cover
Contact Name
JMCE
Contact Email
jmce@ppj.unp.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jmce@ppj.unp.ac.id
Editorial Address
Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Kampus UNP Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang 25171
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Journal of Moral and Civic Education
ISSN : 2580412X     EISSN : 25498851     DOI : 10.24036
Core Subject : Education, Social,
Journal of Moral and Civic Education (JMCE) is a scientific journal published by the Universitas Negeri Padang Social Political Science Department. JMCE publishes articles about moral and civic education, interdisciplinary studies of politics, law sociology, history, and culture that influence moral in civic education worldwide. Before publication, articles are peer-reviewed by independent experts and approved by our board of editors. JMCE is published twice a year in April and October.
Arjuna Subject : -
Articles 73 Documents
Efektivitas Guru dalam Mengembangkan Pembelajaran Konstruktif dalam Pendidikan Kewarganegaraan Dinie Anggraeni Dewi; Nani Nuraeni
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.972 KB) | DOI: 10.24036/885141202017117

Abstract

The background of this study is the importance of teachers’ pedagogical competence in developing their professional duties by developing the learning activities as many as it could to achieve the learning outcomes from the learners. This is only possible if the teachers involve the thinking construct of learners in the learning process effectively by considering the available time aspect to gain optimal achievements in learning outcomes. This paper is the result of an in-depth research of the civic teachers who effectively develop constructive learning and show positive results in the learning quality of their students in the primary education level of junior high school. In order to obtain the meaning of the research objective, the researcher employs an integrated qualitative and quantitative approaches. The result of the study found that teachers’ effectiveness in developing constructive learning is showed by an attempt to create a productive learning atmosphere in the process of learning and to in-volve various learning interaction patterns to explore learners’ thinking skill in a high level. Keywords: teachers’ effectiveness, constructive learning, quality of learning outcomes ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pentingnya kompetensi pedagogik guru dalam mengembangkan tugas profesinya yakni mengembangkan pembelajaran untuk sebesar-besarnya mencapai hasil belajar peserta didik. Hal ini hanya mungkin dapat dicapai apabila guru efektif melibatkan konstruk berfikir peserta didik dalam proses pembelajarannya, yakni mempertimbangkan aspek waktu yang tersedia untuk memperoleh capaian hasil belajar optimal. Tulisan ini merupakan hasil penelitian mendalam terhadap guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang efektif mengembangkan pembelajaran konstruktif dan menunjukkan hasil positif terhadap kualitas belajar peserta didiknya pada jenjang pendidikan dasar Sekolah Menengah Pertama. Untuk memperoleh makna tujuan penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara terpadu. Hasil penelitian efektifitas guru dalam mengembangkan pembelajaran konstruktif ditunjukkan dengan upayanya untuk menciptakan suasana yang produktif dalam proses belajar dan melibatkan pola interaksi pembelajaran variatif untuk menggali keterampilan berfikir peserta didik pada tingkat tinggi. Kata kunci: efektifitas guru, pembelajaran konstruktif, kualitas hasil belajar
Penanaman Nilai-Nilai Sila II Pancasila pada Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar Muhammad Abduh; Tukiran Taniredja
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.047 KB) | DOI: 10.24036/885141202017118

Abstract

The research objective was to determine (1) how the development of the values of the second principle of Pancasila on fifth graders; (2) what are the constraints of fifth grade teachers in developing the values of the second principle of Pancasila to the learners; (3) how the solution of sixth grade teachers to overcome the obstacles in developing the values of the second principle of Pancasila to the learners. Data were collected using an open questionnaire. Informants were the teachers of sixth graders. Data were analyzed using data reduction, the display data, the data conclusion/ drawing/ verification. To develop the values of the second principle of Pancasila on sixth graders are: (a) it will need habituation, awareness that human is a social beings; (b) the problem is the selfish attitude of learners do not cooperate with friends; (c) The solution is the realization that humans are social creatures, giving a good example, exchange student seat periodically. Keywords : values of the second principle of Pancasila, exemplary, habituaion, awareness, practice ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) cara-cara pengembangan nilai-nilai sila kedua Pancasila peserta didik kelas V sekolah dasar oleh guru kelas; (2) kendala para guru kelas V untuk mengembangkan nilai-nilai sila kedua Pancasila kepada para peserta didiknya; dan (3) solusi para guru kelas V untuk mengatasi kendala dalam mengembangkan nilai-nilai sila kedua Pancasila kepada para peserta didiknya. Data dikumpulkan dengan angket terbuka. Sebagai informan adalah guru-guru kelas V sekolah dasar Kabupaten Banyumas. Data dianalisis dengan data reduction, data display, data conclusion/drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengembangkan nilai-nilai sila kedua Pancasila siswa kelas V diperlukan pembiasaan, penyadaran, pengamalan dan keteladanan. Kendalanya yaitu siswa masih bersifat egois dan kurang bekerja sama. Solusinya penyadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial, pemberian suri teladan yang baik, dan penukaran tempat duduk siswa secara periodik. Kata kunci: sila kedua Pancasila, keteladanan, pembiasaan, penyadaran, pengamalan
Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia Muhammad Prima Ersya
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.067 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171112

Abstract

The development of human thinking towards the advancement of technology gives a lot of positive aspects for human life. However, technological progress also brings its own problems, especially in the aspect of criminal acts. Technological advances can also be exploited by the perpetrators of criminal acts in conducting their evil intentions, therefore, nowadays to commit international crimes, the perpetrators do not have to be present in certain countries but they can do so by staying in their country even in their bedroom. Cyber crime is a relatively new type of crime, a type of high tech crime by using sophisticated equipment or information technology. This development required a new regulatory response to solve it, namely the law of cyber or cyber law by using technological, socio-cultural (ethical) and legal approaches. This article uses normative research method with descriptive model to deeply elaborate aspect of law in regulation about cyber crime. This research is expected to give minimum contribution for those who want to deepen the problem of cyber law in Indonesia. Keywords: cyber crime, information technology, cyber law ABSTRAK Perkembangan pemikiran manusia ke arah kemajuan teknologi banyak memberikan aspek positif bagi kehidupan manusia namun kemajuan teknologi juga membawa permasalahan tersendiri, khususnya dalam aspek tindak pidana. Kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana (siber) dalam menuntaskan niat jahatnya, sehingga pada hari ini untuk melakukan kejahatan antar negara pelaku tindak pidana tidak harus hadir di negara tertentu namun ia dapat melakukannya tetap dengan berada di negaranya sekalipun di dalam kamar tidurnya. Tindak pidana siber merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan modus yang relatif baru, tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang high tech dengan mempergunakan peralatan atau teknologi informasi yang canggih sehingga dibutuhkan respon regulasi hukum baru untuk menjangkaunya, yakni hukum siber atau cyber law dengan mempergunakan pendekatan teknologi, sosial budaya (etika) dan hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan model deskriptif yang mendalami aspek peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana siber, sehingga hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi minimal bagi pihak-pihak yang ingin mendalami permasalahan hukum siber di Indonesia. Kata kunci: tindak pidana siber; teknologi informasi; hukum siber
Karakteristik Media yang Tepat dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pendidikan Nilai Rita Angraini
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.734 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171116

Abstract

Civic education’s orientation is values education, which substantially teach students to be moral human beings. This paper discusses about the characteristics of the appropriate media in teaching civic education, the types of and principles in using instructional media. Based on the literature review and analysis, the study found the characteristics of the appropriate media in teaching civic education as values education that the media should: deliver message of hope; contain values ​​and morals; be designed to adjust with the development of information technology in the globalization era; use authentic teaching and learning activities, attarct the students’ interest and attention, to encourage students to think critically, and be affordable to students' learning ability. Based on the characteristics, teachers can determine the appro-priate media in teaching whether using the graphic media, audio, or silent projection. Then the teachers can use the media with the principles: each media has its advantages and disad-vantages, using the media as needed, and encourage students to study actively. Keywords: instructional media, civic education, values education ABSTRAK Tulisan ini membahas tentang karakteristik media yang tepat dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn), dimana orientasi PKn adalah pendidikan nilai yang substansinya membentuk siswa menjadi insan yang bermoral, kemudian jenis-jenis media dalam pembelajaran dan prinsip dalam pemanfaatan media pembelajaran. Berdasarkan telaah pustaka dan analisis penulis menemukan bahwa karakteristik media yang tepat dalam pembe-lajaran PKn sebagai pendidikan nilai diantaranya adalah: media mampu membawa sejumlah isi pesan harapan, memuat nilai dan moral, disusun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, menggunakan pembelajaran yang nyata, mampu menarik minat, perhatian dan membuat siswa berfikir kritis serta terjangkau oleh kemam-puan belajar siswa. Dari karakteritik tersebut guru mampu menentukan media yang tepat dalam pembelajaran apakah itu media grafis, audio dan proyeksi diam. Setelah itu guru mampu memanfaatkan media dengan prinsip: bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan, menggu-nakan media seperlunya saja dan dapat memperlakukan siswa secara aktif. Kata kunci: media membelajaran, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan nilai
Budaya Seren Taun sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat Lili Halimah; Diki Guntara
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.563 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171117

Abstract

Society, particularly the younger generation, practice less of local culture, as seen from how they dress, their consumerist lifestyle, indecorum, or the use of strong language (diglossia). Society’s lack of appreciation concerns traditional leaders. Traditional leaders therefore play an important role in preserving kasepuhan (traditional kampong) Cisungsang’s local wisdom. This research was qualitative; primary data was obtained from five informants chosen by purposive and snowball. Data was collected by interviews, observations, and document study. This research found that the tradition of Seren Taun ceremony contains “tuntunan (guidance) and “tontonan” (spectacle) values. Traditional leaders’s role was important in popularizing, maintaining, and teaching society the values from generation to generation as an expression of gratitude to God Almighty and to guide the relationships between man and God, man and nature, fellow human, and man and their nation. Optimal participation of Kabupaten Lebak local administration is necessary to protect the values from modernization, particularly through mass media. Rendangan and traditional leaders, in hold-ing Seren Taun ceremony, must be in harmony with religious teaching. Youth participation in the ceremony is expected to filter outside cultural influences. Keywords: cultural values, Seren Taun traditional ceremony, local wisdom ABSTRAK Budaya lokal memudar di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, dilihat dari cara berpakaian, pola hidup konsumtif, kurangnya sopan santun, atau penggunaan bahasa kasar (diglosia). Ketidakpedulian masyarakat terhadap kebudayaan sendiri menjadi keresahan tokoh adat, sebab kebudayaan tersebut akan memudar dan menghilang. Tokoh adat berperan dalam mengatasi permasalahan masyarakat kasepuhan Cisungsang dalam rangka pelestarian kearif-an lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data primer diperoleh dari lima orang informan yang dipilih secara purposive dan snowball. Pengumpulan data mengguna-kan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam budaya adat Seren Taun yaitu berupa nilai tuntunan dan tontonan. Peran tokoh adat berperan dalam mensosialisakan, menjaga dan mengajarkan secara turun-temurun kepada masyarakat/ generasi muda secara estafet sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan dijadikan pedoman dalam kehidupan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan bangsanya. Optimalisasi partisipasi pemerintah daerah Kabupaten Lebak diperlukan agar nilai-nilai budaya tidak hilang oleh modernisasi, terutama melalui media massa. Dalam melaksanakan tradisi upacara adat Seren Taun, tokoh adat dan rendangan harus harmonis dengan ajaran agama. Keikusertaan generasi muda dalam pelaksanaan upacara adat Seren Taun ini diharapkan dapat menjadi filter dari pengaruh budaya luar. Kata Kunci: nilai budaya, upacara adat Seren Taun, kearifan lokal
Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Nurman Nurman
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.083 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171219

Abstract

This research tries to reveal the policy of women empowerment in the field of politics by PKS Party in Padang city. This research is qualitative with Padang city’s PKS local legislative managers and female cadres as informants. The data were collected by interview, and then analyzed qualitatively. The results show that PKS in Padang city branch has implemented recruitment and regeneration policies that refer to the party’s Statutes and Bylaws, which is gender neutral, although in certain respects there are some considerations of the party structure to follow up the representation of women in the local parliament. Gender neutral means that PKS does not differentiate between female and male cadre empowerment. Keywords: women empowerment policy, Partai Keadilan Sejahtera, party’s bylaws ABSTRAK Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan penelitian adalah Pengurus DPD PKS Kota Padang dan kader perempuan PKS. Pengambilan data menggunakan wawancara, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS telah mengimplementasikan kebijakan rekrutmen dan kaderisasi yang mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang bersangkutan. Adapun kebijakan rekrutmen dan kaderisasi dari PKS netral gender, walaupun dalam hal-hal tertentu terdapat beberapa pertimbangan dari struktur partai untuk menindaklanjuti keterwakilan perempuan di parlemen daerah. Netral gender dimaksud bahwa PKS tidak membedakan pemberdayaan pada kader perempuan dan laki-laki. Kata Kunci: kebijakan pemberdayaan perempuan, Partai Keadilan Sejahtera, Anggaran Rumah Tangga Partai
Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat dalam Pemilu 2014 Indah Adi Putri
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.226 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171225

Abstract

This paper focuses on the discussion of how the political strategy of women legislative candidates who advanced in the 2014 Election for the Regional House of Representatives of West Sumatra province. The study also looked at how the influence of cultural factors of matrilineal kinship system influenced the political process in the 2014 election. The research was conducted on 2 incumbent legislative candidates, and one candidate who advanced for the first time, but won the most votes among the six elected women. The research method is with qualitative case study, data obtained by in-depth interview with selected informant. The results reveal that the political strategy of women legislative candidates is an offensive strategy of market expansion and defensive strategy to preserve the market. Matrilineal kinship network also became one of the political strategies for women candidates. Keywords: political strategy, female legislative candidate, matrilineal kinship network ABSTRAK Paper ini fokus kepada pembahasan tentang bagaimana strategi politik perempuan calon legislatif yang maju dalam Pemilu 2014 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh faktor budaya sistem kekerabatan matrilineal mempengaruhi proses politik dalam Pemilu 2014. Penelitian dilakukan terhadap 2 orang caleg petahana, dan satu orang caleg yang maju untuk pertamakali, tetapi berhasil meraih suara terbanyak diantara enam perempuan caleg terpilih. Metode penelitian adalah dengan kualitatif studi kasus, data diperoleh dengan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi politik perempuan caleg adalah strategi ofensif perluasan pasar dan strategi defensif memepertahankan pasar. Jaringan kekerabatan matrilineal juga menjadi salah satu strategi politik bagi perempuan caleg. Kata kunci: strategi politik, perempuan caleg, jaringan kekerabatan matrilineal
Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pembinaan Kesiswaan di SMA Adabiah Padang Rini Vovriyenti
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.699 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171245

Abstract

The purpose of this research is to reveal the activities of student development in the context of character education implementation in SMA Adabiah Padang. This research uses descriptive qualitative approach. Data was collected through observation, interview and documentation. The informants were selected using purposive sampling. The data was then processed in reduction, presentation and drawing conclusions. Data was validated by triangulation with data sources. The research found several student coaching programs at SMA Adabiah Padang as follows: (1) the orientation of the students (2) the guidance of faith and devotion to God Almighty (3) the organization of intra-school students (4) student scouting (5) enforcement of discipline and school order (6) the raising flag ceremony (7) the school health facilities (8) youth red cross (PMR) (9) education on prevention of drug abuse (P3N) (10) talent and interest coaching. Keywords: character education, student coaching, SMA Adabiah high school Padang ABSTRAK Tujuan yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini adalah mengungkapkan implementasi pendidikan karakter melalui pembinaan kesiswaan di SMA Adabiah Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik dan alat pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, informen dipilih secara purposive sampling, teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik menjamin keabsahan data digunakan teknik Trianggulasi dengan sumber data. Hasil penelitian ditemukan beberapa program pembinaan kesiswaan di SMA Adabiah Padang sebagai berikut: (1) masa orientasi siswa (2) pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME (3) organisasi siswa intra sekolah (4) kepramukaan (5) penegakan disiplin dan tata tertib sekolah (6) upacara bendera (7) usaha kesehatan sekolah (8) palang merah remaja (PMR) (9) pendidikan pencegahan penyalagunaan narkoba (P3N) (10) pembinaan bakat dan minat. Kata kunci: pendidikan karakter, pembinaan kesiswaan, SMA Adabiah Padang
Anomaly of Law Enforcement in Basuki Tjahaja Purnama Case Muhammad Prima Ersya; Henni Muchtar
Journal of Moral and Civic Education Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.944 KB) | DOI: 10.24036/885141221201859

Abstract

The case of former Jakarta governor Basuki Tjahaya Purnama began when he spoke in Kepu-lauan Seribu on September 27, 2016, quoting a verse of the Holy Qur'an that was deemed to have no relevance to the purpose of his arrival which became the basis of the allegation on de-famation against religion as defined in Article 156a of the Criminal Code. As a follow-up of the case, the legal process for the report is conducted and immediately becomes the focus of community concentration. However, in the case of law enforcement process is considered to have some peculiarities and deviate from the principle or principle of criminal procedural law. This is what makes this case interesting to investigate further by using seve-ral instruments related legislation, such as Law No. 8 of 1981 About Criminal Procedure Law. The paper is discussed using the normative juridical approach that focuses on reviewing violations of the principle or principle of criminal procedural law in the law enforcement of religion defama-tion by Basuki Tjahaya Purnama. In the future it is hoped that the negligence of application of the principle or principle of criminal procedure does not happen again. Keywords: defamation of religion, criminal procedural law, law enforcement ABSTRAK Kasus Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama diawali saat ia berbicara di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dan mengutip salah satu ayat Kitab Suci Al Qur’an yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan tujuan kedatangannya, sehingga hal tersebut dijadikan dasar laporan atas dugaan tindak pidana penistaan terhadap agama sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kasus tersebut, maka proses hukum untuk laporan tersebut dilakukan dan langsung menjadi fokus konsentrasi masyarakat. Namun dalam hal proses penegakan hukumnya dinilai memiliki beberapa ke-janggalan dan menyimpang dari asas atau prinsip hukum acara pidana. Hal inilah yang membuat kasus ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pembahasan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus menelaah pelanggaran terhadap asas atau prinsip hukum acara pidana di dalam penegakan hukum kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama. Sehingga dikemudian hari diharapkan kelalaian penerapan asas atau prinsip hukum acara pidana tidak terulang lagi. Kata Kunci: penistaan agama; hukum acara pidana; penegakan hukum
Women's Struggle on Men's Heriditary Land Ownership in Minangkabau Yuhelna Yuhelna; Isnaini Isnaini; Yanti Sri Wahyuni
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.115 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171262

Abstract

The excavation Galian C in Nagari in Gunung Sarik sub-district have polluted environment and created land conflicts. Women who joined the Gunung Sarik Saiyo cooperative were accompanied by an NGO to carry out a strategy to stop activities that could challenge the social structure of the community. This study aims to describe the strategy of the women in Gunung Sarik sub-district, Padang city. This study used qualitative method with in-depth interview and focus group discussion. The informants were selected by purposive sampling. Female members of Gunung Sarik Saiyo Cooperative struggle for their causes by doing several things. First, affecting ninik mamak (tribal leaders) not to sell their customary land. Second, petitioning their disagreement against excavation Galian C and the sale of customary land. Third, suggesting pro-Galian-C women to reject the activity. The women’s strategy contributes to the decrease of excavation Galian C activity and the improvement of women’s bergaining position in Gunung Sarik sub-district. Keywords: women's strategy, customary land, land conflict Abstrak Adanya Galian C di Nagari di Kelurahan Gunung Sarik membuat tercemarnya lingkungan dan konflik tanah. Perempuan yang tergabung dalam koperasi Gunung Sarik Saiyo didam-pingi oleh LSM untuk melakukan strategi untuk menghentikan kegiatan yang dapat merusak struktur sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk strategi perempuan di kelurahan Gunung Sarik, Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuliatatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan diskusi grup terfokus dengan informan yang diambil secara purposive sampling. Perempuan yang tergabung dalam Koperasi Gunung Sarik Saiyo melakukan perjuangan dengan melakukan beberapa hal. Pertama, mempengaruhi ninik mamak agar tidak menjual tanah ulayat mereka. Kedua, membuat petisi ketidaksetujuan mereka terhadap galian C dan penjualan tanah. Ketiga, mengajak perempuan yang mendukung galian C untuk tidak mendukung kegiatan tersebut. Strategi yang dilakukan oleh perempuan berkontribusi pada terjadinya pengurangan aktifitas galian C dan bertambahnya bergaining position perempuan di Kelurahan Gunung Sarik. Kata kunci: strategi perempuan, tanah ulayat, konflik tanah