Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diah Fatma Sjoraida; Awing Asmawi; Rully Khairul Anwar
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Artikel ini menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kajian deskriptif-kualitatif ini menghadirkan pembahasan tentang program aksi dalam proses implementasi kebijakan tersebut di atas di Provinsi Jawa Barat. Dengan teori implementasi kebijakan, didapatkan data bahwa program aksi dalam implementasi kebijakan informasi publik di pemerintahan Jawa Barat masih banyak kekurangan baik dari segi pelaksana, struktur, perencanaan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Oleh sebab itu masih banyak yang harus diperbaiki dalam implementasi undang-undang tersebut di Jawa Barat. Walaupun demikian, program aksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam implementasi UU tersebut telah mendapat penilaian yang cukup bagus di tingkat nasional.

Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Samugyo Ibnu Redjo; Agustinus Widanarto; Muradi Muradi; Rita Myrna
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Kegiatan ini merupakan hibah pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Padjadjaran batch 2 tahun anggaran 2018. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sukajaya, karena kegiatan dan keanggotaan Karang Taruna di Desa Sukajaya masih jauh dari ketentuan. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah tentang pembinaan karang taruna, dengan khalayak sasaran yaitu para ketua RW, ketua RT, pengurus dan anggota karang taruna di Desa Sukajaya.Hasil kegiatan menunjukan bahwa bahwa para peserta belum memahami tentang apa itu Karang Taruna. Mereka kebanyakan pernah mendengar tentang apa itu Karang Taruna, tetapi apa saja kegiatan yang harus dilakukan baik oleh pengurus maupun anggota Karang Taruna, termasuk apa saja hak dan kewajiban termasuk tujuan diadakan Karang Taruna. Hal ini menjnjukan bahwa masyarakatÂ Desa Sukajaya belum memahami tentang apa itu Karang Taruna dan kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Karang Taruna, belum fokus pada kegiatan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pembinaan Karang Taruna.Â

EKSKLUSIVITAS ADAT DALAM BINGKAI DEMOKRASI DI INDONESIA Fitriani Sari HR; Ahmad Harakan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan eksistensi Adat di Indonesia yang saat ini terdapat pergeseran praktik sosial. Hal ini diperkuat pasang surutnya eksistensi Adat baik dalam memberikan kontribusinya di ranah politik pemerintahan hingga pengaruhnya di masyarakat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Dengan memanfaatkan data dari berbagai dokumen, literatur serta tulisan-tulisan sebelumnya untuk dianalisa serta dideskripfsikan dengan mengaitkan beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Alhasil eksistensi adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia merupakan simbolisasi yang seringkali dimanfaatkan demi kepentingan para elit dalam ranah tertentu. Seperti pada saat pemilihan, pengambilan keputusan terkait tanah Adat dan hukum adat.

Revitalisasi Pembangunan Pendidikan Melalui Pendekatan Komunikasi Pendidikan Iwan Koswara
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan bangsa dan pembentuk para National Builders yang berkompetisi secara global, hal ini dikarenakan pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan titik sentral dalam upaya keberhasilan pembangunan tersebut. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan secara merata. Oleh karenanya, melalui komunikasi pendidikan proses revitalisasi pembangunan pendidikan penting dilakukan, untuk membangun strategi maupun program-program pendidikan yang dapat mendukung terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Mahyuni LNU
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Fenomena politik dinasti dalam pemilihan seretnak kepala daerah tahun 2017 tetap menjadi isue strategis dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan merupakan kabupaten yang pada pilkada tahun 2017 ini terdapat beberapa calon yang merupakan keluarga atau kerabat dari Bupati yang berkuasa sekarang. Adanya potensi pelanggaran etik yang mungkin dilakulan oleh Kepala Daerah beserta jajaran pemerintahan kabupaten sampai tingkat pemerintahan desa pada saat tahapan berlangsung merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu integritas proses dan integritas hasil dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Barito Kuala jangan ternodai hanya dikarenakan adanya praktek politik dinasti. Maka untuk itu dituntut adanya profesionalisme Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan dengan mengimplementasikan nilai-nilai etika pemerintahan, melalui komitmen dan keseriusan kepala daerah dengan melindungi integritas pemerintahan, menjaga kemandirian pemerintahan dan mecegah konflik kepentingan.

Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2019. Olih Solihin
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Partai Keadilan Sejahreta (PKS) Kota Bandung mempersiapkan segala strategi untuk menghadapi pemilu 2009. Sebagai partai yang memiliki pendukung yang cukup besar di Kota Bandung, partai ini harus mempu mengimplementasikan fungsi komunikasi politik artikulasi dan agregasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukan bahwa PKS Kota Bandung belum mengimplementasikan fungsi artikulasi secara optimal, tapi upaya sudah dilakukan dengan cara membuka ruang bersama, diskusi secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah dan parlemen) bersama segmen-segmen warga masyarakat tentu juga berbasis pada popular space invite. PKS Kota Bandung juga telah mengimplementasikan fungsi agregasi melalui kader yang duduk di parlemen.Prosperous Justice Party (PKS) Bandung prepare all the strategies to face the 2009 elections. As a party that has a large enough supporters in the city of Bandung, this party must mempu implement the political communication function of articulation and aggregation. This research uses qualitative method with case study approach.The result of research shows that PKS Bandung City has not yet implemented the articulation function optimally, but the effort has been done by opening the room together, discussion together and active by political system (government and parliament) together segment of citizen of course also based on popular space invite PKS Bandung City has also implemented aggregation function through cadres who sit in parliament.

Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung) Maulana Mukhlis
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Diskursus kontemporer menunjukkan bahwa collaborative governance (kolaborasi pemerintahan) merupakan strategi ideal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika kebijakan publik. Beragam elemen penting yang melekat di dalamnya telah menjadikan pendekatan ini dipakai oleh banyak pemerintah daerah dalam menimplementasikan kebijakan dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik. Provinsi Lampung menggunakan pendekatan collaborative governance dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan sejak tahun 2007 namun ternyata terhenti di tengah jalan. Ironisnya, para aktor (policy community) yang sejak awal berkonsensus untuk berkolaborasi tidak melakukan reaksi apapun ketika salah satu pihak membatalkan konsensus itu. Teori collaborative governance yang oleh para pendukungnya digadang-gadang selalu berimplikasi positif terhadap keberhasilan sebuah kebijakan nyatanya tidak selalu benar. Analisis kritis dalam artikel ini menunjukkan bahwa para aktor (kolaborator), meskipun akhirnya berkonsensus terhadap tujuan bersama, sesungguhnya juga tetap memiliki motif tersembunyi (self-interest nya) masing-masing. Pendekatan rational choice akan mengawal riset ini untuk mengungkap motif kolaborasi dari para aktor sebagai policy community.

Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Suryanto Suryanto
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformasi sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Data diperoleh dari penelusuran dari berbagi sumber referensi baik penelitian terdahulu, media online mapun dari berbagai peraturan perundangundangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yakni melalui penelaahan berbagai studi literatur dan peraturan-peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Data dapat didapatkan dari buku-buku atau literatur kepustakaan seperti artikel-artikel, media online, hasil penelitian serta dokumentasi yang memiliki relevansi dengan judul artikel. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan, antara lain: reduksi data, display data, dan verifikasi serta simpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif, yakni rangkaian yang saling kait mengkait sejak penelitian dirancang, diverifikasi dan ditarik kesimpulannya.Hasil penelitian menyatakan bahwa reformasi sistem akuntansi pemerintahan mengakibatkan terjadinya perubahan, antara lain :Â (1) Perubahan basis pencatatan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual; (2) Teknik pembukuan tunggal (single entry) menjadi pembukuan berpasangan (double entry); dan (3) Laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun fase-fase perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia dapat dilihat dari era sebelum otonomi daerah, era transisi otonomi daerah dan era pasca otonomi daerah.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERBA DI ERA OTONOMI DAERAH Ledyawati LNU
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004, salah satu fungsi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.Kebijakan Otonomi Daerah pada awal tahun 2000, merupakan babak baru dalam pemerintahan daerah. Dengan kewenangan itu, daerah otonom mengatur dan mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah berpacu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya masingmasing (UU Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi. Dalam hal ini otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghormati budaya budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur pada pasal 3 dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Provinsi Jawa Barat Andi Pratama
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Izin trayek AKDP online merupakan suatu layanan yang ada di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan Perizinan dibidang transportasi darat. Pelayanan Izin Trayek AKDP online diharapkan badan hukum menggunakan fasilitas tersebut untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan seperti banyaknya badan hukum yang lebih memilih untuk mengoptimalkan pelayanan secara langsung, karena dianggap lebih efektif, sarana prasarana yang belum maksimal, sumberdaya aparatur dibidang teknis kurang, serta masih kurangnya sosialisasi kepada badan hukum mengenai pelayanan secara online. Teori yang digunakan yaitu teori ukuran Efektivitas dari Sedarmayanti dalam bukunya â€œSumber Daya Manusia dan Produktivitasâ€. Menurutnya efektivitas suatu program dapat dilihat dari input, proses produksi, hasil dan produktivitas. Dalam tulisan ini akan difokuskan pada proses input saja. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi, studi putaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Pelayanan izin trayek AKDP Online di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dilihat input belum efektif karena sarana prasarana masih kurang, masih terbatasnya biaya dan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang komputer masih sedikit

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dewi Kurniasih

Contact Email dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dewi Kurniasih

Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA