Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
320 Documents
<![CDATA[TINJAUAN DIVERSI SISTEM PERADILAN ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 03/Pid.Sus Anak/2014/PN/Gsk. ]]>
<![CDATA[Dwi Wachidiyah Ningsih]]>;
<![CDATA[Moh. Munif Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.897 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v6i2.544
<![CDATA[Penerapan unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) Undang–Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan dasar hukum atas pertanggung jawaban pembunuhan dalam putusan pengadilan Nomor : 03/Pid.Sus Anak/2014/PN.Gsk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (yuridisNormatif), dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, anak Dian Sasmita Alias Andy Alias Udin telah melakukan pembunuhan berencana yang melanggar peraturan perundang–undangan sebagai berikut, yaitu Melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang–Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peristiwa tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia. Dan Anak dian Sasmita Alias Andy Alias Udin dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Anak DOI: 10.5281/zenodo.1468376]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN ANAK DENGAN BAPAK BIOLOGISNYA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 46/PUU-8/2010 ]]>
<![CDATA[Suyanto Suyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (53.012 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v4i2.502
<![CDATA[Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-8/2010, anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan juga dengan bapak biologis yang telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Dewasa ini kita mengenal teknologi tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat genetis seseorang. Penggunaan tes DNA yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan dapat dijadikan sebagai bukti primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya. Ketika dapat dibuktikan bahwa anak luar kawin tersebut merupakan anak dari perkawinan tidak sah orang tuanya, maka dengan prosedur yang telah ditetapkan undang – undang, dapat diangkat derajatnya menjadi anak sah. Anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan menurut hukum, dia berhak mendapatkan hak – haknya sebagai anak sah yang telah dibuktikan dengan akta otentik. Hak – hak tersebut bukan hanya hak keperdataan melainkan juga terkait hak – hak administrasi. Kata kunci : Putusan, anak luar kawin, keperdataan, administrasi]]>
<![CDATA[KEABSAHAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG PERPAJAKANNYA BELUM TERBAYAR ]]>
<![CDATA[Moh Ikang Fauzi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.09 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.721
<![CDATA[Transition of rights toward land and property can be occurred because of legal action and event. An example of legal action which stimulates rights transition of land coupled with property is sale and purchase. Rights transition need to be approved by authentic deed which is published by authorized legal officer (PPAT). Rights transition of land coupled with property through sale and purchase stimulate an occurrence of tax obligation for all parties which is known as Tax Income (PPh) for seller and custom of land and property rights for buyer (BPHTB).The writing of this study wants to examine and analyze further about the legal standing of the land sale and purchase deed whose tax on the transfer of rights has not been paid and the legal impact borne by the parties to the land sale and purchase tax The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal material while in searching for and collecting data is done with two approaches, namely the legal approach and the conceptual approach.The results of the study indicate that the sale and purchase deed that has been made by PPAT is valid even though the tax arising from the transfer of rights to the land and the building has not been paid. The parties that do not pay taxes arising from the transfer of rights to land and buildings have debts to the state and may be subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the applicable legislation. Keywords: Authentic Deeds, Sale And Purchase, Tax    ABSTRAK Peralihan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi karena suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Salah satu perbuatan hukum yang dapat membuat terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan adalah melalui jual beli. Adanya peralihan hak tersebut harus dibuktikan dengan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peralihan hak atas tanah dan bangunan melalui jual beli tersebut melahirkan kewajiban perpajakan bagi para pihak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) bagi pembeli.Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan hukum akta jual beli tanah yang pajak atas peralihan haknya belum terbayar dan dampak hukum yang ditanggung oleh para pihak terhadap pajak jual beli tanahMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli yang sudah di buat oleh PPAT adalah sah meskipun pajak yang timbul dari peralihan hak atas tanah dan bangunannya belum dibayarkan. Para pihak yang tidak membayar pajak yang timbul dari peralihan hak atas tanah dan bangunan memiliki hutang kepada negara dan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku. Kata Kunci : Akta Otentik, Jual beli, Pajak]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI WANITA ( KOPWAN ) "INSAN SEJAHTERA" OLEH DEBITUR YANG WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[R Hari Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.023 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v5i1.491
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kredit pada Koperasi Wanita (KOPWAN) "Insan Sejahtera" oleh Debitur yang Wanprestasi. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya kegiatan koperasi pada unit simpan pinjam atau yang dikenal dengan nama koperasi kredit, Koperasi kredit ini bertujuan untuk membantu sesama koperasi lain, anggota koperasi atau masyarakat dalam hal permodalan untuk mengembangkan usaha dengan mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan sesuai dengan kemampuan peminjam. Akan tetapi pada pelaksanaan perjanjian simpan pinjam tersebut terjadi beberapa kendala terutama dalam hal wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan debitur yang wanprestasi dan bagaimanakah penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera". Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis-sosiologis yang artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju indentifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Hasil penelitian disimpulkan bahwa pada proses pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Wanita ( Kopwan ) "Insan Sejahtera", pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Dan apabila wanprestasi tersebut maka penyelesaian diutamakan melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian wanprestasi maka dari pihak Koperasi Wanita (KOPWAN) "Insan Sejahtera" melakukan tindakan yaitu barang yang dijadikan jaminan pada kontrak perjanjian simpan pinjam akan dijual untuk pelunasan hutang kepada koperasi. Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Koperasi, Wanprestasi]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAN RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP STUDI KASUS PERKARA No.42/Pid.B/2011/PN.GS. DI KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[R Hari Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.891 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v5i2.479
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga Penerapan Undang –Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap studi kasus perkara No. 42/Pid.B/2011/PN.GS di kabupaten Gresik. Dengan adanya penelitian ini supaya kita bisa mengetahui tindakan – tindakan apa saja yang membuat kita sadar akan tindakan yang membuat orang teluka yang akan menyebabkan kekerasan rumah tangga (KDRT). Metode penelian kita laksanakan di Pengadilan Negeri Gresik untuk mengetahui kepastian Hukum bagi korban Kekerasan Rumah tangga (KDRT) dalam menangani tindak pidana tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pihak Polwiltabes Gresik dan LBH P2I atau orang yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran literatur atau kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor kultur berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Gresik . Ketiga hal tersebut juga sangat berkaitan erat satu sama lain dimana karena adanya kondisi ekonomi yang miskin mengakibatkan masyarakat tidak menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikirnya termasuk dalam mengarungi rumah tangga sehingga tidak dapat dihindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan kaum gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya mereka memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya ketidakadilan gender, dimana kaum perempuan dianggap kaum yang lemah, kemudian masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, cukup rumit untuk dihadapi karena masalah ini sangat sarat dengan nilai-nilai agama serta norma sosial budaya dan berada di lingkup pribadi. Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga DOI: 10.5281/zenodo.1470091]]>
<![CDATA[LEGAL STANDING SERIKAT PEKERJA DALAM PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA ]]>
<![CDATA[Suyanto Suyanto]]>;
<![CDATA[Hendro Widiatmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.545 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v7i1.682
<![CDATA[Serikat Pekerja sebagai Organisasi Independen, yaitu suatu wadah yang berwenang dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja/buruh dengan bertujuan yang bersifat sosial, guna kesejahteraan sosial keadilan sosial dan kemakmuran, serikat pekerja sebagai pihak yang mewakili atau menyepakati sebuah perjanjian yang dibuat oleh suatu perusahaan dalam bentuk perjanjian yang disepakati bersama, dan apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan sepihak terhadap pekerja/buruh, peran serikat pekerja sebagai wakil dan penyalur aspirasi, dalam hal ini serikat pekerja sebagai wakil dan penyalur dari suatu wadah yang menjadi tempat menampung aspirasi para pekerja dalam hal apapun yang bersifat hak asasi manusia, hak-hak pekerja, sehingga apa yang para pekerja/buruh inginkan terpenuhi dan tersalurkan juga merupakan suatu wadah yang mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau perusahaan, terutama dalam mengawal pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.Selain itu serikat pekerja berhak menentang, membela hak-hak atau menegur pemerintah dan perusahaan jika terjadi penyimpangan yang merugikan dalam sebuah kebijakan yang berbau ketidakadilan, maka serikat pekerja sangatlah penting peranannya untuk perwujudan pekerja yang sejahtera dan bebas dari penindasan kekuasaan dan perusahaan. Oleh karena serikat pekerja mempunyai Legal Standing yang berperan dan juga kedudukan sangat penting dalam kesejahteraan pekerja/buruh di seluruh Indonesia. Kata Kunci: Serikat Pekerja, Upah Minimum, Upah Sektoral, Kabupaten/Kota.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH GRESIK DENGAN PASIEN OPERASI CAESAR BERDASARKAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. ]]>
<![CDATA[Mochammad Nasichin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.094 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v6i1.466
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di Rumah sakit, tanggung jawab pihak rumah sakit atas wanprestasi yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisi tentang prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di bagian kamar bersalin RS Muhammadiyah Gresik yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya persetujuan pasal 45 undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RS Muhammadiyah Gresik terlebih mengenai penjelasan informasi, bentuk, dan isi dari informed consent tersebut. Dalam hal ini diharapkan agar pihak rumah sakit dapat memberikan kebijakan mengenai bentuk dan isi informed consent yang digunakan, sehingga tidak menghambat pelaksanaan persetujuan tersebut.Kata kunci : informed consent, Caesar, pasal 45 UU No 29 Tahun 2004DOI: 10.5281/zenodo.1468410]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN BILYET GIRO (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik Putusan No: 246/Pid.B/2014/PN.Gsk) ]]>
<![CDATA[Prihatin Effendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (66.489 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v4i1.507
<![CDATA[Tindak pidana penipuan (oplichthing) merupakan tindak kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Penipuan menggunakan bilyet giro kosong merupakan modus yang baru saat ini, untuk itu korban dari penipuan atau pemegang bilyet giro menjadi dirugikan dan membutuhkan suatu perlindungan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan Putusan Nomor 246/Pid.B/2014/PN.Gsk. mengenai tindak pidana penipuan menggunakan Bilyet Giro, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam tindak pidana penipuan menggunakan bilyet giro. Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Dari hasil analisis didapatkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Bilyet Giro kosong.Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Bilyet Giro, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SISTEM KERJA OUTSOURCING DI KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[R Hari Purwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (81.794 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v4i2.497
<![CDATA[Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh induk peraturan mengenai ketenagakerjaan yang bersumber pada hukum perikatan sebagaimana termaktub pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Hukum Perikatan yang kemudian terurai lagi pada Buku Ketiga Tentang Perjanjian. Pada awalnya, konsentrasi pemegang otoritas ketenagakerjaan lebih banyak tertuju pada upaya perlindungan bagi pihak yang dipandang lemah   Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada Undang-Undang terakhir mengenai Ketenagakerjaan yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan muncul pengaturan khusus mengenai perikatan antar institusi yakni pada ketentuan Pasal : 64, 65 dan 66. Khusus mengenai Penyediaan Jasa Pekerja  atau banyak disebut sebagai outsourcing dan pemborongan pekerjaan.           Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat outsourcing di Kabupaten Gresik, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya.Kata kuci : Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) ]]>
<![CDATA[Asmaun Zuhub]]>;
<![CDATA[Handyka Prayogi Lesmana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.609 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.705
<![CDATA[Karyawan yang seharusnya dilindungi dan diberikan jaminan sosial seringkali hak-haknya tidak terpenuhi oleh korporasi namun karyawan tetap harus bekerja tanpa ada perlindungan hukum oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang undang BPJS dan mekanisme penerapan sanksi dalam undang undang BPJS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan perundangan khususnya UUBPJS dan bahan pustaka lain terkait permasalahan bpjs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam urusan kewajiban kepesertaan namun korporasi dapat dimintai tanggungjawab pidana apabila mengenai pemungutan iuran yang tidak berjalan sesuai dengan penahapan yang telah ditentukan terhadap peserta BPJS. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Undang-Undang BPJS]]>
