cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 725 Documents
 2   3   4   5   6 
FAKTOR PENENTU PENGALIHAN SERTIFIKAT TANAH HASIL PROGRAM REDISTRIBUSI (KASUS PADA PETANI DI DESA KAROSSA KECAMATAN TASSOKO KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT) Unu Ibnudin
Sosiohumaniora Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.903 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10103

Abstract

Meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan individu memerlukan kepastian hukum.  Berbagai program sudah dijalankan oleh Badan Pertanahan untuk meningkatkan terwujudnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, salah satunya adalah Legalisasi aset.  Program ini di Desa Tassoko Kecamatan Karrosa Kabupaten Mamuju pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 berturut turut sebanyak 500 bidang dan 800 bidang.  Tujuan Penelitian ini adalah untuk  Mengidentifkasi karakteristik peserta program, mengidentifikasi kondisi dan isu petani mengalihkan sertipikat kepada pihak lain, dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan petani untuk mengalihkan sertipikat kepada pihak lain setelah pelaksananaan kegiatan redistribusi tanah.Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari 83 petani peserta program tahun 2013.  Teknis analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, regresi logistik dan uji Chi-Square.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jumlah petani yang sudah mengalihkan  sertipikatnya dengan cara menjual kepada pihak lain mencapai 28,9%, sedangkan yang belum mengalihkan lahannya sebanyak 71,1%.Petani penerima redistribusi mayoritas berpendidikan lebih dari SD (51,8%), berumur lebih dari 40 tahun (60,2%), berjenis kelamin lak-laki (74,7%), memiliki lebih dari satu bidang tanah (50,6%), melakukan kerjasama dengan kelompok tani (74,7%), memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (73,5%)  dan sebagian besarnya dipengaruhi pihak luar. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa bahwa faktor penentu yang mempengaruhi keputusan petani mengalihkan sertipikat tanah hasil  program retribusi adalah jenis kelamin laki-laki, tingkat kemiskinan dan pengaruh pihak luar,  sedangkan empat faktor lainnya yakni pendidikan, umur, jumlah bidang tanah yang dimiliki dan kerjasama dengan kelompok tani dinyatakan tidak berpengaruh. 
KEBIJAKAN PENGATURAN CARDING DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Sigid Suseno; Syarif A. Barmawi
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5532

Abstract

Terjadinya berbagai kejahatan yang tergolong cybercrime khususnya carding telah menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan menyusun Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) yang di dalamnya dirumuskan ketentuan pidana yang mengatur mengenai cybercrime termasuk carding. Berdasarkan hakekat dan karakteristik cybercrime, perumusan kejahatan-kejahatan yang tergolong cybercrime tidak tepat apabila dirumuskan sebagai administrative penal law, karena pada umumnya cybercrime bukan merupakan pelanggaran ketentuan hukum administrasi tetapi merupakan kejahatan murni yang dilakukan dengan menggunakan media komputer atau jaringan komputer (internet). Oleh karena itu lebih tepat apabila cybercrime dirumuskan dalam KUHP sebagai tindak pidana umum kecuali kejahatan yang mempunyai karakteristik khusus dapat diatur dalam UU Khusus. Demikian pula pengaturan tindak pidana carding sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 RUU ITE tidak tepat dan tidak cukup representatif untuk mengatur bentuk-bentuk carding. Sebaiknya tindak pidana carding diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana umum atau dalam UU Khusus sebagai tindak pidana khusus. Kata kunci : Cybercrime, Carding, Kejahatan, Undang-undang.
KONTRUKSI MAKNA BANK KONVENSIONAL BAGI UMAT ISLAM Agus Daniar; Nina Winangsih Syam
Sosiohumaniora Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.521 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i2.5482

Abstract

Dalam suatu komunikasi, pesan yang disampaikan belum tentu diterima dengan benar dan sesuai dengan yang dimaksud oleh pengirim pesan. Demikian juga halnya dengan Fatwa sebagian ulama dan akhli agama yang menyatakan bahwa Bunga Bank adalah haram, ternyata tidak sepenuhnya direspon dengan baik dan bahkan ada yang tidak sependapat. Fenomena ini juga dapat dilihat dari tidak signifikannya peralihan nasabah beragama Islam dari Bank Konvensional yang menganut sistem bunga ke Bank Syariah yang diyakini bebas dari masalah Riba.Tindakan nasabah beragama Islam sebenarnya mencerminkan pikiran dan kebutuhannya, oleh karena itu fenomena ini merupakan suatu hal yang menarik karena Riba memiliki makna yang penting bagi umat Islam. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan perspektif fenomenologi. Informan seluruhnya beragama Islam yang pernah atau sedang menjadi nasabah Bank Syariah dan Bank Konvensional (Floating Mass) yang dipilih secara representatif dengan lokasi pengambilan sampel di Jakarta dan Bandung. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana nasabah Floating Mass yang beragama Islam memaknai Bank Konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi mengenai Riba menyebabkan perbedaan persepsi dan makna Bunga Bank, selanjutnya menghasilkan perbedaan persepsi dan makna mengenai Bank Konvensional.
PROSES ADOPSI TEKNOLOGI FERMENTASI JERAMI PADI SEBAGAI PAKAN SAPI POTONG PADA PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN Agustina Abdullah
Sosiohumaniora Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.082 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses adopsi teknologi fermentasi jerami padi sebagaipakan sapi potong pada peternakan rakyat, di Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitiandilaksanakan dengan metode survey. Penentuan sampel sebagai tahap pertama adalah kecamatan sebagai lokasipenelitian dilakukan berdasarkan kriteria kepadatan ternak berdasarkan lahan usahatani dengan lokasi kecamatandalam kategori padat adalah kecamatan Herlang dan kategori sedang/jarang adalah kecamatan Bulukumpa. Jumlahresponden peternak di kecamatan Herlang 118 peternak, dan kecamatan Bulukumpa 136 peternak, dengan totalsampel peternak adalah 254 peternak. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi,wawancara, kuesioner, dokumentasi/studi literatur, focus group discussion. Penelitian ini menganalisis kecepatanproses adopsi teknologi fermentasi jerami padi sebagai pakan sapi potong. Hasil penelitian menunjukkan bahwapengambilan keputusan peternak dalam proses adopsi teknologi fermentasi jerami padi sebagai pakan sapi potongmenunjukkan bahwa tahap mencoba hingga mengadopsi teknologi pakan, dibutuhkan waktu yaitu lebih dari3-5 minggu sebanyak 46,03% responden, lebih dari 1-3 minggu sebanyak 42,86% responden, dan 0-1 minggusebanyak 11,11%. Adanya peternak yang cepat dan lambat dalam mengadopsi suatu inovasi, karena masingmasingpeternak memiliki kecepatan adopsi yang berbeda-beda. Secara umum, kecepatan adopsi inovasi teknologifermentasi jerami padi sebagai pakan sebagian besar masih berada dalam kategori pengadopsi lambat. Lambatnyaproses adopsi disebabkan oleh kurangnya minat pada inovasi teknologi akibat rendahnya pengetahuan dalampenerapan inovasi teknologi pakan. Penyebab lainnya adalah kurang lancarnya komunikasi informasi tentanginovasi teknologi pakan sehingga peternak takut mengambil resiko jika gagal dalam penerapannya.
PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DI TUJUH KOTA INDONESIA Zulrizka Iskandar
Sosiohumaniora Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v4i2.5265

Abstract

Konflik politik sejak tumbangnya orde baru yang digantikan dengan era reformasi sampai sekarang tidak kunjung selesai. Berbagai lontaran pernyataan dari satu pihak kepada pihak yang lain terus berlangsung. Pernyataan-pernyataan elit politik yang menghiasi surat kabar hampir setiap hari dijumpai. Kondisi tersebut akan mempengaruhi masyarakat yang setiap hari dibanjiri oleh informasi konflik politik, dan membentuk “negative public mood”. Masyarakat mau tidak mau akan menganalisis peristiwa dengan caranya sendiri sebagai hasilnya mereka akan bersikap dan berperilaku politik terhadap stimulasi politik tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskiptif. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini meliputi kota-kota : Medan, Palembang,Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makasar (Ujung Pandang). Teknik sampling yang digunakan adalah quota sampling, meliputi unsur-unsur yang ada di masyarakat, yaitu : Mahasiswa, Cendekiawan, Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan swasta, Pengusaha, Pedagang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat umum lainnya. Berbagai konflik politik yang terjadi di Indonesia menyebabkan masyarakat sulit untuk menentukan sikapnya terhadap partai politik yang ada sekarang. Sikap masyarakat terbagi ke dalam berbagai kelompok partai politik. Dengan kondisi demikian, tidak adapartai politik yang dominan, dan kemungkinan adanya peningkatan pada perilaku politik masyarakat yang tidak memihak kemabapun juga. Kata kunci : Perilaku politik, elit politik, konflik politik, dan quota sampling
RELASI GENDER PATRIARKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN HUBULA SUKU DANI, KABUPATEN JAYAWIJAYA, PAPUA Yanuarious You
Sosiohumaniora Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.015 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335

Abstract

Masyarakat tradisional Hubula Suku Dani di Lembah Baliem Kabupaten Jayawijaya, Papua, membedakan laki-laki dan perempuan di ranah domestik maupun publik. Pembedaan gender ini didasarkan pada tradisi sistem patriarki, yang berdampak terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi gender patriarki dan dampaknya terhadap perempuan Hubula Suku Dani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di masyarakat Hubula Suku Dani di Distrik Aso Lokobal, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion—FGD), dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Hubula Suku Dani secara kolektif memandang perempuan harus berada dalam posisi subordinasi terhadap laki-laki. Peran publik laki-laki adalah menangani acara adat dan perang, dan peran domestik perempuan adalah mengurus kebun, ternak, rumah tangga serta mengasuh anak. Pembagian peran ini berbasis adat, membentuk struktur sosial fungsional dan melindungi perempuan. Namun, kini perang tidak terjadi, adat memudar, dan laki-laki tidak berfungsi sebagai pencari nafkah. Walau terjadi disfungsionalisme struktural, laki-laki tetap ingin dilayani istri. Dominasi patriarki kian menindas, menimbulkan ketidakadilan gender, dan bermuara pada kekerasan perempuan seperti kekerasan fisik, seksual, emosional, verbal, psikologis, ekonomi, serta intimidasi dan ancaman. Kekerasan perempuan ini bervariasi, namun merata atau membudaya di banyak keluarga Hubula Suku Dani. 
DEVELOPING BUT DISCRIMINATIVE THEORIES ON POLITICAL PARTIES Ulla Fionna
Sosiohumaniora Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.29 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5441

Abstract

This article reviews and summarises the trends in the development of theories on political parties. In particular, the inherent and overwhelming trend of Western-focused will be addressed. Through the discussion on the contemporary trends in theories of political parties, the article describes the one-sidedness of the theories and the oversight against parties from other regions. However, because of the establishment of these theories, the trend will continue as the theories will be used as benchmark for the development of parties in other parts of the world.
PENGARUH PRINSIP GOVERNANCE DALAM PERENCANAN TATA RUANG DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG Bambang Utoyo S.
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.148 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5765

Abstract

Perencanaan tata ruang kota sebagai bentuk intervensi kebijakan secara spasial dalam manajemenpembangunan perkotaan berdasarkan perpektif governance tidak saja menuntut kerterlibatan multi aktor/ agensi,akan tetapi juga mensyaratkan diterapkannya prinsip-prinsip governance dalam upaya mewujudkan goodurban governanace. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi: mendeskripsikan danmenganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip governance terhadap perencanaan tata ruang wilayah kota.Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan metode survai terhadap aktor pemerintah kota;civil society/masyarakat; dan sektor bisnis berdasarkan teknik proporsional random sampling. Adapun modelanalisisnya menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa prinsip governance yangmeliputi: akuntabilitas, transparansi, responsif dan partisipasi yang secara statistik berpengaruh secara nyata dansignifikan dalam perencanaan tata ruang kota dengan formulasi model Y = -3.866 + 0.580 X1 - 0.144 X2 + 1.196X3 + 0.820 X4 + e. Dengan demikian, dapat dijelaskan, bahwa jika tidak ada akuntabilitas, transparansi, responsifdan partisipasi dalam perencanaan tata ruang kota, maka rencana tata ruang kota yang dihasilkan adalah – 3.866.Penambahan 1 unit akuntabilitas akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 0.580. Setiappengurangan 1 unit transparansi akan mengurangi bobot perencanaan tata ruang kota sebesar - 0.144. Setiappenambahan 1 unit responsibilitas akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 1.196. Dan setiappenambahan 1 unit partisipasi akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 0.820. Model regresiyang dihasilkan dapat digunakan sebagai prediktor perencanaan tata ruang kota daripada rata-rata perencanaantata ruang kota itu sendiri. Adapun saran dan implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah, bahwapenerapan prinsip governance harus menjadi mindset para aparatur publik dalam mengatasi berbagai kepentingandan persoalan publik di wilayah perkotaan. Selain itu dibutuhkan berbagai insentif kebijakan bagi operasionalisasiprinsip governance dalam mewujudkan good urban governance.
ANALISIS ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI SEBUAH SISTEM TERBUKA Heru Nurasa
Sosiohumaniora Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.862 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5242

Abstract

Studi ini mengambil objek Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta dikaji dengan menggunakan pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka. Pendekatan ini digunakan untuk memahami lingkungan organisasi, baik lingkungan internal dan eksternal, sebagai bahan informasi bagi penyusunan kebijakan (rencana stratejik) ke depan. Studi ini menggunakan metode deskriptif, untuk mengungkap secara objektif berbagai tantangan yang dihadapi Pemda DKI, dalam posisinya sebagai ibukota dapat diidentifikasi dari lingkungan internal (skala lokal) dan lingkungan eksternal (skala nasional/internasional). Hasil studi menunjukan bahwa pada skala lokal persoalan kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, transportasi/ perparkiran, dan lingkungan hidup merupakan masalah inti yang memerlukan penanganan secara tepat dan cepat. Sementara itu, pada skala nasional/internasional, persoalan liberalisasi perdagangan merupakan masalah paling krusial. Skenario Pemda DKI Jakarta untuk menangani tantangan yang dihadapi dengan menggunakan kebijakan REGOM (reinventing government manajemen), yaitu dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem manajemen pemerintahan. Kebijakan khusus yang dibangun adalah dengan melakukan reformasi anggaran, reformasi organisasi, dan kebijakan privatisasi dan kemitraan dengan dunia usaha (swasta) dan masyarakat.
ANALISIS KEBERLANJUTAN PERKEBUNAN KARET DI PULAU SARAK KABUPATEN KAMPAR RIAU Shorea Khaswarina
Sosiohumaniora Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.473 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i1.13187

Abstract

Usaha perkebunan karet rakyat di Pulau Sarak Kabupaten Kampar masih menghadapi banyak kendala. Tujuan penelitian untuk mengatasi kendala tersebut yaitu menganalisis keberlanjutan sistem usahatani karet di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Metode penelitian adalah survei. Hasil penelitian adalah tingkat keberlanjutan (Ikb) usahatani karet di Kabupaten, secara ekonomi cukup baik dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat, secara ekologis tidak berbahaya bagi lingkungan. Dimensi sosial lebih dominan dalam menentukan keberlanjutan dibandingkan dimensi ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor yang rentan terhadap keberlanjutan usahatani karet di Kabupaten Kampar adalah stabilitas harga hasil pertanian pada saat panen (dimensi ekonomi), pH air di lahan pertanian dan fluktuasi debit air pada lahan petani (dimensi lingkungan).

Page 4 of 73 | Total Record : 725

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2001 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue