Articles
133 Documents
<![CDATA[AKIBAT-AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN*) ]]>
<![CDATA[sujana, i nyoman]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.2.1.154.58-67
<![CDATA[ABSTRAK
Perceraian di dalam sebuah perkawinan campuran adalah merupakan sebuah realitas, meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun karena pasangan suami istri masing-masing membawa kebiasaan, budaya dan hukum yang berbeda, sudah tentu sangat rentan akan terjadi persilisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga dapat berujung pada perceraian. Akibat-akibat hukum dari perceraian ini bisa menyangkut tentang masalah perebutan hak pengasuhan anak, masalah hak-hak mantan istri atau suami, bahkan juga sampai pada masalah perebutan harta bersama. Artikel ini merupakan sebuah kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai : 1) bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran, 2) bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri dalam perkawinan campuran , dan 3) bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran.
Berdasarkan kajian dan analisis yang penulis telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perceraian di dalam perkawinan campuran terhadap hak pengasuhan anak-anak ada pada si Ibunya /mantan istri dengan membebankan kepada bekas suami untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sampai mampu untuk mandiri atau sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Disamping itu bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada bekas istri. Mengenai pembagian harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan , jika pasangan suami istri ini tidak memenuhi syarat untuk berkedudukan sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah di Indonesia, dalam waktu satu tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara .
Kata Kunci : Akibat Hukum, Perceraian, perkawinan campuran.]]>
<![CDATA[AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Agung, Anak Agung Istri]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68
<![CDATA[Perdamaian yang telah di buat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan notaris dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan memberikan kepastian hukum, bermanfaat dan memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan.]]>
<![CDATA[NOTARYSâ LIABILITY IN THE LEGALIZATION OF THE COPY OF IDENTITY CARD (KTP) UNDER THE ORIGINAL ]]>
<![CDATA[Wirasasmita, Edwina Aileen]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.3.1.682.56-64
<![CDATA[This study examines the notariesâ liability in a copy of Identity Card (KTP) legalization according to its original form. This is grounded on the rampant of the Identity Card Fraud cases and that notaries are authorized to approve a letter in compatibility with the original form as stated in the amended Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 on Article 15 letter (d). To examine the phenomenon, the author used normative research method supported by interview as the instrument used to collect the data. The legal theories used are the theory of legal certainty, legal protection, and legal accountability. The results indicate that notary is responsible for parties who are disadvantaged due to the validation of the fake KTP card only in case if the notary endorsed the copy of the KTP without seeing and comparing the original form of it or the Notary has known that the KTP is a fake or not valid yet to endorse. On the contrary, a notary is not liable for having legalized an original KTP, not a photograph/photocopy, looking like original until it is unknown that it is actually a fake.]]>
<![CDATA[ASPEK PERTANGGUNG JAWABAN AHLI WARIS DARI PEWARIS PEMEGANG PERSONAL GARANSI PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dewi, Sonny]]>;
<![CDATA[Nadriana, Lenny]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 2, No 2 (2017): November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.2.2.347.101-117
<![CDATA[Abstak
Artikel ini mengkaji konsekuensi hukum yang dimiliki oleh ahli waris dari pewaris pemegang Personal Guarantee. Konsekwensi tersebut adalah kewajiban melunasi hutang pewaris akibat dari Persoal Guarantee yang dibuatnya.
Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana tanggung jawab pemegang personal guarantee perseroan yang pailit di Indonesia dan Singapura. Selain itu juga kajian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pewaris pemegang personal guarantee pada perusahaan yang pailit. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah.
Temuan penelitian adalah bahwa Kondisi di Indonesia terdapat kurangnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang diatur di dalam Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) dan khususnya UU Kepailitan, Di sisi lain aspek keadilan yang diterima oleh ahli waris pada saat pemberesan boedel pailit yang dilakukan oleh kurator, hal ini nampak apabila kurator juga mengeksekusi harta pribadi ahli waris pailit dan tidak dipisahkan dari harta peninggalan pewaris karena menanggung beban tanggung jawab sebagai pelaksanaan Kepailitan dimana ahli waris yang menjadi debitor pailit atas penggantian kedudukan pewaris Personal guarantee.
Sesuai Pasal 1826 BW, mewajibkan adanya sitaan umum atas segala harta kekayaan ahli waris. Selanjutnya apabila ternyata harta peninggalan pewaris pemegang Personal Guarantee tersebut tidak mencukupi segala piutang kreditor, yang mengakibatkan harta pribadi ahli waris juga ikut menjadi boedel pailit.
Di Singapura, ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris sejumlah harta yang diwariskan saja. Jika harta yang diwariskan tidak mencukupi dalam pembayaran hutang, ahli waris tidak berkewajiban melunasi kekurangan hutang tersebut sepanjang ahli waris tidak mengetahui perjanjian hutang tersebut. Namun jika ahli waris mengetahui perjanjian hutang yang dilakukan pewaris, maka ahli waris berkewajiban melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
Kajian dalam rangka penulisan disertasi ini berekontruksi terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang kepailitan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan ahli waris dan personal guarantee serta sebagai bahan referensi terhadap kasus kepailitan yang melibatkan personal guarantee dan ahli waris. Sampai saat ini belum ada penelitian serupa yang mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris pemengang personal guarantee pada perusahaan yang pailit di Indonesia.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[siwi, celine tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.2.1.150.13-22
<![CDATA[Abstract
This study aims to find and analyze legal aspects immovable as a fiduciary
guarantee object. This study is a normative law by using four (4) approach: statutory
approach, conceptual approach, an analytical approach and case approach.
Collection and processing of legal materials both primary and secondary legal
materials relating to the fiduciary. Furthermore, identified with the rule of law that is
directly related to the formulation of research problems, from identification,
systematization conducted research material has been collected. Descriptive
analysis was then performed with a coherent explanation.
The results of this study explained that with regard to the legal aspects of
the object is not moving as fiduciary object can be categorized into 3 (three) period,
namely a period before Law 4 of 1996 on Mortgage, the period after the enactment
of Law No. 4 of 1996 on Mortgage, and the period after the Law No. 42 of 1999 on
Fiduciary. The provisions concerning immovable object here is to accommodate the
credit needs for building owners without rights on land where the building has a high
economic value in accordance with the principle of horizontal separation.
Keywords: legal aspects, immovable, fiduciary]]>
<![CDATA[The Implication of Recognition Principle in the Administraton of Village Governance ]]>
<![CDATA[Retnowati, Endang]]>;
<![CDATA[Krisharyanto, Edi]]>;
<![CDATA[Trihastuti, Noor]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.3.2.872.116-121
<![CDATA[This study aims to analyze the implications of the existence of the principle of recognition to the administration of village governance. The method used is normative method with juridical, statute, and doctrinal approaches. The principle of recognition brings the existence of the village to play an independent role in the administration of village governance and the affairs of the village while increasing the participation of the village community in realizing good governance. This principle of recognition is also an alternative in exploring the origin of the village in question, especially for villages that are beginning to forget their origins. Notwithstanding, basically the principle of recognition is recognizable as long as it is still alive and applies in the village concerned.]]>
<![CDATA[COASTAL LAND UTILIZATION AS TOURISM ACCOMMODATION IN BULELENG ]]>
<![CDATA[Indrawati, Ni Luh Supadmi]]>;
<![CDATA[Budiartha, I Nyoman Putu]]>;
<![CDATA[Sudini, Luh Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.3.1.599.13-24
<![CDATA[Abstract
This research was conducted in Lovina Tourism Area. The problems raised in this thesis are: 1) how is the pattern of the control and use of coastal land for tourism accommodation in Lovina tourism area Buleleng regency? 2) What is the legal protection of coastal land rights used for tourism accommodation in the Lovina tourism area of Buleleng regency? And the finding in the field the acquisition of that the existing land in Lovina tourist area which is located in Kalibukbuk village, dominantly controlled by local community. This study belongs to empirical law study. In the case of the utilization of the lands possessed by the right ownership rights, there is also a leased to a third party. The technique used in collecting data required in this research is interview, observation and document. The result of the research is The development of tourism in the Lovina area of ââKalibukbuk Village as the center of the Tourism Area that directly and indirectly affects the economic, social and cultural life of the community, and developments are included in the control and utilization of land in coastal areas and There are two kinds of legal protection, namely preventive and repressive law protection: Protection of repressive law against customary land in Lovina area is a form of legal protection that is done related to the dispute faced by its citizens through the settlement in the judiciary, In the protection of preventive law, to ensure legal certainty of state land and management rights, registration shall be made, as described in the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 1977, so that the Right to Own, Use and Use Rights may be issued.
Keywords: Utilization; Coastal Land; Tourism Accommodation.]]>
<![CDATA[Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Dewi, Sonny]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.2.1.179.68-83
<![CDATA[Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya harta benda perkawinan yang terbagi menjadi harta asal atau harta bawaan, yaitu harta yang dipunyai oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Konsep harta bersama merupakan harta kekayaan yang dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempermasalahkan terdaftar atas nama suami atau istri]]>
<![CDATA[ASPEK PIDANA DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Sepud, I Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.1.1.108.69-87
<![CDATA[Tanah adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui suatu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil produk pendaftaran tanah tersebut adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan kutipan dari buku tanah yang berisi data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah aspek pidana dalam pendaftaran hak atas tanah? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah? Aspek pidana dalam bidang pendaftaran hak atas tanah adalah pemalsuan dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti surat keterangan kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah adalah dipertanggungjawabkan oleh pihak/orang yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen pendaftaran hak atas tanah berdasarkan asas kesalahan yang dilakukan oleh pemohon karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah bersifat negatif, tetapi bertendensi positif.]]>
<![CDATA[LAND OWNERSHIP BASED ON NATIONAL LAND LAW IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sihombing, Irene Eka]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.3.1.683.65-74
<![CDATA[This study examines the certainty of ownership of land rights under the national law on land in Indonesia. It is a type of nomative focusing on reviewing the laws governing land and ownership for Indonesian citizens and foreign nationals living in Indonesia. The approaches used were the conceptual and statute approaches to legislation. The data collected are in the form of articles of law that regulate and related to land and ownership. Qualitative method was a method used in analyzing and presenting data. The results indicate that the statutory provisions are indispensable. The ownership of land rights previously adopted from the Land Law of the West is no longer applicable to date in Indonesia. The study is recommended for those interested in the system and land law investigations to be used as reference material in the theoretical and practical review of the law.]]>
