Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MERCATORIA

mercatoria
Website

Published by Universitas Medan Area

ISSN : 19798652 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.

Arjuna Subject : -

Articles 346 Documents

2 3 4 5 6

Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah Anas, Azuar; Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Pembalakan Liar (Illegal Logging) secara besar-besaran dengan menggunakan peralatan modern biasanya sebagai pemicu kerusakan hutan dan menimbulkan bencana alam terutama longsor dan banjir, tetapi penebangan pohon kayu di dalam kawasan hutan lindung Desa Simaningir Kec. Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan alat berupa chain saw saja, dapat menimbulkan bencana alam tanah longsor dan menimpa rumah penduduk. Penyidik Polres Tapanuli Tengah telah mengungkap penyebab tanah longsor yaitu karena penebangan pohon kayu secara Illegal di dalam kawasan hutan lindung, selanjutnya penyidik Polres Tapanuli Tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penebangan pohon kayu. Faktor yang mempengaruhi sulit mengungkap kasus Illegal Logging adalah lemahnya peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, mentalitas aparat dan budaya masyarakat.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGASAN HIEARAKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF STUFEN THEORIE Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Rule lower against the rules of higher then lower regulation it can test the material (judicial review) to be canceled entirely or partially canceled. The assertion of hierarchy intended to prevent overlap between legislation that could give rise to legal uncertainty. Position regulations set by the People's Consultative Assembly (MPR) House of Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), the Supreme Court (MA), the Constitutional Court (MK), the Supreme Audit Agency (BPK), Commission Judicial (KY) , Bank Indonesia (BI), the Minister, the Agency, Organization, or commissions, in the Indonesian legal system recognized by Act No. 12 of 2011 either were born because of higher regulatory mandate and within the scope and authority of the minister. Thus, no doubt that the regulations set by state institutions, have binding force that must be obeyed by the parties set forth therein. While the Regulations issued policy also recognized as an Freies Ermessen in the execution of its duties and functions.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA Fitriani, Rini; Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh masyarakat, pemerintah dan orang tua. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding dengan kekayaan harta benda lainnya. Orang tua seharusnya menjadi orang pertama dan utama yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana termasuk kekerasan seksual. Kenyataan menunjukan bahwa banyak terjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, paman atau orang yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut. Kasus kekerasan seksual tidak terungkap di media massa karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan memberikan saksi yang berat terhadap pelaku, meningkatkan peranan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PERSIDANGAN ANAK Merauke Sinaga, Sontan; Zahara Lubis, Elvi
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Kenakalan anak-anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum). Seringkali hak-hak anak yang melakukan kejahatan atau yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak terhadap anak yang berkonflik dengan melalui penerapan ketentuan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IJINTINGGAL OLEH PENYIDIK IMIGRASI DI KOTA MEDAN Ridwan, Ridwan; Zul, Muaz
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Peran Penyidik Imigrasi sebagai penyidik pada criminal justice sistem tindak pidana keimigrasian pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasional atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana indentik dengan operasionalisasi atau komkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. Tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum penegakan hukum, tahap kebijakan administrative, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.Penyidik didalam perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing atau dibidang keimigrasian ini dilakukan menurut KUHAP dimana penyidik Polisi tetap merupakan koordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri yang ditugaskan dalam penyidikan keimigrasian ini. Belum efektifnya diberlakukan keberadaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 sehingga dalam pertanggung jawaban pelaku perbuatan pidana yang meyalahgunakan ijin tinggal masih memakai ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam KUH Pidana bukan dari ketentuan-ketentuan pidana didalam UUNo. 9 Tahun 1992 sehingga terkadang akibat hukumnya adalah pendeportasian kepada warga negara asing tersebut

TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS BENTUK USAHA BADAN HUKUM DAN BENTUK USAHA NON BADAN HUKUM Yohana, Yohana
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Bentuk usaha adalah badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas dan koperasi, ada yang dimiliki oleh Negara, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan.Perusahaan badan hukum perseroan terbatas dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta.Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan bukan badan hukum, dan perusahaan badan hukum.Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (Perum), perusahaan perseroan (Persero), dan Koperasi. Terhadap berbagai bentuk perusahaan tersebut tentu memiliki bentuk tanggung jawab hukumnya masing-masing.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP CONTEMPT OF COURT DI DEPAN PENGADILAN (STUDI DI DEPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN) Masthura, Syarifah
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Pengertian Contempt Of Court adalah segala tindakan berbuat aktif atau tidak melakukan (fasif) dilakuan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan.Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan Contempt Of Court di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan juga tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHP. Fenomena dalam peradilan kita menunjukan Contempt Of Court terjadi hampir di setiap lembaga pengadilan. Kewibaan peradilan mengalami penurunan akibat perilaku tidak baik yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara maupun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini akan mmengkaji pengaturan bentuk-bentuk Contempt Of Court di Indonesia, selanjutnya akan di teliti sebab-sebab terjadi Contempt Of Court di depan pengadilan dan bagaimana seharusnya penanggulan tindak pidana Contempt Of Court.Contempt Of Court terjadi di depan pengadilan disebabkan belum bekerjanya sistem hukum dengan baik. Perilaku hukum dan budaya hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu instansi baru yang yang didatangkan atau dipaksakan dari luar, yakni melalui kebijakan colonial Hindia Belanda. Aparat penegak hukum belum bekerja dengan baik untuk dapat menegakan hukum, terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan peran jaksa, advokat, dan hakim belum mencerminkan upaya hukum yang maksimal. Budaya hukum masyarakat dalam euphoria reformasi menunjukan kurangnya penghargaan terhadap kewibawaan hukum. Hal ini diperparah dengan kekecewaan praktek pengadilan dan mafia peradilan.

Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata SH., MH, Maswandi
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Dalam proses persidangan di depan Pengadilan Negeri dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfungsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Putusan verstek sebagai putusan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 H.I.R/149R.Bg. ketidakhadiran para pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim Pergadilan Negeri yang memimpin sidang dalam perkara perdata.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG MILIK PENUMPANG DALAM JASA PENGANGKUTAN UDARA Pasaribu, Mangara
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

The arrangements regarding the legal protection of passengers and goods on the transport of air, is set out in legislation, agreements, and habits. The air transport law is keperdataan, the provision of air transport to be found in the laws of positive air in Indonesia are: Air Transportation Ordinance Stbl. 1939 No. 100, law No. 1 of 2009, and the Statute No. 8 1999. The responsibility of carrying on the safety of passengers and goods in the implementation of air transportation The principle of presumption of liability /presumtion of/ presumtion fault of negligence. The carrier is responsible for loss suffered by passengers or goods because the sender of a passenger wounded or killed, his baggage or damaged or lost, or damage to goods transfers and the delay in coming, while the principle of limitation of liability. The responsibility of the carrier is limited to a certain amount, this principle which encourages the carrier to resolve the problem by peaceful means. And the principle of absolute liability or strict liability. The carrier is considered to be always responsible without any possibility of freeing themselves unless the aggrieved innocent or were responsible for the losses on him. Compensation given by air carriers is a number of nominal value of money as a form of responsibility for accidents that caused deaths or injuries, lost baggage and flight delays. Legal efforts for passenger who feel or losses can file a lawsuit or claim to the airline, lawsuit or dispute settlement can be reached through two channels, namely the courts and lanes outside the court.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD Sitompul, Tomita Juniarta; Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Pemilihan Umum adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut. Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas di Negara yang bersangkutan. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu dan peningkatan sanksi pidana. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan. Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu.

Page 4 of 35 | Total Record : 346

2 3 4 5 6

Filter by Year

2008 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agung Suharyanto

Contact Email agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone -

Journal Mail Official windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA