Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik

ITRev
Website

Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

ISSN : 25272721 EISSN : 26224399 DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.

Arjuna Subject : -

Articles 180 Documents

1 2 3 4 5

Analisis Kerentanan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2012 - 2014 Syahri Azda Putra; Muliadi Widjaja
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The aim of this study was to analyse financial vulnerability at the Semi Autonomous Agency (SAA) and to investigate its signs of vulnerability, whether SAA has a sound of financial conditions and to evaluate the performance of existing SAA. Based on the research findings of the 128 SAA, there were 13 SAA experiencing financial vulnerability. Variables which influence the financial vulnerability were EQUITY, ADMIN, and MARGIN. This research was conducted using a logit regression. The study recommends analysis of financial vulnerability as one of assessing criterion for measuring performance of SAA, which mainly use financial performance indicators, a part of financial indicators which already been used as promulgated in Treasury Regulation Number PER-36/NT/2012. In addition, other recommendation is to monitor intensively on SAA which experiencing financial vulnerability, and the need for periodic evaluation to measure the feasibility of SAA. The periodic evaluation can be done every two years, where definition mentioned that vulnerability in place when SAA experiencing financial vulnerability for two consecutive years. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) dan tanda-tanda yang menunjukkan kerentanan keuangan tersebut, apakah benar-benar berkinerja baik serta untuk mengevaluasi kinerja BLU yang ada. Berdasarkan hasil pengujian kepada 128 BLU, terdapat 13 BLU yang mengalami kerentanan keuangan. Variabel yang berpengaruh terhadap kerentanan keuangan adalah EQUITY, ADMIN, dan MARGIN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi logit. Hasil studi ini merekomendasikan analisis kerentanan keuangan dimasukan sebagai salah satu cara dalam menilai kinerja BLU, terutama kinerja keuangan selain rasio keuangan yang telah digunakan saat ini dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012. Selain itu, rekomendasi berikutnya adalah melakukan monitoring yang intensif terhadap BLU yang mengalami kerentanan keuangan, dan perlu adanya evaluasi berkala untuk menentukan kelayakan suatu BLU. Evaluasi dapat dilakukan setiap dua tahun, sesuai dengan definisi kerentanan keuangan, yaitu mengalami kerentanan keuangan selama dua tahun berturut-turut.

Persistensi Inflasi Regional di Sulawesi Selatan nFN Azwar
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The objective of this study is to analyse the persistence of inflation level and the contribution of a number of commodities (goods and services) againts the forming of persistence inflation level in South Sulawesi. In addition, this study seeks to reveal the role of Regional of Inflation Oversight Team (TPID) in controlling inflation level. Using the firsth quarter data of Central Bank from 2006 to 2016, this study developed estimation by using applying Univariate Autoregressive (AR) Model. The study proved that the level of inflation persistence in South Sulawesi was high. This result indicates that the inflation level needs time to return from the inflation “shock” level to its natural level. The high level of inflation persistence was reflected by the length of time needed to absorb 50% of shocks occurred, before returning to its natural level in 13 months. Using the Partial Adjustment Model (PAM), it showed that the inflation persistence in South Sulawesi was mainly caused by the “shock’ occurred on a group of housing, water, electricity, gas and fuel as administered price group and on a group of food as volatile food group. In addition, the existence of TPID, as an effort to coordinate monetary and regional fiscal policy, has been proved to have a negative correlation against regional inflation in South Sulawesi. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persistensi inflasi di Sulawesi Selatan dan kontribusi sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa terhadap pembentukan persistensi inflasi di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga melihat peranan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjalankan fungsi pengendalian inflasi. Dengan menggunakan data time series triwulan I tahun 2006 s.d. 2016 yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, penelitian ini melakukan estimasi dengan pendekatan Univariate Autoregressive (AR) Model. Hasil Penelitian membuktikan bahwa Inflasi di Sulawesi Selatan memiliki derajat persistensi yang tinggi. Persistensi inflasi yang tinggi mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya shock. Tingginya derajat persistensi inflasi Sulawesi Selatan tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 13 bulan. Dengan model Partial Adjustment Model (PAM) diketahui bahwa persistensi inflasi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh shock yang terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebagai kelompok administered price dan kelompok bahan makanan sebagai kelompok volatile foods. Selain itu, keberadaan TPID sebagai upaya untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Sulawesi Selatan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Puput Waryanto
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The purpose of the study was to investigate the influence of capital expenditure on economic growth in Indonesia. The reasons of the study were the inconsistency of previous research results in many countries, the difficulty of achieving national economic growth target, and the low ratio of capital expenditure to Gross Domestic Product (GDP). By using time series data from 1990 to 2015 in Indonesia, this research has proved that the capital expenditure has a significant positive effect on economic growth. On the other hand, the operational expenditure, which consisted of personnel expense, goods and services expenses, interest, subsidies, grants and social assistance, had not a significant effect on economic growth. This study has considered inflation as a control variable. Consequently, the central government should be able to pay attention on capital expenditure, both on its quantity and quality. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian di berbagai negara, masih sulitnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, masih rendahnya rasio belanja modal terhadap PDB. Dengan menggunakan data time series selama 26 tahun mulai 1990 s.d. 2015 di Indonesia, penelitian ini telah membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini telah mempertimbangkan variabel kontrol berupa inflasi. Berkaitan dengan hasil penelitian, pemerintah pusat hendaknya terus memperhatikan belanja modal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja modal.

Determinan Penerimaan dan Belanja Daerah: Studi pada 10 Provinsi di Indonesia Eliza Noviriani; Anniza Dwi Febrianty
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The aim of this study is to determine local government revenue and expenditure determinants from 10 provinces in Indonesia. The factors which affect local government revenue are Gross Regional Domestic Product (GDPR), inflation, and exchange rate. The local government revenue will affect local government expenditure. By using panel data, the research showed that variable of GDPR did not have influence on local government revenue. In addition, variable of inflation had a negative and significant influence on the local government revenue. Exchange rate had a positive and significant effect on local government revenue. Finally, local government revenue had a positive and significant impact on local government expenditure. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan penerimaan dan belanja daerah di 10 Provinsi di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi serta kurs. Penerimaan daerah akan berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan menggunakan data panel memperoleh hasil bahwa variabel PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan daerah. Selain itu, variabel inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan daerah. Variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah. Akhirnya, variabel penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah.

Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN Eri Hariyanto
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Sukuk Negara has become a part of budget financing instruments since 2008. After implementation of this financing instrument for eight years, the total issuance of Sukuk Negara was Rp565 trilion as of November 2016. With the increase of Sukuk Negara issuance, it is necessary to evaluate whether this issuance policy has been implemented accordance with the purpose of issuance as mandated by the law of Islamic Bonds (SBSN), and what will be the impact of Sukuk Negara issuance to the Indonesian economy. This research uses a descriptive qualitative methodology. The research revealed that the issuance of SBSN was in accordance with its purpose, which were to finance the budget deficit and to finance the development of government projects. Also, Sukuk Negara provides a wide range of positive impact on the Indonesia economy, namely: to the development of the Islamic financial industry, to support the governance of State Asset management, to expand the portion of infrastructure financing, and finally, to give an option of investment instrument alternatives. Abstrak Sukuk Negara telah menjadi bagian dari instrumen pembiayaan anggaran sejak tahun 2008. Setelah implementasi kebijakan ini berjalan delapan tahun, jumlah penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp565 triliun pada bulan November 2016. Dengan terus berkembangnya jumlah penerbitan, kiranya perlu dilakukan suatu evaluasi apakah kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari penerbitan sebagaimana diamanahkan dalam UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan apa dampak penerbitan terhadap perekonomian Indonesia. Karya tulis ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif deskriptif. Melalui kajian dalam karya tulis ini, diketahui bahwa penerbitan SBSN telah sesuai dengan tujuan dari penerbitan SBSN yaitu untuk membiayai defisit APBN dan membiayai pembangunan proyek-proyek Pemerintah. Penerbitan Sukuk Negara juga memberikan berbagai dampak posistif dalam perekonomian Indonesia, diantaranya: penerbitan Sukuk Negara bermanfaat bagi pengembangan keuangan syariah, mendorong tertib pengelolaan Barang Milik Negara, meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur, dan menambah alternatif instrumen investasi.

Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat Cosmas Sakti Wijaya Adi
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 2 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Implementation of e-procurement in Indonesia is based on Presidential Decree no 54 2010 and its amendment. Ministry of Finance has developed Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) which serves e-procurement, but not exclusively, to its offices in Indonesia by providing an office in each of provinces in Indonesia. Implementation of e-procurement aims to increase accountability, transparency, effectiveness, efficiency and security of procurement. This study analyzes the implementation of e-procurement exclusively in LPSE of Ministry of Finance in West Papua. The result of this study shows implementation of e-procurement has met its purposes, increasing accountability, transparency, effectiveness, efficiency and security of procurement Abstrak Implementasi e-procurement di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyediakan layanan e-procurement bagi, namun tak terbatas pada, kantor-kantor di lingkup Kementerian Keuangan dengan membentuk kantor pada tiap provinsi di Indonesia. Implementasi e-procurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menganalisis implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah memenuhi tujuannya yaitu, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Ardyan Gulit Prasetya
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

