Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

jkse
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 20896980 EISSN : 25273280 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi

Arjuna Subject : -

Articles 177 Documents

2 3 4 5 6

SISTEM PEREKRUTAN PEKERJA DAN HUBUNGAN KERJA PADA USAHA PERIKANAN TUNA Rizki Aprilian Wijaya; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Ketersediaan tenaga kerja perikanan yang semakin langka, dan timpangnya sistem bagi hasil merupakan salah satu isu strategis dalam memetakan permasalahan tenaga kerja pada usaha perikanan tuna. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem perekrutan pekerja dan ketersediaan tenaga kerja serta menganalisis hubungan kerja antara pemilik kapal dan tenaga kerjanya pada usaha perikanan tuna di Kota Bitung. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (In-depth Interviews) kepada 30 orang informan dengan status sebagai pemilik kapal, nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa sistem perekrutan tenaga kerja terjadi melalui jalur informal. Ketersediaan tenaga kerja ABK lebih mudah dicari dibandingkan dengan tenaga kerja nahkoda. Hubungan kerja antara pemilik kapal dan pekerjanya merupakan sebuah hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan keberlanjutan usaha perikanan. Hambatan untuk peningkatan usaha terdapat pada proses penjualan ikan. Peningkatan posisi tawar pelaku usaha dapat dijadikan sebagai jalan keluar pemecahan masalah.Title: Worker Recruitment System and Working - Relationship on Tuna Fisheries The more scarce labor availability and disparity of sharing system was one of the strategies issues problem in tuna fisheries business. This paper aimed to analyzing the system of recruitment and labor supply, as well as analyzing the working relationship between the owners and workers at the business of tuna fisheries in Bitung City. The study was conducted using a survey method through a qualitative approach. Data collected through in-depth interviews to 30 informants with status as ship owners, captains and crew (ABK). Data analyzed used descriptive qualitative. Result showed that the system of labor recruitment occurs through informal channels. The crew labor availability relatively easy compared to the captain labor. The working relationships between ship owners and workers is a relationship of cooperation in achieving sustainable fisheries.Barriers to business improve are in the process of selling fish. Increase the bargaining position of fisher could be used as a way out to solving problems.

ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali) Radityo Pramoda; Hertria Maharani Putri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan sertifikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas denganmetode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2)secara umum regulasi nasional yang teridentifikasi materinya bisa dipedomani mendukung MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b) membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga accessor untuk meringankan biaya sertifikasi. Title: Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product (Case Study: Bali)MSC Ecolabel is a certification to a product that meets criteria of sustainability environment and well organized. Since MSC began to be introduced in Indonesia, tuna Bali exporters still have doubts about using the certification.The objective of this research is to comprehend MSC rule and its national supporting regulation as well as to assess its implementation. Analysis of MSC rule and national regulation applies empirical yuridis method through case study approach, while descriptive statistic method is used to analyze exporters readiness to implement MSC. Results of the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due to lack of government support, difficult requirements, and high cost. Recommendation of policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector; (b) creating more operational regulation to support each of MSC principles; (c) regulating policies on ecolabel that must be obeyed by Tuna exporters as well as assisting its implementation; (d) negotiating to purchaser or providing accessor in order to reduce certification cost.

Front Matter Title Front Matter
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

KAJIAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN BUDIDAYA IKAN BANDENG DI GRESIK Irwan Mulyawan; Achmad Zamroni; Fatriyandi Nur Priyatna
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Perikanan budidaya bandeng telah lama menjadi bagian dari usaha masyarakat pesisir. Permasalahan pengelolaan budidaya bandeng semakin hari menjadi semakin kompleks. Sedikitnya ada lima aspek yang terlibat: ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan. Oleh karena itu, kajian singkat (rapid) terhadap pengelolaan perikanan budidaya bandeng dilakukan untuk melihat keterkaitan lima aspek tersebut. Dengan penggunakan analisis Rapid Appraisal Of Fisheries (Rapfish) diuraikan tingkat keberlanjutan pengelolaan perikanan budidaya bandeng berdasarkan dimensi (aspek) dan atribut (variable) yang dikembangkan. Dihasilkan bahwa keberlanjutan pengelolaan perikanan budidaya bandeng berada pada kondisi cukup (cenderung buruk) sehingga perlu re-orientasi pengelolaan. Perlu melakukan penyeimbangan aspek ekologi dan ekonomi, dengan mengurangi tekanan pada ekosistem mangrove dan memperbanyak tujuan pasar / orientasi pemasaran produk bandeng.Title: Study On Sustainable Management Of Milkfish Fish Farming In GresikMilkfish aquaculture has been part of the efforts of coastal communities for a long time. Milkfish aquaculture management issues become more complex. There are at least five aspects involved: ecological, economic, social, technological and institutional. Therefore, a brief assessment (rapid) for the management of aquaculture of milkfish is done to see how the five aspects. By using an analysis Rapid Appraisal Of Fisheries (Rapfish) described the level of sustainability of aquaculture of milkfish by dimensions (aspects) and attributes (variables) were developed. Produced that the sustainability of aquaculture of milkfish in condition enough (likely worse) that need re-orientation of management. Need to do a balancing ecological and economic aspects, by reducing the pressure on the mangrove ecosystem and increase market destination / product marketing orientation for milkfish.

MEKANISME PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL Siti Hajar Suryawati; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitasusaha perikanan, khususnya perikanan tangkap. Biaya penggunaan BBM pada usaha perikananmencapai 70% dari biaya operasional melaut. Kondisi inilah yang menjadikan BBM sebagai saranaproduksi yang sangat strategis bagi nelayan. Penyediaan BBM yang memadai, baik dari sisi kuantitasmaupun harga, sangat di butuhkan agar nelayan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhanoperasionalnya. Kebijakan subsidi BBM pada usaha perikanan dimaksudkan untuk membantunelayan agar dapat membeli BBM sesuai kebutuhannya dengan harga lebih murah sehinggaproduktivitas dan pendapatan nelayan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji usulantingkat subsidi BBM dan perbaikan pola pendistribusiannya pada usaha perikanan tangkap. Data yangdigunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisismenunjukkan bahwa operasional pendistribusian BBM bersubsidi perlu diawasi agar lebih tepatsasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan. Kemudian untuk menjamin tersedianya pasokanBBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau nelayan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:1) mengaktifkan SPDN yang sudah dibangun namun belum beroperasi; 2) membangun SPBU minikhusus nelayan dengan armada < 5 GT ; dan 3) mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepatsasaran.Title: Oil Fuel Subsidized Distribution Mechanism of Small ScaleCapture Fisheries BusinessOil Fuel has an important role in increasing the fisheries productivity, especially capture fisheries.The cost of oil fuel use in fishing effort to 70% of the operating costs. These conditions make the fuelas a means of production are highly strategic for fishers. The provision of adequate fuel both in terms ofquantity and price is in need to encourage fishers to use fuel as needed operations. Policy on fisheriessubsidies are intended to help fishers to be able to buy fuel according to their needs at a cheaperprice so that productivity and fishers incomeincreased. This study aims to assess the proposed level ofsubsidies and improvements in the distribution pattern. The data used primary data and secondary dataand analyzed by using descriptive method. The analysis showed that the distribution of subsidized fueloperations need to be monitored in order to better targeted according to the scale of fishing effort. Then,to ensure the availability of subsidized fuel supply at affordable prices, it needs to : 1) Enable SPDN thatalready built but yet in operation; 2) make the construction of a mini gas station that specializes in servingthe fishing fleet <5 GT; and 3) supervise of distribution of subsidied fuel for the right target.

EVALUASI AWIK-AWIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PANTAI LOMBOK TIMUR Nisa Ayunda; Zuzy Anna
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan sebagai sumber daya alam yang memiliki sifat common-pool resources(CPR), yakni suatu pihak sangat sulit mencegah pihak lain untuk tidak masuk ke suatu wilayah perairan(low exclusion) dan adanya persaingan yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sama(high substractability), sehingga pemanfaatannya cenderung secara open access yang mengakibatkanpenurunan produksi. Beberapa model pengelolaan dikembangkan untuk mengatur kegiatan pemanfaatansumber daya perikanan sehingga berkelanjutan baik secara ekonomi dan ekologi, salah satunya melaluipenguatan kelembagaan lokal seperti awik-awik di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini bertujuanuntuk mengevaluasi awik-awik pengelolaan sumber daya perikanan pantai di Lombok Timur. Evaluasipada penelitian ini dilakukan melalui analisis aktor, dan analisis peraturan yang disepakati. Hasil analisismenunjukkan bahwa awik-awik pengelolaan sumber daya perikanan pantai di Lombok Timur belumberjalan dengan efektif, yang ditandai dengan pemahaman kondisi sumber daya perikanan dan awikawikmasih kurang, dan peran serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dari aktor yang terlibatdalam awik-awik; dan peraturan yang disepakati dalam awik-awik masih lemah dalam mengelola sumberdaya perikanan.Title: Evaluation of Awik-Awik Fishery Management ResourcesEast Coast LombokFisheries as a common-pool resources (CPR) has characteristic low exclusion (a party difficult toban others to enter a fishing ground) and high substractability (If a fisherman catch one ton of fish, so thisfish is not available for another fisherman). So, fisheries used is under open access threat, and its impactin decline fish production every year. Many management are developed to govern the fisheries used, soit could be bring benefit ecologically and economically, such as developing the local institution to managethe coastal area, for example awik-awik in East Lombok. The purpose of this research is to evaluateawik-awik in managing coastal resources in East Lombok. This research analyzed actors and rule in usein awik-awik. The result showed awik-awik was still not efficient to manage the coastal resources in EastLombok. The understanding of coastal resources and awik-awik from the actors were still low; supportfrom the actors were lower year by year; and rule in used in awik-awik were still weak in managing thecoastal resources in East Lombok.

IDENTIFIKASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TAMAN WISATA PERAIRAN LAUT BANDA Benny Osta Nababan; Yesi Dewita Sari
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi sumberdaya alam dan profil SDM yang terdapatdi TWP Laut Banda dan menentukan Mata Pencarian Alternatif (MPA) di TWP Laut banda dengan tetapmempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan sumberdaya perairan dalam mendukung pengelolaankawasan konservasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Penelitianini menggunakan tiga pendekatan yaitu: studi kepustakaan, observasi dan survei serta ParticipatoryRural Appraisal (PRA). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rating scale, analisisstudi kelayakan dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan mata pencaharian alternatif yangsangat layak dikembangkan (Prioritas 1) adalah budidaya rumput laut sedangkan layak dikembangkan(Prioritas 2) adalah home industry, kerupuk ikan dan bertanam sayur. Saran dan strategi yang perludiperhatikan antara lain melakukan sosialiasi, penyuluhan dan pelatihan teknis usaha pada prioritas1 dan prioritas 2 dengan harapan masyarakat terutama nelayan saat tidak melaut tetap meningkatkanpendapatan ekonomi namun tidak melakukan kegiatan destruktif. Selain itu perlu dibentuk kelembagaanpengelolaan (kelompok) mata pencaharian alternatif di TWP Laut Banda sebagai pelopor yang akanmenularkan kemampuannya dalam usaha kepada masyarakat lainnya. Perlu mendapatkan dukungandan fasilitasi dari pemerintah, terkait dengan mata pencaharian alternatif yang akan dikembangkanseperti pendampingan teknis dan membangun pola kemitraan bisnis untuk memperoleh penyediaanmodal dan akses pasar yang lebih luas mengingat sangat sulit akses transportasi di TWP Laut Banda.Title: Identification and Development Strategy of Alternative Livelihoodfor Welfare Society in Water Park of Banda SeaThis study aims to assess the potential of natural resources and human resource profile in TWPBanda Sea and then determine the Alternative Livelihood (MPA) in TWP Banda Sea. This study usedthree approaches: the study of literature, observations, surveys and Participatory Rural Appraisal (PRA).Data analysis methods were used rating scale analysis, feasibility study analysis and SWOT analysis.The results showed that alternative livelihoods are feasible to be developed (Priority 1) is seaweedfsarming and should be developed (Priority 2) are a home industry, fish crackers and vegetable farming.Strategies can be done that socializing, counseling and technical training for alternative livelihoods inpriority 1 and priority 2. This was done in the hope of people especially fishermen, when they are notfishing, they still earn money, but did not do destructive activities. Addition it is necessary be formedinstitutional management (group) of alternative livelihood in TWP Banda Sea as a pioneer who willtransmit capability in order to other societies. Require to get the support and facilitation from the agencies,associated with alternative livelihoods that will be developed, such as technical assistance and businesspartnerships to get capital and market access given the very difficult transportation access in TWP BandaSea.

REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA Hikmah Hikmah; Armen Zulham; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Pembangunan pulau N di Teluk Jakarta telah mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Cilincing yang terkait dengan perubahan sumber pendapatan, pola aktivitas penangkapan ikan, serta sistem gender pada masyarakat perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Pemilihan informan melalui teknik bola salju dan dilakukan secara sengaja yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai gejala perubahan sosial akibat adanya pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Hasil penelitian menggambarkan adanya perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan pulau reklamasi di sekitar Teluk Jakarta antara lain perubahan jenis sumber pendapatan, perubahan pola aktivitas penangkapan, perubahan struktur sosial masyarakat nelayan dan perubahan sistem gender. Tulisan ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan asistensi pada masyarakat nelayan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan karena pulau reklamasi dengan program mata pencaharian alternatif. Dan bagi masyarakat nelayan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, Harus disiapkan skema bantuan yang jelas, sehingga perekonomian masyarakat nelayan dapat berkembang.Title: Reclamation in The Jakarta Bay and Social Change of Fishing Community In the Cilincing of North JakartaThe development of the N-island of the Jakarta bay has affected on socio-economic life of the community in Cilincing, especially related to changes in income sources, patterns of fishing activities, and gender systems in fisheries communities. This research was a case study using qualitative method. Data collection techniques use a triangulation method to obtain accuracy data combinations. Informants were selected through snowball techniques and carried out intentionally was chosen for person who were considered understood in detail about the symptoms of social change due to the development of the Jakarta Bay reclamation. Qualitative data analysis was carried out interactively and ended continuously until complete until the data was saturated. Results of the study illustrate that social changes that occur due to the development of reclamation islands around the Bay of Jakarta include changes in the type of income sources, changes in patterns of fishing activities, changes in the social structure of fishing communities and changes in the gender system. This paper recommends that the government do assistant to fishermen communities who are unable to adapt to changes due to reclamation islands with alternative livelihood programs. And for fishing communities who are able to adapt to existing changes, a clear assistance scheme must be prepared, so that the economy of the fishing community can develop.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN ADAPTASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK BANJIR TERHADAP USAHA BUDIDAYA IKAN DI TAMBAK Nendah Kurniasari; Fatriyandi NurNur Priyatna Priyatna
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian bertujuan memberikan gambaran mengenai strategi mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah serta strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi dampak banjir. Penelitian dilakukan di wilayah pantai utara Jawa Barat Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui teknik wawancara mendalam dan observasi dengan pelaku usaha budidaya ikan di tambak, sementara data sekunder diambil melalui wawancara dan kaji literatur terhadap dokumen Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan data perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan satu fenomena dengan fenomena lainnya berdasarkan analisis logik. Hasil analisis kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rekomendasi penanggulangan dampak banjir. Upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana banjir adalah dengan mengeluarkan UU No.24/ 2007,PP No. 21/2008, PP No.22/2008, PP No. 23/2008, dan Permen KP No.12/2014. Beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah sumber pendanaan harus dialokasi secara khusus di dalam pos anggarankementerian agar tidak mengganggu pos anggaran lainnya serta tata kelola tentang penanggulangan bencana alam di sektor kelautan dan perikanan seharusnya bersifat menyeluruh dan berjenjang darimulai tingkat pusat hingga ke daerah yang melibatkan secara bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, terutama di tingkat daerah. Pada tataran masyarakat, jaringan sosial merupakan bentuk adaptasi pembudidaya ikan dalam menanggulangi dampak banjir. Jaringan sosial tersebut bisa menjamin sumber modal, sumber tenaga kerja, dan sumber iptek. Intervensi lebih lanjut dibutuhkan dalam penanggulangan tanggap darurat dan rehabilitasi sarana produksi, karena relasi yang sekarangterbentuk belum menyentuh kedua aspek ini.Title: Goverment Policy and Society Adaptation in Order to OvercomeFlood Impact of Bussiness on Fish Farming in PondThe study aimed to provide an overview of mitigation strategies undertaken by the government and also community adaptation strategies to cope with flooding disaster. The study was conducted in the northern coast of West Java Subang and Karawang District. Primary data were collected using in-depth interviewed and observation techniques with pond farmer actors, while secondary data were collected from literature review of National Disaster Management Agency and fisheries data of Marine and Fisheries documents. Data were analyzed qualitatively by linking causalitic phenomena based on logical analysis. The results would be used to formulate recommendations of flood impact mitigation strategy. Government had issued Government Act No.24 / 2007, Presidential Act No.21/2008, Presidential Act No.22 / 2008, Presidential Act No.23/2008, and Ministrial Act of Marine and Fisheries No.12/2014 to mitigate flood disaster. Some details that should be further regulated were the funding source of mitigation budgetary should be allocated specifically in the ministrial budget so it would not disrupt other budget, and disaster management governance of marine and fisheries sectors should be comprehensive from local to national level that also included both government and community actors colaboratively involved. At the community level, social network played significant role as an adaptation strategy to cope with flooding disaster. It could secure sources of capital, labor, and also science and technology. However, further intervention was needed for emergency response and also rehabilitation of productioninfrastructures, because of existing social network did not cope with those aspects.

DAMPAK KEBIJAKAN IMPOR DAN KELEMBAGAAN TERHADAP KINERJA INDUSTRI GARAM NASIONAL Tikkyrino Kurniawan; Ahmad Azizi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Perbedaan data produksi dan rendahnya kualitas pada industri pegaraman menyebabkan tingginya jumlah impor sehingga merugikan pegaraman rakyat. Padahal penghasilan dari sektor garam digunakan untuk hidup selama satu tahun. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja impor garam dengan kelembagaan industri garam yang kaitanya dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani garam. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2012 dengan menggunakan gabungan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil studi menyebutkan bahwa adanya perbedaan perhitungan data produksi garam antara KKP dan data nasional berdampak terhadap ketepatan impor garam. Industrialisasi produksi dan impor berdampak terhadap inisiatif berproduksi dan kesejahteraan petani garam. Kondisi ini diperparah oleh belum kondusifnya implementasi kelembagaan bagi hasil dengan kondisi industri garam rakyat. Perlu perbaikan perhitungan data impor garam, baik dengan kerjasama antar instansi maupun ada lembaga tersendiri sebagai pengumpul sehingga data produksi garam bisa lebih valid. Title: The Impact of Import Policy and Institutions to the National Salt Industry PerformanceThe existence of different official data repository salt production and low quality of salt in the leads to a huge amount of impor. This, in turn, will worse off public salt production. Mean while, for salt farmers, income generated from producing public salt production were used for their household life for the entire year fiscal. The aim of this research is to analyse import performances with salt industry’s institution related to price stability and salt farmers’ welfare. This research was conducted duracy April to May 2012 and used both primary and secondary data. Descriptive analysis was used in this study. Result of the study indicatea gap occurs in calculation between Ministry for Marine and Fisheries (MMAF) and National salt production affected to salt import accuracy. Production and import’s industrialization affected the production initiatives and salt farmers’ welfare. It is worsening by implementation for sharing of production still unstable with public-salt productions’ condition. The data is still need to recalculation with collaboration of several public institutions or new institution as a collector to achieve more valid data of salt production the production data could be more valid.

Page 4 of 18 | Total Record : 177

2 3 4 5 6

Filter by Year

2011 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desmber 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA