Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Sains Sosio Humaniora

JSSH
Website

Published by Universitas Jambi

ISSN : 25801244 EISSN : 25802305 DOI : -

Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,

Arts Humanities Education Social Sciences

Jurnal Sains Sosio Humaniora (JJSH) |E-ISSN: 2580-2305|P-ISSN: 2580-1244|is an open-access published by Research institutions and community service (LPPM), Universitas Jambi, Indonesia. receives research-based and conceptual articles in the fields of humanities and social science which have not been previously published, nor is it under review or consideration for a book chapter or journal publication elsewhere.

Arjuna Subject : -

Articles 366 Documents

3 4 5 6 7

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau untuk Mewujudkan Kota Jambi Sebagai Green City Latifah Amir; Arrie Budhiartie; Dhil’s Noviades
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Dengan disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah semua ketentuan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014. Dalam pelaksananan otonomi daerah diserahkan kepada daerah. Dalam pengelolaan dan penataan ruang daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang undangan tingkat nasional yang mengatur tata ruang yang sudah dituangkan dalam bentuk UU. Dan setiap daerah baik provinsi kota dan kanupaten mempunyai peraturan sendiri dalam penata ruang daerahnya yang harus berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi. Dalam penataan ruang daerah harus ada singkronisasi antara tata ruang nasional,provinsi dan kota. Dalam membuat rencana tata ruang wilayah bahwa daerah perkotaan harus menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau 30 %, 20 % untuk Ruang Terbuka Hijau public dan 10 % untuk ruang terbuka hijau privat. Hal ini harus dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini membahas penataan Ruang Terbuka Hijau, dan akan melihat kebijakan dan kewenangan pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau. Bentuk penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kwalitatif. Dari hasil penelitian diharapkan bsa memberikan masukan kepada pemerintah daerah kebijakan yang harus dilakukan untuk u menata ruang terbuka hijau dalam menuju Kota Jambi menjadi Green City.

Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Fitria Fitria
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku dan mengetahui dan meganalisis Perananan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelesaian sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Penelitian ini diharapkan bahwa Sengketa yang terjadi diantara Suku Anak Dalam dengan PT.Asiatic dan latar belakang kasus yang terjadi adalah sengketa pertanahan dan perkampungan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 tiga dusun (Tanah Menang, Pinang Tinggi, Padang Salak) yang berada di areal HGU sebuah perusahaan kelapa sawit yang belum dibebaskan. Akan tetapi, hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Analisis Yuridis Kerugian Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara Iskandar Zulkarnain; Afif Syarif; Ivan Fauzani Raharja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, negara mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai konsekuensi terhadap hak negara untuk dapat memungut sejumlah dana secara paksa dari masyarakat yang dikenal dengan nama pajak ataupun penerimaan negara lainnnya. Sehubungan dengan kewajiban Negara tersebut, dalam pengelolaan keuangan negara pemerintah selalu berusaha menghindarkan terjadinya kekurangan kekayaan karena alasan apapun yang disebabkan kesalahan dalam pengelolaan oleh pejabatnya, agar pemerintah tetap dapat menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep dasar seperti tersebut, dalam setiap terjadinya kekurangan kekayaan negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang kemudian dikenal dengan istilah kerugian negara, pemerintah hanya mewajibkan langkah-langkah pemulihan kemampuan keuangan negara, agar pemerintah tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan konsep terjadinya kerugian negara dalam UU Keuangan Negara maupun UU Perbendaharaan Negara hanya menuntut agar semua kekayaan yang berkurang sebagai akibat kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali. Dalam praktek masalah kerugian negara tersebut dibedakan antara kerugian negara sebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian negara sebagai akibat tindakan kecurangan/ penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan melihat konsep penyelesaian kerugian Negara ditinjau dari aspek hukum administrasi Negara. Dan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya. Dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam memperkaya kajian Hukum Keuangan Negara.

Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo Afif Syarif
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Pertambangan batubara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan, pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efesien, transparan, berkelanjutan dan bewawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Untuk itu kepastian hukum pengelolaan pertambangan batubara dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan bidang pertambangan batubara di Kabupaten Bungo. Desain yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk : (1) mencari konsep dan/atau model pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat dan hak-asasi manusia atas lingkungan hidup; (2) mengkaji konsep keadilan terhadap pengelolaan pertambangan batubara sebagai sumber daya alam; serta (3) melihat kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertambangan batubara di kabupaten Bungo. Untuk itu perlu dikaji model pengelolaan pertambangan batubara yang dapat memberikan konstribusi kongkrit dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan terhadap sumber daya alam batubara di Kabupaten Bungo.