This research aims to empirically examine the influence of Leadership Style, Organization Commitment, Quality of Human Resources, Reward, and Punishment, and Law Regulation regarding the implementation of Performance-Based Budgeting in work units in payment area of KPPN Bima. Sampling was done with the incidental sampling method. Analysis method that has been used is multiple linear regression. Results of hypothesis testing in this study indicate that leadership style, organization commitment, and quality of human resources have positive and significant impact of Performance-Based Budgeting. While, reward, punishment, and regulation have positive but insignificant influence on the implementation of Performance-Based Budgeting. Simultaneously, Leadership Style, Organization Commitment, Quality of Human Resources, Reward and Punishment, and Law Regulation have a positive and significant influence on the implementation of Performance-Based Budgeting in work units in payment area of KPPN Bima. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode incidental sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Penghargaan dan sanksi serta aturan hukum berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Secara simultan, gaya kepemimpinan, komitmen seluruh komponen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima.

Strategi Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Belanja Subsidi Bunga Kredit Program di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Samsul Falah; Dedi Budiman Hakim; A Faroby Falatehan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 2 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The Law number 1/2004 on State Treasury mandated the head of government to organize and maintain Internal Control System. This study aims to give alternative policy to increase the Internal Control System in expenditure of Credit Program Interest Subsidy in the Directorate General of Treasury at the Ministry of Finance. The primary and secondary data were obtained from questionnaire and interview and reports that associated with Intern Control System and expenditure in Credit Program Interest Subsidy. Both data were selected by purposive sampling. The Model was evaluated by Analytical Hierarchy Process (AHP). The result of this study has shown that priority policy to make internal control system adequated was by making integrated information system in the verification and accuracy of the target. Abstrak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan kepada kepala pemerintahan untuk mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif kebijakan dalam meningkatkan sistem pengendalian intern belanja subsidi bunga kredit program di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara laporan terkait sistem pengendalian intern dan belanja subsidi bunga kredit program. Kedua data dipilih dengan metode purposive sampling. Model dalam penelitian ini dievaluasi dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah pembuatan sistem informasi yang terintegrasi dalam verifikasi dan ketepatan sasaran belanja subsidi bunga kredit program.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Efektivitas Perencanaan Kas Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Rizaldi
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The purpose of this study is to understand the factors that affect effectiveness perception of satker’s cash planning in the working area of KPPN within the scope of DJPb Regional Office in Bengkulu Province. This research use primary data from 491 satkers from various Ministries/Institutions, while the number of samples are 51 of 97 satkers who meet criteria that represent the research problem. The variables used in this research are the quality of renkas G2 application, quality and quantity of human resources, management of satker organization, reward and punishment, and socialization and training. The result of this research which used PLS-SEM based analysis, shows the factors that significantly affected on the perception of cash planning effectivity are the quality of Renkas G2 spplication and the quality and quantity of human resources. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi efektivitas perencanaan kas satker di wilayah kerja KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari 491 satker dari berbagai Kementerian/Lembaga. Jumlah sampel sebanyak 51 dari 97 satker yang memenuhi kriteria yang mewakili masalah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas aplikasi renkas G2, kualitas dan kuantitas SDM, manajemen organisasi satker, reward dan punishment, serta sosialisasi dan pelatihan. Hasil penelitian dengan menggunakan SEM berbasis PLS menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap persepsi efektivitas perencanaan kas adalah kualitas Aplikasi Renkas G2 dan Kualitas dan Kuantitas SDM.

Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan Eko Supristiowadi; Yudho Giri Sucahyo
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

The aim of this study is to make information security risk management for SAKTI. The reason behind the study is SAKTI still does not have any tool to ensure the availability and continuity of SAKTI services. In order to make information security risk management for SAKTI, this study using the guidelines from several frameworks such as of ISO 27005 and NIST SP 800-30. The output of this study is the security risk management information for SAKTI, that contains the process of risk identification, selection of controls to mitigate risk, and acceptance of risk by risk owners. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menyusun manajemen risiko keamanan informasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah karena SAKTI belum memiliki perangkat yang dapat memastikan keberlangsungan dan ketersediaan layanan SAKTI. Penelitian ini menggunakan beberapa standar seperti ISO 27005 dan NIST SP 800-30. Keluaran dari penelitian ini adalah sebuah manajemen risiko keamanan informasi SAKTI, yang di dalamnya terdapat proses identifikasi risiko, pemilihan kontrol untuk memitigasi risiko, dan penerimaan risiko oleh pemilik risiko.

Page 1 of 18 | Total Record : 180

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2023

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sofyan Atsauri

Contact Email sofyan.atsauri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sofyan Atsauri

Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA