution activities. Execution of fiduciary collateral is confiscation and sale of objects which are subject to fiduciary collateral. As a result of the sale of this fiduciary object in the form of a patent, the creditors lose their debts to the debtor, which means the debtor's debt has been paid off, then from the debtor's loss of patent rights he previously had such as.
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Rannie, Mahesa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.384

Abstract

Abstrak Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memang seringkali diperdebatkan, hal ini terbukti dengan Putusan-Putusan MK yang berubah-ubah. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pernah beberapa kali memutuskan berbeda tentang kedudukan KPK ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan KPK merupakan lembaga negara independen di luar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pernah pula memutuskan bahwa KPK merupakan eksekutif dilihat dari kewenangannya. Putusan-putusan MK ini tentu saja membawa pengaruh terhadap undang-undang KPK. Revisi undang-undang KPK terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan KPK masuk dalam ranah kekuasaan eksekutif sehingga dengan demikian KPK dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal demikian tentu saja menambah panjang perdebatan di kalangan ahli hukum dengan argumentasinya masing-masing. Dari argumentasi-argumentasi tersebut penulis menganggap KPK adalah lembaga negara independen di luar struktur organ negara yang utama. Hal ini sejalan dengan theory the new separation of power sebagai konsekuensi dari teori negara kesejahteraan (welfare state) di era abad modern ini. Sebagai lembaga negara independen yang kedudukannya tidak sekuat lembaga negara utama dalam ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tentu saja KPK bisa dibubarkan jika lembaga yang selama ini sebetulnya mempunyai wewenang kuat untuk melaksanakan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) mampu berbenah diri. Selama belum mampu berbenah maka wewenang tersebut bisa dilaksanakan oleh KPK yang keberadaannya sampai saat ini masih tetap diperlukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kata kunci: Kedudukan KPK, Sistem Ketatanegaraan, Indonesia Abstract The position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the constitutional system of Indonesia is often debated. This is evidenced by the inconsistent decisions of the Constitutional Court. The Constitutional Court has ever made different decisions several times regarding the position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the constitutional system of Indonesia. The Constitutional Court once decided that the Corruption Eradication Commission (KPK) was an independent state institution outside the realm of executive, legislative and judicial powers. It has also decided that the Corruption Eradication Commission (KPK) is an executive body in terms of its authority. These inconsistent decisions of the Constitutional Court, of course, have an influence on the law of the Corruption Eradication Commission (KPK). The latest revision of the law of the Corruption Eradication Commission (KPK), namely the Law Number 19 of 2019 states that the Corruption Eradication Commission (KPK) is classified to be in the realm of executive power so that the Corruption Eradication Commission (KPK) can become the object of the right to inquiry by the House of Representatives (DPR). This situation, of course, adds to the length of debate among legal experts with their respective arguments. Based on these arguments, the writer considers that the Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent state institution outside the main state organ structure. This is in line with the theory of the new separation of power as a consequence of the theory of the welfare state in this modern era. As an independent state institution whose position is not as strong as the main state institutions in the realm of executive, legislative and judicial powers, of course, the Corruption Eradication Commission (KPK) can be dissolved if the institutions that actually have strong authority to carry out law enforcement in the context of eradicating criminal acts of corruption (Police and Prosecutors) are able to empower themselves to execute their authority. However, if those institutions have not been able to execute their authority, this authority can be exercised by the Corruption Eradication Commission (KPK), whose existence is still needed in the context of eradicating criminal acts of corruption in Indonesia.
FAKTOR –FAKTOR TERJADI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN TANJUNG BATU KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR Absi, Warmiyana Zairi; Utoyo, Marsudi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.509

Abstract

Abstrak Kegiatan ini dilatar belakangi oleh masih belum memahami masyarakat Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir terhadap UU nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal itu dapat dilihat pada banyaknya kasus KDRT. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan UU tersebut. Pada Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Panghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai tujuan : (1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. (2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. (3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. (4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pemahaman masyarakat terhadap hukum dianggap kurang tegas dan kurang menitikberatkan pada sistem keadilan, apakah yang terjadi ini peraturan perundangundangannya atau apakah alat atau birokrasi hukumnya terutama setelah masa reformasi, seolah-olah peras hukum dikalangan masyarakat melemah, sehingga menimbulkan rasa krisis kepercayaan. Oleh karena itu sangat diharapkan sekali kepedulian peran pemerintah untuk kerjasama dengan perguruan tinggi hukum, lembaga-lembaga hukum, lembaga pemerintah, tokoh masyarakat perlu sekali dan sangat penting untuk dilakukan sosialisasi pengenalan pengetahuan hukum di masyarakat agar dapat diberdayakan. Sebetulnya banyak sekali perihal yang justru dipertanyakan oleh masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka sudah sepantasnya kepedulian akan sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap hukum yaitu mengenai Undang-undang RI no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga untuk menanamkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum perlu sekali untuk mengadakan sosialisasi. Adapun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa berwujud kekerasan fisik maupun psikologis : (1) Kekerasan fisik bisa berupa penganiayaan, seperti menampar, memukul atau jenis lain yang bisa melukai korban secara fisik, apalagi sasaran kekerasan terkena di bagian-bagian yang sangat sensitif seperti organ bagian kepala atau anggota badan yang bisa berakibat menimbulkan penderitaan dan bahkan bisa berakibat fatal yang disebabkan kekerasan fisik, baik bagi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga maupun anak. (2) Demikian juga kekerasan psikologis juga bisa berupa penganiayaan, seperti halnya membentak, menelantarkan nafkah baik yang berwujud kebutuhan biaya hidup maupun kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri, dan terkhusus nafkah biaya hidup dan pendidikan untuk anak. Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan mulai dari observasi, penjajakan awal guna mengenali permasalahan, sampai tahap pelaksaan, dan monotoring untuk mengukur keberhasilan sosialisasi UU tersebut. Kata Kunci: Kekerasan, Keutuhan, Keluarga Abstract This activity was motivated by the fact that the people of Tanjung Batu Village, Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency still did not understand the Law number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT). This can be seen in the number of cases of domestic violence. Therefore, it is necessary to educate the law. In Article 4 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has the following objectives: (1) Prevent all forms of domestic violence. (2) Protect victims of domestic violence. (3) Take action against perpetrators of domestic violence. (4) Maintaining a harmonious and prosperous household. The public's understanding of the law is considered to be less firm and less focused on the justice system, whether this is the legislation or whether the legal tools or bureaucracy, especially after the reform period, is as if the legal squeeze among the community is weakening, causing a sense of crisis of trust. Therefore, it is highly expected that the concern for the role of the government for cooperation with law universities, legal institutions, government institutions, community leaders is very necessary and very important to carry out socialization of the introduction of legal knowledge in the community so that it can be empowered. In fact, there are many things that are actually questioned by people who have a high curiosity, so it is appropriate to pay attention to the socialization of public understanding of the law, namely RI Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT), so as to instill the public's sense of trust in the law is necessary to conduct socialization. As for Domestic Violence (KDRT) can take the form of physical and psychological violence: (1) Physical violence can be in the form of abuse, such as slapping, hitting or other types that can physically injure the victim. organs of the head or limbs that can result in suffering and even fatal consequences caused by physical violence, both for the head of the household, housewives and children. (2) Likewise, psychological violence can also take the form of persecution, such as yelling, neglecting a living, both in the form of living expenses and biological needs for married couples, and especially living expenses and education for children. In this activity, several stages were carried out starting from observation, initial assessment to identify problems, to the implementation stage, and monitoring to measure the success of the socialization of the Law.
IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM MENCAPAI NILAI KEADILAN GUNA MEMBANGUN PEMIMPIN YANG BERKARAKTER DI KOTA PALEMBANG Herlina, Ning; Putra, Yanuar Syam
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.227

Abstract

Abstrak Hukum dalam perkembangannya, mendorong para ahli hukum untuk menghasilkan suatu definisi mengenai hukum. Dapat ditemukan bahwa definisi mengenai hukum yang dihasilkan oleh para ahli memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini memiliki alasan bahwa dalam proses menghasilkan definisi tersebut para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi, Cita hukum ini harus memiliki bentuk, baik dalam tataran teoritis hingga pada tataran praktis. Pada tataran teoritis, cita hukum berawal pada tahap interpretasi yang berujung pada tataran Praktis, yaitu implementasi. Pada tahap interpretasi, cita hukum ini berawal dari konsep hukum itu sendiri. Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris melalui studi pustaka dari beberapa bahan buku dan media lainnya serta observasi lapangan di kota Palembang melalui wawancara. Kata Kunci : Hukum, Nilai Keadilan, Pemimpin. Abstract The law in its development, encourages legal experts to get a resolution on law. Can be found with the resolution of the law produced by experts have different characteristics with the others. This has a reason in the process of producing these experts have different points of view. So, this legal ideal must have a form, from the legal level to the practical level. At the level of transition, the purpose of law starts at interpretation which ends at the practical level, namely implementation. At the interpretation stage, this legal idea starts with the concept of law itself. Regarding this research, the author uses the normative-empirical research method through library research from several book materials and other media as well as field observations in the city of Palembang through interviews.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW Afriani, Kinaria; Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.441

Abstract

Abstrak Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam perumusan maupun implementasinya harus berimbang dalam tataran efektivitas dan akuntabilitas dengan memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi. Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Politik Hukum , Omnibus Law Abstract Omnibus Law, the Government's efforts to improve economic development in Indonesia and improve the welfare of all Indonesian people in its formulation and implementation must be balanced in the level of effectiveness and accountability by taking into account juridical, political, sociological and economic aspects.

Page 1 of 2 | Total Record : 11