Kajian Tentang Sport Development Index Kota Jambi Tahun 2017 Boy Indrayana
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini mengkaji tentang Sport Development Index (SDI) Kota Jambi : Kecamatan Telanai Pura , Kecamatan Jambi Pasar dan Kecamatan Kota Baru dengan empat dimensi , yaitu dimensi Partisipasi Masyarakat Berolahraga , Dimensi Ruang Terbuka ,dimensi Sumber Daya Manusia, dimensi Kebugaran. Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mendapatkan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat berolahraga di Kota Jambi khususnya Kecamatan Telanai Pura, kecamatan Jambi Pasar dan Kecamatan Kota Baru, 2) untuk mendapatkan informasi tentang berapa luas ruang terbuka yang tersedia untuk berolahraga di Kota Jambi Khususnya Kecamatan Telanai Pura, Kecamatan Jambi Pasar dan Kecamatan Kota Baru, 3) Untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kebugaran masyarakat di Kota Jambi khususnya Kecamatan Telanai Pura, Keamatan Jambi Pasar dan Kecamatan Kota Baru. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan meliputi persiapan sampai pelaporan. Penelitian menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Survey dengan angket dan tes pengukuran. Metode penelitian ini adalah deskriptif survey dengan angket dan tes pengukuran terhadap 270 Orang. Hasil penelitian diperoleh dimensi setiap kecamatan yaitu, Kecamatan Telanaipura, Partisipasi Masyarakat Berolahraga sebesar 0.72, Ruang Terbuka Sebesar 0.254, Kebugaran sebesar 0.39 dan SDM sebesar 0.20. Kecamatan Jambi Pasar Partisipasi Masyarakat Berolahraga sebesar 0.82, Ruang Terbuka sebesar 0.408 , kebugaran sebesar 0.37 dan SDM sebesar 0.24. Sedangkan Kecamatan Kota Baru Partisipasi Masyarakat Berolahraga Sebesar 0.75, Ruang Terbuka sebesar 1.18, Kebugaran sebesar , 0.39 dan SDM sebesar 0.82.

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sukamto Satoto; Bahder Johan Nasution
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Mengingat tidak adanya lagi kedudukan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan dan mineral untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dhil's Noviades; Meri Yarni; Netty Netty
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penataan administrasi pemerintah desa dalam dibidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahyan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Kepala Desa dalam dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahyan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahyan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pihak pemerintah desa yang tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Badan Permusyaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa sebagai asset desa.

Analisis Yuridis Perjanjian Yang Berklausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Evalina Alissa; Faizah Bafadhal
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan absolut dari lembaga Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif dalam menyelesaikan sengketa perdagangan (bisnis) yang perjanjiannya berklausula arbitrase, serta menganalisis dasar hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa perdagangan atau bisnis yang berklausula Arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan atau bisnis yang di dalam perjanjian pokoknya mencantumkan perjanjian penyelesaiaan sengketanya berklausula arbitrse, maka itu merupakan kewenangan absolut dari lembaga arbitrase ,hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, dalam Pasal 3 dan Pasal 11.

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi Irwandi Irwandi; Dhil's Noviades
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan asset desa di Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yaitu pihak pemerintah desa yang tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Badan Permusyaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa sebagai asset desa.

Peranan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Jambi Netty Netty; Budi Ardianto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Provinsi Jambi agar upah yang dibayarkan sesuai dengan UMK, bahkan lebih tinggi dari UMK .Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upah sesuai UMP. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Data dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku literatur, dokumen-dokumen, pendapat para ahli yang kemudian dianalisis dan diklasifikasikan terhadap sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bentuk pengawasan yang dilakukan Disnaker Provinsi Jambi berkaitan dengan pemenuhan UMK meliputi penyusunan rencana kerja, tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan dengan skala prioritas yaitu perusahaan yang dianggap sering bermasalah. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dicatat dan dibuat laporan. Apabila terjadi pelanggaran mengenai UMK, maka akan diterbitkan nota pemeriksaan dan bisa dilaporkan kepada Kepolisian sebagai langkah terakhir.

Page 5 of 37 | Total Record : 366

3 4 5 6 7

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kaspul Anwar

Contact Email
kaspulanwar.as@unja.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
sosio.lppm@unja.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kaspul Anwar

Contact Email kaspulanwar.as@unja.ac.id

Phone -

Journal Mail Official sosio.lppm@unja.ac.id

Editorial Address -

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kaspul Anwar

Contact Email
kaspulanwar.as@unja.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
sosio.lppm@unja.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA