cover
Contact Name
UNES LAW REVIEW
Contact Email
ebitbimas99@review-unes.com
Phone
-
Journal Mail Official
ebitbimas99@review-unes.com
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : -
Core Subject : Social,
UNES Law Review merupakan Jurnal Penelitian Hukum diterbitkan oleh Pascasarjana Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana publikasi hasil-hasil penelitian bidang hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi penelitinya dan bukan merupakan pendapat redaksi atau Pascasarjana Hukum Universitas Ekasakti. Terbit secara berkala 4 (empat) kali setahun, yaitu bulan September, Desember, Maret dan Juni.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)" : 10 Documents clear
PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SOLOK Dedi Indriadi
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.168

Abstract

Pada pemilihan kepala derah seringkali diwarnai dengan praktek politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah berkaitan dengan hal tersebut diatas Bawaslu kabupaten Solok sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah bertugas mengawasi tahap tahap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang salah satunya adalah mengantisipasi terjadinya politik uang. Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah adalah dengan upaya Pre-Emtif dengan cara melakukan himbauan kepada seluruh pasangan calon agar tidak melakukan tindak pidana politik uang (Money politic). Upaya preventif berbentuk Membatasi kegiatan kampanye, Menggunakan informan di Nagari, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi dan Selanjutnya adalah upaya melakukan penindakan. Kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala daerah adalah adanya peraturan mengenai pemilu dan kampanye hanya dilakukan pada masa pemilu dan kampanye sedangkan kenyataannya banyak bakal calon yang melakukan politik uang sebelum masa kampanye.
APLIKASI PIDANA TERHADAP KETERAMPILAN YANG MELAKUKAN PENGOPERASIAN KAPAL NON-LAUT YANG MENYEBABKAN KORBAN (Analisis Putusan Nomor 117 / Pid.Sus / 2015 / PN Sgm dan Putusan Nomor 69 / Pid Sus / 2015 / PN Kdl) Ade` Ridwan
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.169

Abstract

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah mengamanatkan bahwa kapal yang dioperasikan harus memenuhi syarat kelaiklautan. Pasal 117 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa kelaiklautan kapal merupakan salah satu persyaratan keselamatan dan keamanan angkutan perairan, terapi pada kenyataannya masih saja banyak nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak laiklaut sehingga menyebabkan kerugian materiil dan jiwa, seperti pada Putusan No. 117/Pid.Sus/2015/PN Sgm dan Putusan No. 69/Pid Sus/2015/PN Kdl. Berdasarkan pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Pidana yang dijatuhkan pada Putusan No. 117/Pid.Sus/2015/PN Sgm adalah 4 bulan pejara sementara itu pada Putusan No. 69/Pid Sus/2015/PN Kdl terdakwa dijatuhkan putusan 8 bulan penjara. Perbedaan tersebut didasari pada perbedaan kerugian yang timbul akibat perbuatan masing-masing terdakwa. Terlepas dari itu, Pidana yang dijatuhkan kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan karena sangat jauh dari batasan maksimum. Kedua, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Nahkoda yang Mengoperasikan Kapal Tidak Laik Laut yang Menyebabka Korban Jiwa Pada Putusan No. 117/Pid.Sus/2015/PN Sgm dan Putusan No. 69/Pid Sus/2015/PN Kdl adalah pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, petuntuk, serta fakta yang muncul selama persidangan.
EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya) Yudi Hari Yanto
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.172

Abstract

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana secara umum diatur dalam Pasal 6 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya secara khusus pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana khusus termasuk narkotika diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pembebasan Bersyarat. Pada Lapas Klas III Dharmasraya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika sudah diberikan kepada 36 orang pada tahun 2018, 38 orang pada tahun 2019 dan 23 orang pada tahun 2020.
PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU Silm Oktapani; Ardiansah Ardiansah
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.175

Abstract

The existence of garbage is a very serious matter in Pekanbaru City, with the increasing population resulting in an increase in the amount of waste produced every day. It is a concern for the Pekanbaru City Government to be able to overcome the problems that are increasing day by day. Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning waste management is the basis for the implementation of the waste management policy. This study aims to see what are the legal problems for waste management in Pekanbaru City. The sociological law method is a method in this research to see how the law enforcement process is and how the law is enforced in society. The difficulty of changing people's habits in sorting organic and inorganic waste has made the waste management process unable to run optimally, and the lack of waste transport fleets is also one of the problems in waste management. The importance of the optimal role of the Pekanbaru City Government to the waste bank as an organization that helps the Pekanbaru City Government in its efforts to save money.
STRATEGI PENETAPAN TERSANGKA DALAM KECELAKAAN LALULINTAS BERAT OLEH PENYIDIK SATUAN LALU LINTAS POLRES AGAM Bermana Manda
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.170

Abstract

Kendala Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalulintas Oleh Satlantas Polres Agam adalah tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian kecelakaan, saksi hanya mengetahui setelah kecelakaan terjadi. Jumlah personil Unit laka lantas yang tidak sebanding dengan jumlah kecelakaan lalulintas yang terjadi. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung penyidikan, Seringkali Satlantas terlambat menuju tempat terjadinya kecelakaan. Strategi Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalulintas Oleh Satlantas Polres Agam adalah dengan Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pertama. Setelah pemberian tanda dilakukan pengukuran TKP dan pemasangan garis polisi. Penyidik selanjutnya membuat gambar sketsa kecelakaan dan melakukan rekayasa peristiwa. Satlantas Polres agam telah mengembangkan sistem berbasis teknologi yang dinamakan dengan Software PC Rect dan PC Crash. Kerja dari sistem ini dimulai dari data-data yang diperoleh dalam TKP kecelakaan lalulintas kemudian diolah menjadi sebuah rekontruksi kecelakaan lalulintas dalam bentuk 2 (dua) dimensi di komputer. Hasil rekontruksi yang dibuat melalui Software PC Rect dan PC Crash kedudukan dalam alat bukti tersebut berupa petunjuk, untuk membuktikan kealpaan seseorang dengan melihat apakah seseorang itu telah menggunakan prinsip kehati-hatian atau tidak.
PERUBAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM (GO PUBLIC) Yogi Agus Saputra
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.178

Abstract

Along with economic development, companies both small, medium and large scale always try to develop their business, one of which is how to meet capital needs. As for how to meet these capital needs by investing. Types and forms of investment are divided into two, namely: direct investment and indirect investment. Notary is one of the capital market supporting institutions where the notary is a general official who makes the deed of Amendment to the Articles of Association including Underwriting Agreement, Inter-Underwriter Agreement, Share Administration Management Agreement, Warrant Issuance Statement, Share Administration Management Agreement and other necessary agreements. To be able to carry out activities in the capital market sector, it must first be registered with the Financial Services Authority. The notary profession as one of the capital market supporting professions which will be the object of the author's research. The problems are: 1. How is the substance change in the Articles of Association of a Limited Liability Company in the context of a Public Offering (Go Public)? 2. What is the responsibility of the Notary on the deeds he made in the context of a public offering (going public)? The method used in this research is an empirical juridical approach, namely approaching the problem through research by looking at the norms or legal provisions that apply. Based on research results. The substance of the articles to be disposed of in the Articles of Association must be in line with the assisting regulations of the Capital Market Law, the Keauang Service Authority, and the regulations of the Indonesia Stock Exchange. The Capital Market Law requires Notaries to be accountable materially and formally for deeds made in the framework of a public offering (going public), for this reason the notary must conduct in-depth research (due ligence) before the deeds are drawn up.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Sherlock. H. Lekipiouw; Hendrik Salmo; Julista Mustamu; Heillen. M. Y. Tita
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.185

Abstract

There are several articles in the Ambon Mayor's Regulation Regarding PSSB which do not reflect the formation and regulations of the legislation. The purpose of this research is to study and analyze the implementation as the formation and principle of the material of legislation. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the establishment of Ambon Mayor Regulation Number 18 of 2020 concerning the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Ambon City has not reflected as a statutory regulation and the material principle of statutory regulations.
PENATAAN HAK ASASI ATAS PENDIDIKAN SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA AMBON Johanis S. F. Peilouw; Dazonda R. Pattipawae; Henry J. Pieris
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.186

Abstract

The occurrence of the coronavirus 19 pandemic has caused all aspects of life to experience a downturn, including the fulfillment of the right to education. The purpose of the study was to study and analyze the impact of the covid 19 pandemic on the fulfillment of the right to education and to examine and analyze the arrangement of the right to education in the covid 19 pandemic in Ambon City. The research method used is normative legal research. The results of the study show that: 1) the impact of the Covid 19 Pandemic on the fulfillment of the Right to Education is that there is a gap in the process of fulfilling the right to education among students caused by students' economic problems, limited facilities to support the learning process from home, limited ability in mastering technology. 2) The structuring of the right to education in the Covid 19 pandemic in Ambon City is carried out through 2 (two) learning methods applied, namely online (online) and visits by teachers to students' homes.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA AMBON Andress D. Bakarbessy; Miracle Soplanit; Saartje S. Alfons
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.187

Abstract

The implementation of the PSBB in the city of Ambon has received various criticisms from the public, there have been various actions by the community that have disobeyed the PSBB guardian, as well as problems with law enforcement by law enforcement officials. The purpose of the study was to examine and analyze the effectiveness of the implementation of PSBB in Ambon City and to examine and analyze legal protection for the people of Ambon City in implementing PSBB. The research method used is normative legal research. The results of the study show that: 1) The effectiveness of PSBB in Ambon city has not been implemented to its full potential. 2) legal protection for the people of Ambon city is more focused on enforcement (repressive) efforts than preventive prevention efforts.
UPAYA PENANGANAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KAWASAN BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU Ade Saputra; Iyah Faniyah
UNES Law Review Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.188

Abstract

Efforts to deal with the occurrence of crimes at Minangkabau International Airport by the Minangkabau International Airport Regional Police is to carry out investigations and investigations. Criminal acts that occur are still general crimes so that the handling is still carried out by the Police as is the handling of criminal acts in general. In the event of a special crime in the Minangkabau International Airport area, special handling will also be carried out. Criminal acts that specifically occur in airport areas such as aviation crime, narcotics crime, customs crime, smuggling and so on. Collaboration with various related institutions is carried out against these special crimes in terms of their handling. Obstacles in the Effort to Handling Criminal Actions at Minangkabau International Airport By the Regional Police of the Minangkabau International Airport Area is to socialize what the community should do in order to avoid criminal acts. Another obstacle is the lack of responsiveness of law enforcement officers to reports provided by victims, so that the process of handling crimes that occur at airports is slow. There are still many visitors who do not understand the environmental safety standards of the Minangkabau international airport.

Page 1 of 1 | Total Record : 10