cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firman Freaddy Busroh
Contact Email
firmanbusroh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 24073849     EISSN : 26219867     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 178 Documents
 12   13   14   15   16 
TINDAKAN HUKUM ATAS KASUS HUTANG PADA PINJAMAN ONLINE ILEGAL Sundari Sundari
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.521

Abstract

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech. Istilah fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Kemudahan ini lantas juga membuat menjamurnya fintech baik yang sifatnya legal maupun ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum atas hutang pada pinjaman online ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah terkait dengan legalitas jasa pinjaman online maka dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak terdaftar dan berizinnya penyelenggara tersebut. Namun hal ini tidak serta merta dapat membatalkan keabsahan perjanjian peminjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Namun apabila masyarakat merasa dirugikan maka dapat melaporkan penyelenggara pinjaman online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
PELAKSANAAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR Neisa Angrum Adisti; Nashriana Nashriana; Alfiyan Mardiansyah; Henny Yuningsih; Lefi Evti Handayani; Bella Rosada
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.299

Abstract

Ketentuan mengenai asas legalitas seperti yang tercantum dalam KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP termasuk juga tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini diancam dengan sanksi pidana penjara seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi. Di Indonesia saat ini sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika dan Psikotropika dapat dikirim ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai ganti hukuman kurungan, yaitu didalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika . Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan, Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi tindakan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Provinsi Sumatera Selatan? Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research) atau Penelitian sosiologis yang tujuan dari penelitian ini . Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis.Rehabilitasi pada BNN OI terdiri dari 2 yaitu Regabilitasi rawat jalan dan Rehabilitasi Rawat Inap. Pada rehabilitasi rawat inap kegiatan rehabilitasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu assesmen awal, rencana terapi, assesmen lanjutan.Dalam pelaksanaannya rehabilitasi di pengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang ”Pelaksanaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di BNN Ogan Ilir”.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANNA MENURUT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 M. Arafat Hermana; Bambang Sugianto; Dwi Putra Jaya
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.528

Abstract

Abstrak Di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah ada pelaksanaannya serta perencanaannya tetapi didalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau masih belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengkaji 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan 2) Bagaimana Faktor Penghambat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber utama seperti hasil wawancara dan observasi dengan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian dan pembahasan 1)pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau yang ada. 2) masih adanya faktor penghambat seperti faktor internal dan faktor eksternal dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Manna. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ruang terbuka hijau di kota manna sudah ada pelaksanaannya tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta maish banyaknya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau itu sendiri. Kata kunci: Implementasi, Pelaksanaan, Pengelolaan, Faktor Abstract In Manna city, South Bengkulu Regency, the implementation and planning havebeen carried out, hut in the implementation of the management of green openspace has not been implemented in accordance with the existing legislation. Thereare two problems examined in this thesis reviewing I ) How is the implementationof Regional Regulation No. 8 of 2011 Regarding Spatial Planning in SouthBengkulu Regency 2) How are the Inhibiting Factors of Spatial Planning in SouthBengkulu Regency. This type of research uses empirical legal research methods,namely research in the presence of field data as the main source such asinterviews and observations by analyzing laws that are seen as communitybehavior that is patterned in people’s lives that always interact and relate tosocial aspects. Research and discussion results 1) the implementation of greenopen space management in Manna City, South Bengkulu Regency which has hotbeen implemented in accordance with the existing Laws and Regulations as wellas the lack of awareness from the communityi in maintaining the existence ofgreen open spaces. 2) there are still inhibiting factors such as internal factors andexternal factors in the management of green open space in Manna city. It can beconcluded that the implementation of green open space in Manna city has beencarried out but in its implementation it has not proceeded in accordance with theexisting laws and regulations and also the many inhibiting factors in theimplementation of green open space itself
Pengeboman Melalui Udara dalam Perang Yaman: Tinjauan Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional Milzam Giovanny Ariaputra; Khoirur Rizal Lutfi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.252

Abstract

Peperangan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dengan berbagai latar belakang. Seiring perkembangan teknologi, salah satu cara yang lazim digunakan saat ini adalah pengeboman melalui udara. Cara ini efektif namun sering memakan korban dari pihak sipil yang tentu menjadi larangan Hukum Humaniter Internasional. Perang Yaman, dimana pihak koalisi Arab Saudi melakukan pengeboman melalui udara disebut acapkali mengenai objek yang bukan objek militer hingga banyak menewaskan masyarakat sipil. Dalam perspektif hukum humaniter internasional Prinsip Proporsionalitas melarang lebih besarnya kerusakan yang tidak perlu dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat. Untuk itu tulisan ini membahas bagaimana hukum internasional utamanya Hukum Humaniter mamandang peristiwa pengeboman melalui udara dalam konteks perang Yaman. Hasil pembahasan yang dilakukan menunjukan bahwa pengeboman melalui udara yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi dalam perang Yaman tidak Proporsional, karena banyaknya pengeboman melalui udara yang dilakukan tidak sesuai dengan Protokol 1 Konvensi Jenewa tahun 1977 dan statuta Roma tahun 1998.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 DI KOTA PALEMBANG Hendri S
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.583

Abstract

ABSTRAK Tulisan in dimaksudkan untuk menelusuri Implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid 19 di Kota Palembang. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk 6000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang serta pinjaman modal tanpa bunga bagi 4.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19.Kalaupun nantinya ada penelitian serupa, paling tidak penelitian ini dapat dijadikan pembanding. Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, umkm, pandemi covid 19 ABSTRACT This paper is intended to explore the implementation of government policies in realizing community welfare through empowering MSMEs due to the Covid 19 Pandemic in Palembang City. The guidance is carried out such as improving the quality and developing product variations by providing training to MSME actors, the Micro Business Productive Assistance Program (BPUM) for 6000 Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang as well as interest-free capital loans for 4,000 Micro Small and Medium Enterprises actors. Medium Enterprises (MSMEs) affected by the COVID-19 pandemic. Even if there are similar studies in the future, at least this research can be used as a comparison.
International Humanitarian Law Perspective on the Armistice between Russia and Syria Yordan Gunawan; Marselina Putri Damayanti; Diva Aisya Safitri; Andi Agus Salim
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.489

Abstract

This paper aims to analyze how the perspective of International Humanitarian Law and The 1949 Geneva Conventions are related to the armistice case between Russia and Syria involving civilians as victims of war crimes. By analyzing the applicable international law as the legal basis for the armed conflict case, it is possible to produce an explanation regarding the legal protection provided to civilians as victims of the armistice carried out by Russia in Syria. The type of writing used in this paper is a normative legal study that contains comments, summaries, and thought from several sources written based on the data collected and explained in a statement, not in the form of numbers. The research method used in writing this paper is a normative legal research method that refers to several laws and regulations as guidelines in solving a problem. In the case of the armed conflict in Syria, which has not yet been resolved, even though it has been resolved through an armistice which in fact still result in conflict, the United Nations, as one of the supporters of the world security forum, seeks to resolve it through diplomatic negotiations in order to realize the agreement in the 1949 Geneva Convention as a point of departure clearly related to the resolution of the armed conflict in Syria.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH YANG JAMINAN FIDUSIANYA TIDAK DIDAFTARKAN Kamalia Firdausi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.294

Abstract

Abstrak Jaminan fidusia dalam akad murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya, sehingga nasabah akan melaksanakan pembayarannya kepada lembaga keuangan atas barang yang telah dipesan. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Namun dalam praktiknya, masih ada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia dalam akad murabahah yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang fidusia apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Kata kunci: Akad Murabahah, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum Abstract Fiduciary guarantees in murabaha contracts are allowed so that customers are serious about their orders, so they will carry out payments to financial institutions for goods that have been ordered. In accordance with Article 11 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Collateral, every object charged with fiduciary collateral must be registered. But in practice, there are still fiduciary guarantees that are not registered. This research was conducted to determine the legal protection for fiduciary holders in murabahah contracts whose fiduciary guarantees were not registered. This research is a normative legal research using the legislative approach method. The results of this study indicate that there is no certainty and legal protection for fiduciary holders if the fiduciary guarantee is not registered.
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA INTERNET DI KOTA PALEMBANG Sunarko Sunarko; Marsudi Utoyo
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.632

Abstract

Abstrak Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil Penelitian Kebijakan hukum pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pornografi didasarkan pada peraturan-peraturan Undang-undang Dasar Pasal 28 A-J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dan Peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pornografi di Indonesia adalah, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Undang-undang tentang Pornografi dapat dilakukan dengan cara: melaporkan pelanggaran Undang-undang ini, melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Simpulan, Kebijakan hukum pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pornografi berdasarkan pada keadilan dan kepastian hukum adalah, didasarkan pada peraturan-peraturan, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dan peran masyarakat adalah melaporkan pelanggaran ini kepada pihak yang berwenang. Rekomendasi, Agar pemerintah lebih giat lagi mensosialiasikan Undang-undang Pornografi kepada kalangan gerasi. Agar ada kepedulian dari masyarakat diharapakan adanya penghargaan atau reward dari pemerintah atas peran serta masyarakat dalam perannya mengurangi pengaruh pornografi dikalangan remaja. Kata Kunci : Masyarakat, Pornografi, Tindak Pidana ABSTRACT The progress of information and communication technology has given birth to various impacts, both positive and negative impacts, because on the one hand it contributes to the improvement of human welfare, progress and civilization, but on theother hand becomes an effective means of breaking the law. Information and communication technology has also changed the behavior and lifestyle of people globally, and caused the world to be borderless, and cause changes in various fields of life. The research method in this paper is field research that uses qualitative descriptive methods. This method is a research procedure that uses descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior. Research Results The legal policy regulating criminal sanctions in the crime of pornography is based on the provisions of the Constitution Article 28 AJ of 1945 concerning Human Rights and also Article 19 of the Covenant on Civil and Political Rights, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law law Number 44 of 2008 concerning ponography, Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transaction (ITE), Act Number 28 Ministerial Regulation Number 19 of 2014 concerning Handling of Negative Loaded Internet Sites, and the Role of the community and government in overcoming pornography in Indonesia, based on Article 20 of Law Number 44 Year 2008 the Law on Pornography can be carried out by: reporting violations of this Law, filing a lawsuit for representation to the court, socializing the laws and regulations governing pornography, and conducting coaching to the public against the dangers and effects of pornography. Conclusions, the legal policy regulating criminal sanctions in pornographic crimes based on justice and legal certainty is, based on regulations, Law Number 44 of 2008 concerning ponography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) , Law Number 28 Minister Regulation Number 19 of 2014 concerning Handling of Negative Loaded Internet Sites. And the role of the community is to report these violations to the authorities. Recommendations, So that the government is more active in socializing the Pornography Law to the Gerasi circles. So that there is concern from the community, it is hoped that there will be an award or reward from the government for community participation in its role in reducing the influence of pornography among adolescents.
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BLACK MARKET ATAS BARANG ELEKTRONIK Kukuh Dwi Kurniawan; Adhesti Faradilla Dewi Arimbi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.317

Abstract

Abstrak Maraknya barang murah sangat diminati orang banyak, barang branded, barang elektronik dan lain-lain sangat mudah didapatkan melalui distributor Black Market atau Pasar Gelap. Berbagai jenis barang yang dijual dengan harga miring tetapin bermerek sangat banyak beredar di Black Market atau Pasar Gelap, akan tetapi orang yang membeli barang dari Black Market tidak pernah tau apa dampak buruknya jika membeli barang hasil penyelundupan Black Market tersebut, Handphone replica menjadi barang yang sangat diminati tanpa diperdulikan ada atau tidaknya garansi dan surat ijin resmi dan instansi yang sah. Padahal daripada itu garansi dan ijin yang sah sangat penting sebagai jaminan bahwa barang yang diperjual belikan tersebut aman. Peran Beacukaipun sangat penting untuk penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang illegal dari Black Market atau Pasar Gelap. Kata kunci: Black Market, Beacukai, Penyelundupan. Abstract The rise of cheap goods is very popular with many people, branded goods, electronic goods and others are very easy to get through Black Market or Dark Market distributors. Various types of goods sold at low prices but branded very much circulating in the Black Market or Dark Market, but people who buy goods from the Black Market never know what the bad effects if buying goods smuggled from the Black Market, Mobile replica becomes a very good item attractive without regard to the presence or absence of guarantees and official permits and legitimate agencies. But rather than that a guarantee and a valid permit is very important as a guarantee that the goods being traded are safe. The role of customs is very important for overcoming the crime of smuggling illegal goods from the Black Market or the Dark Market.
PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM TATA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA Evi Oktarina
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.656

Abstract

Abstrak Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Mengingat adanya interrelasi antara Hukum Tata Negara dan perubahan-perubahan sosial, maka nyatalah bahwa yang penting dalam Hukum Tata Negara bukanlah sekedar mempelajari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan saja, tapi tekanan hendaklah lebih diberikan kepada proses terjadinya Undang-Undang. Dalam konteks ini diperlukan kesadaran dan pembaharuan cara berpikir di bidang Hukum Tata Negara.Hukum Tata Negara tidak saja memperhatikan sudut pandang formal, tapi juga sudut fungsional, sehingga akan selalu bersifat dinamis. Sehingga dalam pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam membuat suatu produk hukum. Dimana rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat selalu terakomodir dalam setiap hukum yang diciptakan. Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Politik Hukum Abstract Legal politics is used as a basic guideline in the process of determining values, establishing, establishing and developing national law in Indonesia. Given the interrelationship between constitutional law and social changes, it is clear that what is important in constitutional law is not just studying the constitution and laws and regulations, but more emphasis should be placed on the process of enacting laws. In this context, awareness and renewal of ways of thinking in the field of Constitutional Law are needed. Constitutional Law does not only pay attention to the formal point of view, but also the functional point of view, so that it will always be dynamic. So that in forming laws and regulations, they should stick to the goals of the state to be achieved in making a legal product. Where a sense of justice, usefulness and legal certainty for the community is always accommodated in every law that is created.

Page 14 of 18 | Total Record : 178

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2023): Juni Vol 9, No 1 (2022): Desember Vol 8, No 2 (2022): Juni 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 2020: Edisi Khusus Februari 2020 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 Vol 5, No 1 (2018) 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 2015: Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014 More Issue