cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayup Suran Ningsih
Contact Email
ayuupp@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpcl@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 25990314     EISSN : 25990306     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Privat and Commercial Law (JPCL) menerima artikel hasil-hasil penelitian dan pemikiran dalam Hukum Perdata Dagang dan Hukum Bisnis. JPCL menerima tulisan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. JPCL terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Mei dan Nopember. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Arjuna Subject : -
Articles 115 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW
Journal of Private and Commercial Law Vol 1, No 1 (2017): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v1i1.12344

Abstract

Tulisan ini menguraikan prinsip due process of law dalam hukum beracara diKomisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”), dan menggunakan teori hukumprogresif untuk menganalisis dan memberikan saran terhadap Peraturan KomisiNomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Kesimpulan daritulisan ini adalah pengaturan mengenai prosedur beracara di Komisi baik dalamPeraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 maupun peraturan Komisi sebelumnyayakni Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006, telah mendasarkan pada prinsipdue process of law. Adapun saran dalam tulisan ini adalah dilakukan perubahanterhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 mengenai batas waktupemeriksaan, dimana perlu dibedakan antara pemeriksaan yang melibatkan pelakuusaha asing dengan pemeriksaan yang hanya melibatkan pelaku usaha dalamnegeri. Terhadap perkara yang melibatkan para terlapor dari luar wilayah NegaraIndonesia dan memperhatikan sifat keadaan perkara yang permasalahannya cukupsulit atau kompleks untuk diputuskan, maka ada baiknya, peraturan mengenai tatacara penanganan perkara di Komisi merujuk pada SEMA RI No 6/1992.
Juridical Reviews on Branchless Banking Toward the Potential of Fraud Due to the Using of Agent
Journal of Private and Commercial Law Vol 1, No 1 (2017): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v1i1.12353

Abstract

Branchless banking is a new system which is implemented by banks in Indonesiawith aims to provide services to rural communities in order to access bankingservices such as lending or deposit money in the bank through an intermediaryagent. At first the rural communities are hard to obtain banking facilities such asmicro-credit whereas economic activities are largely actuated by lower-classsector therefore the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK)issued the regulation number. 19/POJK.03/2014 about the financial serviceswithout office in the framework of financial inclusion on November 18, 2014 toface it. In this regulation, there are several things that need to be reviewed suchassessment accountability arrangements of agent as a third party who is notclearly regulated whereas according to some research there are some risk in themechanism of implementation like as potential of fraud due to the using of agentin this system. Though basically branchless banking is one of the strategicnational strategies to provide financing to small businesses in rural areas in orderto increase the competitiveness of products to compete in the ASEAN economiccommunity. Therefore, a legal instrument that can ensure and provide legalcertainty in branchless banking system is a very important thing, more overbranchless banking is the strategic of government to develop the quality of therural economy to face the ASEAN economic community.
ANALISIS PUTUSAN PAILIT NOMOR: 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Journal of Private and Commercial Law Vol 1, No 1 (2017): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v1i1.12355

Abstract

Perseroan Terbatas memiliki hak melakukan perbuatan hukum didalam pengadilan. Salah satunya adalah mengajuakn permohonan pailit terhadap dirinya sendiri kepada Pengadilan Niaga untuk masalah insolvensi dan kesulitan kondisi keuangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan solusi. Terbukti dengan adanya putusan pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. Peneliti membahas mengenai dasar permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit dan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan metode pendekatan analitis (analytical approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang memanfaatkan penggunaan sumber. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memperinci masalah syarat perimbangan anatar aktiva dan pasiva, keadaan insolvensi dan kesulitan kondisi keuangan yang membuat dapat dimintakan permohonan pailit, serta tidak memperinci alasan dan mekanisme permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, permohonan pailit oleh Kreditor, dan permohonan oleh Pihak ke tiga.
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)
Journal of Private and Commercial Law Vol 1, No 1 (2017): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v1i1.12356

Abstract

Semakin berkembangnya jenis penyakit, penyembuhan secara medis yang tidakselalu menjanjikan kesembuhan dan mengandung resiko, serta keinginanmasyarakat untuk dapat sembuh dari penyakitnya secara instan mendorongsemakin menjamurnya praktek-praktek jasa pengobatan alternatif di masyarakattermasuk di Kota Semarang. Cara pengobatan dan obat yang digunakan dalamjasa pengobatan alternatif sangat berfariasi dan sering tidak bisa diukurberdasarkan standar-standar medis bahkan banyak yang bersifat “klenik”. Banyakkasus menunjukkan jaminan kesembuhan dan garansi bila terjadi hal-hal yanglebih parah bahkan kematian masih jarang diberikan atau ditemukan dalampraktek jasa pengobatan alternatif, bahkan beberapa muncul sebagai kasus pidanapenipuan. Tulisan membahas tentang pengaturan Jasa Pengobatan Alternatif diKota Semarang dan bentuk perlindungan konsumen jasa pengobatan alternatif diKota Semarang serta tanggung jawab pelaku usaha jasa pengobatan alternatifterhadap konsumennya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe yuridis-sosiologis.maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasusTeknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara, (2) observasi,(3)dokumentasi dan (4) tinjauan pustaka. Analisis menggunakan analisiskualitatif.Pengaturan pengobatan alternatif di Kota Semarang didasarkan kepadaperaturan perundangan yang ada, tetapi belum diterapkan secara komprehensif.Bentuk perlindungan kepada konsumen dilakukan secara preventif dan represifbekerjasama antara Dinkes Kota Semarang dengan IKNI, LSM, dan penegakhukum. Ada tiga pola tanggungjawab yang muncul dari pelaku usaha pengobatanalternatif terhadap konsumen, yaitu tanggungjawab etis, tidak bisa memberikanganti kerugian, dan sengaja tidak mau bertanggungjawab. (4)KontruksiPerlindungan Konsumen berbasis pembinaan dan pengawasan kepada pelakuusaha agar menjadi dapat diukur, jelas, profesional dan dapatdipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagimasyarakat sebagai konsumen dengan pelayanan kesehatan yang aman,bermanfaat dan ilmiah.
PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
Journal of Private and Commercial Law Vol 1, No 1 (2017): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v1i1.12357

Abstract

Perkembangan ekonomi dan hukum Hak Cipta dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengaturan barumengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prinsip Hak Ciptasebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta? Bagaimana kesesuaian antara Hak Cipta sebagai objekJaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia?Prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yangmenghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Selain itu dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat Nreward teory, Recoverytheory, Incentive theory, Risk theory dan teori kepentingan makro sehingga PasalHak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dicantumkan dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada prinsipnya Hak Cipta dapatdijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta merupakan bendabergerak yang tidak berwujud dan hak ekonomi yang dapat dijaminkan.Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sudah sesuaidengan ketentuan pembebanan, pendaftaran dan pengalihan Jaminan Fidusia padaUndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
IMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Journal of Private and Commercial Law Vol 1, No 1 (2017): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v1i1.12358

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang- Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan alternatif bentuk-bentuk kegiatan CSR bagi perusahaan perseroan terbatas (PT) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung dan untuk mengetahui apa saja kendalakendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif , yaitu data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalahmasalah sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa norma kewajiban CSR bagi perseroan terkesan tidak tegas, karena tidak memuat sanksi bagi perseroan yang melanggarnya. Pelaksanaan CSR dalam pelaksanaannya selama ini mengalami kendala karena hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing
The Identification of Green Banking Concept and Bank Liability (A Study of Act Number 10 of 1998 with Extensive Interpretation and Progressive Legal Approach)
Journal of Private and Commercial Law Vol 2, No 1 (2018): May
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v2i1.13930

Abstract

The purposes of this research are to analyze the identification of Green Banking concept in the Act Number 10 of 1998 with extensive interpretation and progressive legal approach and to analyze how banks should be held liable for based on applicable law in view of the extensive interpretation and progressive legal approach. This research is a normative legal research that has analyzed Green Banking concept using Act Number 10 of 1998 concerning Banking, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality of Commercial Banks, Act Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuer Companies and Public Companies, and then presented as prescriptive research. The result of this study is that banks are reluctant to further examine the AMDAL of financed projects and do not oversee such projects until the termination of the contract. Extensive interpretation and progressive legal approach can be used to provide bank a deep insight regarding the concept of green banking contained in the banking law and the extent to which banks (creditors) are subject to the terms of the lender liability.
THE EXISTENCE OF A COMPANY IN THE SOCIETY AND ITS LEGALITY IN INDONESIAN LAW
Journal of Private and Commercial Law Vol 2, No 1 (2018): May
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v2i1.13962

Abstract

The existence of a company, being an economic institution which has a multiplayer function, has become one of the main aspects of the societal and national lives because of the business activity conducted by the company. This situation has enabled the society to fulfil their needs, to conduct their economic activities, including the absorption of employment by the company which leads to the necessity of the legality of law in the law in Indonesia.
DISSEMINATION OF COPYRIGHT LAW IN DIGITAL PRODUCTS IN SEMARANG CITY
Journal of Private and Commercial Law Vol 2, No 1 (2018): May
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v2i1.14217

Abstract

A creative work created by its creator based on his sense and intention which is supported by his creativity will become an intellectual work with a high economic value. Such creators are like book and song writers who have an ability and idea to produce a work that can be enjoyed by everyone. Based on the principle of justice, it is understood that to produce such work is not an easy task because it requires sacrifice. Therefore, the creator is entitled to economic benefits for his work. An intellectual work having a very high economic value is supposed to get adequate legal protection supported by a sense of justice as the reward of the creator’s intellectual products. In addition to physical copyrighted work products, there are also digital products on which the creator owns a copyright. There are examples of digital products which follow the development of technology such as song files, e-books, software, etc. One of the problems that exists in the community is that the digital product becomes easier to be pirated or illegally downloaded through the internet. How is copyright protection in digital products as the embodiment of the creator's creative works. Copyright protection against creators and copyright holders pursuant to Act No. 28 of 2014 on Copyright. Article 1 number 1 and Article 24 paragraph (1) and (2). The creator or copyright holder has rights to be protected by the government, namely economic rights and moral rights. The existence of economic rights and moral rights is then someone's creative work will have its own values, so it is not easy to use his property for commercial purposes by the parties who are not responsible.
ONLINE BUYING AND SELLING TRANSACTIONS UNDER INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Journal of Private and Commercial Law Vol 2, No 1 (2018): May
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v2i1.14499

Abstract

Development of business transactions especially buying and selling has globally impact to daily activities, and in modern era it disrupted by technology. Distance and time was no longer an obstacle in terms of getting the desired goods or services. The buying and selling transaction is then called online buying and selling transaction, a term commonly used by business actors in Indonesia and even the world. Civilizations and actions of a person change drastically in fulfilling his desire to get something what he wants. The online buying and selling transaction is even considered the 5th Industrial Revolution for the order of trade and industrial civilization in the world today. This paper will see and examine online buying and selling transactions from the perspective of the International Private Law, because it is not impossible this online buying and selling transactions cross the border of the country. It is hoped that this paper will give different insight and perspective for readers about online transaction.

Page 1 of 12 | Total Record : 115

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Private and Commercial Law Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 NUMBER 1, MAY 2021 Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): May Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): May Vol 3, No 1 (2019): May 2019 Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): May Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2018): May Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017): November More Issue